Demokrat: Jokowi Tak Transparan Dalam Seleksi Menteri

Hanya dalam hitungan hari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) akan segera dilantik. Tapi siapa sosok menteri-menteri yang akan duduk di kabinet nanti hingga kini belum jelas.
Seleksi yang dilakukan selama ini sangat tertutup dan tidak ada uji publik resmi seperti transparansi dan akuntabilitas.
Sikap dari Jokowi dalam menjaring calon menteri tersebut diduga karena Jokowi takut dikritik manakala figur menteri yang dipilihnya tidak diterima publik.
"Kita hargai hak prerogatif Jokowi selaku presiden de jure 2014-2019. Soal perbedaan cara dalam menjaring menteri mungkin juga terkait ketidaksiapan Jokowi mendapat serangan kritikan manakala menteri-menterinya tidak diterima oleh publik," ujar Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy, Jumat (10/10/2014).
Meski begitu, kata Farhan, sikap tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Jokowi karena hanya dirinya yang tahu dan butuh kapasitas dan karakter seorang menteri.
"Yang jelas pastinya pak Jokowi akan mencari menteri yang sesuai dengan visinya. Apalagi dia telah menentukan 9 visi dan besaran program kerja dalam pemerintahanya ke depan," ujarnya.
Memang, lanjut Farhan, dalam alam yang terbuka dan demi menjaga stabilitas pemerintahanya ke depan, presiden mestinya menjaring menteri secara terbuka, dengan melakukan uji publik agar diketahui jejak rekam politik, ekonomi serta sosialnya.
"Agar publik juga merasa dilibatkan, setidaknya rakyat mengerti kapasitasnya secara langsung. Hal ini penting untuk preferensi ke depan, sebelum dia betul-betul bekerja dan mengabdi pada negara," katanya.  [tribun]