Beda Tindakan Ahok dan Jokowi Terhadap PKL di Jembatan Penyeberangan

Setelah PKL (pedagang kaki lima) di trotoar, Pemprov DKI berencana melakukan penertiban di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Upaya ini dilakukan setelah banyak PKL di trotoar yang berpindah lokasi.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengakui sudah mengetahui kabar ini. Ia berencana akan menertibkan para PKL ini secara bertahap.
"Satu-satu lah, kita ini menyelesaikan yang di bawah-bawah dahulu, yang bikin kemacetan, selanjutnya kita tertibkan yang di Jembatan," katanya di Balaikota, Senin (25/11/2013).
Jokowi mengatakan saat ini ia sedang memikirkan tempat relokasi para PKL di JPO. Tanpa adanya lokasi untuk relokasi penertiban PKL di JPO sulit ditertibkan, mereka akan kembali karena mereka tidak mempunyai tempat usaha.
"Urut-urut lah karena memang persoalan kita bergunung-gunung banyaknya. Kalau semua minta diselesaikan dalam waktu, bulan, minggu dan hari yang sama nggak mungkin," kata Jokowi.
Beberapa JPO di Jakarta yang berubah fungsi menjadi tempat berjualan bagi PKL di antaranya di Karet yang menghubungkan jalan Sudirman dengan jalan Dr Satrio. PKL juga masih banyak dijumpai di JPO Bendungan Hilir, Gelora Bung Karno, Sarinah dan Blok M. Para PKL ini menjadi pelanggan para penumpang transjakarta.
Reaksi keras justru muncul dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Baginya penegakan hukum jalan satu-satunya menertibkan para PKL yang berjualan di JPO.
"Kami harus tindak sesuai hukum. Kalau dibiarkan mereka akan terus kembali," kata Ahok.

Sumber :
viva.co.id