Jokowi - Nur Mahmudi Ismail Harus Berkoordinasi

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail beralasan Depok memiliki aturan tentang tata ruang kewilayahan yang harus ditaati. Alasan tersebut dikemukakan menjawab keinginan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) membeli lahan di Depok untuk dibangun waduk. Bagaimana tanggapan PDIP?
"Kita harus melihat semua wilayah sebagai satu kesatuan NKRI. Masalah tata ruang itu kan cuma masalah administratif," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, Rabu (27/11/2013).

Jokowi Suruh Korban Pohon Tumbang Minta Ganti ke Pemilik

Maraknya pohon tumbang saat musim hujan di DKI Jakarta menjadi satu ancaman sendiri bagi para pengendara bermotor. Tak jarang, pohon-pohon ini menimpa mobil yang sedang parkir di pinggir jalanan Ibu Kota.
Menyikapi masalah itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan ambil pusing. Orang nomor satu DKI ini pun enggan memberi kompensasi untuk kendaraan korban pohon tumbang.
"Enggak (ada kompensasi)," kata Jokowi singkat menjawab pertanyaan wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Soal Lahan Waduk di Depok, Jokowi: Jangan Ditanya-tanya, Nanti Heboh!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih enggan buka-bukaan soal lahan yang ingin dijadikan waduk di Depok, Jabar. Selain tak ingin persoalan dengan penguasa Depok Nur Mahmudi bertambah runcing, Jokowi juga ingin persoalan ini menjadi dingin. Jokowi tak ingin terjadi heboh.
"Ini masih proses, jangan ditanya-tanya, nanti menimbulkan kehebohan," kata Jokowi di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Prabowo: Tidak Ada Larangan Jokowi untuk Nyapres

Dalam sejumlah survei capres 2014, Joko Widodo (Jokowi) hampir selalu menjadi pemuncak 'klasemen'. Bagi Prabowo Subianto, tidak ada aturan yang dapat melarang sang Gubernur DKI tersebut untuk bertarung di kancah Pemilu tahun depan.
"Nggak ada larangan ini kan demokrasi," ujar Prabowo usai acara seminar di Fakultas Kedokteran UI, Rabu (27/11/2013).
Menurut Prabowo, dalam prinsip negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri. "Siapa saja kan boleh nyapres," kata eks Danjen Kopassus ini.

Prabowo Puji Jokowi-Ahok soal Kebocoran APBD

Prabowo Subianto hadir sebagai pembicara di seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013). Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkapkan sejumlah persoalan yang akan dihadapi bangsa di masa mendatang, termasuk kebocoran aliran dana.
Prabowo menyebut kebocoran aliran dana di Indonesia sebagai persoalan serius. Menurut dia, siapapun pemimpin Indonesia mendatang, harus menaruh perhatian serius terkait masalah ini.

Soal Sikap Nur Mahmudi, PKS: Itu Bukan Manuver Politik

Sikap Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang menghalangi-halangi rencana pembelian tanah untuk pembuatan waduk oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan spekulasi politik. Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini menilai sikap rekan separtainya tersebut bukan bentuk manuver politik.
"Manuver itu sah-sah saja, tapi yang ada manuver itu untuk menarik simpati publik. Saya nggak melihat ini sebagai manuver," ujar Jazuli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013).

Jokowi Minta Demo Dokter Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat

Meski tidak terlalu paham soal alasan demo dokter hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) tetap mendukung aksi para dokter. Penyampaian aspirasi, kata Jokowi, adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi.
"Saya enggak tahu jelasin dulu (alasan demo). Saya kira demo kan hak setiap warga negara," terang Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Kadis, Kasudin dan Kepsek Harus Rutin Cek Bangunan Sekolah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepala dinas dan suku dinas pendidikan serta kepala sekolah mengecek kondisi sekolah di wilayahnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari sekolah yang roboh bahkan menimbulkan korban dari siswa.
"Yang namanya Dinas, Sudin, Kepsek harus ngecek, ngontrol ngerti," kata Jokowi ini di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Jokowi meminta Dinas Pendidikan segera menginventarisir sekolah di Jakarta yang butuh bantuan. Menurut Jokowi, dari hasil inventarisir itu bisa dilihat sekolah yang memerlukan prioritas untuk segera direnovasi.

Jokowi Benar, Ada Provokator Saat Relokasi Warga Waduk Ria Rio

Ratusan warga Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang tinggal di kawasan Waduk Ria-Rio, akhirnya sepakat direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pinus
"Hari ini daftar, warga dapat nomor unit dan uang sebesar 1J, nanti kalau sudah menempati rusun sisanya baru diserahkan," kata Camat Pulogadung, Teguh Hendarwan saat ditemui di sela-sela pengundian, Rabu (27/11/2013).

Nur Mahmudi Uji Kesabaran Jokowi, PKS: Bukan Soal Saingan Capres

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail kini telah masuk bursa capres PKS. Manuver Nur Mahmudi yang terkesan menghalangi langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membangun waduk di Depok pun dianggap sebagai manuver politik.
"Bukan soal capres, kalau pun bersaing ya saingan sehat saja. Siapa yang ingin membangun pasti didekati rakyat," kata Ketua DPP PKS Refrizal, Rabu (27/11/2013).

Soal Polemik Jokowi-Nur Mahmudi, Ketua PKS: Jangan Ada Ego Sektoral

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin membeli lahan di di wilayah Depok, Jawa Barat, untuk dibuat waduk yang dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta. Namun Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menolak, kemudian direvisi dengan mengingatkan Jokowi, pemanfaatan lahan harus sesuai aturan.
Rekan separtai Nur Mahmudi, Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini meminta agar Jokowi menghilangkan ego sektoralnya dan dapat mengerti maksud Nur Mahmudi Ismail. Komunikasi harus dilakukan guna mengatasi problema banjir Jakarta itu.

Politikus PKS: Jokowi dan Nur Mahmudi Harus Bangun Komunikasi yang Baik

Niat Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli lahan dan membangun waduk di Depok terhambat ganjalan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Menurut politisi PKS Indra menilai keduanya harus membangun komunikasi yang baik.
"Saya yakin kalau setiap kepala daerah bisa berkomunikasi dengan baik demi kemaslahatan masyarakatnya. Apakah ini sudah terkomunikasi dengan baik atau tidak, yang tahu adalah Pak Jokowi dan Pak Nur Mahmudi sendiri," ujar Indra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013).

Tamparan Buat Wali Kota Depok

Tarik-menarik antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Waki Kota Depok Nur Mahmudi Ismail soal tanah untuk pembuatan waduk. Sikap keras penolakan Nur Mahmudi Ismail rupanya tak sejalan dengan keinginan warganya sendiri, warga pada umumnya justru mendukung prakarsa Jokowi untuk membeli tanah mereka.
Hadi, misalnya, warga di bantaran Kali Ciliwung ini berharap dia direlokasi oleh Pemkot Kota Depok. Tapi tertahun-tahun harapannya tak terkabul hingga saat ini.

PKS: Jokowi Jangan Tabrak Aturan Nur Mahmudi

Elite PKS angkat bicara soal tindakan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang terkesan menghalangi langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membangun waduk untuk mengatasi banjir di daerahnya. PKS mengingatkan Jokowi agar menaati aturan yang berlaku.
"Ikuti saja aturannya, Nur Mahmudi kan hanya menjalankan aturan. Nggak bisa kita tabrak-tabrak aturan," kata Ketua DPP PKS Refrizal, Rabu (27/11/2013).

Banyak Warga Depok Kerja di DKI, Mengapa Nur Mahmudi Tolak Niat Jokowi?

Sikap wali kota Depok Nur Mahmudi yang menolak secara halus niat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membeli lahan dan membangun waduk menuai kritik. Seharusnya Nur sadar, sebagian besar warga Depok bekerja di Jakarta. Bila Jakarta banjir, bagaimana mereka bisa memenuhi nafkah keluarga?
"Mungkin ini ada unsur ketakutan dari pemerintah Depok. Mungkin saja ada unsur politik," jelas politisi PDIP Yuni Indriyani saat berbincang, Rabu (27/11/2013).

Capres PKS Yang Mencoba Menguji Kesabaran Jokowi

Selain dikenal sebagai Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail sekarang juga lagi naik daun lantaran namanya masuk bursa capres PKS. Manuver mantan Presiden Partai Keadilan ini mulai terlihat, kini ia sedang menguji kesabaran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang meruupakan capres papan atas.
Persoalannya tak jadi rumit jika saja Nur Mahmudi membuka diri menyikapi tawaran kerjasama dengan Jokowi terkait penanggulangan Banjir Jakarta. Namun Nur Mahmudi memilih 'jual mahal' soal rencana Jokowi membeli lahan di Depok untuk membangun waduk.

PAN: 'Duet KRL' Jokowi-Hatta Mesra Banget Chemistry-nya

Partai Amanat Nasional (PAN) buka-bukaan soal kemesraan ketumnya, Hatta Rajasa, dengan Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apakah duet KRL Jakarta-Depok kemarin akan mengantarkan PAN dan PDIP sat gerbong di 2014?
"Pak Hatta dengan Jokowi memang mesra banget chemistrinya," kata Waketum PAN Dradja Wibowo, Rabu (27/11/2013).
Tak hanya dengan Jokowi, Hatta juga dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bahkan komunikasi diam-diam terus dilakukan.
"Kalau soal perjodohan itu kita menunggu Ibu Mega," kata Dradjat.

Politisi PKS Dukung Nur Mahmudi, Minta Jokowi Taati Aturan di Depok

Upaya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah banjir di Jakarta rasanya akan terpentok di Depok, Jabar. Niat Jokowi untuk membeli lahan dan membangun waduk dipersoalkan, ganjalan terutama muncul dari para politisi PKS yang saat ini menguasai wilayah tersebut, padahal pembelian belum dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Setelah wali kota Depok Nur Mahmudi, kini Ketua FPKS DPRD Depok Muttaqin yang meminta Jokowi taat aturan.
"Kalau mau beli lahan boleh saja, kalau peruntukkannya sesuai. Semua dengan aturan, tidak hanya niat baik. Kalau mau buat bendungan harus menyesuaikan dengan tata ruang Depok," jelas Muttaqin, Rabu (27/11/2013).

Jokowi-Aher Dinilai Bisa Diduetkan sebagai Capres/Cawapres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dinilai  pantas diduetkan sebagai calon presiden/wakil presiden RI pada Pemilu 2014.
"Kalau ada wacana itu (menduetkan Jokowi-Aher sebagai capres/cawapres RI), menurut saya itu bagus," kata pengamat ilmu politik dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Karim Suryadi, Rabu (27/11/2013).

Nur Mahmudi: Silakan Kalau Jokowi Ingin Beli Lahan di Depok, Tapi...

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mempersilakan jika Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ingin membeli lahan di Depok untuk dijadikan waduk. Namun, Mahmudi mengingatkan agar pemanfaatan lahan harus sesuai dengan aturan.
Nur Mahmudi hingga saat ini mengaku belum pernah menerima tawaran resmi dari Pemprov DKI Jakarta terkait tawaran pembelian lahan.
"Sementara ini, sebenarnya sebagai pemerintah kota, belum pernah menerima surat atau berita yang diajukan pemerintah DKI tersebut. Akan tetapi selaku pemerintahan tidak pernah melarang siapapun untuk membeli lahan di wilayah Depok," kata Nur Mahmudi kepada wartawan di kantornya, Jl Margonda Raya, Depok, Selasa (26/11/2013).

Pembangunan Monorel Terancam Lagi

Kelangsungan pembangunan proyek monorel terancam batal. Hutang PT Jakarta Monorel (PT JM) kepada Adhi Karya sebesar 193,6M menjadi ganjalan bagi proyek yang digagas Sutiyoso (periode 1997-2007) lalu.
Hutang PT JM ke PT Adhi Karya berawal saat dibangunnya proyek monorel tahun 2004 . Saat itu, tak ada investor yang melirik proyek tersebut sehingga PT Adhi Karya selaku pemegang saham terbesar, yakni sebanyak 32 persen, harus nombok hingga 192M. Nilai itu adalah biaya pembangunan 90 tiang monorel di Jl Rasuna Said dan Jl Asia Afrika.

Jokowi Akan Bangun Kota Baru

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan membangun kota baru di pesisir Jakarta dengan mengembangkan pembangunan tanggul raksasa (Giant Sea Wall). Kota baru ini dilengkapi dengan aneka fasilitas seperti pelabuhan terpadu dan pusat bisnis lainnya.
“Tidak hanya sebagai penahan banjir rob, tapi tanggul dijadikan sebagi kota terpadu atau National Integrated Coastal Development (NCICD),” kata Jokowi, usai diskusi bersama Menko Perekonomian, Hatta Radjasa, di UI Depok, Selasa (26/11/2013).

Metro Mini Rombeng Tidak Boleh Operasi

Metro Mini rombeng bakal dilarang beroperasi di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Dinas Perhubungan menertibkan angkutan umum reyot, karena membahayakan penumpang.
“Jangan biarkan angkutan umum tak lain jalan beroperasi, kasihan penumpanya. Dinas Perhubungan harus segera menertibkan,” tegas Jokowi, saat mengecek kondisi Metro Mini yang banyak mangkal di Stasiun Cikini, Selasa (26/11/2013).

Jokowi Sebut Industri Otomotif Cuma Tambah Polusi Jakarta

Kenaikan UMP di DKI Jakarta mengakibatkan sejumlah industri pindah keluar ibu kota, salah satunya adalah perusahaan otomotif Astra. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu mengatakan, Astra akan memindahkan industrinya dari Jakarta ke Karawang secara bertahap hingga 2023.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai, perpindahan tersebut bukan dikarenakan kenaikan UMP. Menurut Jokowi, pindahnya sejumlah industri tersebut dikarenakan persaingan bisnis.

Jokowi Balik Tantang Ruhut

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersedia menanggapi pernyataan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Dia bahkan balik mengeluarkan tantangan terhadap Ruhut.
"Kalau diajaknya cemplung kali, cemplung pasar, terus terjun ke lumpur, ayo," kata Jokowi di Balai Kota pada Selasa (26/11/2013).
Kader PDI Perjuangan yang selalu berada di rangking atas dalam banyak survei popularitas calon presiden 2014 itu mengaku lebih memilih kerja dari pada debat bicara. Bekerja nyata dengan program yang sudah ada, begitu katanya.

Penolakkan Nur Mahmudi Ismail

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang meminta DKI mengurus urusannya sendiri. Hal itu terkait rencana DKI membeli lahan sekitar sungai Ciliwung Depok untuk dijadikan waduk. Menurut Jokowi saat ini masih dalam proses pembahasan.
"Ini kan di NKRI, ya ikutilah aturannya," kata mantan wali kota Solo itu usai acara diskusi Konsultasi dan Diskusi Publik Tentang Masalah Banjir, Genangan, Rob, Penurunan Muka Tanah dan Degradasi Lingkungan Pesisir Ibukota NKRI di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa, (26/11/2013).

Jelang Pemilu, PDI Perjuangan Siap Perkuat Sektor Parlemen

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Arief Wibowo mengatakan partainya sedang berjuang memperkuat sistem untuk memenangkan pemilihan legislatif (pileg) di Pemilu 2014.
"Asumsi kita dengan kemenangan, siapapun yang dicalonkan tanpa dukungan parlemen yang kuat, tidak akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang efektif," kata Arief di Gedung DPR, Selasa (26/11/2013).