Pengamat: Ginanjar Berpeluang Dampingi Jokowi di Pilpres 2014

Popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) kian moncer.
Nama Jokowi selalu menempati posisi pertama dalam survei yang digelar sejumlah lembaga. Direktur Eksekutif Intrans Saiful Haq, memprediksi mantan wali kota Solo itu hampir pasti bakal menang jika PDIP mengusungnya pada Pilpres 2014.
"Jika kita kunci asumsi bahwa Jokowi adalah capres yang sudah tak terkalahkan, maka diskusinya tinggal siapa yang paling pantas mendampinginya," ungkap Saiful, Minggu (7/7/2013).
Saiful menuturkan untuk menentukan figur yang akan mendampingi Jokowi,  harus ditentukan terlebih dahulu formula  yang diinginkan. Menurutnya, jika disimulasikan, yang paling ideal ada dua komposisi capres-cawapres
"Yaitu, pasangan muda-muda dan pasangan muda-tua," tutur Saiful.
Menurut Saiful, jika  PDIP berkoalisi dengan Demokrat, maka formula yang ideal adalah pasangan muda-muda. Namun, jika PDIP berkoalisi dengan Golkar, maka pasangan yang ideal adalah  muda-tua.
Saiful mengungkapkan PDIP-Demokrat kalau berkoalisi akan mengusung tokoh muda, karena menurutnya, partai penguasa itu akan mendorong Gita Wirjawan karena diyakini akan memenangi konvensi yang akan diadakan Partai Demokrat.
Sementara kalau Jokowi ingin disandingkan dengan tokoh tua, Golkar cukup banyak memiliki stock. Salah satunya adalah Ginandjar Kartasasmita.
"Artinya nama Ginandjar masuk dalam skenario PDIP berkoalisi dengan Golkar. Karena tanpa Golkar sangat berisiko PDIP memajukan capres dan cawapres sendiri. Ginandjar punya peluang besar membawa koalisi PDIP-Golkar dengan catatan, Ginandjar bisa merebut pimpinan Golkar pada Rapimnas 2015," paparnya.
Hal itu disampaikan Saiful terkait wacana sebaiknya PDIP berkoalisi dengan Partai Golkar, kalau partai banteng itu tidak berhasil menjalin komunikasi dengan Demokrat dan Gerindra. Tapi bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal saat ini, melainkan Golkar pasca-Munas 2015.
Karena itu, seperti disampaikan Board of Advisor CSIS Jeffrie Geovanie, PDIP, yang diyakini mendukung Joko Widodo, menggaet tokoh Golkar sebagai calon wakil presiden. Supaya ada alasan mengambil alih Golkar pada Munas 2015 dan setelah itu memperkuat pemerintahan.
Sejalan dengan itu, peneliti Maarif Institute Endang Tirtana, menilai Ginandjar Kartasasmita merupakan tokoh Golkar yang cocok mendampingi Jokowi. Karena Ginandjar merupakan sosok yang komplet, militer, birokrat, teknokrat, akademisi.
Menurut Endang, duet Jokowi-Ginandjar ini seperti pasangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dengan tokoh senior Joe Biden.

Sumber :
republika.co.id

Poster Bara Jokowi: Kepenak Jamanku, Aku Ra Ngapusi

Dua poster nampang di lokasi deklarasi 'Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) 2014'. Isinya sedikit provokatif, tapi juga lucu. Menggelitik.
Satu poster bertuliskan KepeUeenak jamanku sesok le. Ak ra' ngapusi. Artinya, 'Enak masaku besok. Aku tidak berbohong'. Di atas tulisan terpasang foto atraktif Jokowi yang berbatik cokelat dengan pose tengah menyapa.
Di atas foto Jokowi tertulis 'Barisan Relawan Jokowi Presiden RI 2014-2019'. Sedangkan di bawahnya tertulis 'Bara JP Jateng'.
Desain satu poster lainnya nyaris sama. Beda di isi tulisan. 'Piye kabare bro. Mengko sesok apik lan kepenak pas Jamanku', demikian isi tulisan itu. Artinya, 'Apa kabar Bro? Nanti-nanti pasti lebih baik dan lebih enak masaku'. Ada foto Jokowi juga di poster ini. Posenya menyapa dengan angle (sudut pandang) berbeda dibanding foto poster satunya.
Dua poster itu mewarnai deklarasi Bara JP Jateng di Hotel Gading Asri, Jl Raya Kaligading KM 3 Boja, Kendal, Jateng, Minggu (7/7/2013). 100-an orang hadir dalam acara ini. Salah satunya aktor kawakan Roy Marten.
2 Poster di deklarasi relawan Jokowi mengingatkan orang pada 'iklan politik' yang mencomot foto presiden kedua RI, Suharto, semasa hidup. Ada tulisan Piye kabare? Isih kepenak jamanku to' (Apa kabar? Masih lebih enak masaku kan?). Di sejumlah tempat, foto dan tulisan ini dijadikan kampanye politik.

Sumber :
detik.com

Latar Belakang Bara Jokowi

Barisan Relawan (Bara) Jokowi Presiden 2014 resmi dideklarasikan. Apa alasan yang membuat mantan politisi dari berbagai parpol mendorong pencapresan Jokowi di 2014?
"Kita tidak rela Indonesia busuk di tangan yang korup, sejumlah orang sebelumnya Kongres di Bandung membentuk Bara Jokowi Presiden. Para kelompok perubahan ini mendukung, mendirikan tingkat provinsi dan DPR agar PDIP mendukung Jokowi menjadi presiden," kata Ketum Bara Jokowi Presiden 2014, Sihol Manullang, usai deklarasi Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 di Hotel Gading Asri, Jl Raya Kaligading KM 3 Boja, Kendal, Jateng, Minggu (7/7/2013).
Sihol lantas menuturkan cikap bakal mereka berhasrat menyatukan relawan yang mendukung pencapresan Jokowi. Awal mulanya mereka membentuk grup di Facebook.
"Kemudian kita kumpulkan di Kongres di Bandung, di Gedung Indonesia Menggugat. Dihadiri 341 relawan dari 19 provinsi, dibagi 3 komisi. Komisi politik membuat rekomendasi, meminta dan mendesak Jokowi jadi presiden," beber Sihol.
"Komisi organisasi mengusulkan terbentuknya ini. Ini di Jateng pelaksanaan Kongres, ini sudah 16 provinsi, deklarasi pertama di Jateng. Kami kalangan perubahan, siapa saja yang mendukung, kita bersekutu, kalau ada kelompok lain dengan tujuan sama kita kerjasama, minimum 15 juta tandatangan di awal 2014," katanya.
Lalu bagaimana jika PDIP tak setuju dengan gerakan ini dan menolak merestui mencapreskan Jokowi? Sihol mengakui tak ada pintu bagi capres independen.
"Kalau PDIP tidak calonkan, apakah Jokowi mau dicalonkan dari partai lain, hanya Tuhan yang tahu. Jokowi tipe setia dengan partai, dia anak ideologis Soekarno," katanya.
Namun dia akan melakukan komunikasi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Masih dengan harapan agar Jokowi diikhlaskan maju di Pilpres 2014.
"Survei internal PKS 60,5% Jokowi. Golkar harap malu-malu mengakui, survei pertama Jokowi. Jangan malu-malu mengakui survei internal Anda, Jokowi nomor satu," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Relawan Jokowi: Prabowo dan Ical Tak Senang Jokowi Jadi Presiden

Barisan relawan Jokowi telah resmi mendeklarasikan diri. Bagi mereka masa Jokowi adalah Pilpres 2014. Jokowi tak perlu gentar menghadapi capres kuat sekelas Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie.
"Sekarang momen bagi Jokowi, urutan kedua popularitas capres saat ini Prabowo, 2014-2019 katakanlah Prabowo jadi presiden prediksinya 2 periode, berarti Jokowi 2024. Jangan mau! Masa Jokowi itu 2014," kata Ketua Divisi Buruh DPP Bara JP, Muchtar Pakpahan, usai deklarasi Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 di Hotel Gading Asri, Jl Raya Kaligading KM 3 Boja, Kendal, Jateng, Minggu (7/7/2013).
Demikian juga capres lain seperti capres Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Menurut Muchtar, kandidat capres lain pasti tak senang dan berupaya menggagalkan pencapresan Jokowi.
"Atau ARB, atau Surya Paloh jadi di 2014, nanti mereka dua periode. Itu taktik orang yang tidak senang kalau Jokowi jadi," protesnya.
Menurutnya, Jokowi harus jadi presiden di 2014. Kalau tidak bisa terjadi revolusi. "Harapan itu ada di Jokowi, kalau Jokowi di 2014 revolusi tidak perlu terjadi," tegasnya.
"Saya mengancam, ini planing A-nya itu Jokowi, kalau tidak jalan ya revolusi...Kalau gagal kami pecundang," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Relawan 'Jokowi Presiden 2014' Ingin Duet Jokowi-Mahfud

Relawan Jokowi Presiden 2014 akan bergerilya keliling Indonesia untuk memastikan pencapresan gubernur DKI Jakarta tersebut. Mereka menilai duet Jokowi-Mahfud MD cukup menjanjikan.
"Capres ga ada yg memberi harapan. Jokowi dan Mahfud memberi harapan. Tapi tidak ada yang mengusung," kata Ketua Divisi Buruh DPP Bara JP, Muchtar Pakpahan, usai deklarasi Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 di Hotel Gading Asri, Jl Raya Kaligading KM 3 Boja, Kendal, Jateng, Minggu (7/7/2013).
Mereka akan terus menyerukan duet Jokowi-Mahfud MD. Mereka juga akan meminta restu langsung ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita akan bicara ke Mbak Mega," katanya.
Menurut Muchtar, Jokowi harus sukses di Pilpres 2014. Kalau tidak, maka dipastikan diganjal di Pilpres 2019.
"Yang 2014 terpilih pasti berusaha agar Jokowi tidak terpilih di 2019," tandasnya.

Dilain Pihak: Mahfud Emoh Jadi Wakil Presiden
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengincar posisi sebagai calon presiden ketimbang calon wakil presiden. "Jelas saya tertarik ingin jadi capres," kata dia saat menghadiri syukuran rumah Sekretariat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Ahad, 7 Juli 2013.
Penegasan ini, kata Mahfud, untuk membantah pemberitaan media yang menyebut dirinya tertarik menjadi cawapres. Sebelumnya, ia beberapa kali menyatakan keinginannya menjadi presiden.
Tapi, menurut dia, politik adalah dunia yang dinamis. Karena itu, lanjut dia, niatnya bisa saja berubah. "Pencalonan ini, kan, semuanya masih kemungkinan. Bisa jadi capres, cawapres, atau tidak jadi apa-apa sama sekali. Kita lihat saja nanti di akhir tahun."
Terkait dengan konvensi Partai Demokrat, Mahfud mengaku sampai saat ini dirinya belum mendaftar untuk ikut konvensi. Tapi, menurut dia, dirinya sudah menjalin komunikasi dengan semua partai, termasuk dengan Demokrat.
Mahfud menyatakan akan mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden pada akhir tahun. Sebab, menurut dia, bursa capres akan lebih jelas pada akhir tahun.
"Saat ini, survei-survei belum jelas arahnya ke mana. Survei akan mengerucut pada Januari tahun 2014," ujarnya.
Rabu lalu, Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua menyebut Mahfud Md. sebagai salah satu tokoh yang potensial digaet partai berlambang Mercy itu untuk menjadi calon presiden. Tokoh lain yang termasuk ke dalam pengamatan Demokrat adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo, dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Partai Demokrat berencana mengumumkan syarat dan mekanisme konvensi calon presiden. Partai ini juga menyiapkan komite khusus yang bertugas menjaring dan menyeleksi para pendaftar. September nanti, Demokrat akan mendaftarkan beberapa nama yang akan diadu ke dalam konvensi. Setelah bersosialisasi dengan masyarakat, para kandidat akan dinilai oleh Majelis Tinggi Partai. Mahfud pun mencermati konvensi tersebut.
 
Sumber :
- detik.com
- tempo.co

Barisan Jokowi Siap Beraksi

Minta Restu Mega
Barisan relawan Jokowi Presiden 2014 telah dideklarasikan di Bandung dan Kendal. Mereka akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar merestui Jokowi nyapres di 2014.
"Kita akan bicara ke Mbak Mega. Mbak Mega kan demokratis, kalau masyarakat meminta pasti mau," kata Ketua Divisi Buruh DPP Bara JP, Muchtar Pakpahan, usai deklarasi Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 di Hotel Gading Asri, Jl Raya Kaligading KM 3 Boja, Kendal, Jateng, Minggu (7/7/2013)
Sejauh ini Mega telah mengisyaratkan mendorong regenerasi capres PDIP. Meskipun Mega belum memutuskan siapa yang akan ditunjuk menjadi capres PDIP di Pilpres 2014.
"Saya yakin Megawati secara bijaksana akan menyetujui," katanya.
Mukhtar dan kawan-kawan sendiri akan terus melebarkan sayap. Membentangkan dukungan Barisan Relawan Jokowi ke seluruh Nusantara.
"Kita lakukan di seluruh Indonesia, itu yang kita bawa ke seluruh Indonesia," katanya.
"Kesempatan Jokowi di 2014 juga 2019. Yang 2014 kepilih pasti berusaha agar tidak Jokowi (presiden berikutnya),"tandasnya.

Gandeng Roy Marten
Aktor kawakan Roy Marten ikut serta memeriahkan deklarasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) 2014 Provinsi Jateng. Apa alasan dia bergabung dengan gerakan ini?
"Ini tindakan rakyat, independen, dan berkembang di seluruh Indonesia," kata Roy Marten di sela deklarasi di Hotel Gading Asri, Jl Raya Kaligading KM 3 Boja, Kendal, Jateng, Minggu (7/7/2013).
Roy meminta rakyat tidak ragu mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Jokowi dinilai membawa angin perubahan atau revolusi. "Jangan khawatir dengan revolusi, tidak harus berdarah-darah. Ini revolusi cara berpikir, membuat terobosan," katanya.
Aktor asal Salatiga ini menyatakan, jika Jokowi menjadi presiden, warga Jakarta tidak perlu takut. Sebab selama ini sudah ada blue print pembangunan. Masalahnya, blue print itu tidak pernah dieksekusi. Hanya Jokowi yang berani melakukannya.
"Monorel sudah 30-40 tahun lalu. Karena ada kepentingan, tidak dijalankan. Jokowi tidak peduli. Ia seorang eksekutor," tandasnya.
"Jakarta kehilangan Jokowi, tapi Indonesia mendapat Jokowi," tambahnya.
Roy yang jadi ditunjuk sebagai juru bicara Bara JP ini menambahkan barisan relawan akan diikuti dengan gerakan tanda tangan dukungan. Jika sudah mencapai 10-20 juta tanda tangan, maka Bara JP akan menyodorkannya ke Ketum PDIP Megawati. "Supaya Mbak Mega berpikir (untuk mencalonkan Jokowi)," ungkapnya.
Kehadiran Roy di deklarasi cukup menyedot perhatian 100-an peserta. Dia jadi 'objek' foto bersama di panggung. Sambil mengepalkan tangan, mereka meneriakkan yel-yel 'Jokowi Oke, RI 1 Yes!'

Gerilya
Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 telah dideklarasikan. Mereka akan bergerilya keliling Indonesia untuk memastikan Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia di 2014.
"Kita lakukan di seluruh Indonesia, itu yang kita bawa ke seluruh Indonesia. Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) yang terdaftar tahun 2003 ada 1,7 juta di semua provinsi akan bergerak," kata Ketua Divisi Buruh DPP Bara JP, Muchtar Pakpahan, usai deklarasi Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 di Hotel Gading Asri, Jl Raya Kaligading KM 3 Boja, Kendal, Jateng, Minggu (7/7/2013).
Mereka juga akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mereka akan meminta Mega merestui pencapresan Jokowi. Namun, mereka belum berencana menemui Jokowi.
"Tidak usah (bertemu jokowi). Kalau sekarang tidak bersedia," katanya.
Tapi mereka yakin pada akhirnya mereka yakin Jokowi akan bersedia dicapreskan. Tentu jika Mega merestui.
"Jokowi mendengar aspirasi rakyat. Jadi gubernur DKI Jakarta kan juga bukan keinginan dia," tandasnya.

Sumber :
- kompas.com
- detik.com

Barisan 'Jokowi Presiden' Jateng Dideklarasikan, Relawan Pakai Kotak-kotak

Dukungan pencapresan Joko Widodo (Jokowi) kian tak terbendungl. Minggu ini, di Jateng, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) 2014 dideklarasikan dan dihadiri ratusan relawan.
Deklarasi dilakukan di Hotel Gading Asri, Jl Raya Kaligading KM 3 Boja, Kendal, Jateng, Minggu (7/7/2013) sekitar pukul 11.00 WIB. Sebuah panggung sederhana berukuran 2x4 meter didirikan. Di backdrop tertulis 'Deklarasi dan Pelantikan Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 Jawa Tengah'. Juga terpampang foto Jokowi setengah badan.
Sebagian relawan mengenakan kemeja kotak-kotak, seragam Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagian mengenakan kemeja putih atau batik.
Deklarasi dibuka dengan sambutan oleh Ketua Divisi Buruh DPP Bara JP, Muchtar Pakpahan. Tak seperti para relawan, mantan Ketua DPP Partai Buruh ini tidak mengenakan kotak-kotak, tapi batik warna cokelat.
"Deklarasi ini merupakan kelanjutan dari deklarasi Bara Pusat di Bandung. Jawa Tengah adalah provinsi pertama. Selanjutnya diikuti provinsi lain," kata Muchtar.
Usai deklarasi, acara diisi dengan foto-foto di panggung. Kemudian, para peserta makan siang bersama.

Sumber :
detik.com

Mega Banggakan Jokowi dan Ganjar

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri pamer kemenangan Joko Widodo alias Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Ganjar Pranomo sebagai gubernur terpilih Jawa Tengah saat memberi sambutan pada acara deklarasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bambang D.H.-Said Abdullah (BDH-SAID).
Keduanya memang merupakan kader dari partai berlambang banteng bermoncong putih itu. "Siapa yang menyangka Pak Jokowi akan terpilih, Pak Ganjar juga terpilih, tidak ada yang menyangka. Tapi buktinya terpilih," kata Megawati di Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 6 Juli 2013.
Megawati mengatakan, tidak sampai satu tahun, Jokowi mampu membuat perubahan yang sangat besar di Jakarta. Hal tersebut, katanya, membuktikan bahwa kader PDI Perjuangan mampu membawa perubahan. "Yang terpenting kader PDI Perjuangan diberi kesempatan untuk memimpin," ujarnya.
Selain Jokowi, Ganjar, menurut Megawati, sebelumnya juga diremehkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun, dengan dukungan pengurus PDI Perjuangan dan massa yang solid, akhirnya Ganjar terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah menggantikan Bibit Waluyo.
Belajar dari pengalaman Jokowi dan Ganjar tersebut, Megawati mengajak masyarakat Jawa Timur tidak ragu lagi untuk memilih BDH-Said sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. "Kita tunjukkan kalau PDI Perjuangan bisa membawa perubahan," ucapnya.
Jika pengurus PDI Perjuangan dari pengurus sampai anak ranting di Jawa Timur Solid, BDH-Said akan terpilih juga menjadi gubernur. "Saya yakin Pak Bambang akan terpilih dan bisa memajukan Jawa Timur," katanya.

Sumber :
tempo.co

Gerindra: Prabowo-Jokowi Pasangan Ideal untuk Pilpres 2014

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menilai, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) merupakan pasangan ideal. Karenanya, duet Prabowo dan Jokowi menurut Djojohadikusuma, cukup ideal diusung pada Pilpres 2014 nanti.
"Sangat mungkin, kalau Prabowo-Jokowi itu pasangan ideal, saya kira bagus. Pak Jokowi teman saya, yang kenalkan Jokowi ke Prabowo itu saya," kata Hashim usai membuka Rapat Kerja Nasional Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (Gema Sadhana) di Jakarta.
Dalam berbagai jajak pendapat, elektabilitas Jokowi dan Prabowo memang selalu berkejaran. Setelah Jokowi, selalu muncul nama Prabowo. Tetapi, Hashim mengingatkan realita menyangkut Jokowi.
"Pak Jokowi bilang beliau akan komit lima tahun memimpin Jakarta. Dia terpilih sebagai gubernur DKI, dan komit menyelesaikan tugas merupakan salah satu janji Jokowi yang harus diingat," ujar Hashim.
Karenanya, adik kandung Prabowo itu menegaskan, saat ini satu-satunya kosentrasi Gerindra adalah memenangkan pemilu legislatif. Sebanyak 22.000 caleg di setiap tingkatan disiapkan untuk menang. Sehingga, berapa pun angka presidential treshold nanti, Prabowo bisa melenggang dalam bursa calon presiden.
Jajak pendapat yang dilakukan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menunjukkan elektabilitas Prabowo dan Jokowi secara konsisten berada di tingkat atas sebagai capres pada pemilu 2014 nanti. Prabowo selalu unggul bila berhadapan dengan tokoh lain manapun, seperti Aburizal Bakrie, Jusf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri.
Dari survei yang dilakukan pada 10-31 Mei 2013 itu, menurut Wawan ketika semua tokoh potensial disatukan, responden menempatkan Jokowi pada peringkat pertama dengan elektabilitas 22.6%. Kemudian Prabowo mengikuti dengan tingkat keterpilihan 14.2%.

Sumber :
republika.co.id

Penyebab Capres Jokowi Tak Terbendung

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) semakin tak terbendung. Jokowi diprediksi semakin kuat menuju Pemilu 2014.
"Saya melihat memang tren opini mengarah ke positif untuk Jokowi," kata pengamat politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, Minggu (7/7/2013).
Faktor pertama karena Jokowi semakin populer di masyarkat. Gaya blusukan Jokowi yang khas salah satu penyebabnya.
"Pertama, Jokowi mampu menjaga reputasi sebagai pemimpin populis dan dekat dengan masyarakat," katanya.
Berikutnya, tidak adanya stok pemimpin nasional yang memadai. Kandidat capres yang ada saat ini dianggap itu-itu saja dan terlalu berwacana.
"Kedua, belum adanya figur kuat lain yang memberi harapan. Ketiga, adanya tren tuntutan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang berorientasi kinerja bukan semata wacana," tandasnya.
ki survei capres. Setelah unggul telak atas Prabowo Subianto di survei LIPI, Jokowi kembali jadi capres paling potensial versi survei Indonesia Research Centre (IRC).
"Jokowi menunjukkan trend elektabilitas yang cukup menyakinkan. Sebagian besar (24.8%) masyarakat cenderung memilihnya menjadi presiden RI," kata Direktur IRC Agus Sudibyo dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (28/6/2013).

Berikut elektabilitas capres jika Pilpres digelar saat ini, sesuai survei IRC yang dirilis 28 Juni 2013:

1. Joko Widodo: 24,8%
2. Prabowo Subianto: 14,8
3. Aburizal Bakrie: 7,95
4. Megawati Soekarnoputri: 5,5%
5. Wiranto: 3,9%
6. Mahfud MD: 3,7%
7. Dahlan Iskan: 3,5%
8. Rhoma Irama: 2,7%
9. Hary Tanoesoedibjo: 2,3%
10. Ani Yudhoyono 2%
11. Lainnya (Hatta Rajasa, Surya Paloh, Sri Mulyani, Anis Matta, Rustriningsih, Puan Maharani, Yusril Ihza Mahendra, Gita Wiryawan, Djoko Suyanto, Hidayat Nurwahid, Sutiyoso, Jusuf Kala) : 8,4%

Sumber :
detik.com

Jokowi Libur Blusukan Akhir Pekan

Sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menghadiri banyak kegiatan pemerintahan atau blusukan keliling Jakarta. Namun hari ini Jokowi memilih beristirahat di luar kota.
Sabtu siang (6/7/2013) rumah Jokowi tampak sepi.
"Bapak pergi dari kemarin. Saya tidak tahu pasti beliau kemana tapi katanya keluar kota. Pergi dari kemarin pagi sampai sekarang belum pulang. Cuma ada saya, penjaga rumahnya, makanya rumah sepi." ujar Deni, penjaga rumah Jokowi di Menteng Jakpus. (6/7/2013)
Menurut Deni, biasanya jika memang tidak ada acara atau kegiatan di luar Jokowi beristirahat di rumah. Dia jarang jalan-jalan di daerah sekeliling rumah. Jika tidak berada di kediamannya, Jokowi biasanya berada di Solo bersama keluarganya. Ketiga anak Jokowi memang menetap di Solo.
Para ajudan yang tiap harinya selalu mendampingi kemanapun Jokowi pergi sedang menikmati waktu luang mereka di rumah masing-masing.

Sumber :
merdeka.com

PRJ Monas Mimpi Buruk PRJ Kemayoran

Pagelaran PRJ tandingan (PRJ Monas) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), berimbas pada penurunan jumlah pengunjung PRJ Kemayoran yang dikelola Murdaya Poo. 
Pengunjung PRJ Kemayoran 2013 nampak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari intensitas iklan PRJ di pelbagai TV nasional dan lalu-lintas di sekitar PRJ Kemayoran yang terlihat lebih lenggang di akhir pekan saat acara berlangsung dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Jadi persoalanya yang bikin PRJ Kemayoran peminatnya turun kan yang pertama ada PRJ tandingan yang dibuat Jokowi di Monas. Kalau seperti ini kan minat masyarakat terpecah. Apalagi yang dibuat Jokowi itu gratis," ujar Pengamat Perkotaan Trisakti, Yayat Supriatna.
Selain PRJ tandingan, Yayat juga berpendapat bahwa kenaikan harga BBM turut berpengaruh terhadap penurunan pengunjung PRJ Kemayoran. Masyarakat jadi cenderung mencari hiburan yang lebih terjangkau.
"Kalau bisa memang masuknya gratis. Seperti yang dibuat Jokowi ini saya pikir sudah baik," tambahnya.
Namun penerapan tiket gratis ini rupanya memunculkan masalah lain yakni kemacetan karena meledaknya jumlah pengunjung. Oleh karenanya perlu ada evaluasi pelaksanaan acara ini selanjutnya.
"Jadi harus diatur itu lokasi parkirnya yang tidak memakan badan jalan. Kemudian angkutan umum juga harus ada, jadi orang yang mau dateng ke sana bisa pake angkutan umum," pungkasnya.

Sumber :
detik.com

Pakar: Kalau "Nyapres" Jokowi Menuju "Killing Field"

Pakar Komunikasi Politik Prof. DR. Tjipta Lesmana mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sedang menuju "Killing Field" (Ladang Pembantaian) apabila dia maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014.
"Jokowi sedang menggali kuburnya sendiri apabila dia benar-benar maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Dia masih memiliki kewajiban sebagai Kepala Daerah DKI Jakarta," kata Tjipta saat berbicara di depan hadirin peluncuran kajian "Anatomi Kepresidenan RI I-VII" di Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (5/7/2013).
Dia mengaku sempat menyarankan Jokowi agar tidak maju sebagai capres mengingat Pemilu 2014 bukanlah momentum yang tepat baginya meski sejumlah lembaga survei pemilu mengunggulkan nama mantan Walikota Surakarta tersebut.
Tjipta mengatakan Jokowi harus berpikir masak-masak antara memanfaatkan tingginya tingkat elektabilitasnya dengan kerugian apabila dia meninggalkan posisi kepala daerah beralih bersaing menjadi RI-1.
"Apabila dia maju nyapres dan menang maka segala proyek dan program pembangunan yang telah diprakarsai Jokowi terhadap Jakarta bakal tersendat-sendat. Perlu diingat dia baru saja memulai tugasnya sebagai gubernur. Dia masih memiliki sisa waktu yang panjang hingga masa jabatannya berakhir," kata dia.
Belum lagi, tambahnya, masih ada Megawati, seseorang di tubuh PDI Perjuangan yang tidak seharusnya dia langkahi begitu saja untuk nyapres.
Jokowi resmi dilantik menjadi Gubernur Jakarta periode 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo setelah dia memenangi bursa persaingan kepala daerah pada akhir tahun lalu.
Namun, Tjipta tidak memungkiri apabila Jokowi memiliki potensi besar untuk menang pada Pilpres 2014 apabila dia memutuskan untuk meletakkan jabatan sebagai gubernur.
"Sayangnya semua tidak akan mudah bagi Jokowi apabila dia memutuskan meletakkan jabatannya," kata Tjipta yang berpendapat, penerus Jokowi belum tentu melanjutkan tugasnya dengan baik.

Sumber :
antaranews.com

Jokowi Pastikan Tonton Langsung Konser Metallica

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) memastikan dirinya akan datang ke konser grup musik asal Los Angeles, Metallica, di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2013.
"Gimana sih ini. Yang narik-narik (Metallica supaya datang ke Jakarta) kita kok. Masih saja pertanyaannya ikut atau nggak," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (5/7/2013) petang.
Hal tersebut disampaikan Jokowi berkaitan dengan pengumuman di situs resmi Metallica mengenai rencana mereka datang ke Indonesia. Ini adalah konser kedua Metallica di Indonesia. Sebelumnya mereka tampil di Stadion Lebak Bulus pada 1993.
"Bulan Agustus akan menjadi salah satu bulan paling istimewa dan unik dalam sejarah tur Metallica. Kami juga sangat bersemangat karena akan kembali tampil di Jakarta, Indonesia, untuk kedua kalinya dalam sejarah. Ini sudah lebih dari 20 tahun (sejak kedatangan pertama) dan kali ini akan akan tampil di panggung di Stadion Gelora Bung Karno, 25 Agustus 2013," demikian pengumuman di situs resmi Metallica.
Tiket konser Metallica 2013 dijual dengan harga mulai dari Rp 400.000 hingga Rp 1,5 juta. Tiket konser Metallica bisa dibeli secara online di www.blackboxtix.com mulai Senin (8/7/2013) pukul 10.00 WIB. Satu jam setelahnya, pembelian bisa dilakukan secara langsung di loket tiket milik www.blackboxtix.com.
Selain Jakarta, kota lain di Asia yang akan dikunjungi Metallica pada konser kali ini adalah Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (21/8/2013), dan Singapura pada Sabtu (24/8/2013).
Pertunjukan di Kuala Lumpur akan dihelat di Stadium Merdeka, sementara di Singapura akan dilaksanakan di Singapore Changi Exhibition Centre.

Sumber :
kompas.com

Warga yang Tak Dapat BLSM akan Dapat Bantuan Langsung Jokowi

Penyebaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM atau Balsem) yang tidak merata kepada warga miskin membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merasa prihatin. Dia pun berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada warga miskin yang tidak mendapatkan balsem tersebut dengan sebutan 'Bantuan Langsung Jokowi'. (BLJ)
"Apa ya namanya, Bantuan Langsung Jokowi," ujar Jokowi sambil tertawa di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2013).
Mantan Wali Kota Solo ini mengakui jika bantuan tersebut memang tidak merata menyentuh warga miskin. "Ada yang seharusnya dapat, malah nggak dapat. Di Jakarta Barat juga ada, ada beberapa yang kita cek miskin ya kita beri," kata Jokowi.
Jokowi pun mengaku heran dengan pendistribusian Balsem yang tidak merata ke warga miskin tersebut. Namun demikian, pihaknya masih akan terus melakukan pengecekan warga miskin yang belum mendapatkan Balsem, jika ada dia akan langsung mendistribusikan 'Bantuan Langsung Jokowi' tersebut.
"Yang masih selip-selip itu saya cek, kalau miskin langsung saya beri," katanya.
Suami Iriana ini pun mengaku tidak hapal betul siapa saja yang diberikannya bantuan. Terakhir yang dia ingat diberikan kepada salah seorang warga miskin yang mengidap penyait meningitis di Jakarta Barat dan seorang janda miskin yang tinggal tak begitu jauh dari Istana Negara.
"Saya nggak pernah ngitung uang gitu-gitu," katanya.

Sumber :
detik.com

Pilpres 2014, Megawati Dorong Jokowi Jadi Capres?

Popularitas Joko Widodo tak terbendung. Setidaknya itu hasil survei elektabilitas calon presiden 2014 dari berbagai lembaga survei. Pria asal Surakarta itu selalu nangkring di posisi puncak. Tokoh-tokoh nasional, bahkan pimpinan partai berkuasa dibuat takluk dengan elektabilitasnya.
Tak ayal, sejumlah partai berusaha meminang pria yang biasa disapa Jokowi itu. Salah satu ketertarikan terlontar dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mengatakan partainya sedang memantau nama-nama calon presiden untuk diusung dalam Pilpres 2014. Salah satu nama yang dipantau ialah Jokowi, yang saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Selain mencatat tingginya elektabilitas Jokowi, sejumlah survei juga menyatakan Pemilu Presiden 2014 jadi kesempatan besar Jokowi untuk meraih suara tertinggi, bahkan untuk partainya, PDIP. Menurut survei-survei itu, saat ini Jokowi tengah memiliki kekuatan persepsi atau opini publik sehingga memiliki dukungan tinggi.
Namun, Jokowi belum menyatakan bersedia menjadi Capres 2014. Dia berkali-kali menampik desakan dan ajakan itu. Akan tetapi, Wakil Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan hal lain.
Menurutnya, keputusan siapa calon yang akan diusung PDIP dalam Pemilihan Presiden 2014, berdasarkan Rakernas 2012, adalah hak mutlak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Tunggu Bu Mega keputusannya," kata Basarah di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2013).
"Rakernas pertama (keputusan) diberikan kepada Bu Mega untuk memutuskan termasuk mengumumkan Capres atau Cawapres," imbuh dia.
Apakah Jokowi berpeluang maju sebagai calon Presiden? "Hal itu, diserahkan kepada kebijakan Bu Mega," tegas Basarah.
Sebagai kader PDIP, Jokowi pun menyerahkan sepenuhnya Megawati. Apapun keputusannya. Pilpres 2014 tinggal 1 tahun lagi. Lalu, apakah Jokowi akan meninggalkan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan maju menuju pertarungan RI 1?

Sumber :
liputan6.com

Demokrat Mulai Lirik Jokowi

Partai Demokrat ternyata memperhatikan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden 2014 mendatang. Bahkan, Partai Demokrat mulai melirik Jokowi untuk ikut konvensi capres.
Wasekjen Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan ada kader di Partai Demokrat yang tengah melakukan komunikasi dengan Jokowi yang notabene kader Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan (PDIP) untuk mengikuti konvensi Capres Partai Demokrat.
"Sebetulnya memang ada oknum di Partai Demokrat yang melakukan komunikasi dengan Jokowi," katanya saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/7/2013).
Namun, Andi memastikan komunikasi yang dibuka dengan Jokowi merupakan inisiatif sendiri dan bukan perintah dari Partai demokrat. Andi juga mengaku belum mengetahui respon Jokowi atas komunikasi yang dilakukan.
"Kita menunggu saja (respon Jokowi). Ini kan inisiatif personal dari kader partai Demokrat," tukas Mantan Anggota KPU itu.
Andi juga mengatakan, Partai Demokrat tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDI-P yang selama ini menjadi oposisi. Pasalnya, dalam politik itu bisa berubah dan bersifat dinamis.
"Yang jelas kan PDIP dan Demokrat juga belum punya calon, jadi kan kita lihat saja kans-nya, karena secara politik kan bisa saja berubah. Kita akan lihat hasil pileg (pemilu legislatif) terlebih dahulu, setelah itu baru ada keputusan," ujar Andi.

Sumber :
metrotvnews.com

Gerindra Tak Akan Halangi Pencapresan Jokowi

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) harus mengantongi izin dari DPRD DKI jika ingin nyapres. Meski tak menghalangi, tapi Fraksi Gerindra DPRD DKI berharap Jokowi menyelesaikan tugas dulu di DKI sebelum nyapres.
"Kalau menurut saya, ini menurut pemikiran kami, bicara soal capres Jokowi, kami merasa amanah Jakarta belum dijalani dengan baik, jalanin dulu lah dengan baik, kalau sudah selesai, baru (nyapres). Tapi itu kan tergantung pribadinya Pak Gub (Jokowi). Selesaikanlah tugasnya dulu. Itu pemikiran kita," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, M. Sanusi, kepada detikcom di Kantor DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2013).
Namun kalau Jokowi tetap mau nyapres tentu saja ada mekanisme yang harus ditempuh. Lobi-lobi politik harus ditempuh Jokowi bersama partai pendukung untuk memuluskan pencapresan.
"Itu kan normatif, secara UU, khusus untuk ibukota DKI, gubernur yang menjadi capres memang wajib mengundurkan diri. Itu hanya ada di Jakarta saja, di daerah lain kan tidak seperti itu. Nah, suratnya harus disetujui oleh dewan. Disetujui apa enggak itu kan lobi politik, hanya masalah komunikasi politik saja," katanya.
Saat Jokowi sudah bulat tekad nyapres, Gerindra tak akan menghalangi. Karena setiap orang punya hak konstitusional untuk memilih dan dipilih.
"Kalau memang mau maju ya mau diapain lagi," ujar Sanusi.

Sumber :
detik.com

Golkar Juga Menunggu "Anggukan" Jokowi

Partai Golkar kini tengah menggodok sejumlah nama kandidat calon wakil presiden yang akan disandingkan dengan capres dan juga ketua umum partai ini, Aburizal “Ical” Bakrie. Sejumlah nama muncul, seperti Pramono Edhie Wibowo, Mahfud MD, Dahlan Iskan, dan Joko Widodo. Namun, dari semua kandidat yang ada, Golkar lebih menunggu persetujuan dari Jokowi.
“Sebenarnya kami menunggu anggukan kepalanya Jokowi,” ujar Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo saat ditanyakan tentang peluang para kandidat cawapres itu dipilih Ical, Jumat (4/7/2013).
Tingkat elektabilitas Jokowi yang melejit di sejumlah survei membuat Partai Golkar tertarik terhadap Gubernur DKI Jakarta ini. Bambang pun menilai pasangan Ical-Jokowi menjadi duet yang sangat serasi.
“Kalau Pak Ical dipasangkan dengan Jokowi sangat serasi karena dua-duanya adalah tipe pekerja keras,” ucap Bambang.
Untuk merealisasikan duet ini, Bambang mengaku, partainya sudah berusaha melakukan lobi informal dan non-struktural dengan Jokowi. Namun, Jokowi belum menyatakan kesanggupannya. Di lain pihak, Bambang juga mengatakan komunikasi Partai Golkar dengan PDI Perjuangan tetap intens.

“Lobi dengan PDI Perjuangan kami tetap intens. Justru sangat baik kalau 2014 mendatang PDI Perjuangan berjalan bergandengan tangan dengan Golkar untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa, seperti kesejahteraan yang tertunda dan masalah-masalah hukum yang tidak tuntas,” imbuh.

Pramono Edhie masih wacana
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, terkait beredarnya nama Pramono Edhie Wibowo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang kini menjadi Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang sempat disebut politisi Golkar sebagai kandidat cawapres bagi Ical.
“Itu (Pramono Edhie) pun baru wacana. Belum diputuskan, baru window shopping,” ucap Bambang.
Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, faktor nama Pramono masuk dalam bursa kandidat cawapres bagi Ical lebih dikarenakan latar belakang adik ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Pramono dianggap bisa menguatkan pencalonan Ical dari segi kultur pemilih yang lebih suka dengan duet sipil-militer. Selain itu, Pramono juga memiliki darah Jawa sehingga bisa melengkapi pencalonan Ical yang berdarah Sumatera.

Sumber :
komas.com

PDIP Minta DPRD DKI Tak Halangi Pencapresan Jokowi

PDIP memang belum memutuskan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres. Namun PDIP berharap DPRD DKI tak akan usil jika PDIP akhirnya mendukung pencapresan Jokowi.
"Dulu dari Wali Kota Solo Pak Jokowi maju didukung dan jadi kebanggaan rakyat Solo. Artinya aturan itu dibuat untuk dihormati tapi aturan kan kan harus merespons juga harapan publik," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, kepada detikcom, Jumat (5/7/2013).
Namun dia memahami jika saat ini ada resistensi di DPRD DKI. Misalnya pernyataan Ketua DPRD DKI Ferriyal Sofyan bahwa Jokowi tak bisa nyapres tanpa persetujuan DPRD DKI.
"Mungkin Ketua DPRD DKI-nya terlalu sayang sama Pak Jokowi. Artinya tiap orang punya pandangan dan Pilpres masih jauh," katanya.
Menjelang Pemilu 2014, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) santer disebut sebagai calon presiden. Namun sebelum ikut bursa capres, Jokowi harus mendapatkan persetujuan mundur dari DPRD DKI Jakarta.
"Dia (Jokowi) nggak apa-apa kalau mau nyapres, bisa saja. Tapi kalau DPRD tidak menyetujui, KPU tidak bisa menetapkan dia sebagai capres," ujar Ketua DPRD DKI Ferriyal Sofyan di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2013).
Ferriyal menjelaskan, dalam aturan baku, mundurnya Gubernur atau Wakil Gubernur harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Dia pun mencotonhkan mundurnya Wakil Gubernur DKI Prijanto periode lalu. DPRD tidak menyetujui, akhirnya Prijanto masih tetap mengemban jabatannya hingga akhir periode.

Sumber :
detik.com

Jokowi-Basuki Copot Kepala Rusun Marunda

Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda, Jakarta Utara, Jati Waluyo, dicopot dari jabatannya.
"Itu hanya mutasi biasa, hanya dimutasi," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jonathan Pasodung saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/7/2013).
Jonathan tidak banyak berkomentar mengenai alasan mutasi terhadap Jati Waluyo dari jabatannya. Menurutnya, kinerja Jati bagus. "Pemindahan pejabat dari satu tempat ke tempat lain kan sesuai tuntutan dan pelayanan organisasi," ujar Jonathan.
Jonathan menyebutkan, mutasi jabatan tersebut telah berdasarkan prosedur yang benar. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menyetujui mutasi tersebut.
"Semua yang ada di sini kan instruksi Gubernur dan Pak Wagub. Prosedur yang biasa," katanya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Sesalkan Ada Warga Miskin Tak Dapat BLSM

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan data Badan Pusat Statistik yang kurang akurat tentang warga miskin. Akibatnya, banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM atau balsem).
"Enggak tahu kenapa gitu. Datanya BPS gimana sih, kayak enggak tahu saja," ujar Jokowi saat hendak beranjak dari kantornya, Jumat (5/7/2013).
Meski demikian, Jokowi enggan berbicara terlalu jauh tentang hal tersebut karena merasa itu bukan wewenangnya. Ia memilih melakukan "operasi diam-diam" dengan memberikan bantuan ke sejumlah warga miskin yang tak tersentuh BLSM.
"Kok tahu saya kasih? Orang saya enggak ke sana juga, kan? Ya, kemarin saya kirim," kata Jokowi tentang bantuan uang yang ia berikan kepada Isroni alias Yoyon (62), warga miskin di Pecenongan, Jakarta Pusat.
Jokowi mengaku tak hapal jumlah warga miskin yang sudah ia bantu. Yang terakhir ia tahu, ia memberikannya kepada Yoyon dan seorang pria yang mengidap penyakit meningitis di Jakarta Barat. Jokowi mengaku tidak memiliki maksud apa-apa atas pemberian "bantuan langsung Jokowi" itu.
"Atas dasar apa, ya? Ya, dia harusnya dapat, kok malah enggak dapat. Itu saja," katanya.
Dua hari lalu seorang ajudan Jokowi mengunjungi rumah Isroni atau Yoyon (62) yang tinggal di gubuk reyot di Jalan Kingkit I No 20, RT 09/RW 04, Pecenongan, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Melalui ajudannya, Jokowi memberikan uang sebesar Rp 600.000.
Yoyon yang tinggal hanya beberapa ratus meter dari Istana Presiden tidak mendapat BLSM. Padahal, sehari-hari janda miskin itu hidup dengan mengandalkan bantuan tetangganya. Dua tahun lalu, ia masuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT). Entah bagaimana, namanya kini tidak ada dalam daftar penerima BLSM. Padahal, Yoyon masih tergolong miskin.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Biar Masyarakat Yang Desak DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa keputusan soal kenaikan tarif angkutan umum ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Menurut Jokowi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyerahkan hasil keputusan kenaikan tarif angkutan sehari setelah keputusan kenaikan harga BBM.
"Jadi jangan tanya saya kapan akan diputuskan. Tanya Dewan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan pihak Pemprov tidak memilik hak untuk mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera memutuskan kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta.
"Biar masyarakat saja yang mendesak," katanya.
Dia menyebutkan bahwa perhitungan yang diberikan kepada dewan juga sudah memasukkan perhitungan dari pihak masyarakat yang akan menggunakan jasa angkutan. Jokowi memberikan contoh bahwa perhitungan yang diberikan Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta sebesar 80 persen.
"Tapi kami hanya menaikkan 40 persen saja. Itu kan kami sudah melakukan perhitungan," katanya.
Sebelumnya, keputusan DPRD DKI Jakarta masih menunggu perbaikan perhitungan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurut dewan, perhitungan yang diajukan beberapa hari yang lalu masih belum memasukkan perhitungan sisi masyarakat serta kenaikan transportasi penyebrangan.
Jokowi memutuskan bahwa kenaikan tarif angkutan kecil dari Rp2.500 menjadi Rp3.000. Sedangkan tarif angkutan sedang dan besar reguler naik dari harga Rp2.000 menjadi Rp3.000.
Meski kenaikan tarif belum diputuskan oleh DPRD DKI Jakarta, namun sudah ada beberapa trayek perjalanan yang memberlakukan kenaikan tarif. Jokowi menyebutkan hal ini melanggar peraturan.
"Ya tetap enggak boleh. Kan harus ada aturannya," kata Jokowi. 

Sumber :
antaranews.com

Jokowi Diprediksi Raih 60% Suara di Pilpres

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diprediksi terus melonjak. Jika nyapres, Jokowi diprediksi bisa menyamai rekor SBY, meraih 60% suara di Pilpres.
"Jokowi bisa menang 60 persen tapi PDIP belum tentu merebut suara sama sebesar Jokowi dan bisa seperti Partai Demokrat hanya 25 persen," prediksi pengamat ekonomi politik, Christianto Wibisono, dalam diskusi 'Anatomi Kepresidenan RI 1-7 ' di Gedung Nyi Ageng Serang, Jl HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta, Jumat (5/6/2013).
Jokowi dikategorikan capres di luar dinasti yang punya peluang menang di Pilpres 2014. Tentu saja jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri legowo menyerahkan tiket Pilpres 2014 ke Jokowi.
"Capres di luar dinasti, kecuali Jokowi belum mempunyai rating elektabilitas yang mengesankan," tuturnya.
Diskusi yang diprakarsai oleh Institute Kepresidenan Indonesia tersebut juga membedah kelebihan dan kelemahan presiden Soekarno hingga SBY, termasuk para capres yang namanya sudah muncul dan siap berlaga pada Pemilu 2014. Menurut Christianto, capres 2014 harus mempunyai kepemimpinan kuat ke dalam maupun ke luar negeri.
"Bahwa presiden yang ideal adalah yang memenuhi kompetensi memimpin RI serta memenuhi karakter utama negarawan unggulan. Tapi realitas kandidat hanya memberi pilihan dari lima dinasti presiden RI dan sedikit calon alternatif non dinasti yang berpotensi menjadi capres ketujuh," katanya.
Christianto membeberkan keunggulan yang harus dimiliki presiden setelah SBY. Capres ketujuh nantinya diharapkan memiliki karakter negarawan yang asertif, bersih, cerdas, tidak munafik dan tegas dalam memutuskan kebijakan yang menghormati moral etika trias politika dan supremasi hukum.
"Kedua, capres tersebut harus memiliki karakter pemersatu dalam mengkapitalisasi pluralisme sebagai aset secara meritokrasi, konstruktif dan kreatif. Ketiga, karakter pemimpin untuk dalam satu generasi mewujudkan visi dan misi Indonesia negara. Keempat, sedunia dalam kualitas substansial bukan sekadar kuantitas numerik," ungkapnya.

Sumber :
detik.com

Diam-diam Jokowi Akan Survei Lurah-Camat Baru

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melakukan survei secara diam-diam untuk menilai kinerja lurah dan camat yang baru dilantik pada Kamis (27/6/2013) lalu. Survei itu untuk memastikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
"Nanti itu disurvei diam-diam setelah berjalan. Camat dan lurah baru berapa hari kerja, kok," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (5/7/2013).
Karena sifatnya rahasia, Jokowi tidak akan mengumumkan kapan akan melakukan survei pelayanan lurah dan camat tersebut. Jokowi ingin mendapatkan fakta yang nyata dari warga terkait pelayanan lurah dan camat yang baru.
Yang pasti, kata Jokowi, survei itu dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau independen yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI. Target dari survei ini adalah warga Ibu Kota.
"Menanyakan langsung, 'Kamu puas apa enggak dilayani di kelurahan atau kecamatan?'," ujarnya.
Jokowi menambahkan, dengan dorongan itu, tidak ada lagi lurah dan camat yang mengatakan bahwa suatu masalah di wilayahnya bukan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang terjadi dulu.
Lurah dan camat baru itu ditunjuk berdasarkan hasil seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan sejak tiga bulan lalu. Dari seribuan calon peserta lelang jabatan, terpilih 415 orang camat dan lurah yang dilantik pekan lalu.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Tak Terbendung, PDIP Tunggu Keputusan Mega

Elektabilitas Jokowi yang melejit luar biasa tak membuat PDIP buru-buru menasbihkan mantan Wali Kota Solo itu sebagai capres. PDIP masih sabar menunggu keputusan Megawati.
"Kita serahkan sepenuhnya keputusan pencapresan kepada kebijakan dan kearifan Bu Megawati," kata Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2013).
Basarah menegaskan pencapresan PDIP belum dibahas di internal partai banteng itu. PDIP masih menunggu titah Megawati, meskipun elektabilitas Jokowi kian melejit mengungguli capres potensial sekelas Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Mega sendiri.
"Pencapresan kita tunggu keputusan Bu Mega, termasuk kapan capres dan cawapres akan diumumkan secara resmi sebagai pasangan calon dari PDIP," ujarnya.
Berdasarkan survei terakhir yang dilakukan LIPI, elektabilitas Jokowi memang berada di atas calon lain. Jokowi bahkan unggul jauh atas capres Gerindra Prabowo Subianto. Namun hingga kini belum ada keputusan, baik dari PDIP dan Jokowi, mengenai kemungkinan suami Iriana itu akan berlaga di Pilpres 2014.
Jokowi sendiri selama ini selalu berkilah jika ditanya peluangnya nyapres. Dia kerap menggunakan kalimat 'nggak mikir' atau 'tanya Bu Mega' setiap kali ditanya soal kemungkinan nyapres di 2014.

Sumber :
detik.com

Jokowi Soal Kenaikan Tarif Angkutan Umum: Bukan Kita yang Ngikutin Pengusaha

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan masukan kepada DPRD DKI Jakarta untuk menentukan besaran kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta. Jokowi membantah 'disetir' oleh pengusaha dalam menentukan tarif.
Sarjana Kehutanan UGM ini menjelaskan sebelum menyerahkan masukan ke DPRD DKI, pihaknya telah melakukan perhitungan besaran kenaikan tarif dengan pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda. Keputusan diambil berdasarkan dengan kesepakatan bersama yang berpatokan pada kepentingan masyarakat.
"Kemarin itungannya sudah saya sampaikan kan, Organda ada yang sampai 80%, ada yang minta 60%. Kita sudah fight di dalam rapat gitu loh, bukan kita ngikutin Organda minta 80% jadinya 80%, minta 60% jadinya 60% jugs, tidak seperti itu," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2013).
"Jadi kita sudah punya hitung-hitungannya. Organda juga punya, kemudian diambil jalan yang paling baik untuk masyarakat di dalam rapat itu. Bukan kita ngikutin pengusaha," ujar dia.
DPRD DKI Jakarta hingga kini belum memutuskan berapa besaran tarif kenaikan angkutan umum di Jakarta. Jokowi menyerahkan kepada masyarakat untuk bertanya langsung ke DPRD DKI.
"Biar yang mendesak masyarakat. Dulukan dari itu suratnya langsung kita kirim ke sana, agar cepat keluar, sehingga di lapangan tidak terjadi (kenaikan tarif angkot sepihak)," kata Jokowi.
Jokowi berharap para pengusaha angkutan umum tidak menaikkan tarif secara sepihak sebelum diputuskan oleh DPRD DKI dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). "Memang harus ada aturannya dulu, baru keluar (tarif barunya)," ungkapnya.

Sumber :
detik.com