Jokowi: Waduk Brigif Akan Kurangi Banjir di Petogogan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, pembangunan waduk Brigif di Jalan Aselih, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan memberikan efek positif bagi wilayah-wilayah yang ada di Jakarta Selatan.
"Waduk Brigif ini akan mengurangi genangan dan banjir di Jakarta Selatan," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi usai memantau waduk Brigif, Kamis (24/4/2014).

Pantau Pembangunan Waduk Brigif, Jokowi Naik Eskavator

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memantau pengerjaan Waduk Brigif yang terletak di Jalan Aselih, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jokowi langsung turun sambil memantau pengerjaan oleh empat eskavator yang telah siap bekerja di waduk tersebut.
Pantauan merdeka.com di lokasi, Kamis (24/4/2014), Jokowi yang memakai kemeja putih dan celana bahan hitam tiba sekitar pukul 13.30 WIB.

Cawapres Jokowi Tunggu Mega Nyekar Bung Karno

Nama Jusuf Kalla kini santer disebut sebagai cawapres mendampingi Jokowi pada pemiliha presiden 9 Juli 2014 nanti. Benarkah demikian?
Tim Pakar Seknas Jokowi, Eva Kusumah Sundari mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan siapa pendamping Jokowi.
Kata Eva, pendamping Jokowi akan ditentukan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Namun, keputusan itu masih menunggu wangsit hasil nyekar Mega ke makam Bung Karno di Blitar Jawa Timur.

Jika Jokowi-JK Final, PKB Segera Bahas Nasib Mahfud dan Rhoma

Seperti diketahui, Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Rhoma Irama merupakan bakal capres PKB. JK dikabarkan telah menjadi cawapres dari capres PDIP Joko Widodo. Bagaimana nasib Mahfud dan Rhoma selanjutnya?
"Kita perlu menyikapi dengan rembugan internal. Saya belum berani menyampaikan apakah dengan ini (JK jadi cawapres PDIP-red) kita ikut dalam koalisi itu, atau ada langkah-langkah lain," tutur Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKB Saiful Ma'sum saat dihubungi, Kamis (24/4/2014).

Warga Setempat Tolak Rencana Jokowi Bangun Waduk di Jalan Aselih

Sejumlah warga menyatakan keberatan terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membangun waduk di Jalan Aselih, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Hal tersebut diungkapkan Ica (32), warga Jalan Aselih, RT 16/01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ica mengeluhkan tidak adanya sosialisasi dari Pemprov DKI terkait pembangunan waduk yang mengharuskan menggusur kediamannya.

Duet Jokowi-JK Ramai Dibahas di Internal Golkar, Ical Terganggu

Kabar soal Jusuf Kalla (JK) telah ditunjuk menjadi cawapres Jokowi ramai dibahas di internal Golkar. Wasekjen Golkar Tantowi Yahya mengaku sudah mendengar kabar soal Jokowi-JK sejak kemarin malam.
"Saya sudah dengar itu, bahkan dari tadi malam. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan, karena kita tidak pernah bisa mengekang hak politik kader kita," tutur Tantowi saat dihubungi, Kamis (24/4/2014).

Sekuat Apa JokoJek?

Menrut rumor, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kabarnya sudah memutuskan duet Jokowi-JK ke Pilpres 2014. Sekuat apa duet kombinasi muda-tua ini?
Meskipun pada Pileg 2014 yang lalu hasil survei tak dapat dipakai sebagai pedoman yang pasti, tetapi kali ini kita masih mengikuti irama kendang para surveyor.

PDIP Tutup Rapat-rapat Siapa Cawapres Jokowi

Tersiar kabar Jusuf Kalla (JK) telah ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai cawapres Jokowi. Tapi kabar ini langsung dibantah oleh DPP PDIP.
Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga mengaku tak tahu menahu jika Mega sudah mengizinkan Jokowi dan JK menjadi pasangan capres dan cawapres di pilpres 9 Juli nanti. Menurut dia, sejauh ini belum ada keputusan tersebut disampaikan kepada DPP PDIP.
"Sampai saat ini kami di DPP belum ada menerima keputusan dari ketua umum mengenai siapa yang mendampingi calon presiden Pak Jokowi sebagai cawapres.

Nasib Media Partisan Setelah Pemilu

Melihat kelakuan sejumlah media pada saat sebelum dan sesudah pemilu ibarat melihat jalannya roller coaster, mudah naik dan mudah turun. Ia berguling-guling mengikuti jalur yang telah disediakan. Berguling-guling dan mudah jatuh bangun, itulah juga kelakuan sejumlah media partisan pada masa setelah Pemilu Legislatif April 2014 ini.
Penuturan sejumlah pihak yang terlibat dalam media partisan memberikan informasi kepada penulis bahwa ada perintah jelas dan tegas dari pucuk pimpinan media untuk membela kepentingan pemilik media yang sekaligus tokoh pimpinan partai politik tertentu.
Perintah tersebut ditambahi semacam permohonan: ”Tolonglah kami ini paling tidak sampai bulan April saja.”

Jokowi-JK Sudah Final? Ini Jawaban PDIP

Isu santer duet Jokowi-JK sudah final. Duet Jokowi-JK diyakini mampu membendung rencana koalisi besar SBY dengan partai Islam. Benarkah?
"Belum diputuskan, masih ada beberapa opsi," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Kamis (24/4/2014).
Para Rabu kemarin, Tjahjo menyatakan saat ini nama cawapres Jokowi dikaji oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi sendiri.

PKB: Kami Dikejar Semua Partai

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa percaya diri akan masuk dalam salah satu poros koalisi. Partai ini mengklaim diri menjadi rebutan banyak partai lain karena memiliki basis massa Nahdlatul Ulama (NU) yang cukup besar.
"Kami sampai sekarang belum menentukan sikap (soal koalisi), tapi kami percaya diri karena di mana pun kami dikejar. Kami partai (berbasis massa) Islam terbesar dengan perolehan suara manual sampai 2 digit, 10 persenan," kata juru bicara PKB Muhammah Nurhayid di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Rieke Soal Cawapres Jokowi: Sebentar Lagi Ada Gebrakan

Meskipun telah jelas dapat dimengerti siapa pendamping Calon Presiden PDIP, Joko Widodo (Jokowi), Namun politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan pihaknya akan memberikan gebrakan terkait siapa yang akan digaet PDIP sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Pokoknya sebentar lagi, bakal ada gebrakan," ujar Rieke saat berkunjung ke Balai Kota, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Rieke mengatakan, hingga kini partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini sudah mendapatkan tiga nama kandidat cawapres.

Isu Santer Mega Setujui Duet Jokowi-JK

Isu santer Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengantongi nama cawapres pendamping Jokowi. Kabarnya Mega telah menyetujui duet Jokowi-JK untuk Pilpres 2014.
"Info A1 Ibu Mega sudah setuju duet Jokowi-JK," kata sumber detikcom, Kamis (24/2/2014).
Rabu (23/4/2014) kemarin Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo membenarkan nama cawapres Jokowi sudah mengerucut menjadi dua nama. Yakni Jusuf Kalla yang diusulkan Ketum NasDem Surya Paloh dan Ryamizard Ryacudu yang kabarnya diusulkan Mega. Belakangan masuk nama Puan Maharani juga sebagai kandidat cawapres Jokowi.

Rakyat Ingin Pendamping Jokowi Bisa Berantas Mafia Ekonomi-Hukum

Rakyat mendambakan calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi nantinya adalah sosok yang membantu memberantas mafia ekonomi dan hukum.
Hal itu tercermin dari angket yang diadakan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), hingga Kamis (24/4) pagi.
Melalui grup Facebook yang dikelola Bara JP dengan anggota 650.126 orang di https://www.facebook.com/groups/jokowipresiden7/, Bara JP mengajukan tiga pertanyaan mengenai sosok cawapres Jokowi.

Tipe Pasukan Nasi Bungkus Ngawur, Mendewakan Sesama Manusia

Fenomena adanya gerakan di media sosial untuk membela mati-matian seorang capres tertentu seperti Jokowi, menimbulkan istilah baru yakni pasukan nasi bungkus (panasbung). Panasbung dinilai semakin ngawur karena terkesan mendewakan sesama manusia tanpa alasan logis.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, melihat panasbung sebagai bentuk sindiran yang digeneralisir karena pada dasarnya tidak semua ikatan solidaritas terbentuk karena materi.

PDIP Belum Putuskan Pendamping Jokowi di Pilpres 2014

PDI Perjuangan mengaku belum memutuskan calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada pemilihan presiden 2014. Meskipun beredar kabar Ketua Umum PDIP Megawati telah memutuskan Jusuf Kalla untuk mendampingi Jokowi.
"Belum ada," tegas Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Kamis (24/4/2014).
Tjahjo enggan mengungkapkan lebih lanjut mengenai kabar tersebut. Anggota Komisi I DPR itu juga mengatakan belum ada rencana PDI Perjuangan dalam waktu dekat menggelar deklarasi pendamping Jokowi.

Opini: Pasar Berpotensi Menguat Jika JK Ditunjuk Jadi Cawapres Jokowi

Kemungkinan penunjukkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dari PDIP diperkirakan bakal menjadi penggerak pasar.
Demikian disampaikan Wijen Pontus, analis AAA Securities, dalam hasil risetnya pagi ini.
Menurut Wijen, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunggu sentimen positif dari bakal calon pendamping Jokowi sebagai cawapres. Kandidat terkuat adalah Jusuf Kalla. Nama ini yang diharapkan oleh market untuk mendampingi Jokowi.

Dilibas Puan Maharani, Angel Lelga Gagal ke Senayan

Angel Lelga Anggreyani diperkirakan gagal menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Perempuan yang maju sebagai calon legislator dari Partai Persatuan Pembangunan itu gagal mendulang suara di daerah pemilihan Jawa Tengah V. Dapil ini meliputi, Sukoharjo, Surakarta, Boyolali dan Klaten.
"Mbak Angel tidak lolos," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Surakarta Arif Suhudi saat berbincang dengan detikcom, Rabu malam (23/4/2014).
Menurut Arif di dapil Jawa Tengah V, perolahan suara partai berlambang kabah itu untuk DPR RI cukup kecil.

Jokowi Abaikan DKI tidak Punya Perda RTRW

Sebagai bakal calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gubernur DKI Jokowi asyik bersafari politik dan menggalang dukungan partai politik (parpol) peserta pemilu presiden (pilpres) mendatang.
Kegiatan 'baru' orang nomor satu di jajaran Pemprov DKI Jakarta ini pun membuat dirinya lalai akan kewajibannya dalam membangun ibu kota. Sampai saat ini, Pemprov DKI pun belum memiliki payung hukum rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Jokowi: Bahan Makanan Masul Jakarta Sudah Harus Bersih

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai, kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Lampung di bidang pangan sebagai salah satu bentuk pemerataan kesejahteraan. Jokowi ingin agar kedua wilayah saling menutupi kebutuhannya.
Jakarta, lanjut Jokowi, harus menjadi kota efisien. Komoditas pangan yang masuk ke Jakarta harus sudah bersih. Misalnya jagung yang sudah dikupas, kelapa yang sudah diparut, jagung yang sudah dilepas dari kulitnya, daging sapi yang telah berbentuk potongan, dan ayam yang juga berbentuk potongan.

Pramono Anung Tunggu 1.000 Puisi Fadli Zon

Puisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, memunculkan kontroversi karena isinya yang dinilai sarat sindiran. Namun, politisi PDI-P, Pramono Anung Wibowo, justru menunggu puisi lain Fadli.
"Saya malah senang kalau besok Pak Fadli Zon menambah puisinya. Bukan hanya nasi bungkus, melainkan juga nasi rawet, nasi pecel, atau soto," ujar Pramono saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2014). "Mudah-mudahan sampai 9 Juli (2014) terkumpul 1.000 puisi dari Pak Fadli Zon."

Rieke: Calon "Pendamping" Jokowi Tak Cukup Cuma Baik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hingga sekarang belum menetapkan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden mereka, Joko Widodo. Namun, orang baik saja dinilai tak cukup untuk kriteria kandidat tersebut.
"Cawapres Jokowi tidak cukup hanya baik. Tapi juga harus orang yang berani," kata anggota DPR dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, usai menjadi pembicara diskusi di Bekasi, Rabu (23/4/2014).

PAN Bantah Hatta Rajasa "Digantung" PDIP

Partai Amanat Nasional membantah partai ini "digantung" Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, baik terkait pembicaraan koalisi maupun soal peluang Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menjadi bakal calon RI-2. Wacana Koalisi Indonesia Raya pun ditegaskan bukan merupakan inisiasi PAN untuk mengulang Koalisi Poros Tengah.
"Kalau dibilang digantung itu tidak benar. Ada pembicaraan intensif kok dengan Jokowi, Puan dan Ibu Mega," kata Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Hari Wibowo, dalam sebuah diskusi, Rabu (23/4/2014). Menurut dia, masih ada aspirasi yang berbeda dan belum mendapatkan kesepakatan di antara kedua partai.

Bukti Jokowi Gagal Bangun Komunikasi Politik

Baru memiliki satu mitra koalisi, yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem), membuktikan bahwa calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) gagal membangun komunikasi politik.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari POINT Indonesia, Karel Susatyo, Rabu (23/4/2014) malam.
Kegagalan Jokowi ini, kata Karel, mengingat selama ini Jokowi yang terlihat aktif menemui para pimpinan partai politik (parpol), dibandingkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Tiga Opsi Koalisi PPP Pasca Islah

Keputusan PPP untuk islah sekaligus menganulir niatan koalisi sang Ketum Suryadharma dengan Gerindra. Harapan Suryadharma pun pupus dan opsi koalisi kembali bergulir ke angka nol.
Sekjen PPP Romahurmuziy pun langsung menyatakan bahwa kemungkinan koalisi masih terbuka lebar ke sudut mana saja. Asalkan diterima dalam keputusan sesuai konstitusi partai, tak ada lagi yang akan bernasib sama seperti Suryadharma.

Pencapresan Jokowi dapat Ganggu Roda Pemerintahan

Pencalonan Gubernur DKI, Jokowi sebagai presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai mengganggu jalannya pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.
Terus mengalirnya gelombang aksi unjukrasa yang kerap terjadi di depan Gedung Balaikota DKI, dimana pusat pemerintahan di ibu kota berada, diyakini dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.
"Aksi unjukrasa oleh beberapa elemen masyarakat tersebut guna memprotes pencalonan Jokowi sebagai presiden di pemilu presiden (Pilpres) 2014, mendatang," kata Sugiyanto Emik, pengamat politik yang juga Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Rabu (23/4/2014).

Nurul Arifin Nilai Capres Potensial Bukan Cuma Jokowi dan Prabowo

Calon presiden (capres) potensial bukan hanya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto. Ketua Umum DPP Partai Golkar (PG) Aburizal Bakrie (ARB) dianggap harus diperhitungkan.
Namun, selama ini nama ARB seperti terkesan disepelekan. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Nurul Arifin dalam diskusi bertema "Koalisi Partai: Bagi-bagi Kekuasaan atau Efektifitas Kinerja Pemerintah?", di Jakarta, Rabu (23/4/2014).