Buku dan Beras Jokowi untuk Korban Banjir Rawajati

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (16/1/2013), meninjau lokasi banjir di Rawajati, Jakarta Selatan. Jokowi bersama rombongan tiba di lokasi banjir sekitar pukul 13.00 WIB. Jokowi meninjau lokasi banjir dengan menggunakan baju khas Betawi, sadariah.
Seperti biasa, kehadiran Jokowi di suatu tempat pasti menjadi pusat perhatian bagi warga sekitar. Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, semula lokasi banjir di Rawajati sepi-sepi saja. Namun, begitu Jokowi datang, tiba-tiba kawasan tersebut menjadi ramai. Sorak-sorai membahana menyambut kedatangan mantan Wali Kota Solo tersebut. Warga pun berduyun-duyun mendekati Jokowi, mulai dari balita hingga lansia dengan harapan hanya sekadar bertemu atau bertegur sapa dengan Jokowi.
Di lokasi banjir di RT 05 RW 07, genangan air sudah menggenangi hingga paha orang dewasa. Selain untuk meninjau para pengungsi, Pemprov DKI menyerahkan bantuan yang langsung diberikan oleh Jokowi kepada perwakilan warga. Beberapa bantuan yang telah diserahkan berupa buku sebanyak 200 buku untuk anak-anak korban pengungsian dan beras seberat 2 ton untuk dapur umum. Sudin Sosial Jakarta Selatan juga telah memberikan bantuan berupa 200 peti telur dan sebanyak lebih dari 1.000 nasi bungkus dari Palang Merah Indonesia.
"Bantuan ini ya teruslah, nanti bantuan ini dapat diterima oleh masyarakat. Ada beras, dapur umum kan juga ada dari Dinas Sosial. Kalau kami berasnya saja," kata Jokowi, seusai meninjau banjir Rawajati, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2013).
Ketua RT 05 Sukatno saat ditemui Kompas.com di lokasi mengatakan, wilayah yang terendam di kawasan Rawajati adalah RT 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebanyak 900 jiwa yang telah menjadi korban banjir kini telah mengungsi.
"Tinggi air tiga meter, baru sedikit surut. Mulai siang kemarin banjirnya. Sudah ada empat RT yang tenggelam, yaitu RT 2, 3, dan 4. RT 1 dan RT 5 terendam sebagian," kata Sukatno.
Wakil Camat Pancoran, Johan, mengatakan, dari data sementara yang dilaporkan dari para Ketua RT di wilayah setempat, sebanyak 2.500-3.000 orang sudah diungsikan dari wilayah Rawajati. Hal tersebut berlangsung sejak siang menjelang sore tadi.
"Yang banjir di Rawajati ada di RW 07, RW 01, RW 03, dan RW 06. Yang paling parah itu di RW 07 dan RW 03," ujar Johan.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

BANJIR KEPUNG JAKARTA: JOKOWI Takut Basah, Tak Ikut Terjun ke Lokasi Banjir Rawa Jati

Memantau salah satu lokasi banjir terparah di Jakarta yaitu di Rawa Jati, Pancoran, Gubernur DKI Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak ikut terjun ke lokasi banjir.
Jokowi datang ke lokasi banjir 13.20 WIB namun tidak ikut terjun ke lokasi banjir yang mencapai 120cm.
Banjir yang sudah masuk sejak kemarin subuh membuat 900 jiwa terpaksa mengungsi ke posko induk kelurahan dan rumah warga yang tidak terkena banjir.
Jokowi mendatangi posko banjir dan membagikan 4 buah buku tulis kepada anak-anak korban banjir serta beras seberat 5 kg.
Dia juga memantau dapur umuyang didirikan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan di Jalan Bina Marga.
Menurut salah satu warga, Siti Aminah, banjir di Rawa Jati ini sudah mulai sejak pukul 03.00 WIB pada Selasa (15/1)
Namun mengalami puncak ketinggian pada pukul 04.00 WIB. “Itu di rumah saya RT 03 sudah sampai lantai dua,” kata Siti.
Sementara itu, Jakarta sudah mengalami banjir beberapa hari terakhir karena curah hujan yang cukup tinggi.

Sumber :
antaranews.com

Jokowi Sumbang 3 Ton Beras ke Korban Banjir Rawa Buaya

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memberikan sumbangan kepada ribuan korban banjir Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta. Jokowi, memberikan 3 ton beras kepada korban banjir diwakilkan oleh ajudannya.

"Saya disuruh wakilkan Pak Jokowi antar 3 ton beras," Kata ajudan Jokowi, Dipta di pengungsian warga Rawa Buaya, Rabu (16/1/2013).

Dipta mengatakan, dirinya memberikan sumbangan gubernur Jakarta itu ke dua tempat. "1,5 ton ke pengungsi di PT. Duta Indah Karya dan 1,5 ton lagi di sentra kaki lima," ujarnya.

Pantuan detikcom, pukul 01.00 WIB di pengungsian ribuan warga Rawa Buaya tidur di tenda-tenda darurat yang telah disiapkan. Namun, ada juga pengungsi yang tidur di dalam gedung PT Duta ada juga yang tidur di luar gedung.

Seperti yang diketahui, wilayah Rawa Buaya terendam karena meluapnya kali angke dan bocornya Cengkareng Drain.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Wartawan Tak Usah Ikut Blusukan, Nanti Masuk Angin...

Malam yang makin larut dan cuaca dingin tak membuat niat Gubernur DKI Jakarta Jokowi surut untuk memantau situasi banjir di wilayah ibukota. Membawa bantuan beras dan sejumlah uang.

Setelah dari Pejaten, Jokowi mengaku akan berkeliling di sejumlah titik yang dikepung banjir. "Ada Rawa Buaya, Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bukit Duri, Tebet, semuanya lah mau kita tengok," kata dia, Selasa malam (12/1/2013).

Jokowi meminta para jurnalis yang setia membuntutinya untuk pulang. "Nggak usah ikutlah. Sampai malam nanti dengan saya. Hujan lagi," kata dia. "Nggak usah ikut, mau ke Rawa Buaya. Hujan-hujan, nanti masuk angin."

Di Rawa Buaya, ujar Jokowi, dia akan mengecek pengungsi yang dikabarkan mencapai 4.000 jiwa.

Setelah itu Jokowi akan berkeliling ke banyak titilk. "Ya nggak tahu sampai jam berapa ke Rawa Buaya. Nanti kalau masih kuat ke Bukit Duri, Tebet, banyak skali. "

Pak Gubernur menambahkan, pihaknya akan terus memantau banjir. "Yang penting jangan sampai ada korban. Kemudian kesehatannya siap. Saya hanya memastikan kesehatan siap, kemudian perahu karet siap, dapur umumnya siap, kemudian tempat untuk pengungsi sementara juga siap," kata dia.

Sepanjang pengamatannya di Pejaten, persiapan sudah bagus. " Tadi saya sudah pesan Pak Camat, Pak Lurah, kalau ada yang kurang bisa langsung call ke saya." Sebelumnya di Pejaten, Jokowi menyerahkan bantuan berupa beras 4 ton dan sejumlah uang dalam amplop putih.

Sumber :
liputan6.com

Kunjungi korban banjir Pejaten, Jokowi cicipi menu dapur umum

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi korban banjir di Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jokowi pun sempat mencicipi masakan di dapur umum untuk para korban banjir.

Pantauan merdeka.com, Jokowi yang menggunakan baju putih dan bertopi merah ini didampingi sang istri saat meninjau korban banjir. Jokowi pun sempat mencicipi masakan di dapur umum.

"Yang paling penting gak ada korban. Saya mementingkan perahu karet, dapur umum, dan berharap tak ada korban," ujar Jokowi saat meninjau korban banjir di Pejaten Timur, Selasa (15/1).

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyumbang 4 Ton beras dan uang dalam amplop putih, sedangkan Dinas Sosial DKI menyumbang 3.500 nasi bungkus sedangkan Wali Kota Jaksel menyumbang 2 ton beras.

Jokowi dan istri juga sempat melihat lokasi banjir. Namun Jokowi batal untuk melihat lebih dekat lokasi banjir dengan menggunakan perahu karet.

Usai dari Pejaten Timur, Jokowi rencananya akan menuju ke Kampung Pulo, Bukit Duri, Tebet, Kampung Melayu dan Rawa Buaya kita tengok. Menurut Jokowi banjir di Rawa Buaya menyebabkan 4 ribu warga mengungsi.

"Ke Rawa Buaya, dan masih banyak tempat lagi, ayo kalau mau ikut dan masih kuat," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Dipayungi Iriana di Tengah Hujan Deras, Jokowi Beri Semangat Korban Banjir

Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan istrinya Iriana menyapa korban banjir di Jl Makmur, Pasar Minggu. Di tengah hujan deras, dipayungi Iriana Jokowi memberi dukungan kepada tim SAR dan korban banjir.

"Standby di sini kan?" kata Jokowi kepada petugas SAR di lokasi, Selasa (15/1/2013) malam.

"Ya pak," jawab petugas itu yang berdiri di dekat perahu karet.

Jokowi sebelumnya meninjau dapur pengungsi. Jokowi juga sempat mencicipi makanan bagi warga. Kemudian dia berjalan menuju lokasi banjir, dengan dipayungi Iriana. Seorang petugas sempat hendak mengambil alih tugas Iriana, tapi dia menolak.

Selama 10 menit Jokowi berbincang dengan petugas SAR dan warga. Jokowi dan Iriana yang sama-sama mengenakan kemeja putih kemudian menemui sejumlah warga yang terus memanggil-manggil nama Jokowi.

Jokowi memberikan amplop putih sebagai bantuan. Tidak diketahui isinya berapa, tapi dia juga memberi pesan kepada warga itu bahwa dapur umum sudah didirikan, warga tak perlu khawatir soal makanan.

"Ya kita ingin memastikan tempat pengungsian dan tempat makanan bagaimana. Itu ada bantuan buat beli lauk pauk," jelas Jokowi sambil melangkah menuju mobilnya. Jokowi memang berencana menemui sejumlah warga.

Sumber :
news.detik.com

"Public Hearing" Enam Ruas Tol, Jokowi Dihujani Kritik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dihujani kritik dalam acara public hearing mengenai enam ruas jalan tol di DKI Jakarta. Pembangunan jalan tol dianggap bukan pilihan tepat dalam mengatasi kemacetan Jakarta. Para pengkritik mendesak Jokowi mendahulukan pembangunan transportasi massal.
Selain Jokowi, hadir dalam acara public hearing yang digelar di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, Selasa (15/1/2013), antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan, Kepala Bappeda Sarwo Handayani, Asisten Sekda bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiryatmoko, Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, para pengamat transportasi, pakar, dan masyarakat umum.
Pengamat transportasi yang juga Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menolak penambahan ruas jalan, terutama pembangunan ruas tol dalam kota. Menurutnya, warga yang memilih Jokowi-Basuki dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI adalah mereka yang antipembangunan jalan tol.
"Saya orang pertama yang bersuara akan menggulingkan Jokowi-Ahok kalau berkhianat menyetujui enam ruas tol. Yang memilih Jokowi itu yang anti enam ruas tol, pihak yang membuat proyek tol ini pasti yang kemarin tidak memilih Jokowi," tegas Darmaningtyas.
Darmaningtyas mengimbau Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, agar memprioritaskan pembangunan transportasi massal daripada membangun enam ruas tol dalam kota. "Mau hemat energi kok perbanyak jalan tol? Tolong otaknya agak lurus deh, yang sekarang dibutuhkan itu membangun transportasi massal," jelas Darmaningtyas.
Marco, salah seorang peserta public hearing, menyatakan, penambahan jalan tidak terbukti mengurangi kemacetan. Ia mencontohkan, Tokyo memiliki rasio jalan 20 persen, tetapi kemacetan tak terpecahkan di kota itu.
"Mengutip Wali Kota Bogota, tidak ada rumus jumlah jalan wajar bagi mobil. Saya memilih bapak karena secara fundamental menolak fasilitas tambahan untuk mobil," ujarnya.
Seperti diketahui, Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang telah digagas sejak kepemimpinan mantan Gubernur DKI Sutiyoso. Banyak pihak yang setuju dengan langkah Jokowi, tetapi tidak sedikit yang menyesali kebijakan Jokowi tersebut. Menurut mereka yang tidak setuju, pembangunan jalan tol tidak pro rakyat.
Jokowi menyetujui pembangunan enam ruas tol dengan tiga syarat, yaitu ruas tol boleh dilintasi transportasi massal, lulus uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan tidak banyak pintu keluar masuk tol yang menyebabkan macet.
Megaproyek enam ruas tol senilai Rp 42 triliun itu dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta yang terakhir, yaitu Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah 69,77 kilometer.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Ada yang marah, enggak apa-apa

Siang tadi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar public hearing atau dengar pendapat tentang rencana pembangunan enam ruas tol di Jakarta. Dalam pertemuan itu, ada yang pro dan kontra pembangunan 6 ruas jalan tol.

Menurut Jokowi, pro kontra dalam pembangunan jalan tol itu biasa. "Ada yang setuju tidak setuju, ada yang marah enggak apa-apa. Ya memang demokrasi partisipasi memang seperti ini, partisipasi publik," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1).

Dengan adanya masukan, Jokowi bisa mengerti apa maunya masyarakat. "Kita jadi ngerti semuanya, harus terbuka mau tidak mau. Ya kan? Jangan ada yang ditutup-tutupin. Masalah saham aja, kenapa saya tanya langsung, saya ngingetin aja tadi berapa persen," ujar Jokowi.

Setelah menggelar public hearing, Jokowi melihat masyarakat sebenarnya menginginkan dipercepatnya pembangunan angkutan massal. "Tadi busway rampungin, Monorail mulai, MRT mulai. Kita pengennya itu saja. Tapi juga harus dikalkulasi. Jangan awur-awuran," katanya.

Dalam pertemuan siang tadi dihadiri banyak pihak. Selain Jokowi, hadir pula Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.

Sumber :
merdeka.com

6 Tol Dijalankan, Jokowi-Ahok Terancam Dimakzulkan

Rencana pembangunan enam ruas tol mendapat kecaman dari banyak kalangan, terutama dari pengamat perkotaan dan transportasi Jakarta.
Terkait hal itu, pengamat transportasi Dharmaningtyas dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah orang pertama yang akan menggulingkan pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bila enam tol baru itu benar-benar dijalankan.

"Jika proyek enam ruas tol ini dijalankan, saya orang pertama yang dengan lantang meneriakkan, gulingkan Jokowi-Ahok," ungkap Dharmaningtyas dalam rapat dengar pendapat proyek enam ruas tol, di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Pasalnya, Dharmaningtyas mengaku, meski dirinya sebagai pengamat yang seharusnya bersifat netral, tidak segan mengenakan baju kotak-kotak yang menjadi trademark Jokowi-Ahok pada masa kampanye Pemilukada 2012 lalu.

"Saya ini mendukung penuh program-program Jokowi-Ahok, tetapi kalau ujungnya menyetujui enam jalan tol, saya benar-benar kecewa," tegasnya.

Sebab, kata dia, enam ruas tol bukanlah solusi atas kemacetan Jakarta. "Yang dibutuhkan adalah pembangunan transportasi masal, bukan malah bikin jalan tol," tandasnya.

Mengetahui hal itu, orang nomor satu di Jakarta ini justru menganggap apa yang dilontarkan Dharmaningtyas adalah hal yang baik. "Bagus dong, berarti saya masih diperhatiin," kata Jokowi sembari tertawa.
 
Sumber :
okezone.com

Darmaningtyas: Saya yang Pertama Gulingkan Jokowi

Pengamat transportasi Darmaningtyas mengaku akan menjadi orang pertama yang akan menggulingkan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta.
''Mengkhianati saya, maka saya yang pertama mengajak gulingkan Jokowi,'' ujarnya saat public hearing pembangunan enam ruas tol di Balai Agung, Jakarta, Selasa (15/1).

Dia mengatakan mendukung Jokowi karena pro rakyat kecil. Karena itu, jika kebijakan yang diputuskan Jokowi tidak berpihak pada rakyat kecil berarti menghianatinya dan pemilihnya. Karena itu, dia menilai yang mendukung tol adalah yang dulu tidak mendukung Jokowi saat pemilihan kepala daerah.
Darmaningtyas menyarankan Jokowi lebih baik fokus terhadap busway. Selain itu, keprihatinan terhadap busway makin bertambah sebab koridor satu sekarang tidak steril.

Sumber :
www.republika.co.id

Tak Diundang, Jokowi Tak Hadiri Keputusan MRT

Nasib keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) akan diputuskan oleh pemerintah pusat pada Selasa (15/1/2013) siang ini. Keputusan terkait pembagian beban investasi proyek MRT di Jakarta akan diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Perekonomian di Jakarta pukul 13.00 WIB.

Sebelum menggelar jumpa pers, Hatta Rajasa akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri untuk memutuskan soal proyek MRT sekitar pukul 12.00 WIB. Agenda utamanya adalah memutuskan skema pembagian beban investasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Terkait rapat koordinasi penetapan sharing investment MRT itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan menghadiri rapat koordinasi bersama pemerintah pusat. "Ya enggak diundang. Tapi, kalau ditelepon, ya saya kesana. Tapi, saya dapat info saja cukup. Ditelepon 'Pak, sekian persen' ya sudah saya hitung dan saya putuskan besok," kata Jokowi, seusai menghadiri Presidential Lecturer, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Terkait pembagian sharing investment yang akan diputuskan oleh Menko Perekonomian antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI, Jokowi akan mengalkulasi pembagian tersebut yang dapat berdampak pada pemberian subsidi Pemprov DKI kepada harga tiket MRT.
"Sehari semalam saya menghitung juga bisalah. Gampang kok. Ya hitung hitung hitung hitung hitung, baru getok dulu besoknya," kata Jokowi.
Rapat yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian itu turut pula dihadiri oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Adapun pembagian beban investasi proyek MRT antara pusat dan daerah awalnya disepakati 48-52. Melihat besaran pembagian beban investasi itu, Jokowi meminta agar skema pembagian tersebut diubah menjadi 60-40. Alasannya ialah karena skema awal memberatkan keuangan Jakarta. Jokowi pun bersikukuh agar porsi pusat semestinya lebih besar daripada daerah. Alasannya, pusat memiliki anggaran yang jauh lebih besar. Di samping itu, proyek MRT bukan sebatas kepentingan Jakarta semata, melainkan juga menyangkut kawasan megapolitan.
Sekadar informasi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo hingga saat ini belum memutuskan skema pembiayaan MRT. Menurut Agus, skema pembiayaan MRT masih memakai wacana lama, yaitu 42 persen dana hibah untuk pemerintah pusat dan 58 persen berupa pinjaman lunak ke Pemerintah DKI selama 40 tahun. Namun, Agus meminta bahwa proyek MRT itu tidak hanya dilakukan dari Lebak Bulus sampai ke Dukuh Atas, tetapi juga hingga ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Stasiun Kota. Dengan demikian, MRT bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Jakarta.
Dengan skema saat itu, harga tiket MRT masih diperkirakan Rp 38.000 per sekali jalan. Namun, Pemprov DKI Jakarta menginginkan ada penurunan hingga Rp 10.000-Rp 20.000. Kajian skema pembiayaan MRT itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005. Namun, karena dianggap memberatkan Pemerintah DKI Jakarta, skema pembiayaan tersebut akan dikaji ulang.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Di Balik Keputusan Jokowi Bangun Enam Ruas Tol

Kendari sempat degdegan, manajemen PT Jakarta Toll Development kini bisa menarik napas lega. Proyek tol dalam kota senilai Rp 41,17 triliun telah mendapat lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Jokowi akhirnya mengamini pembangunan enam ruas jalan bebas hambatan sepanjang 69,77 kilometer itu setelah mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu pekan lalu.

Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Menteri Djoko Kirmanto--yang kadang namanya disingkat menjadi Djokir--memaparkan manfaat, kelayakan, dan sistem jaringan ruas tol tersebut. Dia menjelaskan pula tingginya kebutuhan menambah jalan di Ibu Kota. Ihwal pertemuan itu ditulis pada Majalah Tempo edisi pekan ini.

Panjang jalan di Jakarta dinilai terlalu minim dibanding ibu kota negara lain. Dengan enam ruas tol baru itu, rasio jalan di Jakarta akan meningkat dibanding posisi saat ini yang 6 persen dari total luas wilayah Jakarta yang 650 kilometer persegi. Angka itu pun masih di bawah rasio minimal 10 persen seperti di negara lain.

Selama ini Jokowi tidak pernah tegas menyetujui atau menolak proyek ini. Apalagi rencana ini banyak menuai kritikan. Dia terkesan sangat berhati-hati. Namun, dalam beberapa pernyataan, kelihatan sekali dia kurang sreg. Jalan tol dinilai tidak pro-kebijakan transportasi massal. Tol cuma mengakomodasi pemilik mobil.

Jokowi memang mengaku belum memahami rancangan proyek itu secara terperinci. Misalnya, enam ruas jalan tol itu di mana saja, apa manfaatnya, apakah memberikan fasilitas untuk mobil, bus, atau transportasi lain. Ia khawatir tol akan membuat jalan kian padat. “Mengatasi kemacetan dengan kebijakan, bukan dengan infrastruktur,” begitu berulang kali Jokowi menegaskan.

Rabu pekan lalu, arah angin berubah. Jokowi merestui proyek tol dalam kota itu asalkan bisa dilalui angkutan umum seperti bus Transjakarta, Kopaja, Metromini, dan transportasi massal lain secara gratis. Jadi, tol itu bukan cuma untuk kendaraan pribadi. “Tidak ada tambahan biaya untuk masuk tol bagi angkutan umum, tadi sudah disepakati. Poin besarnya itu," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, dalam gambar rancangan proyek terdapat halte untuk tempat pemberhentian angkutan umum. “Saya mau karena itu." Namun, dia menolak menjelaskan soal faktor keamanan bila penumpang naik-turun dari kendaraan umum di jalan tol.

Sumber :
www.tempo.co

Akhirnya! Jokowi Ngantor dengan Mobil B 1 DKI

Ada yang berbeda dari penampilan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini. Dia berangkat ke kantor dengan menggunakan mobil bernopol B 1 DKI, nopol yang sebelumnya menurut Jokowi tak dimilikinya.

Pantauan detikcom, Selasa (15/1/2013), Jokowi tiba di kantornya, Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 08.30 WIB. Jokowi menumpang mobil Toyota Land Cruiser dengan nopol B 1 DKI. Penggunaan nopol ini merupakan yang pertama kalinya terjadi selama Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selama ini, Jokowi lebih sering menggunakan plat nopol sipil saat berangkat ke kantor. Masih dengan mobil Toyota Land Cruiser yang sama, namun nopolnya sipil yakni B 1961 RFR.

Selain itu, jika menggunakan mobil yang lain, Jokowi juga lebih sering memasang nopol sipil. Sayangnya tidak ada keterangan dari Jokowi maupun stafnya soal penggunaan nopol yang berbeda ini.

Nomor B 1 DKI ini sempat menjadi perdebatan akhir tahun lalu. Semuanya bermula saat Wagub Ahok menyatakan mobil dinasnya tak memiliki nopol B 2 DKI karena nomor itu dimiliki swasta. Jokowi esok harinya juga mengaku tak memiliki nopol B 1 DKI. Kedua nomor itu menurut tradisi yang berlaku adalah milik gubernur dan wagub DKI Jakarta.

Hari ini Jokowi dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat terkait rencana pembangunan 6 ruas tol. Jokowi akan mendengarkan semua aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk warga sipil terkait rencana tersebut. Selain itu, Jokowi juga akan mendengarkan paparan dari konsorsium pembangunan 6 ruas tol tersebut.

Sumber :
news.detik.com

Hari Ini, Jokowi Gelar Uji Publik Tol Dalam Kota

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini menggelar uji publik untuk mendengar suara kalangan yang pro ataupun kontra terhadap rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. “Akan terbuka semuanya,” kata dia ketika berkunjung ke kantor Tempo, Senin, 14 Januari 2013.

Jokowi menegaskan, posisinya yang pro-angkutan umum tidak berubah, meski kini dia menyetujui pembangunan jalan tol dalam kota. Mantan Wali Kota Solo ini meminta publik memahami keterbatasan dirinya, mengingat rencana pembangunan enam jalan tol dalam kota sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dan Presiden. “Ini sudah setengah main,” katanya mengibaratkan pertandingan olahraga.

Karena itulah, menurut Jokowi, dia berusaha memastikan kepentingan publik terakomodasi dalam desain enam tol dalam kota itu. Salah satunya dengan meminta agar jalan tol itu kelak bisa dilalui bus umum dan angkutan massal seperti Transjakarta. “Saya juga minta pintu tolnya dibatasi,” ujarnya.

Jokowi mengaku mendengar semua suara yang menolak pembangunan tol dalam kota. “Saya ikuti semua di Twitter,” katanya sembari tersenyum. Tapi dia mengaku belum paham mengapa sejumlah kalangan masih terus menolak meski angkutan umum sudah diberi lajur khusus pada tol dalam kota itu. “Makanya saya ingin dengar dari mereka besok,” dia menambahkan.

Jika memang diperlukan, menurut Jokowi, bisa saja syarat pembangunan jalan tol dalam kota itu ditambah. Intinya, dia menegaskan bahwa pembangunan jalan tol itu harus mengakomodasi suara publik. “Kalau perlu besok (hari ini) syaratnya saya tambah,” ujarnya.

Selain mengundang lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum, pertemuan uji publik hari ini akan dihadiri para investor, wakil dari Kementerian dan Dinas Pekerjaan Umum, serta masyarakat, yang mungkin menjadi korban dari pembangunan jalan tol baru itu.

Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies, juga diundang. Dia adalah salah satu yang paling keras menentang pembangunan jalan tol dalam kota. “Iya saya tahu, dia yang paling kencang kicauannya di Twitter,” kata Jokowi sambil tertawa.

Di media sosial, Marco secara terbuka menyesalkan perubahan sikap Jokowi. Ketika berkampanye, menurut Marco, Jokowi berulang kali menegaskan akan menolak pembangunan jalan tol dalam kota. Dia juga yang mendesak Jokowi menggelar uji publik. “Pertemukan pihak yang pro dan kontra,” kata Marco pekan lalu.

Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, Pandit Pranggana, mendukung pelaksanaan uji publik. Menurut dia, masih ada beberapa aspek dari proyek enam tol dalam kota yang belum jelas. “Misalnya bagaimana detail dari integrasi transportasi umum ke jalan tol tersebut, berapa jumlah jalur yang akan dipakai angkutan umum, termasuk penempatan halte-haltenya,” kata dia.

Bagaimanapun, Pandit menegaskan, pembangunan jalan tol baru bertentangan dengan semangat pengembangan transportasi umum. “Masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan dimanjakan dengan makin banyaknya akses jalan,” ujarnya.

Sumber :
www.tempo.co

Jokowi Gelontorkan Rp20 M untuk Jakarta Hijau

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meninjau keberadaan tanaman di Kebun Bibit Ciganjur, Jakarta Selatan. Tanaman-tanaman yang ada di kebun bibit tersebut, kata Jokowi, merupakan aset bagi DKI untuk membuat ruang terbuka hijau (RTH).

"Semua aset yang kita punyai saya pengen ngerti. Kita ingin menghijaukan Jakarta total, tetapi kekuatan ya harus dilihat," kata dia, Senin (13/1/2013).

Jokowi menjelaskan, pada 2012 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp300 juta untuk perbaikan taman. Sementara, pada 2013 Jokowi berjanji menggelontorkan anggaran sebanyak Rp20 miliar untuk membuat Ibu Kota hijau total.

"Kalau kemarin dihitung-hitung paling Rp300 juta. Tahun ini kita anggarkan sampai Rp20 miliar, tahun depan Rp1 triliun kalau perlu. Mau hijau enggak Jakarta?," jelasnya.

Untuk diketahui, Kebun Bibit Ciganjur memiliki luas sekira 3,5 hektare. Dengan memiliki luas lahan sebesar itu, Jokowi menjelaskan bahwa kebun bibit tersebut digunakan sebagai tempat adaptasi tanaman.

"Ini hanya sebagai perantara saja. Sebelum ditanam diadaptasi di sini," jelasnya.

Jokowi menegaskan jajarannya telah menyediakan Rp850 miliar yang digunakan untuk pembelian lahan yang akan digunakan sebagai RTH. "Tadi kan saya bilang ke DPD, kalau kita ingin terus menambah RTH. Asal ada yang jual tanah kita beli, jual kita beli," tegasnya.

Sumber :
okezone.com

Demo Jokowi, ibu-ibu kelabuhi petugas keamanan Balai Kota

Sejumlah mantan pekerja PT Sainath II Industri berdemonstrasi mendatangi Balai Kota Jakarta, meminta bantuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Pekerja yang kebanyakan ibu-ibu itu mengaku belum diberikan pesangon, setelah di PHK setahun lalu.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu langsung menemui ibu-ibu tersebut, dengan duduk di lantai depan Balai Agung.

Pantauan merdeka.com, para Ibu-ibu tersebut masuk ke dalam kompleks Pemprov DKI Jakarta sejak pukul 12.00 WIB, untuk menghindari halangan petugas keamanan, mereka masuk sedikit-demi sedikit. Setelah semuanya berkumpul, para ibu tersebut kemudian menunggu Jokowi di depan Balai Agung tempat Jokowi berkantor. Jokowi pun terlihat kaget ketika keluar dari kantornya.

"Kami mau minta bantuan sama Pak Jokowi supaya duit kita keluar lagi. Kami belum dapat pesangon, Janji perusahaan 10 Agustus dibayar, tapi ternyata bohong," ujar salah satu mantan pekerja PT Sainath, Imas saat berdialog dengan Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini pun duduk mendengar tuntutan para ibu tersebut, kemudian dia berjanji akan membantu untuk mendesak perusahaan membayar pesangon mereka.

"Ya nanti hari rabu kami akan bantu yah, sabar yah ibu- ibu," ujar Jokowi.

Usai mendengar janji Jokowi, para ibu pun tampak senang, dan kemudian mereka melipat kembali spanduk yang telah mereka gelar. Kemudian, mereka langsung membentangkan spanduk bertuliskan "Bapak mohon buka hatimu beri hak kami jangan cuma janji setelah satu tahun kami di PHK dari PT Sainath Industries."

Sumber :
merdeka.com

Ini Komentar Jokowi Soal Pencurian Uang Keluarga Bocah yang Diduga Diperkosa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kaget bukan kepalang saat mendengar berita uang Rp 35 juta milik keluarga bocah SD yang diduga dicuri oleh polwan gadungan. Ia ikut prihatin.

"Loh..loh..loh... baru dengar ini. Cerita apalagi ini?" kata Jokowi terkejut saat dimintai komentar uang milik keluarga bocah SD yang diduga diperkosa telah dicuri. Uang Rp 35 juta itu merupakan sumbangan dari sejumlah pejabat, termasuk dirinya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau Kebun Bibit Pengujian Dinas Pertamanan DKI Jakarta, Kompleks Pemprov DKI Jakarta di Jalan Purwa Utama, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2013).

"Kok diambil bagaimana? Baru dengar ini," kata Jokowi seraya balik bertanya.

Jokowi lalu diceritakan tentang kejadian penipuan tersebut.

Ketika ditanya langkah selanjutnya yang akan diambil, Jokowi mengaku belum tahu.

"Belum tahu. Baru dengar detik ini," ujar suami Iriana ini.

Jokowi memberi sumbangan kepada keluarga korban dua pekan lalu. Dia memberikannya langsung kepada keluarga korban saat berkunjung ke kediamannya di Rawabebek, Jakarta Utara. Selain Jokowi, sumbangan juga datang dari Menteri PP dan PA Linda Gumelar, pejabat kecamatan hingga dari sekolah korban. Uang Rp 35 juta yang sedianya disimpan ke bank itu dilarikan polwan gadungan tadi pagi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Tinjau Kebun Bibit Tanaman

Menjelang sore hari, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kebun bibit tanaman. Ia melihat bibit-bibit tanaman yang akan ditanam menggantikan pepohonan yang sudah tua dan keropos.

Jokowi yang menggunakan mobil Innova warna hitam B 1592 NKR itu tiba di Kebun Bibit Pengujian Dinas Pertamanan DKI Jakarta, Kompleks Pemprov DKI Jakarta, Jalan Purwa Utama, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2013).

Jokowi yang memakai kemeja warna putih dan celana hitam didampingi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina.

Jokowi mengelilingi kebun yang cukup luas itu. Kebun tersebut sangat rimbun dengan tanaman. Ada tanaman yang besar tinggi dan ada juga bibit tanaman yang ditanam di polibag mulai dari bunga dan aneka pepohonan.

Sumber :
news.detik.com

Ditanya soal Banjir, Jokowi: Iya Saya Tahu

BANJIR, banjir, banjir lagi itulah Kota Jakarta. Makin lama areal banjir di DKI kian meluas. Apalagi 40% dari 650 kilometer persegi luas Ibu Kota masuk dataran rendah satu meter di bawah permukaan laut, khususnya wilayah pantai utara (pantura) Jakarta Utara.

Hal itu bisa dilihat dari kejadian banjir menimpa sebanyak 26 kelurahan di wilayah Jakarta terendam air akibat intensitas hujan cukup tinggi sepanjang Sabtu-Minggu pekan lalu.

Ketika Gubernur DKI Joko 'Jokowi' Widodo ditanya wartawan tentang programnya dalam mengatasi banjir di daerah 26 kelurahan terendam air, ia menjawab, “Iya saya tahu.”

Jokowi tidak memerinci kepada wartawan yang menantinya di pertemuan dengan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI di Balai Kota DKI, Senin (14/1).

Ia tidak membeberkan langkah apa yang telah dan akan dilakukan Pemprov DKI untuk menangani kelurahan yang terkena banjir dan membantu warga yang menjadi korban banjir. Mantan Wali Kota Solo itu hanya terdiam seribu bahasa sambil melangkah menuju ruang Balairung DKI yang telah disulap menjadi ruang makan.

Terlihat terjadi perubahan raut wajah Jokowi saat dilontarkan pertanyaan tersebut. Senyum yang selalu menghiasi bibir dan wajahnya, saat itu langsung menghilang.

Sekadar informasi, ada sebanyak 74 RT dari 61 RW di 26 kelurahan dari tujuh kecamatan yang terendam banjir. Dan ada sebanyak 657 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang telah disiapkan.

Sebanyak 657 warga di Kelurahan Rawa Buaya terpaksa mengungsi. Di antaranya sebanyak 307 jiwa di RW 01 dan 350 jiwa di Rw.02. Pengungsi ditampung di pos RW 02 sebanyak 350 jiwa, serta sentra kaki lima Rawa Buaya sebanyak 307 jiwa.

Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, telah didirikan pos kesehatan dan dapur umum di lokasi pengungsian. Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI juga telah memberikan bantuan berupa 100 selimut dan 20 terpal serta bantuan nasi bungkus untuk sejumlah pengungsi dari Camat Cengkareng dan Lurah Rawa Buaya.

Yang ingin diketahui adalah langkah yang dilakukan Pemprov DKI untuk menurunkan ketinggian air di seluruh kawasan yang tergenang banjir.

Lalu langkah darurat apa yang akan dilakukan secepatnya agar 26 kelurahan ini tidak terendam banjir. Dan bagaimana dengan kebutuhan makan, minum serta kesehatan warga yang menjadi korban banjir.

Sumber :
metrotvnews.com

Datangi Jokowi, DPD Menentang Enam Ruas Tol Baru

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota.
Pembangunan tol dalam kota tersebut dianggap bertentangan dengan program Pemprov DKI Jakarta di bawah pemerintahan Jokowi-Basuki yang terus menggadang-gadang program prorakyat dan lebih mengutamakan untuk mengembangkan moda transportasi massal daripada untuk penambahan jalan.
"Dengan membangun enam ruas tol, itu justru memperbesar kepentingan mobil pribadi untuk masuk wilayah tersebut dan menjadi tidak sinkron dengan upaya Pemprov DKI yang akan mengembangkan transportasi massal. Yang kita sepakati itu merupakan solusi menyelesaikan problem kemacetan," kata anggota DPD DKI Jakarta, Dani Anwar, seusai bertemu dengan Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (14/1/2013).
Dani juga mengatakan lebih baik pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, membantu Pemprov DKI dalam mengembangkan transportasi massal di Ibu Kota.
"Yang harus dikembangkan adalah pembangunan transportasi massal, seperti monorel, MRT, dan busway daripada pemerintah pusat harus membuat enam ruas tol. Kami berempat, anggota DPD, menolak pembangunan enam ruas tol ini," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, pembangunan enam ruas tol itu sama sekali tidak efektif bagi transportasi massal, khususnya angkutan umum, karena bentuk tol tersebut yang berbentuk elevated atau layang.
Sebagai langkah konkret, Dani melanjutkan, DPD RI akan melakukan komunikasi dan membuat pernyataan keberatan atas pembangunan enam ruas tol tersebut kepada Kementerian PU dan Pemprov DKI.
"DPD RI akan melakukan komunikasi politik bersama dengan Pemprov DKI. Untuk apa pemerintah pusat memaksa bangunan itu, harusnya pemerintah memberikan support persoalan pembangunan transportasi massal di Jakarta," kata Dani.
Seperti diketahui, Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang telah digagas sejak kepemimpinan mantan Gubernur DKI Sutiyoso. Banyak pihak yang setuju dengan langkah Jokowi, tetapi tidak sedikit pula yang sangat menyesali kebijakan Jokowi tersebut.
Megaproyek senilai Rp 42 triliun itu dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir adalah Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

6 Jalan Tol Baru Dikritik, Jokowi Gelar Dengar Pendapat

Usai panen kritik pedas atas rencana melanjutkan pembangunan enam ruas jalan tol, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyatakan akan melakukan dengar pendapat untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan warga ibu kota.

"Besok didengerin, kalau enggak setuju ya gimana, saya kan petugasnya rakyat, besok dengerin saja publik gimana," ujarnya seusai menerima kunjungan anggota DPD RI di Balai Kota Jakarta, Senin (13/1/2013).

Seperti diketahui, mantan Wali Kota ini memberikan syarat khusus sebelum merealisasikan proyek yang membutuhkan dana sekira Rp42 triliun itu.

"Kemarin sudah saya sampaikan setuju dengan ada syarat-syaratnya. Harus ada jalur khusus TransJakarta atau angkutan massal, kopaja atau metromini, Amdal lalu lintas clear, pintu-pintu tol tidak karena banyak biang macet. Syarat itu dari kalkulasi, hitung-hitungan," kata Jokowi.

Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa dalam setiap rencana pembangunan, dirinya akan terlebih dulu mendengar pendapat dari masyarakat. "Dari publik tidak mau menolak, gimana? Saya petugas rakyat, masyarakat. Besok ketemu, kita dengar sama-sama. Saya tetap, apapun program mendengarkan masyarakat," pungkasnya.

Rencana pembangunan enam ruas jalan tol ini menjadi pro kontra. Pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat, dengan menyetujui enam ruas jalan tol maka Jokowi menunjukkan bahwa dia tidak konsisten dalam menjalan program.

Selain itu, anggota DPD RI Dapil Jakarta Dani Anwar menyatakan, pembangunan enam ruas tol itu, tidak sejalan dengan rencana pembenahan transportasi masal ibu kota.

“Kita kan sekarang sedang mengembangkan transportasi massal, dan transportasi massal itu kita sepakati untuk menyelesaikan probelamtika kemacetan di Jakarta. Kalau kita sekarang membangun enam jalan tol, tol itu kan dibuat untuk mobil pribadi, jadi tidak singkron dengan mengembangkan transportasi massal, jadi ngapain bangun enam ruas jalan tol lagi," kata Dani.

Sumber :
okezone.com

Jokowi Paksa Anak Sekolah Pakai Seragam Khas Betawi

Dengan alasan melestarikan budaya Betawi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah mewajibkan seluruh PNS Pemprov DKI untuk memakai seragam bernuansa adat Betawi. Aturan memakai seragam bernuansa Betawi ini ternyata tidak hanya berlaku untuk PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, namun itu juga berlaku bagi siswa sekolah di Jakarta.

"Kemungkinan kita akan kita lebarkan pada anak-anak sekolah juga," kata Jokowi di hadapan anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Jakarta di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/1).

Rencananya, ujar Jokowi, seminggu sekali para siswa juga akan diwajibkan mengenakan seragam bernuansa Betawi. Ia berharap, kebijakan ini membuat siswa dapat mengenal lebih dekat budaya tradisional Jakarta.

Jokowi juga berencana untuk menerapkan kebijakan yang sama bagi pengelola hotel dan tempat wisata. "Nanti akan kita paksa untuk pakai pakaian adat ini," tegas Jokowi.

Bukan cuma busana, arsitektur khas Betawi juga akan dilestarikan oleh Jokowi lewat kebijakannya. Karena itu semua bangunan milik Pemprov DKI mulai tahun ini akan dilengkapi dengan ornamen khas Betawi.

"Ini akan kita mulai pada pembangunan Masjid Raya di Jakarta Barat, dengan mengacu pada arsitektur Betawi. Akan segera kita mulai," terangnya.

Lebih lanjut, Jokowi berharap langkah-langkahnya melestarikan budaya Betawi dapat memiliki payung hukum yang kuat. Ia akan mendorong DPRD DKI untuk menyusun Peraturan Daerah Pelestarian Budaya.

Sekedar diketahui, Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas. Dalam pergub tersebut, PNS Pemprov diwajibkan memakai seragam khas Betawi setiap hari Rabu.

Seragam yang dimaksud adalah baju koko bagi pria dan kebaya bagi wanita. Peraturan ini berlaku bagi seluruh pegawai tanpa kecuali termasuk bagi gubernur dan wakil gubernur.

Sumber :
jpnn.com

Jokowi Siapkan Rp850 M untuk Beli Tanah

Pemerintah Provinsi (Pemprov)  DKI Jakarta mencanangkan untuk melakukan pembelian lahan, yang akan digunakan untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta, tiap tahun.

Hal itu diungkapkannya terkait pendapat anggota DPD RI Dapil Jakarta AM Fatwa, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Jakarta, dimana dirinya menyatakan minimnya RTH di Jakarta.

"Kalau sebelumnya itu developer yang beli tanah kita, sekarang kita yang mau beli tanahnya developer untuk di jadikan ruang terbuka hijau," ujar Jokowi, Senin (13/1/2013).

Mantan Wali Kota Solo ini mencontohkan lokasi yang akan dijadikan RTH adalah Waduk Rio-Rio di Jakarta Utara. "Di Waduk Rio-Rio itu tanahnya sekira 28 hektar," jelasnya.

Tak tanggung-tanggung, demi merealisasikan rencananya itu, orang nomor satu di Jakarta ini telah menyiapkan dana sebesar Rp850 miliar.

"Ini memakan biaya pembelian Rp850 miliar untuk RTH dan ruang publik. Ini kita lakukan untuk mengendalikan aset kota yang selama ini dikelola oleh pihak swasta, tata kota itu yang kelola Pemprov DKI," tegasnya.

Seperti diketahui, rencana Jokowi untuk menambah RTH ini, sudah disosialisakannya kepada anak buahnya di tingkat Walikota. Dimana Jokowi mememrintahkan agar jajarannya tidak hanya menambah pohon saja melainkan juga memperhatikan nilai estetika.

"Anggaran untuk taman kita itu gede, jangan cuma yang ditanam itu bakung sama telo terus," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Sumber :
okezone.com

AM Fatwa Puji Jokowi soal Baju Betawi, Blusukan, & Car Free Night

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)daerah pemilihan (dapil) Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan ini membahas beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Jokowi.

Anggota DPD Dapil DKI Jakarta, AM Fatwa menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Jokowi yang memberlakukan Car Free Night (CFN) pada malam tahun baru lalu. DPD pun menyarankan agar kegiatan tersebut dapat disempurnakan.

"Masyarakat mengapresiasi kegiatan pergantian tahun. Itu sangat menyedot perhatian. Suasana sukaria di masyarakat. Butuh penyempurnaan," ujar AM Fatwa di ruang Balai Agung, Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2013).

Namun, Fatwa juga menyarankan agar kegiatan lainnya di malam tahun baru seperti acara Zikir Akbar, bisa difasilitasi

"Kegiatan CFN perlu disempurnakan dan disinkronisasi dengan kegiatan Zikir nasional. Kegiatan zikir ini bisa dipusatkan di Mesjid At Tin di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Jadi, bagi yang ingin berjoget dan bernyanyi silakan ke Thamrin. Tapi bagi yang suka zikir silahkan ke TMII," katanya.

Selain CFN, Fatwa yang mewakili DPD Dapil DKI ini juga memberi acungan jempol pada kebijakan Jokowi yang mewajibkan seluruh pegawai Pemprov DKI untuk mengenakan pakaian khas Betawi setiap hari Rabu. Diharapkan Jokowi pun bisa lebih membangkitkan seni budaya lewat sisi lain.

"Saya juga memberikan apresiasi mengenai pakaian dinas harian Betawi. Saya lihat juga Pak Gubernur menerima Dubes Amerika dengan pakaian Betawi. Gubernur Ali Sadikin dulu juga mendirikan cagar budaya Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan. Tentu kita mengharapkan Pak Gubernur bisa menindaklanjuti hal tersebut," kata Fatwa.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Pembangunan Tol, Tunggu Persetujuan Rakyat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan keputusan pembangunan enam ruas jalan tol baru di Ibukota belumlah final. Alasannya Pemprov akan mendengarkan tanggapan publik atas rencana tersebut dan akan menggelar acara dengar pendapat publik dalam waktu dekat.
“Apabila warga Jakarta menolak pembangunan enam ruas jalan tol itu, bisa jadi rencana tersebut tidak dijalankan.  Kalau publik terus-menerus menolak, ya harus kita pertimbangkan,”?ungkap Jokowi di Jakarta, Minggu (13/1/2013).
Jokowi menyampaikan public hearing direncanakan akan dilaksanakan pada Selasa atau Rabu ini. Mantan Walikota Surakarta ini membantah telah menggelar tender terkait proyek tol. “Belumlah. Lha wong amdal dan proses lain-lainnya saja belum kok,” ujarnya.
Pembangunan enam ruas jalan tol itu berpotensi melanggar Pasal 29 Ayat 3 Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI, Jokowi mengaku belum membaca detail pasal itu. “Saya tidak tahu sedetail itu, tetapi yang jelas semua proyek harus sesuai dengan hukum berlaku,” katanya.
Adapun untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemprov DKI harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama adalah Pemerintah Provinsi DKI harus memenuhi koridor transjakarta sebanyak 12 beserta sistem pengumpannya.
Syarat kedua, harus ada manajemen pembatasan lalu lintas di jalan, seperti sistem ganjil genap. Syarat ketiga, Pemerintah Provinsi DKI harus membuat manajemen lalu lintas di pintu masuk dan keluar tol. Pemerintah Provinsi DKI juga harus sudah mengintegrasikan transportasi umum.
“Kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi, tol baru tidak bisa dibangun,” kata Peneliti perkotaan dari Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja.

Selain tidak sesuai dengan RTRW, Elisa menyatakan, pembangunan jalan tol baru juga tidak akan menambah akses jalan baru. Pasalnya, di semua rute yang akan dibangun jalan tol baru itu sudah ada jalan umum dan jalur transportasi publik, seperti rel kereta api.

Mengenai rencana dengar pendapat publik, Elisa mengatakan, sebaiknya forum itu tidak diadakan pada hari kerja agar benar-benar bisa menampung aspirasi warga Jakarta. “Kalau diadakan pas hari kerja, tentu kebanyakan warga Jakarta tidak bisa hadir,” katanya.

Sumber :
esq-news.com

Jokowi Menata 23 Titik PKL, Pedagang Senang

Pemprov DKI Jakarta mulai menata pedagang kaki lima (PKL). Dimulai dengan menata PKL di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 36 PKL mendapat gerobak gratis. Shelter tempat mereka berjualan juga diperbaiki. Selain itu, para pedagang diberi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara gratis.
Acara penyerahan gerobak dan izin gratis itu dilakukan Minggu (13/1) kemarin dan dihadiri Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan itu Jokowi menyatakan, pemberian gerobak gratis ini merupakan program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari Bank DKI.
Jokowi berharap para PKL tak lagi berjualan di tengah jalan dan bisa menata diri dengan tertib. "Program CSR seperti ini bagus sekali kok, biar jualan nggak sembarangan lagi," ujarnya.
Dikatakan, penataan yang dilakukan tidak mendapat protes dari para pedagang. "Tidak ada keluhan, kan diberi gerobak, tempat duduk, meja, dan tenda. Mengeluh gimana lagi?" ujarnya.
Ke depan, penataan PKL akan dilakukan di seluruh penjuru Jakarta. Sudah ada puluhan titik (lokasi) yang akan ditata PKL-nya. "Nanti totalnya ada 23 titik," tegas Jokowi.
Ornamen Betawi
Kepala Dinas Koperasi Usaha Menengah, Kecil, Mikro dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Ratna Ningsih mengatakan, dari 36 pedagang di depan Masjid Sunda Kelapa, sebanyak 28 pedagang diberi gerobak dan 8 pedagang mendapatkan kios. Para pedagang mendapatkannya secara cuma-cuma dan tanpa syarat apapun.
Ia menegaskan, tidak ada penambahan PKL yang diberikan bantuan. Benar-benar PKL yang sudah ada, karena memang sudah didata dan berdasarkan informasi dari pedagang lainnya. "Seluruhnya ada 48 pedagang di sini, tapi menyebar. Jadi, sesuai dengan informasi dari mereka, hanya 36 pedagang yang ada di situ," ucap Ratna.
Agar tidak menyebabkan kemacetan, gerobak pedagang diminta disusun secara paralel tepat di depan Masjid Sunda Kelapa. Para pedagang juga menandatangani surat perjanjian bahwa gerobak yang telah diberikan tidak akan dijual.
Gerobak putih tersebut sudah memiliki etalase kaca dengan rangka aluminium. Logo Bank DKI terlihat jelas di badan gerobak. Namun, beberapa gerobak tampak belum dipasang atapnya. Gerobak juga dilengkapi dengan meja dan kursi kecil. Selain itu, ornamen Betawi menghiasi bagian atap, yakni gigi balang seperti pada atap rumah Betawi.
Ratna mengatakan, selain di depan Masjid Sunda Kelapa, setidaknya ada 23 titik lainnya yang akan ditata PKL-nya, antara lain di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat, dan sentra PKL lainnya. Selain BUMD, pihaknya akan mengajak perusahaan swasta dan BUMN untuk bergabung agar tidak menggunakan APBD DKI dalam program penataan PKL.
Kredit untuk pedagang
Salah satu pedagang di Masjid Sunda Kelapa, Merina (36), mengaku bersyukur mendapat bantuan gerobak. "Alhamdulillah dikasih. Lumayan daripada beli cukup mahal," ujar pedagang ketoprak itu.
Sedangkan seorang pedagang dimsum, Mulyadi (24), mengaku senang mendapatkan SIUP gratis. Sehingga para pedagang bisa mengajukan pinjaman ke bank maupun koperasi.
Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono menyatakan, pemberian fasilitas gerobak dan kios ini merupakan dukungan dari Bank DKI terhadap program pemprov terkait dengan penataan PKL. Menurutnya para pedagang ke depan juga dapat memanfaatkan produk Bank DKI seperti kredit modal kerja.
"Pada 2013 Bank DKI menargetkan dapat menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 1,5 triliun. Saat ini kami juga sedang menjajaki untuk bersinergi dengan PD Pasar Jaya untuk layanan produk perbankan bagi pedagang pasar," ujarnya.
Blok M menyusul
Belakangan ini, Jokowi memang cukup intens mencermati PKL di Jakarta. Selasa (8/1) lalu, ia berkunjung ke Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk memantau keberadaan PKL di sana. Saat itu, Jokowi berjanji akan segera melakukan penataan terhadap PKL yang ada.
"Kita mau menata, mau menertibkan PKL yang ada di Terminal Blok M. Sudah ada solusi, sudah ada usul-usul yang masuk ke saya, maka itu saya tinjau ke lapangan," ujar Jokowi.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan mengaku belum mendapat informasi kapan relokasi PKL di Teminal Blok M akan dilakukan. Meski demikian, Satpol PP siap mengawal kegiatan tersebut. "Belum, kita belum tahu kapan relokasi PKL itu akan berlangsung. Yang jelas, kita siap mengawal," ujar Sulistiarto, Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, kepada Warta Kota, Rabu (9/1) pekan lalu.
Ke mana para PKL akan dipindahkan, ia juga mengaku belum tahu. Namun, sejumlah lokasi telah diincar Pemkot Jakarta Selatan sebagai penampungan baru para PKL.
Sulistiarto berjanji, ia dan jajarannya akan membantu relokasi PKL dengan cara-cara yang manusiawi. "Bagaimana pelaksanaan relokasi itu, masih dirapatkan. Nanti kita akan melakukan sosialisasi dahulu kepada mereka (PKL—Red) beberapa waktu sebelumnya. Pokoknya pendekatannya persuasif, tidak akan pakai cara-cara kekerasan. Bahasanya, penataan, bukan penertiban," tegasnya.
Pusat suvenir
Terkait penataan PKL, juga akan dilakukan pengembalian fungsi Mal UKM Waduk Melati di Jalan KH Mas Mansyur, Tanahabang, Jakarta Pusat. Rencananya, Mal UKM Waduk Melati tidak lagi digunakan sebagai tempat berjualan produk hasil pengusaha UKM, tetapi akan dijadikan sebagai Pusat Suvenir Jakarta dan Indonesia, kantor perwakilan perusahaan UKM Jakarta, serta pengurusan SIUP.
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/1) mengatakan, Mal UKM akan dikelola bekerja sama dengan masyarakat, antara lain Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) dan Coop Indonesia Foundation (CIF) yang sudah memaparkan skema pemanfaatan gedung itu.
Dalam paparan tersebut, lanjut Hasan, Gubernur Jokowi menginginkan pemanfaatan Mal UKM lebih terfokus pada satu tema saja. Yaitu, menjadi pusat penjualan suvenir tentang Jakarta dan Indonesia. "Jadi gedung suvenir, fokusnya nggak ke mana-mana. Karena gubernur melihat belum ada gedung yang khusus menjual suvenir," ujarnya.
Ratna Ningsih membenarkan pemanfaatan gedung Mal UKM Waduk Melati akan digunakan sebagai suvenir center. "Konsep penataannya seperti apa masih akan dibicarakan lebih lanjut. Yang penting gedung tersebut dapat digunakan secara optimal," katanya. Ia mengatakan, Mal tidak tertutup untuk PKL dan bisa ditempatkan di bagian depan.
Inkowapi juga sudah meminta Gubernur Jokowi segera memberi surat penunjukan pengelolaan Mal UKM Waduk Melati kepada lembaganya. Karena Inkowapi merupakan lembaga yang memenangkan lelang beauty contest pengelolaan Mal UKM Waduk Melati pada 2010 lalu.
Ketua Umum Inkowapi Sharmila menerangkan, Inkowapi ikut mendaftar dan memenangkan lelang. Namun dalam perjalanan waktu, surat penunjukkan pengelolaan Mal UKM belum juga ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Fauzi Bowo, hingga saat ini. 

Sumber :
wartakota.tribunnews.com

Jokowi ketemu Persija, Ahok sambut wakil Kota Houston

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama punya seabrek kegiatan di awal minggu ini. Agenda keduanya dibuka dengan menggelar rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta pukul 08.00 WIB.

Selanjutnya, Jokowi menerima kunjungan kerja DPD RI Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung pukul 10.00 WIB, Senin (14/1). Lalu Jokowi akan menemui perwakilan Tim Sepakbola Persija Jakarta pukul 12.00 WIB.

Acara gubernur berikutnya yaitu menghadiri diskusi tentang 100 hari Jakarta Baru dan Reformasi Birokrasi yang digelar Tempo Inti Media di Kebayoran Centre Blok A11-15 Jl Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada selepas magrib.

Sementara itu, usai Rapim, Ahok akan menerima kunjungan Mr AL-Hoang anggota Kota Houston, Konjen RI Houston-Texas di Ruang Tamu Wagub. Acara selanjutnya menerima Audiensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta LPMJ.

Sumber :
merdeka.com