Jokowi menegaskan, posisinya yang pro-angkutan umum tidak berubah, meski kini dia menyetujui pembangunan jalan tol dalam kota. Mantan Wali Kota Solo ini meminta publik memahami keterbatasan dirinya, mengingat rencana pembangunan enam jalan tol dalam kota sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dan Presiden. “Ini sudah setengah main,” katanya mengibaratkan pertandingan olahraga.
Karena itulah, menurut Jokowi, dia berusaha memastikan kepentingan publik terakomodasi dalam desain enam tol dalam kota itu. Salah satunya dengan meminta agar jalan tol itu kelak bisa dilalui bus umum dan angkutan massal seperti Transjakarta. “Saya juga minta pintu tolnya dibatasi,” ujarnya.
Jokowi mengaku mendengar semua suara yang menolak pembangunan tol dalam kota. “Saya ikuti semua di Twitter,” katanya sembari tersenyum. Tapi dia mengaku belum paham mengapa sejumlah kalangan masih terus menolak meski angkutan umum sudah diberi lajur khusus pada tol dalam kota itu. “Makanya saya ingin dengar dari mereka besok,” dia menambahkan.
Jika memang diperlukan, menurut Jokowi, bisa saja syarat pembangunan jalan tol dalam kota itu ditambah. Intinya, dia menegaskan bahwa pembangunan jalan tol itu harus mengakomodasi suara publik. “Kalau perlu besok (hari ini) syaratnya saya tambah,” ujarnya.
Selain mengundang lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum, pertemuan uji publik hari ini akan dihadiri para investor, wakil dari Kementerian dan Dinas Pekerjaan Umum, serta masyarakat, yang mungkin menjadi korban dari pembangunan jalan tol baru itu.
Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies, juga diundang. Dia adalah salah satu yang paling keras menentang pembangunan jalan tol dalam kota. “Iya saya tahu, dia yang paling kencang kicauannya di Twitter,” kata Jokowi sambil tertawa.
Di media sosial, Marco secara terbuka menyesalkan perubahan sikap Jokowi. Ketika berkampanye, menurut Marco, Jokowi berulang kali menegaskan akan menolak pembangunan jalan tol dalam kota. Dia juga yang mendesak Jokowi menggelar uji publik. “Pertemukan pihak yang pro dan kontra,” kata Marco pekan lalu.
Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, Pandit Pranggana, mendukung pelaksanaan uji publik. Menurut dia, masih ada beberapa aspek dari proyek enam tol dalam kota yang belum jelas. “Misalnya bagaimana detail dari integrasi transportasi umum ke jalan tol tersebut, berapa jumlah jalur yang akan dipakai angkutan umum, termasuk penempatan halte-haltenya,” kata dia.
Bagaimanapun, Pandit menegaskan, pembangunan jalan tol baru bertentangan dengan semangat pengembangan transportasi umum. “Masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan dimanjakan dengan makin banyaknya akses jalan,” ujarnya.
Sumber :
www.tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar