Nasib keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit
(MRT) akan diputuskan oleh pemerintah pusat pada Selasa (15/1/2013)
siang ini. Keputusan terkait pembagian beban investasi proyek MRT di
Jakarta akan diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa
dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Perekonomian di Jakarta
pukul 13.00 WIB.
Sebelum menggelar jumpa pers, Hatta Rajasa akan menggelar rapat
koordinasi dengan sejumlah menteri untuk memutuskan soal proyek MRT
sekitar pukul 12.00 WIB. Agenda utamanya adalah memutuskan skema
pembagian beban investasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.
Terkait rapat koordinasi penetapan sharing investment MRT
itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan menghadiri rapat
koordinasi bersama pemerintah pusat. "Ya enggak diundang. Tapi, kalau
ditelepon, ya saya kesana. Tapi, saya dapat info saja cukup. Ditelepon
'Pak, sekian persen' ya sudah saya hitung dan saya putuskan besok," kata
Jokowi, seusai menghadiri Presidential Lecturer, di Hotel Borobudur,
Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Terkait pembagian sharing investment
yang akan diputuskan oleh Menko Perekonomian antara pemerintah pusat
dan Pemprov DKI, Jokowi akan mengalkulasi pembagian tersebut yang dapat
berdampak pada pemberian subsidi Pemprov DKI kepada harga tiket MRT.
"Sehari
semalam saya menghitung juga bisalah. Gampang kok. Ya hitung hitung
hitung hitung hitung, baru getok dulu besoknya," kata Jokowi.
Rapat
yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian itu turut
pula dihadiri oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri
Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Adapun
pembagian beban investasi proyek MRT antara pusat dan daerah awalnya
disepakati 48-52. Melihat besaran pembagian beban investasi itu, Jokowi
meminta agar skema pembagian tersebut diubah menjadi 60-40. Alasannya
ialah karena skema awal memberatkan keuangan Jakarta. Jokowi pun
bersikukuh agar porsi pusat semestinya lebih besar daripada daerah.
Alasannya, pusat memiliki anggaran yang jauh lebih besar. Di samping
itu, proyek MRT bukan sebatas kepentingan Jakarta semata, melainkan juga
menyangkut kawasan megapolitan.
Sekadar informasi, Menteri
Keuangan Agus Martowardojo hingga saat ini belum memutuskan skema
pembiayaan MRT. Menurut Agus, skema pembiayaan MRT masih memakai wacana
lama, yaitu 42 persen dana hibah untuk pemerintah pusat dan 58 persen
berupa pinjaman lunak ke Pemerintah DKI selama 40 tahun. Namun, Agus
meminta bahwa proyek MRT itu tidak hanya dilakukan dari Lebak Bulus
sampai ke Dukuh Atas, tetapi juga hingga ke Bundaran Hotel Indonesia
(HI) dan Stasiun Kota. Dengan demikian, MRT bisa menjangkau hampir
seluruh wilayah Jakarta.
Dengan skema saat itu, harga tiket MRT
masih diperkirakan Rp 38.000 per sekali jalan. Namun, Pemprov DKI
Jakarta menginginkan ada penurunan hingga Rp 10.000-Rp 20.000. Kajian
skema pembiayaan MRT itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005. Namun,
karena dianggap memberatkan Pemerintah DKI Jakarta, skema pembiayaan
tersebut akan dikaji ulang.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar