"Kebijakannya apa, lalu prosesnya seperti apa dan hasilnya bagaimana. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya juga harus dibuka ke warga DKI Jakarta," ujar Boy di Kantor DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2013).
Menurut Boy, Jokowi wajib melaporkan setiap kebijakan, hasil dan hambatan yang dihadapinya kepada warga DKI Jakarta. Laporan ini agar masyarakat dapat menilai secara objektif hasil kerja gubernur selama ini.
"Karena Jokowi merupakan gubernur yang dipilih rakyat. Jadi masyarakat berhak mendapatkan penjelasan langsung dari gubernur, sehingga masyarakat dapat menyimpulkan sendiri kinerja gubernur," kata dia.
Selama ini, lanjut anak mendiang Ali Sadikin ini, gubernur memang selalu menyampaikan laporan keterangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) setiap tahun. Namun, laporan itu ditujukan kepada anggota DPRD dalam rapat paripurna.
"Yang kita sarankan agar Jokowi menyampaikan hasil kerja secara langsung kepada masyarakat. Seperti APBD yang ditempelkan di pos-pos RW, agar masyarakat bisa jelas mengetahui," tegas dia.
Boy menambahkan pertanggungjawaban langsung kepada warga DKI Jakarta menjadi realisasi janji Jokowi untuk transparan dari sisi kebijakan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
"Semakin detil laporannya, semakin bagus. Kalau memang perlu, laporan kerja setiap dinasnya juga ada. Jadi ke depan masyarakat bisa lebih peduli ke mana digunakannya anggaran, keberhasilan dan kekurangannya apa, serta hambatannya," pungkas dia.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar