Jokowi: Kalau Lagi B dan T, Ya Bete, Ciyus...

Di tengah kesibukannya menangani banjir Jakarta, Gubernur DKI Joko Widodo menyediakan waktu berbincang santai kepada para wartawan. Tak dinyana, Jokowi keluar dari ruangannya kemudian mengambil kursi di tengah-tengah wartawan yang ada di Balaikota DKI, Jakarta.

Perbincangan santai sekitar setengah jam itu berlangsung sangat cair. Berbagai pertanyaan terlontar dari wartawan kepada mantan Walikota Solo itu. Dari mulai penanganan banjir sampai soal isu keretakan hubungan dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Banyak kata-kata tak terduga disampaikan Jokowi. Entah itu spontan atau sudah disiapkan? Yang pasti, saat bicara soal keruwetan masalah di Jakarta, pernyataan itu terlontar.

Bermula saat Jokowi membeber tentang jam kerjanya yang tak mengenal waktu. "Malam itu kita kerja juga. Malam lebih hening, santai. Jadi lebih enak buat mikir," kata Jokowi sambil tersenyum.

Lalu masalah apa yang membuat Jokowi pusing sehingga membutuhkan waktu di malam hari untuk berpikir? "Masalah yang paling bikin pusing? Ngga ada. Enteng semua, biasa saja. Masalah di kota saya 8 tahun biasa saja. Ngga ada pusingnya," jawab Jokowi.

Tetapi Jokowi membantah menganggap enteng setiap masalah yang dihadapi. Tetapi ada satu masa saat sang gubernur tak lagi semangat. Kapankah itu? "Kalau pas B sama pas T, ya bete. Ciyusss..." canda Jokowi yang mengundang tawa. "Ciyus ini," tambah Jokowi lagi.

Tak terduga, rupanya Jokowi juga mengikuti bahasa gaul yang menjadi tren di masyarakat. Ciyus merupakan salah satu bahasa gaul yang sempat tren di masyarakat. Arti kata Ciyus sendiri adalah 'Serius."

Sumber :
liputan6.com

Atasi Banjir, Jokowi Gandeng BPPT untuk Rekayasa Hujan

Menghadapi perkiraan puncak air pasang laut pada 24-26 Januari mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan rekayasa hujan. Rekayasa tersebut dilakukan agar hujan tidak turun saat yang bersamaan dengan terjadinya rob.

"Yang bisa kami lakukan bersurat ke BPPT agar hujan didorong tidak di tanggal itu. Karena dikhawatirkan hujan bersamaan dengan air pasang. Hal itulah yang dihindari," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Balaikota Jakarta, Selasa (22/1/2013).

Pihak Pemprov DKI juga akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mencari antisipasi lainnya. Jokowi mengaku, tidak akan hanya mempersiapkan satu skenario melainkan beberapa skenario untuk mengatasi banjir rob tersebut. "Kalau dari sisi penanggulangan bencana, kita akan adakan briefing lagi untuk betul-betul siap menghadapi banjir. Ada skenario satu hingga tiga. Akan kita pakai juga skenario untuk menghadapi situasi diluar perhitungan kita, seperti jebolnya tanggul Laturharhary yang memang diluar ekspektasi dan skenario kita," jelasnya.

Sebanyak enam pompa mobile milik Dinas Pekerjaan Umum DKI yang juga telah disiapkan dan Pemprov DKI juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menyiagakan enam pompa mobile. Menurut Jokowi, kekuatan 10 pompa air tersebut tidak cukup untuk membuang atau menyedot air.

"Makanya ketika ketemu dengan Presiden, kita minta supaya pembangunan pompa yang di Marina, Pluit serta tengah barat dan timur dipercepat. Kalau kita mau beli bisa saja beli. Tapi kan perlu pondasi, perlu infrastruktur dan akan memakan waktu sampai 4 bulan," kata Jokowi.

Ia juga menilai, untuk memperkuat bendungan agar tidak jebol, diperlukan waktu yang tidak singkat. Sehingga Jokowi memilih untuk melakukan rekayasa hujan melalui bantuan BBPT.

"Memperkuat tanggul dalam satu dua hari ini memang tidak memungkinkan. Jadi kita pilih rekayasa cuaca untuk menghadapi bencana," katanya.

Seperti diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa pada 24-26 Januari mendatang akan menjadi puncak air pasang yakni mencapai 1 meter. Padahal saat ini kawasan Pluit, Jakarta Selatan masih terendam banjir, karena diterjang rob dan limpahan air dari Waduk Pluit.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi akui kepentingan hambat pembangunan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, menyebutkan program pembangunan di Jakarta yang tertunda selama puluhan tahun karena adanya banyak kepentingan.

Jokowi mencontohkan proyek pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT yang tertunda selama 26 tahun, karena masalah kepemimpinan dan kepentingan yang terlalu banyak.

"Tarik menarik itu tidak gampang, saya tidak usah mikir kepentingan–kepentingan apa tapi kepentingan masyarakat yang harus didahulukan, biasalah ada tekanan di sini tekanan di sana. Ingin saya putuskan ya sudah saya putuskan," jelas Jokowi dalam wawancara dengan BBC Rabu (16/1) lalu.
Jokowi mengaku kepentingan masyarakat akan didahulukan dalam setiap pembangunan di Jakarta.
Dia menargetkan masalah transportasi massal merupakan program yang akan diputuskan dalam waktu 100 hari masa jabatannya.
"Sudah harus segera dibangun MRT, Monorel, untuk menyempurnakan kekurangan di busway. Juga ada kebijakan yang mengiringi ini, seperti kebijakan nomor genap ganjil, Electronic Road Pricing ERP, pajak parkir yang tinggi, tetapi semua ini perlu waktu," kata Jokowi.

Rencana dianggap cukup

"Sebaiknya fokus saja ke pembangunan transportasi massal dan agar konsentrasinya tak terpecah pembangunan jalan tol dalam kota tak akan menyelesaikan persoalan masalah transportasi di Jakarta." Tri Tjahjono

Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI, menyatakan rencana pembangunan transportsi massal di Jakarta sudah cukup banyak dan mendapat hambatan dalam pelaksanannya.
"Program-program itu sudah lama, intinya ada dua yaitu pelaksanaannya dan kepemimpinan. Yang terakhir saya rasa Jokowi tak ada masalah," kata Tri Tjahjono Ketua MTI DKI Jakarta.
Tri menegaskan Jokowi sebaiknya fokus terhadap pembangunan transportasi massal seperti MRT dan monorel. Sambil menunggu keduanya selesai, harus memaksimalkan penggunaan bus transjakarta, menambah bus dan juga koridor menjadi 15 seperti yang direncanakan.
Tri mengkritik mengenai masalah rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang disetujui Jokowi dengan syarat memberikan akses terhadap transportasi umum.
"Sebaiknya fokus saja ke pembangunan transportasi massal dan agar konsentrasinya tak terpecah pembangunan jalan tol dalam kota tak akan menyelesaikan persoalan masalah transportasi di Jakarta," kata Tri.
Masalah pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota mengundang kritik dari berbagai kalangan karena penambahan ruas jalan dianggap bukan merupakan solusi kemacetan Jakarta, seperti terungkap dalam public hearing yang dilakukan pekan lalu.
Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan masukan publik dan masih terbuka peluang rencana itu akan dibatalkan jika masyarakat tidak menginginkan.

Penanganan banjir

Banjir Jakarta sempat melumpuhkan transportasi pada pekan lalu.

Sementara itu masalah utama lain yang menjadi prioritas programnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, adalah banjir. Hingga Selasa (22/1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat 20 tewas dan lebih dari 15.000 masih mengungsi.
Jokowi menetapkan status Jakarta tanggap darurat setelah banjir terjadi sejak pekan lalu, yang mengenangi sejumlah wilayah utama seperti Bundaran HI, kawasan bisnis Sudirman- Thamrin, dan sejumlah pemukiman.
Mantan Walikota Solo ini menyatakan sejumlah program akan dilakukan untuk mencegah banjir Jakarta, antara lain pembuatan 10.000 sumur resapan. Tetapi, Jokowi mengaku masih butuh waktu untuk pembangunan tersebut.
Akhir pekan lalu, dalam rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diputuskan untuk menjalankan sejumlah program penanganan banjir jangka pendek dan panjang, antara lain pekerjaaan di Sungai Ciliwung untuk dihubungkan dengan Banjir Kanal Timur, BKT, dengan target selesai pada 2014.
Pakar masalah tata kota, Yayat Supriatna, mengatakan penanganan masalah banjir di Jakarta tak dapat diselesaikan secara struktural dengan berbagai pembangunan fisik untuk menghalau air yang memenuhi Sungai Ciliwung ke BKB maupun BKT.
Dia menekankan pemerintah harus memperhatikan tata ruang dan konservasi dalam pencegahan banjir di Jakarta.

Puluhan ribu orang masih mengungsi akibat banjir yang terjadi di Jakarta sejak pekan lalu.

"Konsep pembangunannya lebih mengarah bagaimana air dapat secepatnya dibuang ke laut, tanpa memikirkan aspek tata ruang. Kawasan Puncak sudah hancur dan limpasan air akan semakin besar," kata Yayat.
Yayat menyatakan pendekatan pembangunan fisik -seperti tanggul dan kanal- sudah dilakukan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dan tidak memperhatikan tata ruang.
"Jangan-jangan yang diajarkan oleh Belanda sudah tidak benar lagi ilmunya karena penurunan permukaan tanah, perubahan bentang alam, dan tata ruang harusnya menyadarkan kita untuk mengaudit cara-cara kita untuk mengatasi banjir," kata Yayat.

Budaya masyarakat

Yayat menyatakan konsep pembangunan sumur resapan oleh Jokowi sebenarnya sudah pernah dilakukan di Jakarta tetapi pelaksanannya lemah karena tak ada sanksi bagi pemilik bangunan yang tidak menjalankannya.
"Selain itu kecil sekali kemampuannya untuk mengatasi kota yang bermasalah seperti Jakarta, sebuah kota yang rusak dan padat pendudukan yang berada pada dataran banjir," jelas Yayat.
Yayat menyatakan untuk menangani masalah banjir di Jakarta juga dibutuhkan perbaikan budaya, norma, dan keyakinan warga untuk memperbaiki kotanya.
Selain masalah banjir, program lain yang diluncurkan Jokowi tak lama setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta adaah Kartu Sehat dan Kartu Pintar.
Jokowi mengklaim penerbitan kartu tersebut telah mendorong peningkatan kunjungan ke Puskesmas dan RS antara 40-70 %.

Sumber :
bbc.co.uk

Jokowi: Kerugian Banjir Diperkirakan Capai Rp20 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan kerugian yang ditimbulkan akibat banjir yang melanda ibu kota kali ini diperkirakan totalnya dapat mencapai sebesar Rp20 triliun.

"Kerugian akibat banjir ini tidak sedikit. Kalau dihitung-hitung, total kerugian banjir pada tahun ini kira-kira mencapai Rp20 triliun," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.
Oleh karena itu, Jokowi menyarankan, daripada biaya anggaran digunakan untuk membayar kerugian akibat bencana banjir, lebih baik dialokasikan untuk pembangunan terowongan multi fungsi atau deep tunnel.
"Deep tunnel ini merupakan solusi banjir jangka panjang. Jadi, daripada terus-terusan mengeluarkan uang untuk membayar kerugian, lebih baik untuk membangun deep tunnel," ujarnya.
Jokowi menuturkan biaya yang diperlukan untuk membangun deep tunnel adalah Rp16 triliun, sedangkan total kerugian banjir mencapai Rp20 triliun. Sehingga, menurut dia, lebih baik membangun deep tunnel daripada membayar kerugian.
"Kalau memang pembangunan deep tunnel ini dirasa berat dari sisi anggaran, kita bisa ajak pihak swasta untuk ikut masuk dalam proyek ini. Kita ajak mereka (pihak-pihak swasta) untuk berinvestasi," kata Jokowi.
Menurut Jokowi pembangunan deep tunnel tersebut penting untuk dilakukan karena dianggap sebagai suatu skenario ketika menghadapi banjir yang melanda ibukota.

"Kami harus punya skenario untuk menghadapi banjir. Dengan deep tunnel ini, ketika air sudah mencapai bibir tanggul atau bahkan jebol, maka kami sudah tahu kemana air tersebut harus dialirkan," tuturnya.
Jokowi berharap agar usulan terkait pembangunan deep tunnel mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, sehingga proyek tersebut dapat segera dilaksanakan.

Sumber :
antaranews.com

Jokowi Akan Naik Bus Zhong Tong ke Kota

Setelah meresmikan penggunaan tiket elektronik untuk busway Transjakarta, Gubernur DKI Joko Widodo dan direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank DKI akan naik bus Transjakarta baru asal Cina, Zhong Tong.

Mereka akan naik bus Transjakarta dari Halte Monas menuju Halte Kota. Dalam peresmian tiket elektronik ini, Jokowi memang menggandeng kelima bank tersebut. 

"Nantinya cukup satu jenis kartu untuk penggunaan semua moda transportasi di Jakarta," kata Jokowi, Selasa, 22 Januari 2013. "Produk e-money dari kelima bank yang berkonsorsium ini bisa dipakai untuk Transjakarta, Kopaja, Metromini, dan KRL," katanya. 

Dalam waktu dekat, BLU Transjakarta akan menambah satu koridor lagi. Selain itu, badan akan mendatangkan sekitar 500 bus lagi serta membangun enam SPBG baru. Direncanakan Kopaja dan Metromini juga akan masuk ke dalam jalur Transjakarta. "Dengan demikian, transaksi e-ticketing di tahun ini dapat mencapai 1 juta transaksi per hari," kata Jokowi.

Tampak di lokasi peresmian, Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi, Direktur Utama BRI Sofyan Basir dan Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono. Sebelumnya Bank DKI telah meluncurkan smartcard pertama di Indonesia bernama JakCard. Sistem JakCard dengan EDC telah tersebar di Koridor 1-8.

Layanan e-ticketing ini bakal diuji coba di Koridor 1 Blok M-Kota. Sedangkan koridor lainnya akan dimulai pada  Februari-April 2013.

Vendor yang mengerjakan sistem ini adalah PT Gamatechno Indonesia. Perusahaan itu merupakan milik Universitas Gadjah Mada yang merupakan vendor yang sama untuk sistem di Yogyakarta dan Solo. "Dengan demikian, sistem ini sepenuhnya dikembangkan dan hak intelektualnya dimiliki perusahaan asli Indonesia," Jokowi menjelaskan.

Sumber :
www.tempo.co

Jokowi: Suasana Begini Jangan Tanya 100 Hari

Masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memasuki ke-100 hari kerja memerintah Ibu Kota, Selasa (22/1/2013).
Menjelang 100 hari masa kerjanya, Jokowi diberi ujian hebat dengan bencana banjir yang menerjang Ibu Kota. Raut muka Jokowi yang khas selalu menebar senyum tampak berubah menjadi muka yang suntuk seakan penuh permasalahan Ibu Kota yang harus segera ia selesaikan.
Saat ditanya wartawan terkait kinerjanya selama 100 hari, Jokowi mengisyaratkan untuk enggan menjawabnya. Jakarta yang masih tanggap darurat menjadi alasan Jokowi untuk tidak mau memikirkan kinerja 100 hari masa kerjanya.
"Jangan tanya 100 hari. Sekarang ini suasana kaya begini kok masih ada yang tanya 100 hari," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (21/1/2013).
Menurut Jokowi, apabila banjir tidak menerjang Ibu Kota, tentunya telah banyak program yang ia putuskan dan segera memulai pembangunannya. Contohnya, pembangunan dua transportasi massal berbasis rel, yaitu mass rapid transit (MRT) dan monorel.
Namun, karena banjir hebat yang menerjang Jakarta, saat ini Jokowi akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan segera menutupi segala kekurangan bagi pengungsi banjir.
"Kita saat ini masih berkonsentrasi mengurus banjir. MRT dan monorel kalau tidak ada banjir sudah saya putuskan kemarin dan sudah selesai semua kalkulasinya," kata Jokowi.
Namun, Jokowi mengaku masih tetap bersemangat untuk menjalani segala permasalahan multikompleks yang ada di Jakarta seraya menutupi segala permasalahan yang berkumpul menjadi satu di dalam pikirannya.
"Wajahnya kayak begini, dilihat dong wajah saya. Nih dilihat dong wajah saya, masih toh, he-he-he-he," ucap Jokowi seraya tertawa.
Ia juga menjamin tak ada yang berubah dari program-program prioritas yang telah ia ajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2013. Namun menurutnya, hanya jadwalnya yang sedikit mundur karena bencana banjir tersebut.
"Semuanya tetap sesuai dengan perencanaan, hanya schedule-nya kita undur karena ada banjir ini," kata Jokowi.
Salah satu kegiatan yang ia undur waktunya adalah public hearing MRT yang sejatinya dilaksanakan pagi tadi pukul 10.00 WIB di Balai Agung Balaikota DKI dengan agenda mendengarkan pemaparan dari Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo.
Dengan public hearing itu, maka semuanya akan terbuka, mulai dari kalkulasi pembiayaan dengan pemerintah pusat, harga tiket, hingga infrastruktur MRT.
Namun, agenda tersebut dibatalkan karena Jokowi hari ini mengunjungi Gedung DPR/MPR dan juga meninjau Stasiun Pompa Waduk Pluit.
"Sekali lagi, masak lagi ada banjir mau public hearing. Yang bener saja. Kita undur semuanya sampai kira-kira Jakarta menurut kalkulasi sudah aman, baru kita bicara yang lain. MRT ini tinggal mengumumkan saja, tapi dalam momen seperti ini ya enggak pas," kata Jokowi.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi bingung & pasrah dengan matinya 4 pompa di Waduk Pluit

Walaupun sudah dua hari tidak hujan, wilayah Penjaringan, Pluit Jakarta Utara masih terendam air. Penyebab air belum surut dikarenakan 4 pompa air di Stasiun Waduk Pluit tidak berfungsi.

Stasiun Waduk Pluit yang merupakan infrastruktur di bawah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ini memiliki total 7 unit pompa air. Pompa ini berfungsi sebagai penyedot air dari daratan untuk diteruskan dan dibuang ke laut.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampak pasrah dengan matinya pompa-pompa stasiun tersebut. Hal ini tentu menyebabkan air di darat lama untuk surut.

"Yang gak jalan 4 pompa, kerendem. Ini kesulitan kita, kita sedot dari luar sulit," ujar Jokowi di Stasiun Waduk Pluit, Jakarta, Senin (21/1).

Saat ditanya solusi selanjutnya bagaimana dengan 4 pompa yang mati tersebut, Jokowi hanya geleng kepala pelan-pelan.

"Belum ngerti saya. Saya bayangkan pompanya kecil. Di sini butuh pompa yang gede sekali. Pompa ini kerendem. Semua dinamo, mesin, kerendem. Baru kejadian ini, banjir besar baru ini," kata Jokowi.

"Belum (solusinya), nanti saya rapatkan dulu. Belum ngerti jurusnya, nanti malam kita rapatkan," jelas Jokowi pelan.

Sedangkan menurut penjaga Stasiun Waduk Pluit, Joko mengatakan bahwa ketinggian air di kawasan Pluit sekitar 1,5 meter. Jika kondisi tidak hujan maka membutuhkan waktu selama enam hari.

"Ini tergantung hujan atau tidak. Kalau terang benderang, air gak naik dan gak pasang. Butuh 6 hari dengan ketinggian air 1,5 meter," terang Joko.

Joko menambahkan, jika cuaca bersahabat dan tidak turun hujan maka air di darat akan berkurang 15 hingga 20 cm per hari.

"Sehari 15-20 cm per hari air turun, kalau gak hujan," tegasnya.

Dengan naik perahu karet, Jokowi menyisir ke rumah-rumah penduduk. Selain itu, Jokowi juga memberikan bantuan berupa sembako, alat-alat sekolah seperti buku dan lain sebagainya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Kantor, Bank & Perumahan Nggak Punya Sumur Resapan Ditutup

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengancam kantor, bank, dan perumahan di Jakarta yang tidak membangun sumur resapan. Jokowi akan menutup kantor, bank dan perumahan.

"Mau saya paksa semuanya, nggak kantor, nggak bank, nggak perumahan semuanya," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2013). Jokowi hari ini mengajari cara membuat sumur resapan di areal Balai Kota.

Menurut Jokowi, nantinya akan ada audit bangunan bagi kantor, bank dan perumahan yang belum membangun sumur resapan. "Buat detik itu juga. Momentum ini sangat bagus sekali untuk memulai hal-hal yang benar dan meninggalkan hal-hal yang salah," kata pria asal Solo ini.

"Sanksinya apa?" tanya wartawan.

"Ditutup kalau nggak punya sumur resapan," jawab Jokowi.

Pantauan detikcom, saat ini sumur resapan di Balai Kota baru digali. Nantinya ada 8-9 sumur resapan yang dibangun dengan biaya Rp 4 juta per unit. Sumur serapan itu bisa bertahan hingga 300 tahun.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Diperlakukan Istimewa di DPR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi tamu istimewa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Senin (21/1/2013).

Bagaimana tidak, baru pertama kali ke gedung parlemen, mantan Wali Kota Solo yang akrab disapa Jokowi itu langsung dijamu oleh semua pimpinan. Jokowi mendapat perlakuan istimewa dan terhormat dari semua pimpinan.

Pertama, Jokowi disambut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas di lantai 9 Nusantara III, Gedung DPR. Di sana, Jokowi juga diterima pimpinan MPR RI lainnya, seperti Leimena Suharli, Hajriyanto Tohari, dan Ahmad Farhan Hamid. Pertemuan, dengan pimpinan MPR itu dilakukan secara tertutup. "Mengatasi banjir harus bergotong-royong," ujar Kiemas.

Usai pertemuan sekira sejam dengan MPR, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan Ketua DPR, Marzuki Alie. Taufiq Kiemas pun tak sungkan-sungkan menemani Jokowi menemui pimpinan DPR di lantai 3 Nusantara III.

Basa-basi sejenak tak lama kemudian Kiemas meninggalkan ruang pertemuan yang membahas soal solusi banjir Jakarta itu. Pertemuan dengan pimpinan DPR ini dilakukan secara terbuka. Di lantai 3 telah menunggu Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, dan Taufik Kurniawan.

Terakhir, Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Irman Gusman. Pertemuan tersebut juga dilakukan secara terbuka. Sejak terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi terus melakukan terobosan. Jokowi terus blusukan meninjau daerah Jakarta.

Sumber :
jakarta.okezone.com

Jokowi Setuju Ibu Kota Pindah, Asal...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui jika ibu kota dipindah dari Jakarta. Namun, pemindahan ini harus memenuhi sejumlah syarat. "Kalau memang sudah mentok dan kesulitan untuk mengatasi banjir, saya sangat setuju untuk dipindah," ujar Jokowi, dalam konferensi pers di MPR, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.

Untuk mengatasi banjir di Jakarta, Jokowi memberikan enam langkah. Langkah tersebut yaitu normalisasi sungai, sodetan dari Otista hingga Kanal Banjir Timur, pembuatan sumur resapan, pembuatan waduk besar di Ciawi dan Cimanggis, pembuatan pompa air di Jakarta Utara, dan pembangunan multipurpose deep tunnel.

Jika langkah itu tidak lagi bisa mengatasi banjir di Jakarta, dia pun menyetujui pendapat Ketua MPR Taufiq Kiemas agar ibu kota segera dipindah.

Saat disinggung pernah mengungkapkan wanana pemindahan ibu kota, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas malah menyertakan nama lainnya. "Ketua DPR juga pernah ngomong lho ya," ujar Taufiq.

Taufiq Kiemas sendiri sebelumnya pernah menyatakan mendukung wacana pemindahan ibu kota negara sebagai solusi mendasar terhadap berbagai masalah dan beban yang menumpuk di Jakarta saat ini.

"Salah satu daerah yang pernah ditawarkan untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara oleh Presiden Pertama RI Bung Karno adalah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah," kata Taufiq.

Menurutnya, selain Palangkaraya, bisa juga ibu kota dipndah ke daerah lainnya di mana pun di wilayah NKRI, asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi ibu kota negara.

"Keputusan pemindahan ibu kota negara ini tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah bersama DPR, tetapi juga perlu mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia," kata Taufiq.

Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie menjelaskan, perlu ada relokasi pusat pemerintahan dari Jakarta ke daerah lainnya. Bukan memindahkan ibu kota Jakarta. Ini agar kegiatan pemerintahan tidak bercampur aduk dengan urusan bisnis dan industri. "Tidak perlu ada hilir mudik kegiatan pemerintahan dengan bisnis," kata dia.

Dia memberikan contoh seperti yang terjadi di Malaysia. Negeri jiran itu memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. "Walaupun Malaysia kecil, bisa mencontoh itu. Bisa menjadi acuan. Tentunya dengan didukung oleh alat transportasi yang baik," ujar dia.

Sumber :
www.tempo.co

Jokowi: Enam Langkah Mengatasi Banjir Jakarta

Rencana pertemuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan pimpinan MPR di Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada 21 Januari 2013, adalah pukul 10.00 WIB namun pukul 09.32 WIB, pria asal Surakarta, Jawa Tengah, itu sudah tiba di Lt. 9.

Di sela-sela menunggu Jam 10.00, puluhan wartawan dari berbagai media pun juga sudah membuntuti dan hadir di tempat yang sama untuk meliput kegiatan pria yang akrab dipanggil Jokowi itu. Begitu jam sudah menunjukan tepat waktu, Jokowi diterima di Ruang Kerja Ketua MPR Taufiq Kiemas. Juga menyambut alumni Fakultas Kehutanan UGM itu adalah Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli, Hajriyanto Y. Thohari, dan Ahmad Farhan Hamid.

Jabat tangan akrab diantara Jokowi dan pimpinan MPR. “Allhamdulillah tanggul di Jl. Latuharhary sudah bisa ditanggulangi dan nanti malam kereta api dari dan ke Tanah Abang-Manggarai sudah bisa dilewati,” ujarnya. Lebih lanjut diungkapkan penaggulangan banjir di Jakarta dilakukan oleh banyak pihak seperti dengan Kopassus, Marinir, TNIAU, dan berbagai pihak lainnya. “Semua bekerja keras bahu membahu mengatasi banjir,” paparnya.

Dalam kesempatan itu diungkapkan penanganan banjir yang berada di Pluit, dirasa masih berat karena pompa air yang tersedia semuanya terendam banjir sehingga sulit untuk dilakukan penyedotan sehingga diperlukan pompa air yang besar.

“Kita memohon dukungan dan restu dari pimpinan MPR untuk penanggulangan banjir Jakarta,” ujarnya. Dihadapan pimpinan MPR, Jokowi melakukan 6 langkah untuk mengatasi banjir. Keenam langkah itu adalah, pertama, mempercepat normalisasi Sunga Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter. Lebar sungai yang saat ini hanya 15 meter akan diperlebar menjadi 50 meter hingga 60 meter. Kedua, membuat sodetan air dari Jl. Otto Iskandar Dinata, Jakarta Timur menuju Banjir Kanal Timur (BKT). Ketiga, pembuatan waduk-waduk besar seperti di Ciawi dan Cimanggis. Keempat, pembuatan sumur resapan. Duapuluh ribu sumur resapan dengan lebar 1 meter rencananya akan dibuat. Sumur resapan itu akan mampu menyerap air dengan cepat dalam waktu 4 jam. Kelima, pembuatan terowongan multi guna. “Terowongan itu kalau musim hujan akan menjadi pembuangan air dan kalau musim kemarau akan menjadi jalan raya atau tol,” ungkapnya. Keenam, pendayagunaan pompa-pompa air seperti di Angke, Pluit, Ancol, dan Marina.

Penyebab banjir bisa jadi karena banyak tanah-tanah di Jakarta dan sekitarnya dibeli oleh pengembang untuk membangun perumahan. “Sekarang kondisinya kita balik, Kita yang akan membeli tanah Mereka untuk Kita jadikan ruang hijau dan waduk,” ujarnya. Tanah-tanah yang sudah dan akan dibeli itu seperti di Pulo Mas seluas 28 ha, 30 ha di Taman BMW, dan 18 ha di Jl. Daan Mogot. Jokowi pun juga akan melakukan audit gedung dan ijin bangunan. Ini dilakukan terkait adanya banjir yang masuk ke ruang parkir yang berada di basement yang menyebabkan adanya korban.

Sumber :
mpr.go.id

Jokowi: Jakarta Tidak Seseram Bayangan Saya

Sejak menjabat Gubernur Jakarta pada 15 Oktober 2012, semua orang berharap Joko Widodo seperti tukang sulap: bisa dan segera menyelesaikan problem utama kota ini yakni macet dan banjir. Ia memang bergerak cepat. Seperti tak pernah capek, hampir setiap hari ia blusukan ke kampung-kampung.

Tapi tak semua soal bisa diputuskan cepat. Jokowi mewarisi Jakarta yang, dalam istilahnya, “sudah jalan setengah main”. Ia harus pintar bersiasat membuat kebijakan tanpa menabrak aturan. Selama satu jam ia menjawab pertanyaan wartawan Tempo yang bertubi-tubi mengorek kebijakannya.

Dalam wawancara khusus , Jokowi mengatakan Jakarta tak seperti bayangannya. “Dulu bayangannya seram. Jakarta seperti rimba belantara, banyak mafia,” kata Jokowi. “Setelah di sini ternyata lebih ringan ketimbang di Solo," katanya. Lho kok bisa?  "Di sini, masyarakat dan media memback-up saya.”

Sumber :
www.tempo.co

Alap-Alap di Belakang Jokowi

Untuk mengatasi dan membahas persoalan Jakarta, Gubernur DKI Joko Widodo mengambil keputusan berdasarkan konsultasi dengan orang-orang dekatnya. Setidaknya ada tujuh orang sekitar Jokowi yang selalu memberi masukkan. Siapa saja mereka?

Majalah Tempo Edisi 21-27 Januari 2012, mengungkap nama mereka. Satu di antaranya Adrinof Achir Chaniago. “All Jokowi’s Men” itu berhimpun di bawah Anggit Nugroho. Dia merupakan orang kepercayaan Jokowi sejak menjadi Walikota Solo. “Mereka menggodok tiap isu, menyediakan data, dan perkiraan dampaknya,” kata Jokowi. “Tapi tak ada orang partai.”

Andrinof, merupakan dosen Universitas Indonesia. Anggit, jurnalis pendiri koran Joglo Semar di Solo. Selain keduanya ada bekas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solo serta aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, dan bekas akuntan pemerintahan Kota Solo. Secara berkelakar, mereka menyebut diri sendiri sebagai “tim alap-alap”. “Soalnya kami kadang muncul kadang menghilang,” kata Anggit.

Dari mereka, Jokowi membuat keputusan, termasuk ikut pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dari mereka pula Jokowi memutuskan kemana akan blusukan. “Kalau saya blusukan ke sebuah kampung itu karena infonya saya harus ke sana,” kata dia.

Sumber :
www.tempo.co

Warga Solo Doakan Jokowi Mampu Atasi Banjir Jakarta

Musibah banjir di Ibu Kota Jakarta membuat warga Kota Solo ikut berduka. Selain menggelar doa agar banjir Jakarta cepat berlalu, puluhan warga yang menggelar aksi keprihatinan di bawah jembatan penyeberang Sriwedari, Jalan Slamet Riyadi juga memberi semangat kepada mantan Wali Kotanya Joko Widodo agar tetap semangat mengatasi banjir yang melanda Ibu Kota.

Melalui sebuah poster putih ukuran 3x4 meter, puluhan warga Solo membubuhkan tanda tangan dan pesan simpatik penyemangat kepada Joko Widodo dan warga Jakarta agar bisa bahu membahu mengatasi banjir.

Selain poster putih yang dibubuhkan tanda-tangan serta pesan semangat untuk Jokowi, warga yang sempat menggelar doa bersama sebelum aksi simpatik ini juga menggelar poster yang berisikan 'Semoga Diberi Kekuatan untuk Jakarta , Jangan Banjir Lagi Ya... dan Jangan Buang Sampah Sembarangan, Biar Banjir Tak Terulang'.

Sri Mulyadi (55), salah satu warga mengaku kasihan melihat beban berat yang dipikul Jokowi. Apalagi, Jokowi tergolong pemimpin baru sudah di coba dengan cobaan banjir yang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian Jakarta . Atas kenyataan tersebut, Sri Mulyadi mengaku tergerak ikut dalam acara tersebut.

Menurut warga Kauman, Pasarkliwon itu, dia mendoakan agar musibah yang telah menelan jiwa itu segera selesai.

“Semoga Pak Jokowi kuat. Agar warga juga kuat,” jelasnya ditengah aksi, kepada Okezone, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/1/2013).

Hal serupa juga diungkapkan perserta aksi lainnya, Prameswari (34). Bahkan, Prameswari mengaku selalu menghela nafas panjang setiap melihat musibah banjir di layar kaca.

Warga Jalan Veteran itu, menyatakan belasungkawa atas kejadian banjir yang melumpuhkan Ibu Kota selama beberapa hari ini. Setelah Jokowi menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta , seakan Jakarta selalu di hati.

“Jadi dari kemarin saya ingin rasanya melihat perkembangan di Jakarta . Kasian kemarin sempat lihat Pak Jokowi yang tampak capek memimpin evakuasi,” jelas dia.

Begitu juga Sholihatun Nissa (19), mahasiswi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta asal Jakarta itu pun ikut membubuhkan pesan.

Dia menulis "Semangat Pak Jokowi yang Memimpin Jakarta. Setelah Jokowi memimpin Jakarta , seakan Solo menjadi kota tak tergantikan setelah Ibu Kota tersebut sehingga hubungan batin begitu kuat".

“Sebisa saya mendoakan dari jauh untuk warga Jakarta . Insya Allah diberi kesehatan, keselamatan serta segera kembali seperti biasanya,” harap Nissa.

Sementara itu, Penggagas acara itu, Presiden Komunitas Republik Aeng Aeng, Mayor Haristanto mengatakan, kegiatan tersebut untuk memberikan semangat pada warga Solo dan Jokowi.

Dengan doa dari Solo, dia berharap kondisi Jakarta kembali normal. Banjir besar itu, diharapkan tidak kembali terulang meskipun cuaca terus memburuk.

“Dari Solo untuk Jakarta kita. Semoga doa dan pesan dari warga Solo mampu membuat warga di sana bangkit. Dan itu semoga yang terakhir,” ungkap dia.


Sumber :
jakarta.okezone.com

SBY Konferensi Pers, Jokowi Atur Barisan Wartawan

Gubernur Joko Widodo kembali membuktikan kesigapannya untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini, Jokowi ikut mengatur acara konferensi pers saat Presiden SBY mengumumkan kebijakan strategis untuk menangani banjir di ibukota.

Presiden SBY hari ini menggelar rapat koordinasi bersama Jokowi dan sejumlah menterinya. Sebelum rapat dimulai, Presiden SBY meminta kepada wartawan yang meliput untuk menunggu hasil rapat koordinasi banjir tersebut. "Nanti setelah rapat saya sendiri yang akan menyampaikan hasil rapat melalui konferensi pers," kata SBY di GOR Otista, Jakarta Timur, Ahad 20 Januari 2013.

Rapat pun berlangsung sekitar setengah jam. Presiden memberikan sejumlah arahan kepada Jokowi dan menterinya. Dia juga meminta masukan serta pertimbangan sebelum memutuskan langkah apa yang akan diambil pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Usai rapat, SBY bersama seluruh peserta rapat bergegas menuju bantaran Kali Ciiwung, Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Tempat yang dilanda banjir besar beberapa hari lalu itu akan dijadikan tempat bagi presiden untuk menyampaikan kebijakannya. Namun rupanya tempat untuk konferensi pers itu cukup sempit untuk awak media yang datang meliput.

Bahkan Presiden SBY sampai harus menunggu wartawan hadir seluruhnya sambil diatur oleh Pasukan Pengaman Presiden. Tak kunjung rapi, Presiden SBY pun sepertinya semakin tidak sabar.

"Coba diatur itu wartawannya, yang pegang kamera diberikan tempat," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu dengan wajah serius. Sepertinya SBY menilai barisan wartawan untuk konferensi pers belum sesuai dengan harapannya.

Paspampres pun terlihat cukup kesulitan mengatur tempat untuk wartawan lantaran tempatnya cukup sempit. Hal itu juga yang rupanya memancing Jokowi untuk turun langsung.

Mantan Wali Kota Solo itu langsung maju ke depan barisan dan mengatur langsung agar wartawan yang membawa kamera televisi mendapatkan ruang yang cukup untuk mengambil gambar. "Ayo itu yang pegang kamera maju, coba yang lain agak digeser sedikit," kata dia dengan wajah serius.

Aksi Jokowi itu rupanya cukup manjur. Dibantu Paspampres, akhirnya barisan wartawan yang hendak meliput 'sesuai dengan keinginan presiden'. Konferensi pers pun akhirnya bisa dimulai dan Presiden SBY berbicara didampingi Gubernur Jokowi dan Menteri PU Djoko Kirmanto.

Bukan kali ini saja Jokowi sigap untuk SBY. Sebelumnya, dia langsung mengangkat gong yang hendak dipukul oleh presiden karena dinilai posisinya tidak pas. Bedanya, saat itu Jokowi mendapatkan senyuman dari Presiden, tapi kali ini mimik muka Presiden SBY tetap serius tanpa tersenyum.

Sumber :
www.tempo.co

Sore Hari Jokowi Masih Tancap Gas Kunjungi Korban Banjir

Seperti tak ada lelahnya. Itulah Gubernur DKI Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Aktivitas Jokowi sejak Minggu (20/1/2013), sudah padat dengan memimpin rapat koordinasi bersama bawahannya di Balaikota terkait penanggulangan banjir.
Keluar dari Balaikota, Jokowi pun langsung mendatangi Posko Banjir Otista di Jakarta Timur, untuk memberi pemaparan terkait perkembangan penanganan banjir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diikuti kementerian terkait, Kapolri dan Panglima TNI.
Memasuki salat Asar, Jokowi memilih mampir ke rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati. Keluar dari rumah dinas, Jokowi kembali meluncur bersama rombongan ke Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, dengan dua truk bahan makanan korban banjir.
Bedanya, dalam kunjungan kali ini, Jokowi ditemani istrinya Iriana Jokowi. Di lokasi kampung yang masih tergenang air kurang lebih 30 sentimeter, Jokowi dan istri mendatangi warga, dan mereka senang atas kunjungan tersebut. "Jokowi, Jokowi," begitu pekik anak-anak sambil main air.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Nyemplung Banjir di Muara Angke, Warga Antusias Menyambut

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengujungi lokasi posko bantuan banjir di Jl Angke Raya, Muara Angke, Jakarta Barat. Jokowi pun nyemplung ke banjir, kedatangan Jokowi pun disambut antusias warga.

Pantauan detikcom, Jokowi tiba di posko bantuan banjir sekitar pukul 16.45 WIB, Minggu (20/1/2013). Jalan menuju lokasi posko bantuan yang banjir membuat Jokowi menggulung celananya. Jokowi pun nyemplung melewati jalanan yang banjir sebetis.

Air sepanjang jalan yang tergenang keruh dan bau tidak sedap. Namun Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam pun berjalan dengan santai sembari mengumbar senyum.

Setibanya di posko, Jokowi disambut ratusan warga yang berebut ingin menyalaminya. Beberapa warga bahkan mencium tangan sang gubernur.

Tak hanya warga dewasa, anak-anak kecil pun heboh berebut salaman. Beberapa sampai memanjang pagar rumah untuk melihat Jokowi.

Di belakang rombongan Jokowi, truk Satpol PP menguntit. Truk ini membawa sejumlah bahan bantuan untuk korban banjir.

Jokowi memang berkeliling Jakarta memberikan bantuan ke korban banjir. Pada hari ini Jokowi telah mengunjungi korban banjir di Bidara Cina, menengok evakuasi di basement Plaza UOB, menengok perbaikan tanggul Latuharhary, dan rencananya akan menuju ke Pluit, Jakarta Utara setelah ini.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi imbau korban banjir tidak mengemis

Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengimbau kepada seluruh korban banjir tidak melakukan pungutan liar atau mengemis dengan cara meminta-minta di pinggir jalan.

"Saya ingin sampaikan kepada semua pengungsi, semua korban banjir, agar tidak meminta-minta sumbangan di pinggir jalan kepada setiap orang yang lewat," katanya usai rapat koordinasi terkait tanggap darurat banjir di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu.

Jokowi memastikan, pasokan logistik untuk para korban banjir hingga saat ini masih aman, sehingga tidak perlu sampai meminta-minta kepada orang lain di pinggir jalan.

"Pasokan logistik masih banyak, masih aman. Jadi, tidak perlu sampai meminta-minta, seperti itu. Bantuan-bantuan juga kita drop terus, tidak berhenti. Setiap ada laporan kekurangan, langsung kita salurkan," katanya.

Jokowi juga menginginkan agar tindakan tersebut tidak dijadikan kebiasaan, terlebih ketika sedang dilanda musibah.

"Tindakan meminta-minta itu jangan dibiasakan, jangan dijadikan budaya, karena kalau dilihat juga tidak baik," katanya menegaskan.

Dalam situasi Tanggap Darurat DKI Jakarta, Jokowi mengungkapkan, seluruh pihak harus bersama-sama memberikan bantuan sebanyak-banyaknya.

"Tidak perlu menunggu bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, semuanya harus turun tangan menyalurkan bantuan, tidak perlu menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini sudah tanggap darurat," ujarnya menambahkan.

Sumber :
antaranews.com

SBY Emosi, Jokowi Betulkan Kabel Mikrofon Wartawan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat emosi karena jumpa pers tidak berjalan mulus ketika ia harus menunggu sekitar 15 menit menanti kehadiran wartawan.

SBY pun emosi melihat anggota Paspampres memindahkan mikrofon wartawan televisi tanpa memperkirakan jangkauannya.

Satu mikrofon wartawan dipindahkan petugas ke sisi berlawanan dari pengeras suara jinjing yang digunakan Presiden. Namun, karena panjang kabel terbatas mikrofon tersebut tidak sampai ke pengeras suara. Bahkan, kabel tersebut juga terlilit kabel mikrofon wartawan lain.

"Itu kabel tidak sampai di situ, harusnya kameramen (juru kamera)-nya geser," ujar SBY sebelum jumpa pers di pinggir Kali Ciliwung, Gang Sensus III, Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2013).

Melihat hal ini, Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi pun berinisiatif ikut membetulkan letak mikrofon mengarah ke pengeras suara. "Mas, kabelnya lewat sini, sampeyan (kameramen) geser dikit," kata Jokowi sambil membetulkan letak mikrofon dan kabelnya.

Dua menit kemudian, SBY pun memulai jumpa pers didampingi sejumlah menteri KIB II dan Gubernur Jokowi.

Sumber :
liputan6.com

SBY Gelar Rapat di Lokasi Pengungsian Banjir, Jokowi Presentasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat penanganan banjir di DKI Jakarta bersama sejumlah menteri dan pejabat Pemprov DKI. Gubernur DKI Joko Widodo dan pejabat lainnya presentasi soal kondisi terkini di DKI.

Pantauan detikcom, rapat digelar di area pengungsi banjir di pelataran GOR Otista, Jl Otista, Jakarta Timur, mulai pukul 13.30 WIB. Ruang rapat itu cukup sederhana, hanya ditutupi tenda berwarna hijau. Wartawan hanya diperkenankan meliput awal acara.

Pejabat yang hadir terdiri dari Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Kepala BNPB Samsul Maarif, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Di awal rapat, SBY mendengarkan presentasi dari tiga pejabat, yakni Kepala BNPB Samsul Maarif, Gubernur DKI Jokowi dan Menteri PU Djoko Kirmanto. Semua menyampaikan kondisi banjir terkini. Khusus Jokowi, dia menyampaikan soal solusi banjir yang akan ditempuh Pemprov DKI.

"Ada beberapa hal yang saya sampaikan, terkait Latuharhary, hari ini Insya allah selesai," kata Jokowi yang tampil berkemeja putih.

"Di UOB sudah dikerahkan untuk menyedot air dari basement, basement kedua tinggal separuh dan mudah-mudahan tidak ada korban lagi," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa ancaman banjir masih bisa mengancam di tahun yang akan datang. Karena itu, pemerintah pusat diminta bantuannya untuk menyelesaikan program-program yang sudah direncanakan Jokowi.

"Usulan normalisasi kali Ciliwung, kami siap untuk pembebasan tanah dengan anggaran Rp 250 miliar, Pesanggarahan, Angke, Sunter Rp 400 miliar. Kedua, terkait sudetan dari Bidara Cina ke BKT, ini sangat membantu sekali kami mohon agar segera dikerjakan," jelasnya.

Tak lupa, Jokowi juga mengingatkan pentingnya segera membangun waduk Ciawi dan Cimanggis. Soal pompa air di Pluit, Jakarta Utara, juga sudah disampaikan.

"Tahun ini sungai-sungai kecil akan dilakuan pengerukan, TNI sudah disiapkan dan nanti akan dibangun sumur resapan 10 ribu," terangnya.

Sumber :
news.detik.com

Ini Solusi Jokowi Tangkis Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan penjelasan soal solusi mengatasi banjir Jakarta kepada pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI secara terpisah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menurut Jokowi Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan penyedotan di sejumlah lokasi banjir yang cukup parah dan airnya dibuang ke laut. Kemudian, memberikan bantuan makanan, pakaian, serta pelayanan perahu karet, dan tenda-tenda untuk pengungsi. "Untuk mengatasi banjir dan membantu korban banjir, Pemerintah DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti TNI, Polri, Badan SAR Nasional dan pihak terkait lainnya," katanya.

Ia menambahkan, stok logistik untuk korban banjir melampaui cukup meskipun jumlah pengungsi korban banjir melonjak tajam dari sekitar 19.000 jiwa pada Rabu (16/1) melonjak menjadi sekitar 64.000 jiwa pada Ahad (20/1).

Namun kendala yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta adalah pendistribusiannya karena tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Kendala lainnya yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta adalah fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di lokasi pengungsi yang masih minim.

Kemudian, solusi mengatasi banjir Jakarta, menurut Jokowi, Pemerintah DKI Jakarta merencanakan akan membuat sodetan kali dari banjir kanal timur (BKT) ke laut sehingga air banjir dari Bogor tidak sempat masuk ke Jakarta langsung mengarah ke laut.

Pemerintah DKI Jakarta juga akan membuat sumur resapan sebanyak-banyaknya guna meminimalisir genangan air pada saat hujan deras serta membuat bendungan di kawasan hulu yakni di Bogor Jawa Barat. "Untuk rencana pembuatan bendungan ini Pemerintah DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.

Jokowi menambahkan, Pemerintah DKI Jakarta juga mengkaji kemungkinan pembangunan "deep tunnel" yang diterapkan di Eropa.

Sumber :
www.republika.co.id

Jokowi Borong Beras dari Solo, Basuki Borong Pasir dari Belitung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama seolah berbagi tugas dalam mengatasi banjir dan jebolnya kanal barat di Latuharhary, Menteng, Jakarta. Jika Jokowi memborong beras dari kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, Basuki bertugas mendatangkan pasir dan batu dari kampungnya di Belitung Timur.
"Saya disuruh nyari batu sama pasir. Itu pasir dari Belitung semua," kata Basuki saat ditemui di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (19/1/2013).
Dia tengah memantau penanggulangan banjir di kawasan yang terendam air sejak Kamis (16/1/2013) lalu tersebut. Menurut Basuki, dia telah mendatangkan 20 truk pasir dan batu sesuai dengan arahan Jokowi. Pasir dan batu itu kemudian digunakan untuk memperbaiki kanal barat yang jebol di Latuharhary.
"Itu dari Belitung sama Cilegon. Pasir silka, batu belah juga ada. Kita minta teman-teman untuk kirim," ucapnya. Mengenai dana untuk pembelian beras dan pasir tersebut, baik Jokowi maupun Basuki tidak membicarakannya.
Secara terpisah, Jokowi enggan mengungkapkan apakah 50 ton beras untuk korban banjir tersebut dibeli dengan merogoh kantung pribadinya atau menggunakan kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kalau keadaan darurat begini enggak usah tanya dana datangnya darimana lah," kata Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pengusaha beras asal Solo mengaku dapat pesanan beras 50 ton untuk diantar ke kediaman Jokowi pada Kamis (17/1/2013). Hari itu, pedagang beras yang bernama Billy Haryanto tersebut mengantarkan 20 ton beras.
Menyusul kemudian, 30 ton beras sisanya. Dia juga mengatakan, beras yang dibeli Jokowi tersebut berkualitas baik, yakni jenis IR 64 dari Sragen seharga Rp 8.000 per kilogram.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Korban Banjir di Pluit ke Jokowi: Mulai dari Minta Foto Sampai Minta Pompa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi mendatangi lokasi banjir di Pluit, Jakarta Utara. Jokowi dengan menaiki perahu karet berkeliling ke kawasan yang terendam air. Jokowi pun sempat menyapa para korban banjir.

Pantauan detikcom, Sabtu (19/1/2013), usai berkeliling dengan perahu karet, Jokowi menyapa warga di posko banjir. Nah, saat ditemui Jokowi, rupa-rupa permintaan disampaikan warga.

"Pak foto Pak, foto," kata sejumlah warga ke Jokowi.

Dengan ditemani istrinya Iriana, Jokowi pun meladeni permintaan foto bersama. Setelah puas foto-foto dan salaman, warga pun meminta pompa agar air bisa dipompa dan segera surut.

"Pak rumah kita kebanjiran. Pak ini pompanya gimana, sudah datang belum," tanya seorang warga.

Jokowi pun tersenyum. Dia menjelaskan, Pemprov DKI akan memberikan bantuan pompa kepada warga. Pompa itu akan segera didatangkan untuk menyedot air.

"Ya pompanya harus jalan. Sampai saat ini masih nggak bisa jalan. kan kerendam kan PLN nggak bisa hidup karena banjir, sehingga akan kita datangkan 6 pompa dari Dinas PU kita," jelas Jokowi.

Di lokasi, Pemprov DKI sudah mendatangkan pompa ukuran besar dan sedang. Dan pompa itu terus bekerja. "Nanti kita datangin yang lain," imbuhnya.

Jokowi kemudian pamit dan pergi menaiki mobil Innova. Dia menyapa korban banjir di kawasan Penjaringan. Tiba di lokasi, dia langsung turun dan beperahu karet meninjau warga.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi 'Rapat' Penanganan Banjir di Perahu Karet

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) keliling memantau kondisi warga korban banjir dahsyat di Pluit, Jakarta Utara. Di atas perahu karet, Jokowi dan jajarannya berdiskusi penanganan banjir.

Pengamatan detikcom, Sabtu (19/1/2013), perahu karet mengantarkan Jokowi yang didampingi sang istri, Iriana, meninjau banjir. Perahu berlayar dari Posko Budha Tzuchi menuju Jalan Pluit Barat Raya.

Jokowi melihat-lihat kondisi sejumlah perumahan yang terendam banjir setinggi 50 centimeter hingga 100 centimeter. Perahu karet Jokowi lalu belok ke arah Jalan Permai Raya. Di jalan itulah, pusat perniagaan di Pluit.

Ruko-ruko mewah terendam air setinggi 80 centimeter dan 150 centimeter. Ada showroom mobil mewah, toko emas, Mega Mal Pluit, restoran ternama dan sekolah Tarakanita.

Warga yang memilih bertahan di ruko menyapa Jokowi sambil melambaikan tangan. Jokowi tampak serius memantau kondisi di lapangan. Sesekali ia menunjukkan jari ke arah warga yang terjebak sambil berdiskusi dengan Lurah Pluit, Tahta Yujang.

Sementara sang istri Jokowi, Iriana, mengamati dengan seksama kondisi warga korban banjir. Ia melihat ke arah kanan dan kiri aktivitas warga Pluit yang masih bertahan di rumahnya.

Perahu karet Jokowi terus berlayar dan tiba di pertigaan ke arah Pluit Vilage. Perahu memutar balik ke arah Posko Budha Tzuchi.

Sumber :
news.detik.com

Naik Perahu ke Pluit, Jokowi Bertemu Basuki

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memantau banjir di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (19/1/013). Setibanya di loksi, Jokowi langsung disambut warga sekitar. Dia juga bertemu dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang sejak Kamis (16/1/2013) memantau banjir di kawasan Pluit tersebut. Rumah Basuki yang berada di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara ikut kebanjiran setinggi sekitar dua meter sejak Kamis.

Seusai berbincang singkat dengan Basuki, Jokowi langsung menaiki perahu karet. Dengan bantuan warga dan relawan, perahu karet yang ditumpangi Jokowi melaju ke tengah perumahan Pluit yang sebagian besarnya masih digenangi air. Kepada wartawan, Basuki mengungkapkan kalau banjir di kawasan ini masih tinggi.
"Ini sampai dua meter tingginya. Ketinggian air naik terus, makanya kita harus tambah mesin," ungkapnya.
Basuki tidak ikut naik perahu karet bersama Jokowi. Dia memilih untuk memaksimalkan penggunaan perahu karet untuk memasok bantuan bagi warga yang rumahnya terendam banjir.
Berdasarkan pengamatan Kompas.com, sebagian wilayah perumahan Pluit memang terendam banjir. Sejumlah posko penanggulangan banjir tampak dibangun warga di kawasan tersebut. Evakuasi barang-barang pun dilakukan dengan memanfaatkan perahu kayu dan perahu karet.
Sepanjang perjalanan dari Menteng menuju Pluit, terlihat sejumlah wilayah di kawasan Grogol, Jakarta Barat masih tergenang banjir. Misalnya saja di depan Universitas Tarumanegara dan Universitas Trisaksi. Basuki mengatakan, banjir di kawasan Pluit ini merupakan imbas dari luapan Waduk Pluit.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Siap Dipanggil DPR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap jika dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat terkait penanganan bencana banjir. Hal ini diungkapkan Jokowi saat memantau perbaikan tanggul Latuharhari, Sabtu (19/1/2013).
"Ya dipanggil saja. Kalau nanti diundang, saya datang," kata Jokowi. Selebihnya dia mengatakan, Pemrov DKI akan mengontrol kelayakan fungsi semua tanggul air di Jakarta.
Sejauh ini, Jokowi sudah menerima laporan mengenai tanggul-tanggul yang berpotensi jebol seperti tanggul Latuharhari. "Nanti setelah perbaikannya rampung, kita akan kontrol semuanya. Cek semuanya, yang enggak standar itu yang mana, yang belum baik yang mana," ujarnya.
Jebolnya tanggul Latuharhari saat hujan deras, Kamis (16/1/2013) lalu, memperparah banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta pada hari itu. Wilayah yang terkena dampak paling parah terjadi di Kampung Melayu (Jakarta Timur), Daan Mogot (Jakarta Barat), Rawajati dan kawasan Casablanca (Jakarta Selatan).
Jalan-jalan protokol pun merasakan imbas dari luapan banjir. Tidak hanya itu, Istana Negara juga tak luput dari genangan air.
Banjir tersebut juga mengakibatkan 14.164 warga harus mengungsi. Sedikitnya 90.582 warga Ibu Kota terkena dampak banjir dalam beberapa hari terakhir ini.
Menanggapi musibah tersebut, anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Nasir Djamil, mengatakan bahwa komisinya berencana memanggil Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi.
Pemanggilan pihak-pihak tesebut, menurut Nasir, diperlukan untuk mendengar dan mengetahui langsung langkah Kementerian Sosial dan BNPB dalam melindungi dan melayani para pengungsi akibat banjir. Selain itu, pemanggilan dilakukan berkaitan dengan status Jakarta yang diumumkan menjadi darurat banjir hingga akhir Januari 2013.
Nasir mengatakan, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten diharapkan bisa memaparkan titik-titik mana saja di daerahnya yang menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan banjir. "Komisi VIII ingin memfasilitasi agar di lapangan antara gubernur dan kementerian bisa sinkron," ucapnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tolak Bicara Dana 50 Ton Beras dari Solo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berbicara soal dana yang digunakan untuk pembiayaan beras yang ia datangkan dari Solo, Jawa Tengah.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu Jokowi memesan 50 ton beras yang langsung ia datangkan dari Solo. Kemudian, dana dari manakah yang Jokowi pergunakan untuk membayar beras yang dipesan khusus dari Solo tersebut? "Kalau keadaan darurat begini enggak usah tanya dana datangnya darimana lah," kata Jokowi saat meninjau tanggul jebol, di Latuharhary, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2013).
Jokowi tidak menjawab tegas saat ditanya apakah mendatangkan beras dari Solo itu karena persediaan logistik dari Pemerintah Provinsi DKI sudah menipis.
"Ya, mungkin habis. Mungkin, mungkin lho. Pokoknya sebetulnya ini bantuan kan di Wali Kota ada, di Dinas Sosial ada, tapi kalau memang kurang ya akan ditutup dari saya. Pokoknya beras dari manapun, semuanya harus terkirim ke masyarakat," kata Jokowi.
Jokowi berpendapat, dengan status tanggap darurat di Jakarta saat ini,  sangat mungkin apabila stok persediaan logistik di Pemprov DKI berkurang, karena banyak titik yang harus mendapat sumbangan.  Namun, Jokowi berjanji setelah ada status 'Tanggap Darurat', anggaran akan segera cair dan kemudian diserahkan ke dinas terkait untuk digunakan sebagai dana bantuan bencana banjir.
"Tapi ini setelah ada tanggap darurat, nanti Senin sudah akan kita keluarkan lagi anggarannya, saya kira akan normal kembali. Pokoknya enggak usah tanya soal dananya darimana," tegas Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, pada Kamis (17/1/2013) lalu seorang penjual beras asal Sragen, Billy Haryanto, mengaku telah mengirim tujuh truk beras ke rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo di Jalan Taman Suropati 7. Menurut Billy, Jokowi merupakan pelanggannya sejak lima tahun lalu, ketika masih menjadi wali kota Solo.
Billy mengatakan, Jokowi telah memesan beras sebanyak 50 ton. "Yang baru tiba 20 ton, sedangkan 30 ton lagi masih dalam perjalanan, karena butuh waktu dua hari untuk sampai Jakarta," kata Billy.
Sementara itu mengenai jenis beras yang akan dikirimkan kepada korban banjir ini, kata dia, berjenis IR 64 dengan harga Rp 8.000 per kilogram, sesuai dengan harga pasar. "Beras langsung dibayar dengan sistem transfer. Begitu pesan, beliau (Jokowi) langsung bayar," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com