"Ya dipanggil saja. Kalau nanti diundang, saya datang," kata Jokowi. Selebihnya dia mengatakan, Pemrov DKI akan mengontrol kelayakan fungsi semua tanggul air di Jakarta.
Sejauh ini, Jokowi sudah menerima laporan mengenai tanggul-tanggul yang berpotensi jebol seperti tanggul Latuharhari. "Nanti setelah perbaikannya rampung, kita akan kontrol semuanya. Cek semuanya, yang enggak standar itu yang mana, yang belum baik yang mana," ujarnya.
Jebolnya tanggul Latuharhari saat hujan deras, Kamis (16/1/2013) lalu, memperparah banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta pada hari itu. Wilayah yang terkena dampak paling parah terjadi di Kampung Melayu (Jakarta Timur), Daan Mogot (Jakarta Barat), Rawajati dan kawasan Casablanca (Jakarta Selatan).
Jalan-jalan protokol pun merasakan imbas dari luapan banjir. Tidak hanya itu, Istana Negara juga tak luput dari genangan air.
Banjir tersebut juga mengakibatkan 14.164 warga harus mengungsi. Sedikitnya 90.582 warga Ibu Kota terkena dampak banjir dalam beberapa hari terakhir ini.
Menanggapi musibah tersebut, anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Nasir Djamil, mengatakan bahwa komisinya berencana memanggil Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi.
Pemanggilan pihak-pihak tesebut, menurut Nasir, diperlukan untuk mendengar dan mengetahui langsung langkah Kementerian Sosial dan BNPB dalam melindungi dan melayani para pengungsi akibat banjir. Selain itu, pemanggilan dilakukan berkaitan dengan status Jakarta yang diumumkan menjadi darurat banjir hingga akhir Januari 2013.
Nasir mengatakan, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten diharapkan bisa memaparkan titik-titik mana saja di daerahnya yang menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan banjir. "Komisi VIII ingin memfasilitasi agar di lapangan antara gubernur dan kementerian bisa sinkron," ucapnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar