Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hingga kini masih belum membeberkan
secara gamblang perihal penutupan Terminal bus Antar Kota Antar Provinsi
(AKAP) Lebak Bulus yang eksekusinya ditunda.
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengklaim, persoalan dengan Perusahaan Otobus (PO)
bus AKAP yang sempat menolak direlokasi dari Terminal Lebak Bulus ke
tiga terminal seperti Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres sudah
selesai.
"Yang tidak setuju bukan PO. Urusan sama mereka (PO)
sudah beres," katanya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan
Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2014).
Jokowi
mengungkapkan, penolakan tersebut justru dilakukan sejumlah pihak yang
mempunyai kepentingan di tempat itu. "Di situ ada ormas, sopir, kernet,
calo, pedagang asongan, PKL, kuli panggul sampai preman," katanya.
Menurut
Jokowi, apabila pemerintah tidak mempunyai keberanian memutuskan
eksekusi penutupan terminal itu, maka pembangunan depo Mass Rapid
Transit (MRT) tidak akan berjalan.
"Kalau kita enggak punya keberanian memutuskan, eksekusi enggak akan jalan-jalan, enggak rampung-rampung," katanya.
Keharusan
menutup terminal, sambung Jokowi, dinilai sebagai sebuah risiko yang
harus ditanggung Pemprov DKI demi kepentingan pembangunan transportasi
massal. "Ini risiko yang harus kita tanggung supaya pembangunan
transportasi massal rampung," tandasnya.
Jokowi mengatakan,
penyelesaian masalah seperti ini harus dilakukan melalui komunikasi dan
pertemuan dengan jamuan makan siang. Sambungnya, jika dirinya
menggunakan jurus itu maka segala pandangan akan timbul.
"Kalau
misalnya saya undang makan, nanti beliau-beliau yang lain ngomong, wah
ini siap-siap mau ada gerakan. Saya ini kan posisinya serba salah
sebenarnya," tandasnya.
Sumber :
sindonews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar