Menurut Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim, ketidakberpihakan Jokowi terlihat dari disetujuinya rencana reklamasi pantai di utara Jakarta dengan pembangunan wilayah bisnis yang berbentuk burung Garuda.
Reklamasi tersebut merupakan bagian dari pembangunan tanggul raksasa atau giant sea wall yang rencananya menelan anggaran sekitar 600T.
Bappenas mencatat ada 5.500 lahan yang akan digunakan menjadi kawasan perkantoran dan permukiman kelas atas di wilayah yang berbentuk burung Garuda dan untuk reklamasi tersebut sendiri butuh anggaran 220T.
"Dengan reklamasi, nelayan akan tergusur. Mereka mau dikemanakan?" kata Abdul di Jakarta saat mengisi diskusi mengenai Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (7/1/2014).
Selain Jokowi, Abdul mengatakan tiga provinsi lain yang pemimpinnya tidak pronelayan ialah Jawa Timur (Jatim), Sumatra Utara (Sumut), dan Bali. Jatim terkait dengan perizinan tambang pasir laut, Sumut karena alih konversi mangrove, dan Bali serupa dengan Jakarta.
"Lalu ada 36 bupati dan wali kota yang juga mengeluarkan kebijakan tidak pro nelayan karena menerbitkan izin tambang dan reklamasi pantai," sambung Abdul.
Sumber :
metrotvnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar