Kata Zuhro, Jokowi Bisa Menjadi Simpul Rakyat Ikut Pemilu

Peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro mengemukakan praktik demokrasi partisipatoris membuat rakyat memiliki otoritas untuk memilih pemimpin. Rakyat sekarang percaya diri untuk menentukan sendiri pemimpinnya.
Hubungan antara tokoh dan partai relatif erat. Tokoh bisa mendongkrak partai selama partai bisa menunjukkan sifat inklusivismenya dan terbuka, tak tersekat-sekat oleh suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Munculnya Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta) akan menjadi simpul bagi rakyat mengikuti pemilu. Sosoknya yang lekat dengan PDIP membuat partai ini naik daun dan dilirik massa cair yang belum menentukan pilihannya dalam pemilu.
Jokowi telah menjadi icon PDIP dan role model pemimpin yang sedang diminati," kata Siti di Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Ia menjelaskan dari kalkulasi politik saat ini bisa dikatakan bahwa penetapan Jokowi yang saat ini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden (Capres) akan meningkatkan elektabilitas PDIP.
Sebaliknya, menunda-nunda pengumuman capres dari PDIP akan membuat simpatisan PDIP bimbang dan ragu dalam pemilihan legislatif (Pileg). Massa cair yang ingin memberikan dukungan ke PDIP jadi kurang yakin ketika PDIP belum juga menetapkan capresnya.
"Masalahnya, tak tertutup kemungkinan bila Jokowi dicapreskan sebelum pileg berlangsung dampaknya akan positif. Keuntungannya publik yakin bahwa PDIP patut didukung dalam pileg agar menang dan di pilpres juga mantap," ujarnya.
Terkait strategi PDIP mulai melirik tokoh-tokoh muda dalam proses perekrutan pemimpin, Siti menjelaskan regenerasi sudah menjadi hukum alam. Estafet dari yang tua ke yang muda juga hal biasa.
Karena itu, apa yang dilakukan PDIP dengan mempromosikan tokoh-tokoh muda sangat strategis. Apalagi tokoh-tokoh yang dipromosikan tersebut juga bersih, punya integitas, kapabilitas dan kepemimpinan yang bagus.
"Ini akan menjadi modal bagi PDIP meraih dukungan dan dipertimbangkan pemilih. Setiap pemimpin ada eranya dan setiap era ada pemimpinnya. Pemimpin yang sudah pernah muncul apalagi lebih dari sekali, sudah diketahui publik, seperti apa kepemimpinannya, kapasitasnya dan integritasnya,” dia menambahkan.
“Kebutuhan rakyat Indonesia berkembang pesat dan masalah yang dihadapinya semakin komplek. Ini memerlukan pemimpin yang amanah. Dari perspektif demokrasi, suksesi yang berlangsung setiap lima tahun bisa memberikan semangat baru bagi rakyat berupa pemimpin harapan mereka," ujarnya.
Dia menambahkan untuk pileg dan pilpres 2014, PDIP harus memastikan agar kader-kadernya, khususnya yang menjadi pejabat, tidak tersandung kasus suap dan korupsi serta pelanggaran etika. Perilaku yang menyakiti rakyat adalah perilaku menghalalkan semua cara dalam tahapan-tahapan pileg dan pilpres. Sekali kecurangan dilakukan, maka akan mengurangi kepercayaan publik kepada PDIP.

Sumber :
beritasatu.com