Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan penyerapan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun anggaran 2013 mencapai 92
persen.
"Penyerapan kurang lebih 90 persen. Mungkin perkiraan
saya, antara 88-92 persen," kata Jokowi, di RSUP Pertamina, Jakarta,
Rabu (1/1/2014).
Jokowi mengatakan, tak sedikit SKPD yang hampir
memenuhi targetnya, bahkan hingga mencapai 97 persen. Ia mencontohkan
beberapa SKPD yang berhasil menyerap anggaran penuh adalah Dinas
Pendidikan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Sekedar informasi,
alokasi anggaran pendidikan di APBD DKI 2013, mencapai 11,5T.
Hampir 6,4T dialokasikan untuk belanja pegawai berupa gaji
tunjangan kinerja daerah, tunjangan profesi, hibah guru bantu, sampai
tunjangan tambahan, guru yang berada dibawah Kementerian Agama.
Kemudian,
anggaran sebesar 3T digunakan untuk Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP) SD, SMP, SMA, dan SMK. Sementara alokasi anggaran untuk
Kartu Jakarta Pintar, sebesar 804M.
Selanjutnya,
sebesar 1,5T dialokasikan untuk belanja langsung, seperti
peningkatan kompetensi guru, kegiatan-kegiatan pembinaan kesiswaan,
sarana dan prasana, pendanaan sekolah luar biasa dan biaya operasional
Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun sebagian besar untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) 1,5T.
Namun,
tak sedikit juga SKPD yang sudah menyerah hanya mampu menyerap anggaran
hingga batas 70 persen. Jokowi mengaku tidak hafal, SKPD yang tak mampu
menyerap anggaran secara maksimal tersebut.
Kebanyakan, SKPD
itu merupakan SKPD yang bersifat teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman
DKI, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
(KUMKMP) DKI.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar