Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, menargetkan pembangunan terowongan multiguna yang membentang dari Jalan MT. Haryono sampai Pluit rampung dalam waktu empat tahun.
"Ini akan rampung kurang lebih 4 tahun, bisa kurangnya satu tahun, lebihnya bisa dua tahun, tergantung proses legalnya," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 3 Januari 2013.
Menurutnya, terowongan raksasa itu akan dibor dengan kedalaman 40 meter. "Diameternya 17 meter, terdiri tiga tingkat, dua tingkat untuk jalan, satunya untuk air. Ketika musim hujan salurannya difungsikan untuk air," ucap dia.
Selain dapat digunakan sebagi jalan tol dan menampung air, terowongan ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat kabel listrik, kabel telepon dan saluran pembuangan limbah.
"Ini untuk mengalirkan air, keperluan transportasi kendaraan atau utilitas PLN, gas dan telepon. Pokoknya multiguna," ujarnya.
Ia berharap legalitas proyek yang menelan biaya Rp16 triliun itu dapat berjalan dengan lancar. "Payung hukumnya masih harus dibicarakan di biro hukum dewan, mungkin agak lama," ucap mantan wali kota Solo itu.
Mengenai sumber pendanaannya, Jokowi optimistis banyak pihak swasta yang akan mengantre untuk membiayai pembangunan megaproyek tersebut. Sehingga seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh investor tanpa harus membebani APBD DKI.
"Tapi kalau swasta tawar 70:30 kami hitung- hitung lagi, kan investornya juga belum ketemu. Kalaupun pemerintah pusat mau bantu ya jelas kami juga mau dong," kata dia.
Proyek ini terinspirasi oleh smart tunnel di Malaysia. Negeri jiran tersebut telah membangun terowongan untuk mengatasi banjir di Kota Kuala Lumpur sejak 2003. Laman roadtraffic-technology menulis, untuk membangun terowongan sepanjang 9,7 kilometer dengan jalan tol 4 kilometer di dalamnya, Malaysia menghabiskan dana sebesar RM1.889 juta atau sekitar Rp6,06 triliun.
Namun, besaran biaya tersebut tentunya tidak bisa serta merta dibandingkan. Kondisi antara Kuala Lumpur dan Jakarta tentunya tidak sama, baik masalah harga tanah yang harus dibebaskan maupun pekerjaan proyeknya. Apalagi, Malaysia membangun smart tunnel itu mulai tahun 2003 hingga 2007.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengatakan rencana pembangunan terowongan di Jakarta ini bukan barang baru. Wacana itu telah dikeluarkan Pemerintahan DKI Jakarta pada era Gubernur Sutiyoso. Saat itu, Pemprov DKI menggandeng konsultan dari Belanda.
Saat itu, studi banding juga telah dilakukan ke Malaysia. Pada akhirnya Dinas PU menarik kesimpulan proyek tersebut tidak layak secara ekonomis dan teknis. Tapi Djoko mengaku keputusan tersebut mungkin bisa berubah. Asal dilakukan penelitian yang didukung para ahli.
Sumber :
metro.news.viva.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar