Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegur Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Mendagri meminta kedua kepala
daerah tingkat provinsi itu segera menyelesaikan pembahasan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 bersama DPRD DKI dan
DPRD Aceh.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo menyalahkan DPRD DKI atas keterlambatan pengesahan APBD DKI 2013.
"Ya, gimana memang nyatanya terlambat hehe...," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1/2012).
Jokowi
mengatakan, jika RAPBD itu hanya perlu proses di tangannya, akan lebih
cepat rampung. Namun, karena proses perampungan itu tidak hanya
dilakukan oleh pihak eksekutif, pengesahan APBD 2013 molor.
"Kalau yang kerja saya sendiri, ya saya percepat, tapi karena banyak pertanyaan dari dewan, jadi pembahasannya makan waktu yang cukup panjang. Apa dipikir kita ini kerja hanya siang? Siang-malam untuk dirampungkan," kata Jokowi.
Jokowi
pun menargetkan pertengahan Januari ini APBD 2013 telah disahkan.
Selain itu, Jokowi juga memaparkan berbagai kendala yang menyebabkan
molornya pengesahan APBD 2013 tersebut.
"Ya, biasa ada yang
belum sinkron, ada yang perlu diperbaiki, yang perlu jelas ya
dijelaskan, ada yang perlu ditanyakan, ya kita jawab. Kira-kira itu,"
katanya.
Jokowi juga menampik adanya pembahasan yang alot antara
pihak Pemprov DKI dan pihak legislatif, yaitu DPRD DKI. Namun, masih
banyaknya penjelasan-penjelasan yang dirasa perlu untuk memperjelas
rancangan program-program tersebut yang membuat molornya pengesahan APBD
2013.
"Enggak ada alot-alotan sebetulnya, tetapi memang perlu
banyak yang harus dijelaskan. Ini sudah pembahasan kok, tinggal seminggu
inilah. Semoga sudah rampung," kata Jokowi.
Ia pun memaparkan
masih sangat banyak program yang dirasa masih kurang jelas oleh pihak
legislatif yang perlu dijelaskan oleh pihak eksekutif, mulai dari
pembelian bus, jalan layang untuk elevated bus Ciledug, penataan kampung, dan juga Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Ada juga meskipun sudah dijalankan, KJS masih ditanyakan juga. Tinggal ini perlu dijelaskan lagi," ujar Jokowi.
Terhadap
teguran Mendagri Gamawan Fauzi, dia tidak akan memberikan penjelasan
langsung ke Mendagri. Sebab, permasalahan keterlambatan pengesahan APBD
DKI 2013 merupakan urusan eksekutif dan legislatif.
"Tidak
perlulah, ini hanya perlu diselesaikan di sini dulu. Kita menyelesaikan
dengan dewan. Ini hanya masalah eksekutif dan legislatif. Lagi pula yang
dulu, pengesahannya sampai Maret. Ini baru Januari sudah rampung nanti
dan seharusnya sudah bisa digunakan," tuturnya.
Saat itu, DPRD
DKI mengesahkan RAPBD DKI Tahun Anggaran 2008, yang merupakan APBD
pertama yang disusun oleh mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, pada tanggal
19 Januari 2008, dengan anggaran sebesar Rp 20,5 triliun. Untuk
pengajuan APBD DKI 2013 mencapai Rp 46.859.484.166.000. Alokasi belanja
terbesar DKI ada pada bidang pendidikan yang mencapai 29,7 persen, atau
sebesar Rp 12,6 triliun.
Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan
menegaskan pihaknya tidak ingin memperlama pengesahan APBD DKI 2013,
tetapi banyak program Pemprov DKI dalam RAPBD DKI 2013 perlu dikritisi
lagi supaya tidak melanggar aturan yang sudah ada.
"Kita bukan
ingin memperlambat. Kami dukung semua program Gubernur. Tetapi, semua
kegiatan dalam APBD DKI 2013 harus sesuai aturan. Lagi pula kami juga
masih menunggu Gubernur menyerahkan Raperda RPJMD 2012-2017 yang menjadi
acuan untuk menyusun APBD DKI," kata Ferrial.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar