Gagal Pimpin Golkar, JK Tak Layak jadi Cawapres Jokowi

Nama mantan ketua umum Golkar Jusuf Kalla (JK) kini banyak dikaitkan dengan calon pendamping Joko Widodo (Jokowi), meskipun soal ini telah ditepis Sekjen DPP PDIP Tjahyo Kumolo. Namun penilaian miring dikemukakan tokoh Golkar, Mahadi Sinambela. Anggota Dewan Penasehat DPP Golkar itu menilai, sebagai pemimpin politik, JK gagal.
"Selama memimpin Golkar Desember 2004-Oktober 2009, suara Golkar dalam pemilu 2009 malah turun tujuh persen, artinya suara Golkar yang hilang sekitar tujuh juta. Dia tak mampu mempertahankan perolehan suara Golkar di bawah Akbar yang mencapai lebih 20 persen.

SMRC: PDIP Masih Tak Seperti Yang Jokowi Harapkan

Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Pemilu Presiden 2014, diprediksi tak mengubah peta kekuatan dukungan kepada parpol peserta pemilu lainnya.
Menurut Direktur Riset Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, pencapresan Jokowi hanya mampu meraih suara dukungan tambahan untuk PDIP dari pemilih yang belum menentukan pilihannya selama ini (swing voters), meski jumlahnya tak terlalu signifikan.
“Kampanye terbuka dan pengumuman Jokowi sebagai capres tidak banyak berpengaruh pada peta kekuatan partai,” kata Djayadi saat merilis hasil survei SMRC di hotel Sari Pan Pacific, Kamis (3/4/2014).

Doa dari Tasik untuk Jokowi

Kegiatan kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tasikmalaya, digelar melalui kegiatan istigasah atau doa bersama di Gedung Ukuwah, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (3/4/2014).
Pagelaran istigasah ini, bertujuan meminimalisasi kampanye konvoi di jalanan secara ugal-ugalan, dan mendoakan Joko Widodo untuk menjadi presiden.

Jokowi Masih Perlu Tunjukkan Kapabilitasnya

Meskipun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi memiliki tingkat elektabilitas yang unggul di sejumlah survei, namun Jokowi dianggap masih perlu membuktikan kapabilitasnya. Hal itu dinilai layak dipaparkan Jokowi maupun partai penyokongnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada kampanye-kampanye mereka.
“Soal isu yang dimunculkan sama sekali tak memunculkan substansi,” kata pengamat komunikasi politik Effendi Gazali Universitas Indonesia (UI) di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Populi: Kaum Profesional Jakarta Suka Jokowi, Tapi Tak Sudi PDIP

Menurut hasil survei yang dilakukan Populi Center terhadap kaum profesional di Jakarta, elektabilitas calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) lebih tinggi di antara kandidat lain. Namun pencalonan Jokowi sebagai presiden dianggap belum signifikan mendongkrak elektabilitas partai banteng bermoncong putih ini.
Sebagaimana hasil survei yang dilakukan lembaga riset ini terhadap 1.200 profesional Jakarta di empat wilayah kota selama empat hari terakhir, elektabilitas Jokowi hingga 48,67 persen mengungguli calon presiden lainnya. Namun elektabilitas PDIP sendiri hanya 24 persen, tak sampai 50 persen dari Jokowi.

Jokowi Ke Mabes TNI, Ahok: Itu Nggak Politis

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Jokowi blusukan menyambangi Markas Besar TNI yang berada di Cilangkap, Jakarta Timur.
Bagaimana pendapat Wakilnya, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, terkait safari sang atasan? Ahok mengaku tak melihat kegiatan itu berbau politik. "Itu enggak politis. Kan kita lagi mau bikin waduk dekat situ, sama mau lebarin jalan di Cilangkap," kata Ahok kepada Detikcom di Balai Kota, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

PolComm: Jokowi masih jadi magnet pemilih PDIP

Hasil survei Political Communication Institute menunjukkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi magnet pemilih yang bisa mendongkrak perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu 2014.
"PDIP mampu meraih tingkat keterpilihan sebesar 23,1 persen dinilai responden karena sudah mencalonkan Jokowi sebagai (bakal) capres partai," kata Direktur Political Communication Institute Heri Budianto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Gerilya Jokowi Vs Gerilya Prabowo

Masa kampanye digunakan oleh para capres untuk mendulang dukungan dari  berbagai pihak. Tak hanya melakukan kampanye di lapangan terbuka, para  capres juga melakukan 'gerilya' ke berbagai medan untuk menjaring  dukungan.
Hampir mirip dengan strategi perang khas Indonesia di  zaman kolonial, 'gerilya' para capres dilakukan dengan masuk ke satu  titik ke titik lain. Seperti yang dilakukan oleh capres PDIP Joko Widodo  (Jokowi) dan capres Gerindra Prabowo Subianto.

Jokowi: Saya Bonekanya Rakyat

Kandidat Tunggal Capres PDIP, Joko Widodo (Jokowi) menjawab sindiran capres boneka yang dialamatkan padanya. Jokowi tak masalah disebut capres boneka, asal bonekanya rakyat.
"Saya dibilang boneka nggak apa-apa, tapi saya bonekanya rakyat," kata Jokowi di luar pagar Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (3/4/2014).
Jokowi mengatakan tak akan berusaha membalas sindiran dan serangan yang dialamatkan padanya. Dia juga tak akan melempar sajak untuk menyindir lawan politiknya.
"Saya sudah bilang tidak bisa berpuisi, tidak bisa bersajak-sajak," ujarnya.
Waketum Gerindra Fadli Zon kembali melempar sindiran lewat sajak. Fadli melempar sajak tentang boneka berbaju kotak merah muda. Sajak tersebut menggambarkan tentang boneka berbaju kotak merah muda yang tak bisa bersuara dan hanya bisa mengikuti perintah pemiliknya.

Puan Sosialisasikan Jokowi ke Kader Banteng di Kalteng

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI Perjuangan, Puan Maharani terus berkeliling ke berbagai daerah untuk mensosialisaikan Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Hari ini misalnya, Puan berkampanye di Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk meyakinkan kader dan simpatisan PDIP bahwa keputusan mengusung Jokowi sebagai capres merupakan langkah tepat.

Orasi di Istora, Hatta Rajasa Bela Jokowi Soal Banjir dan Macet

Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar kampanye akbar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (3/4). Dalam sambutannya, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menyebut masalah yang kerap melanda Jakarta, jangan dijadikan agenda untuk menjatuhkan lawan politik dalam Pemilu.
"Saudara-saudara siapa yang datang ke sini kena macet? Jangan saling menyalahkan, masalah DKI masalah kita semua," kata Hatta di hadapan ribuan simpatisan PAN.

Ulasan Merdeka: Metro Kapsul Tebengan Jokowi untuk Nyapres?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ditunjuk oleh PDI Perjuangan (PDIP) menjadi kandidat tunggal calon presiden (capres) tahun ini. Meski dalam berbagai survei Jokowi unggul, namun mantan wali kota Solo itu tetap blusukan kampanye untuk mendongkrak perolehan suara partai pada 9 April nanti.
Selain sibuk kampanye sebagai jurkam nasional partai, Jokowi juga tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai gubernur DKI. Uniknya, akhir-akhir ini, menjelang pemilu Jokowi nampak serius mempromosikan Metro Kapsul, angkutan massal hasil produksi dalam negeri.

Jokowi Targetkan Penerimaan Pajak 2014 Capai Rp 32,5 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak sebesar Rp 32,5 triliun pada tahun 2014. Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengungkapkan, target penerimaan pajak itu meningkat apabila dibandingkan dengan target tahun sebelumnya.
"Meningkat drastis 42 persen dari target tahun 2013, sebesar Rp 22,6 triliun," kata Iwan, di Jakarta, Kamis (3/4/2014).
Angka itu terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 5,15 triliun, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan target sebesar Rp 6,4 triliun, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp 1,2 triliun, serta pajak air tanah sebesar Rp 120 miliar.

Pencapresan Jokowi dongkrak elektabilitas PDIP

Pencapresan Joko Widodo (Jokowi) berdampak positif pada elektabilitas PDI Perjuangan. Suara partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mengalami kenaikan cukup signifikan.
"Kampanye terbuka dan pengumuman Jokowi sebagai capres tidak banyak berpengaruh pada peta kekuatan partai. Dalam masa 12 hari kampanye, ada kenaikan elektabilitas dari 16 persen ke 21 persen," kata Direktur Riset Saiful Mujani Reserach and Consultan (SMRC) Djaya Hanan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Jokowi Marah-marah Bus Hibah Swasta Dipersulit Perda

Terkendalanya bus hibah yang akan diberikan pihak perusahaan swasta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) marah. Perusahaan swasta dipersulit karena adanya iklan dan Peraturan Daerah (Perda) 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
"Itu kan namanya transisi. Jadi kalau mau anu jangan memaksakan, kayak TransJakarta, busnya dipaksa terus ya nggak selesai-selesai, tapi kalau ada tambahan-tambah, ini kan semuanya, belum pakai gas. Emang semua (mobil) ikutin Perda? Mobil-mobil dinas pakai gas? Haa? Gimana?," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Bus Hibah Terganjal Perda, Jokowi: Perdanya Sudah Benar, Ngapain Diubah?

Proses penerimaan bus hibah dari pengusaha swasta kepada Pemprov DKI sempat dikeluhkan karena terhambat masalah Perda nomor 2 tahun 2005. Aturan itu mensyaratkan angkutan umum dan kendaraan operasional berbahan bakar gas sedangkan puluhan bus itu masih pakai solar.

Polcomm: PDIP Bisa Kalahkan Golkar

Political Communication Institue (Polcomm) mengumumkan hasil survei terkait eletabilitas partai di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/4/2014).
Direktur Riset Polcomm, Heri Budianto, mengatakan dari survei yang mereka lakukan, sebagian besar responden memilih PDIP sebagai parpol pilihan dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) 9 April nanti.
"Responden yang memilih PDIP 23,1 persen, lalu partai Goklar 17,3 persen. Di bawahnya Gerindra 7,7 persen, Demokrat 5,1 persen. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan sebesar 23,3 persen," kata Heri.

PolcoMM: Elektabilitas Jokowi 31,2%, Prabowo 19,2%

Political Communication Institute (PolcoMM Institute) melakukan survei untuk memotret elektabilitas capres saat ini. Hasilnya capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) masih jadi capres terkuat saat ini.
"Dalam elektabilitas Capres, Jokowi masih menempati urutan pertama yakni sebesar 31,2%, kemudian Prabowo 19,2%, disusul oleh ARB 6,3%," kata Direktur Political Communication Institute (PolcoMM) Heri Budianto dalam paparan survei di Cheese Cake Factory, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/4/2014).

Lagi Serangan dari Emrus: Mega Akan Tetap Ikut Campur Tangan Saat Jokowi Jadi Presiden

Sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang selalu manut kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dinilai menunjukkan bahwa mantan Wali Kota Solo itu tak akan pernah lepas dari titah Megawati.
Belum lama ini, Jokowi juga membela kebijakan Megawati yang menjual aset negara seperti Indosat, kapal tanker VLCC Pertamina, atau gas Tangguh dengan harga murah ke China saat menjabat sebagai Presiden.
Mengenai hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan tak ada jaminan bila Jokowi jadi Presiden maka akan lepas dari pengaruh Megawati Soekarnoputri.
Sebab menurutnya, Jokowi dibesarkan dari kultur budaya Jawa dan menjunjung tinggi ewuh pakewuh (sungkan).

Populi: 41% Kaum Profesional Jakarta Tidak Senang Jokowi ''Nyapres''

Kaum profesional Jakarta yang sebelumnya memiliki harapan akan kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak senang mantan wali kota Solo itu mencalonkan diri jadi calon presiden (capres). Sebanyak 41 persen kaum profesional di Ibu Kota menurut survei dari Populi Center menyesalkan Jokowi bakal "meninggalkan" Jakarta.
"Kaum profesional meskipun jumlahnya sedikit dalam konteks opini publik dalam asumsi kami ini sangat menentukan," kata Usep Ahyar, peneliti Populi Center dalam acara publikasi bertajuk "Survei Persepsi Kaum Profesional di Jakarta Terhadap Preferensi Politik dan Perbandingan Persepsi Publik Indonesia" di Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Tahun Ini DKI Jakarta Bangun 24 Waduk

Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera membangun 24 waduk baru untuk mengantisipasi banjir.
"Pokoknya kami akan membangun waduk baru sebanyak-banyaknya. Saat ini pembangunan waduk baru sudah dimulai dan waduk lama juga dikeruk," kata Jokowi usai menemui Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di kantornya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.
Duapuluh lima waduk tersebut terdiri dari 15 waduk kecil (berdiameter 6 hektar) dan 9 waduk besar (berdiameter 20 hektar) yang tersebar di lima wilayah ibu kota.

Jokowi Saksikan Rampungnya Kampung Deret Petogogan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Kamis (3/4/2014) berkunjung ke Jalan Pulo Raya, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kehadirannya sore ini untuk menyaksikan rampungnya pembangunan Kampung Deret di Petogogan.
Pantauan Tribunnews.com, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini tiba di Jalan Pulo Raya, Petogogan pada pukul 16.15 WIB. Setibanya, Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini langsung disambut warga.

Jokowi Serahkan Urusan Jembatan Blok G ke Dirut PD Pasar Jaya

Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Blok G Tanah Abang mengalami kemiringan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berpendapat masalah itu hal kecil sehingga dirinya tidak perlu yang turun tangan.

"Jembatan kayak gitu urusan Dirut Pasar (PD Pasar Jaya). Nggak usah Gubernur. Itu urusan kecil kok enggak usah gubernur," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (3/4/2014).

Jokowi mengatakan pembangunan jembatan itu sepenuhnya dikerjakan oleh PD Pasar Jaya, bukan Dinas PU DKI Jakarta. "Itu urusan kontraktor. Urusan kecil-kecil gitu kok tanyakan ke gubernur. Kayak saya enggak ada kerjaan yang besar, yang lain," lanjut capres PDIP ini.

Dengan Mengangkat Kultur Jawa, Emrus Tuduh Jokowi Akan Jual Asset Negara

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, tak ada jaminan bila Jokowi jadi presiden akan lepas dari pengaruh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebab, Jokowi dibesarkan dari kultur budaya Jawa dan menjunjung tinggi ewuh pakewuh (sungkan).
"Saya berpendapat bahwa aspek budaya akan perilaku manusia, termasuk perilaku pengambilan keputusan bila Jokowi jadi presiden. Jokowi dibesarkan oleh budaya-budaya Jawa dan sungkan terhadap sesuatu, terlebih Megawati," ujar Emrus di sela-sela diskusi di Cikini, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Jokowi Soal Monorel: Data Hitungannya Belum Masuk ke Kita

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) monorel terkendala data yang masih belum diserahkan PT Jakarta Monorel. Ia berpendapat data yang ditunggu itu terkait penghitungan properti.

"Belum, karena data hitung-hitungannya belum masuk ke kita. Kalau masuk nanti pasti kita bicarakan," kata Jokowi usai keluar dari ruangan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2014).

Jokowi Serahkan Administrasi DKI Jakarta ke Ahok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mengenai apa yang menjadi perbincangan, Jokowi mengatakan, soal administrasi yang harus diurus untuk program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selanjutnya.
"Ya menyiapkan secara administratif hal-hal yang akan kita lakukan, misal perbaiki manajemen sampah, lalu misal mau memulai waduk," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Jokowi Kunjungi Ruangan Basuki, Koordinasikan Program DKI

Tidak seperti biasanya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mendatangi ruangan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang terletak di lantai dua gedung Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (3/4/2014).
Jika biasanya Ahok yang kerap datang ke ruangan Jokowi untuk menghadap dan menyampaikan laporannya, kali ini Jokowi yang melakukan hal itu kepada Ahok.
Berbagai persoalan Jakarta, seperti soal waduk dan sampah menjadi pembahasan yang dilakukan keduanya. Terlebih tahun ini DKI akan membangun banyak waduk baru.
"Bicara soal waduk. Kita sudah mulai yang pertama di Marunda, Giri Kencana, Pondok Ranggon, dan nanti Nusa Kirana di Rorotan," kata Jokowi usai menemui Ahok.