Realisasi proyek Mass Rapid Transit (MRT) tampaknya bakal molor lagi.
Hal ini menyusul perubahan sikap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo,
perihal komposisi pendanaan proyek yang diperkirakan akan memakan dana
Rp15 triliun tersebut.
Pada awalnya, porsi pendanaan investasinya adalah 60 persen ditanggung
Pemprov DKI Jakarta dan 40 persen ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Namun, Jokowi kemudian berusaha melobi Pemerintah, yang akhirnya
menghasilkan komposisi baru, yakni sebesar 49 persen oleh Pemerintah
Pusat dan 51 persen oleh Pemprov.
Keputusan yang diambil oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa tersebut,
sempat diterima oleh Jokowi. Namun, ternyata kemudian ia berubah
pikiran. Jokowi kembali ke usulan semula, yakni 60 persen pendanaan
ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan 40 persen Pemprov DKI Jakarta.
"Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah oke dengan 41 persen : 59 persen.
Tapi ternyata dengan perkembangan keadaan seperti sekarang, ada banjir
yang membuat Pemprov DKI mengeluarkan banyak dana. Belum lagi subsidi
untuk busway yang banyak, maka kapasitas anggarannya jadi turun," kata
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna menjelaskan
perubahan sikap Jokowi, ketika ditemui di kantor Menko Perekonomian hari
ini, Kamis (31/1).
APBD DKI Jakarta saat ini mencapai Rp 50 triliun. Namun oleh karena
adanya pengeluaran akibat bencana banjir, APBN itu dipastikan tidak
cukup kuat untuk dapat mendukung pendanaan proyek MRT bila porsi
pembiayaannya seperti yang diputuskan Pemerintah Pusat.
Disebutkan Dedy, dengan adanya kebutuhan anggaran mendadak ini, maka
kapasitas APBD DKI dinilai sudah tidak mencukupi untuk mendanai proyek
MRT. Itulah sebabnya, Jokowi, menurut Dedy, meminta agar 60 persen beban
investasi tersebut ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Dedy, Pemerintah sendiri berencana membantu APBD DKI Jakarta
sehingga mempunyai kapasitas untuk mendanai proyek MRT tersebut. Sampai
saat ini, ia menambahkan, Pemerintah masih menunggu jawaban Jokowi
mengenai hal ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga menantikan
perhitungan kembali total nilai proyek yang diharapkan dikerjakan oleh
konsultan yang kredibel. Dengan demikian dapat dipastikan berapa
persisnya dana yang dibutuhkan.
Sumber :
http://jaringnews.com
Kamis, 31 Januari 2013
Lelang Jabatan Camat dan Lurah, Jokowi: Sebentar Lagi!
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana untuk melelang jabatan camat
dan lurah. Pelelangan unik dan yang pertama kali dilakukan di Jakarta
ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Sebentar lagi, tadi pagi sudah bicara, (mekanisme) nanti dilihat," ujar pria yang akrab disapa Jokowi tersebut.
Jokowi menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013).
Menurut Jokowi, pelaksanaannya paling cepat pada pertengahan Februari 2013. Ia pun enggan menjelaskan secara detil teknis pelaksanaan lelang ini.
"Nanti dilihat, mungkin pertengahan bulan ini (Februari 2013, red). Pertengahan lah kira-kira, nanti dilihat ya, dilihat. Masak saya ceritain sekarang," ujar pria yang menjadi suami Iriana tersebut.
Jokowi menilai lelang jabatan ini tidak menyalahi aturan dan salah satu bentuk terobosan. Ia juga optimis namun enggan mengomentari ide ini sebelum terlaksana.
"Ndak (melanggar aturan), kita melakukan terobosan pasti punya pegangan. Kita coba nanti. Dicoba pertama nanti dikomentari, belum dicoba kok," kata mantan wali kota Solo ini.
Harapan dari pelelangan posisi ini pun adalah munculnya pemimpin yang berprestasi dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini juga meminimalisir tudingan kedekatan dengan pejabat.
"Artinya yang berprestasi akan kelihatan dan terbuka, transparan. Jangan bilang kedekatan. Nanti dilihat kompetensi, banyaklah, nanti," ujar Jokowi.
Evaluasi kinerja Camat dan Lurah hingga saat ini? "Saya kan belum banyak kenal, akan dijalankan bulan Februari 2013," tutup Jokowi.
Sebelumnya, ide ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Balai Kota DKI Jakarta. Rencana lelang camat dan lurah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di Ibu Kota. Mekanisme lelang memungkinkan jabatan camat dan lurah akan diisi oleh orang yang benar-benar punya kapabilitas.
Sumber :
news.detik.com
"Sebentar lagi, tadi pagi sudah bicara, (mekanisme) nanti dilihat," ujar pria yang akrab disapa Jokowi tersebut.
Jokowi menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013).
Menurut Jokowi, pelaksanaannya paling cepat pada pertengahan Februari 2013. Ia pun enggan menjelaskan secara detil teknis pelaksanaan lelang ini.
"Nanti dilihat, mungkin pertengahan bulan ini (Februari 2013, red). Pertengahan lah kira-kira, nanti dilihat ya, dilihat. Masak saya ceritain sekarang," ujar pria yang menjadi suami Iriana tersebut.
Jokowi menilai lelang jabatan ini tidak menyalahi aturan dan salah satu bentuk terobosan. Ia juga optimis namun enggan mengomentari ide ini sebelum terlaksana.
"Ndak (melanggar aturan), kita melakukan terobosan pasti punya pegangan. Kita coba nanti. Dicoba pertama nanti dikomentari, belum dicoba kok," kata mantan wali kota Solo ini.
Harapan dari pelelangan posisi ini pun adalah munculnya pemimpin yang berprestasi dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini juga meminimalisir tudingan kedekatan dengan pejabat.
"Artinya yang berprestasi akan kelihatan dan terbuka, transparan. Jangan bilang kedekatan. Nanti dilihat kompetensi, banyaklah, nanti," ujar Jokowi.
Evaluasi kinerja Camat dan Lurah hingga saat ini? "Saya kan belum banyak kenal, akan dijalankan bulan Februari 2013," tutup Jokowi.
Sebelumnya, ide ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Balai Kota DKI Jakarta. Rencana lelang camat dan lurah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di Ibu Kota. Mekanisme lelang memungkinkan jabatan camat dan lurah akan diisi oleh orang yang benar-benar punya kapabilitas.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Akan Bangun Transportasi Sungai
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan pihaknya akan menyediakan
alat transportasi sungai di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mengurangi
beban ruas jalan.
Jokowi mengatakan untuk sementara pihaknya baru menyediakan dua jalur, rencananya akan ditambah.
"Ya ini kita siapkan ada dua. Sementara ini ada dua, nanti yang untuk dari Marunda ke Muara Baru. Tetapi tahun ini akan kita siapkan ada empat," ujar Jokowi di Gedung DPR, Jl Gatot subroto, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Jokowi menungkapkan, jika alat transportasi laut ini terlaksana dia berharap bisa mengurangi beban jalan. Dan rute-rute yang harus dilewati yaitu Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke.
"Tapi nanti mungkin perjalanan dari Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke, agar beban di jalan juga lebih berkuranglah," ungkap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, untuk pemberlakuan pertama dia akan memberikan gratis kepada warga DKI Jakarta yang ingin mencoba moda transportasi laut ini.
"Ini sementara belum karena ini printisan. Gratis dulu, nanti kalau sudah jadi bisnis, jalan," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
Jokowi mengatakan untuk sementara pihaknya baru menyediakan dua jalur, rencananya akan ditambah.
"Ya ini kita siapkan ada dua. Sementara ini ada dua, nanti yang untuk dari Marunda ke Muara Baru. Tetapi tahun ini akan kita siapkan ada empat," ujar Jokowi di Gedung DPR, Jl Gatot subroto, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Jokowi menungkapkan, jika alat transportasi laut ini terlaksana dia berharap bisa mengurangi beban jalan. Dan rute-rute yang harus dilewati yaitu Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke.
"Tapi nanti mungkin perjalanan dari Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke, agar beban di jalan juga lebih berkuranglah," ungkap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, untuk pemberlakuan pertama dia akan memberikan gratis kepada warga DKI Jakarta yang ingin mencoba moda transportasi laut ini.
"Ini sementara belum karena ini printisan. Gratis dulu, nanti kalau sudah jadi bisnis, jalan," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
Jokowi Ingin Tinggalkan Cara Lama Menangani Banjir
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa bencana banjir
masih akan menghantui Jakarta apabila penanganan banjir masih
menggunakan cara lama. Untuk itu, Jokowi meminta agar program-program
penanggulangan banjir dapat dilakukan sesegera mungkin.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Kamis (31/1/2013). Jokowi mengatakan, selama ini Jakarta sudah memiliki program-program yang baik untuk menanggulangi banjir dalam jangka pendek. Namun, program itu tak segera direalisasikan sehingga selalu menjadi permasalahan di kemudian hari.
"Saya tidak yakin tahun 2016 banjir tidak ada di Jakarta kalau masih melakukan penanganan yang sama," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan perlunya komitmen bersama untuk mempercepat program-program tersebut. Percepatan itu dapat dilakukan untuk program normalisasi sungai, kali karang, kali kamal, kegiatan pembebasan lahan, dan embung yang akan dibuat di lima wilayah.
"Kami hanya ingin menyampaikan program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat," ujarnya.
Menurut Jokowi, banjir yang melanda Ibu Kota beberapa waktu lalu terjadi akibat jebolnya tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat. Akibat tanggul jebol itu sejumlah jalan protokol di Jakarta tergenang. Luapan air tersebut akhirnya mengakibatkan Wadut Pluit tak mampu menampung volume air sehingga kawasan Pluit pun tergenang.
"Yang pertama, banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar karena jebolnya tanggul di Latuharhari. Kalau tanggul itu tidak jebol, sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang kita lihat. Dari jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan, dan Muara Baru," kata Jokowi.
Selain Jokowi, rapat itu juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin, Gubernur Jawa Barat Ratu Atut Chosiyah, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparman. Hingga pukul 17.00 WIB, rapat itu masih berlangsung. Semua anggota Komisi V DPR masih bersuara memberikan masukan dan kritik, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Hal ini disampaikan Jokowi dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Kamis (31/1/2013). Jokowi mengatakan, selama ini Jakarta sudah memiliki program-program yang baik untuk menanggulangi banjir dalam jangka pendek. Namun, program itu tak segera direalisasikan sehingga selalu menjadi permasalahan di kemudian hari.
"Saya tidak yakin tahun 2016 banjir tidak ada di Jakarta kalau masih melakukan penanganan yang sama," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan perlunya komitmen bersama untuk mempercepat program-program tersebut. Percepatan itu dapat dilakukan untuk program normalisasi sungai, kali karang, kali kamal, kegiatan pembebasan lahan, dan embung yang akan dibuat di lima wilayah.
"Kami hanya ingin menyampaikan program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat," ujarnya.
Menurut Jokowi, banjir yang melanda Ibu Kota beberapa waktu lalu terjadi akibat jebolnya tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat. Akibat tanggul jebol itu sejumlah jalan protokol di Jakarta tergenang. Luapan air tersebut akhirnya mengakibatkan Wadut Pluit tak mampu menampung volume air sehingga kawasan Pluit pun tergenang.
"Yang pertama, banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar karena jebolnya tanggul di Latuharhari. Kalau tanggul itu tidak jebol, sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang kita lihat. Dari jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan, dan Muara Baru," kata Jokowi.
Selain Jokowi, rapat itu juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin, Gubernur Jawa Barat Ratu Atut Chosiyah, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparman. Hingga pukul 17.00 WIB, rapat itu masih berlangsung. Semua anggota Komisi V DPR masih bersuara memberikan masukan dan kritik, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
7 Proyek cegah banjir yang dipaparkan Jokowi ke DPR
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat dengan Komisi V DPR. Dalam rapat itu, Jokowi memaparkan rencana kerjanya terkait penanggulangan banjir.
Dalam rapat itu hadir juga Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Sekda Pemprov Jabar, Peri Soeparman, Kepala Basarnas dan Kepala BNPB. Paparan itu dilakukan di DPR, Kamis (31/1).
Berikut ini proyek dana rencana kerja Jokowi pasca banjir besar landa Jakarta :
1. Banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar. Karena jebolnya Tanggul di Latuharhary. Kalau hal tersebut tidak Jebol sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang terlihat.
Dari Jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke MH Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan dan Muara Baru.
2. Kami hanya ingin menyampaikan, program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya, sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengkomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat.
3. Kemudian juga penanganan sampah yang akan kita lakukan besar-besaran pada tahun ini. Kami juga ingin mengusulkan, selain tadi mempercepat, yaitu normalisasi Kali Ciliwung yang tahun ini juga akan digeser ke KBT, ini sangat bagus skali.
4. Kemudian, Kali Pesanggerahan Angke Sunter (PAS) juga kami dengan Kemen PU juga sudah. Kami ingin mengusulkan agar pembangunan waduk di Ciawi, Cimanggis bisa dipercepat meskipun juga tadi menteri menyampaikan bahwa ini juga tidak begitu banyak mempengaruhi tetapi saya kira juga berpengaruh meskipun kecil tapi manfaat yang kedua adalah penyediaan air baku bagi masyarakat.
5. Kemudian pembangunan pompa baik yang ada di Ancol, Marina, Kapuk Muara, Pluit barat, yang juga segera dipercepat sehingga kalau kayak kemarin di Pluit ada masalah kita masih punya pompa di tempat lain.
6. Tahun ini juga perlu kami sampaikan membangun sumur resapan minimal 20 ribu yaitu 10 ribu yang di kerjakan oleh APBD dan 10 ribu nanti akan dipaksa dengan pergub untuk hotel, apartemen, bangunan-bangunan juga area-area perumahan untuk membuat sumur resapan. Baik yang dangkal maupun dalam.
7.Kemudian untuk deep tunnel kami juga usulkan agar ini juga bisa dikerjakan karena ada paling tidak ada sebuah skenario untuk lari air apabila terjadi kayak kemarin, misalnya jebol tanggul. Sehingga kita mempunyai plan kedua. Ini bisa dikerjakan oleh APBN dan APBD serta investor.
Sumber :
http://www.merdeka.com
Dalam rapat itu hadir juga Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Sekda Pemprov Jabar, Peri Soeparman, Kepala Basarnas dan Kepala BNPB. Paparan itu dilakukan di DPR, Kamis (31/1).
Berikut ini proyek dana rencana kerja Jokowi pasca banjir besar landa Jakarta :
1. Banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar. Karena jebolnya Tanggul di Latuharhary. Kalau hal tersebut tidak Jebol sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang terlihat.
Dari Jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke MH Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan dan Muara Baru.
2. Kami hanya ingin menyampaikan, program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya, sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengkomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat.
3. Kemudian juga penanganan sampah yang akan kita lakukan besar-besaran pada tahun ini. Kami juga ingin mengusulkan, selain tadi mempercepat, yaitu normalisasi Kali Ciliwung yang tahun ini juga akan digeser ke KBT, ini sangat bagus skali.
4. Kemudian, Kali Pesanggerahan Angke Sunter (PAS) juga kami dengan Kemen PU juga sudah. Kami ingin mengusulkan agar pembangunan waduk di Ciawi, Cimanggis bisa dipercepat meskipun juga tadi menteri menyampaikan bahwa ini juga tidak begitu banyak mempengaruhi tetapi saya kira juga berpengaruh meskipun kecil tapi manfaat yang kedua adalah penyediaan air baku bagi masyarakat.
5. Kemudian pembangunan pompa baik yang ada di Ancol, Marina, Kapuk Muara, Pluit barat, yang juga segera dipercepat sehingga kalau kayak kemarin di Pluit ada masalah kita masih punya pompa di tempat lain.
6. Tahun ini juga perlu kami sampaikan membangun sumur resapan minimal 20 ribu yaitu 10 ribu yang di kerjakan oleh APBD dan 10 ribu nanti akan dipaksa dengan pergub untuk hotel, apartemen, bangunan-bangunan juga area-area perumahan untuk membuat sumur resapan. Baik yang dangkal maupun dalam.
7.Kemudian untuk deep tunnel kami juga usulkan agar ini juga bisa dikerjakan karena ada paling tidak ada sebuah skenario untuk lari air apabila terjadi kayak kemarin, misalnya jebol tanggul. Sehingga kita mempunyai plan kedua. Ini bisa dikerjakan oleh APBN dan APBD serta investor.
Sumber :
http://www.merdeka.com
DPR Minta Jokowi Bangun Sistem Peringatan Bencana
"Saya sangat prihatin musibah banjir yang lalu telah menewaskan 38 warga Jakarta. Catatan pertama saya, dari semua konsep yang diusulkan, kunci untuk mengantisipasi banjir adalah penerapan early warning system dan mitigasi bencananya," kata Sigit yang juga Ketua Kelompok Fraksi V PKS.
Jokowi Girang Naik Bus TJ, Mengapa?
Setelah diluncurkan pada 22 Januari, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo
akhirnya berkesempatan menjajal penggunaan tiket elektronik (e-ticket)
bus Transjakarta di koridor I (Blok M-Kota). Menggunakan baju sadariah
lengkap dengan pecinya, Jokowi naik dari Halte Harmoni dan tak perlu
mengantre karena menggunakan tiket elektronik, Jakcard yang dimilikinya.
Pada kesempatan itu, secara umum, Jokowi menilai penggunaan kartu elektronik Transjakarta sudah berjalan dengan baik. Bahkan, kata Jokowi, dengan penggunaan kartu elektronik dapat mengurangi antrean pembelian tiket bus Transjakarta di halte. Setelah membayar dengan Jakcard, Jokowi langsung menuju pintu menuju bus yang mengarah ke Blok M. Tanpa menunggu lama, bus yang ditunggu pun datang. Dirinya pun langsung meumpang bus gandeng Transjakarta merk zhong thong milik Damri.
Karena kondisi bus yang penuh, Jokowi memilih untuk berdiri. Awalnya Jokowi berencana mencoba angkutan massal kebanggaan warga Jakarta itu sampai Halte Blok M. Namun akhirnya ia memutuskan untuk turun di Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI).
"Lancar baik, saya memang mau mencoba e-ticket ini. Mesinnya sudah bisa dipakai. Biasanya antre sampai 30 menit, tapi sekarang tidak," kata Jokowi, saat mencoba bus Transjakarta.
Meski telah ada penambahan 66 bus baru, dirinya menilai, armada yang ada saat ini masih kurang. Sebab di dalam bus masih terlihat berdesakan. Sehingga pihaknya akan menambah 450 bus baru, yakni 150 bus gandeng dan 200 bus single. "Jam-jam padat akan ditambah armadanya karena memang lebih padat," katanya.
Diakui Jokowi, saat ini penggunaan e-ticket belum maksimal. Masyarakat masih belum banyak yang menggunakannya. Padahal ditargetkan ke depan transaksi untuk pembelian tiket bus Transjakarta akan menggunakan e-ticket. "Masih perlu dikampanyekan dan sosialisasi terus. Karena suatu saat uang tidak boleh digunakan harus pakai e-ticket," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, secara umum, Jokowi menilai penggunaan kartu elektronik Transjakarta sudah berjalan dengan baik. Bahkan, kata Jokowi, dengan penggunaan kartu elektronik dapat mengurangi antrean pembelian tiket bus Transjakarta di halte. Setelah membayar dengan Jakcard, Jokowi langsung menuju pintu menuju bus yang mengarah ke Blok M. Tanpa menunggu lama, bus yang ditunggu pun datang. Dirinya pun langsung meumpang bus gandeng Transjakarta merk zhong thong milik Damri.
Karena kondisi bus yang penuh, Jokowi memilih untuk berdiri. Awalnya Jokowi berencana mencoba angkutan massal kebanggaan warga Jakarta itu sampai Halte Blok M. Namun akhirnya ia memutuskan untuk turun di Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI).
"Lancar baik, saya memang mau mencoba e-ticket ini. Mesinnya sudah bisa dipakai. Biasanya antre sampai 30 menit, tapi sekarang tidak," kata Jokowi, saat mencoba bus Transjakarta.
Meski telah ada penambahan 66 bus baru, dirinya menilai, armada yang ada saat ini masih kurang. Sebab di dalam bus masih terlihat berdesakan. Sehingga pihaknya akan menambah 450 bus baru, yakni 150 bus gandeng dan 200 bus single. "Jam-jam padat akan ditambah armadanya karena memang lebih padat," katanya.
Diakui Jokowi, saat ini penggunaan e-ticket belum maksimal. Masyarakat masih belum banyak yang menggunakannya. Padahal ditargetkan ke depan transaksi untuk pembelian tiket bus Transjakarta akan menggunakan e-ticket. "Masih perlu dikampanyekan dan sosialisasi terus. Karena suatu saat uang tidak boleh digunakan harus pakai e-ticket," ungkapnya.
Sumber :
http://www.republika.co.id
Rabu, 30 Januari 2013
Jokowi : 12 blok rusun untuk buruh
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menambah rumah susun untuk buruh.
"Kami minta untuk perumahan untuk buruh dipercepat," kata Jokowi saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat di beberapa lokasi seperti Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dan kawasn Cilincing Jakarta Utara.
Jokowi mengaku bahwa pembangunan rusun ini tinggal menunggu penyelesaian perizinan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
"Lahannya sudah siap. Tinggal tunggu izin. Izin dari kami," katanya.
Jokowi menambahkan, Pemda DKI akan mendapat 12 blok untuk buruh.
"Kami dapet 12 blok rusun untuk buruh. Kami udah minta sebanyak banyaknya rusun," katanya. Selain untuk buruh, Jokowi mengaku sudah meminta percepatan pembangunan rusun untuk warga yang semula tinggal di tempat kumuh.
"Pokoknya kami siapin lahannya, tanahnya dan yang bangun dari Kementerian Perumahan Rakyat biar cepat," katanya.
Jokowi menambahkan, untuk sekarang Pemda DKI masih fokus untuk mengerjakan program pemindahan warga yang tinggal di bantaran kali Pesanggrahan, Waduk Pluit, Kali Angke, Kali Sunter dan Sungai Ciliwung.
Jokowi juga yakin, warga akan menerima tawaran rumah sewa dari Pemda tersebut. "Pada mau lah," katanya.
Sumber :
http://www.antaranews.com
"Kami minta untuk perumahan untuk buruh dipercepat," kata Jokowi saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat di beberapa lokasi seperti Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dan kawasn Cilincing Jakarta Utara.
Jokowi mengaku bahwa pembangunan rusun ini tinggal menunggu penyelesaian perizinan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
"Lahannya sudah siap. Tinggal tunggu izin. Izin dari kami," katanya.
Jokowi menambahkan, Pemda DKI akan mendapat 12 blok untuk buruh.
"Kami dapet 12 blok rusun untuk buruh. Kami udah minta sebanyak banyaknya rusun," katanya. Selain untuk buruh, Jokowi mengaku sudah meminta percepatan pembangunan rusun untuk warga yang semula tinggal di tempat kumuh.
"Pokoknya kami siapin lahannya, tanahnya dan yang bangun dari Kementerian Perumahan Rakyat biar cepat," katanya.
Jokowi menambahkan, untuk sekarang Pemda DKI masih fokus untuk mengerjakan program pemindahan warga yang tinggal di bantaran kali Pesanggrahan, Waduk Pluit, Kali Angke, Kali Sunter dan Sungai Ciliwung.
Jokowi juga yakin, warga akan menerima tawaran rumah sewa dari Pemda tersebut. "Pada mau lah," katanya.
Sumber :
http://www.antaranews.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin pemakaian dana APBD DKI Jakarta 2013 Rp 49,9 triliun tepat sasaran dan transparan. Ia mengajak warga Ibukota ikut mengawasi anggaran itu.
Jokowi berencana menyebar poster-poster APBD ke kampung-kampung Jakarta. Dengan begitu, warga DKI di kelas bawah sekalipun diharapkan mengetahui tentang APBD DKI.
"Jadi (sebar poster APBD). Nanti tak tunjukin posternya. Saya udah ngomong tinggal tunggu realisasinya," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).
Namun demikian, Jokowi belum menjelaskan berapa jumlah poster yang akan disebar dan waktu penyebarannya.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi berencana menyebar poster-poster APBD ke kampung-kampung Jakarta. Dengan begitu, warga DKI di kelas bawah sekalipun diharapkan mengetahui tentang APBD DKI.
"Jadi (sebar poster APBD). Nanti tak tunjukin posternya. Saya udah ngomong tinggal tunggu realisasinya," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).
Namun demikian, Jokowi belum menjelaskan berapa jumlah poster yang akan disebar dan waktu penyebarannya.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi Bangun Rusun Baru di Daan Mogot & Cilincing
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun rumah
susun baru di kawasan Daan Mogot dan Cilincing. Lahan sudah siap dan
tinggal menunggu perizinan.
"Daan Mogot sama yang satunya di mana ya? Daan Mogot sama di Cilincing," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).
Rusun itu berjumlah 12 tower. "Iya nunggu izin. Izin dari kita. Kalau sudah keluar izin dari kita, langsung dikerjain," ujar Jokowi.
Izin rumah susun kapan keluar? "Satu hari, dua hari, tiga hari," kata suami Iriana ini.
Bagaimana jika masyarakat tidak mau pindah ke rusun? "Masyarakat nggak mau gimana? Kemarin kamu nggak mau, setelah didatangi ngantre," jawab Jokowi.
Menurut Jokowi, diperlukan sosialisasi yang menarik untuk menjaring minat calon penghuni rusun.
"Rusunnya perlu digambar, dipromosikan. Nggak ngerti ya masyarakat kadang-kadang kan nggak ngerti rusun itu gimana. Dalamnya kayak apa. Tapi setelah kemarin itu Pak Wagub langsung carikan bus, ajak ke sana nonton. Waaah antre," kata Jokowi.
Selain itu, kata dia, perlu trik memberi 'hadiah' bagi penghuni rusun pertama.
"Ya kaya gitu triknya. Nonton tapi juga sudah penuh mebel, TV, kulkas, masa nggak mau. Kebangetan nggak mau," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan sistem pengelolaan rusun juga akan diubah.
"Kita ini butuh, saya ngejar-ngejar terus loh. Di Kemenpera, PU yang Ditjen Cipta Karya, sama kita kejar. Karena kita butuh. Kalau yang lalu bangun, bangun, bangun, kosong. Kalau yang sekarang ya pokoknya bangun. Sistem kita sekarang gini, pokoknya bangun belum selesai sudah kita berikan kepada masyarakat, penghuninya siapa-siapa. Ngawasi 1-1 kamarnya. Belum rampung masuk. Caranya gitu, ganti sistemnya," papar Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
"Daan Mogot sama yang satunya di mana ya? Daan Mogot sama di Cilincing," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).
Rusun itu berjumlah 12 tower. "Iya nunggu izin. Izin dari kita. Kalau sudah keluar izin dari kita, langsung dikerjain," ujar Jokowi.
Izin rumah susun kapan keluar? "Satu hari, dua hari, tiga hari," kata suami Iriana ini.
Bagaimana jika masyarakat tidak mau pindah ke rusun? "Masyarakat nggak mau gimana? Kemarin kamu nggak mau, setelah didatangi ngantre," jawab Jokowi.
Menurut Jokowi, diperlukan sosialisasi yang menarik untuk menjaring minat calon penghuni rusun.
"Rusunnya perlu digambar, dipromosikan. Nggak ngerti ya masyarakat kadang-kadang kan nggak ngerti rusun itu gimana. Dalamnya kayak apa. Tapi setelah kemarin itu Pak Wagub langsung carikan bus, ajak ke sana nonton. Waaah antre," kata Jokowi.
Selain itu, kata dia, perlu trik memberi 'hadiah' bagi penghuni rusun pertama.
"Ya kaya gitu triknya. Nonton tapi juga sudah penuh mebel, TV, kulkas, masa nggak mau. Kebangetan nggak mau," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan sistem pengelolaan rusun juga akan diubah.
"Kita ini butuh, saya ngejar-ngejar terus loh. Di Kemenpera, PU yang Ditjen Cipta Karya, sama kita kejar. Karena kita butuh. Kalau yang lalu bangun, bangun, bangun, kosong. Kalau yang sekarang ya pokoknya bangun. Sistem kita sekarang gini, pokoknya bangun belum selesai sudah kita berikan kepada masyarakat, penghuninya siapa-siapa. Ngawasi 1-1 kamarnya. Belum rampung masuk. Caranya gitu, ganti sistemnya," papar Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi Copot Kepala Rusun Marunda
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan bahwa pemangku jabatan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara sudah diganti.
"Hari ini ada pelantikan pejabat yang baru, Ir. Jati Waluyo," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Januari 2013. Sebelumnya, Jati menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan DKI Jakarta.
Basuki mengatakan ia banyak menerima laporan keluhan tentang penjabat yang lama, Kusnindar. Basuki menyebutkan, selama ini dilaporkan bahwa Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, tidak ada peminatnya.
Disebut-sebut, syarat yang menyebutkan penghasilan harus di bawah Rp 2,5 juta menjadi salah satu yang menghambat. "Makanya, kami ikut peraturan Kemenpera. Penghasilannya jadi di bawah Rp 5,5 juta," kata Basuki.
Namun, ketika syarat besaran gaji dinaikkan, Basuki malah menemukan banyaknya peminat dari masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta. "Fakta yang kami temukan di lapangan malah begitu. Kan, enggak bener," ujar pria yang kerap disapa Ahok ini.
Selain itu, Basuki mengatakan ia menyaksikan sendiri para pengungsi dari Muara Baru yang hendak mendaftar untuk pindah ke Rusun Marunda didiamkan dari pagi hingga malam, "Pagi saya ke sana, terus saya tinggal. Mungkin dia pikir saya enggak akan balik lagi. Pas saya balik lagi, ibu-ibu yang pada gendong anak masih dibiarkan di luar," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, pihaknya sudah meminta Kusnindar untuk menyiapkan 500 unit rusun untuk para pengungsi dari Muara Baru dan sudah disanggupi. "Ternyata 100 unit saja belum siap," kata Ahok. Selain itu, di lantai 4 tidak tersedia air. "Alasannya, paralon pecah. Katanya lagi cari tukang las, masak paralon dilas?" kata Basuki.
Sebelumnya, diberitakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kusnindar, tak bisa ditemui di kantornya pada Selasa, 29 Januari 2013. Padahal, banyak jurnalis ingin menanyakan perkembangan relokasi warga bantaran Waduk Pluit ke Rusun Marunda.
Telepon genggam Kusnindar yang biasanya aktif juga mati. Gagal dihubungi via telepon, Tempo mencoba menghubungi Kusnindar melalui layanan BlackBerry Messenger. Namun, tetap saja tak ada balasan. Beberapa saat kemudian, mendadak status BlackBerry Messenger Kusnindar berganti menjadi "Selamat Tinggal".
Kusnindar cukup rutin datang ke Marunda. Namun, hari ini dia tak tampak sama sekali. Kantor pengelola rusun pun ditutup. Seorang bawahan Kusnindar di Marunda malah menghindar ketika hendak dimintai konfirmasi.
Sumber :
http://www.tempo.co
"Hari ini ada pelantikan pejabat yang baru, Ir. Jati Waluyo," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Januari 2013. Sebelumnya, Jati menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan DKI Jakarta.
Basuki mengatakan ia banyak menerima laporan keluhan tentang penjabat yang lama, Kusnindar. Basuki menyebutkan, selama ini dilaporkan bahwa Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, tidak ada peminatnya.
Disebut-sebut, syarat yang menyebutkan penghasilan harus di bawah Rp 2,5 juta menjadi salah satu yang menghambat. "Makanya, kami ikut peraturan Kemenpera. Penghasilannya jadi di bawah Rp 5,5 juta," kata Basuki.
Namun, ketika syarat besaran gaji dinaikkan, Basuki malah menemukan banyaknya peminat dari masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta. "Fakta yang kami temukan di lapangan malah begitu. Kan, enggak bener," ujar pria yang kerap disapa Ahok ini.
Selain itu, Basuki mengatakan ia menyaksikan sendiri para pengungsi dari Muara Baru yang hendak mendaftar untuk pindah ke Rusun Marunda didiamkan dari pagi hingga malam, "Pagi saya ke sana, terus saya tinggal. Mungkin dia pikir saya enggak akan balik lagi. Pas saya balik lagi, ibu-ibu yang pada gendong anak masih dibiarkan di luar," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, pihaknya sudah meminta Kusnindar untuk menyiapkan 500 unit rusun untuk para pengungsi dari Muara Baru dan sudah disanggupi. "Ternyata 100 unit saja belum siap," kata Ahok. Selain itu, di lantai 4 tidak tersedia air. "Alasannya, paralon pecah. Katanya lagi cari tukang las, masak paralon dilas?" kata Basuki.
Sebelumnya, diberitakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kusnindar, tak bisa ditemui di kantornya pada Selasa, 29 Januari 2013. Padahal, banyak jurnalis ingin menanyakan perkembangan relokasi warga bantaran Waduk Pluit ke Rusun Marunda.
Telepon genggam Kusnindar yang biasanya aktif juga mati. Gagal dihubungi via telepon, Tempo mencoba menghubungi Kusnindar melalui layanan BlackBerry Messenger. Namun, tetap saja tak ada balasan. Beberapa saat kemudian, mendadak status BlackBerry Messenger Kusnindar berganti menjadi "Selamat Tinggal".
Kusnindar cukup rutin datang ke Marunda. Namun, hari ini dia tak tampak sama sekali. Kantor pengelola rusun pun ditutup. Seorang bawahan Kusnindar di Marunda malah menghindar ketika hendak dimintai konfirmasi.
Sumber :
http://www.tempo.co
Selasa, 29 Januari 2013
Ini Alasan Jokowi Copot Oknum Dinas Perumahan yang Persulit Warga
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyebutkan adanya oknum
dinas perumahan DKI Jakarta yang dicopot karena dinilai mempersulit
warga untuk memasuki rusun Marunda. Soal alasan pencopotan itu pun
dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Gini loh, ini kan program. Pertama itu, rusun Marunda penuh, tidak mangkrak, penting ini. Yang kedua, yang kebanjiran, yang sudah bosan banjir tiap tahun, saya desak minta semuanya ke Marunda. Dulu hanya 70 KK sekarang yang antre banyak sekali," ujar Jokowi di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut menyatakan jika antrean warga yang hendak masuk ke dalam rusun tidak dipercepat dan memenuhi kebutuhan warga, maka Jokowi akan menghilangkan oknumnya.
"Sehingga itu saya minta tadi dipercepat. Tapi kalau sudah yang antre banyak, kemudian yang pengen daftar banyak, kemudian ndak cepat mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau ada yang malah mempersulit, ya masih, jawabannya yang tadi pagi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Basuki mendatangi rusun Marunda pada Minggu (27/1) lalu dan menemukan beragam hal yang menurutnya mengindikasikan adanya oknum yang mempersulit warga masuk rusun Marunda.
"Saya semalam sampai pukul 21.00 WIB sudah marah besar lihat kondisi seperti ini. Orang tua miskin-miskin, janda-janda sudah daftar dari tahun 2011 nggak pernah diladeni, alasannya penuh. Tapi lapor sama kita bilangnya tidak ada yang mau tinggal. Kan isu, selalu ada yang bilang Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yang mau? Kurang banyak," ujar pria yang akrab disapa Ahok terpisah.
Sumber :
news.detik.com
"Gini loh, ini kan program. Pertama itu, rusun Marunda penuh, tidak mangkrak, penting ini. Yang kedua, yang kebanjiran, yang sudah bosan banjir tiap tahun, saya desak minta semuanya ke Marunda. Dulu hanya 70 KK sekarang yang antre banyak sekali," ujar Jokowi di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut menyatakan jika antrean warga yang hendak masuk ke dalam rusun tidak dipercepat dan memenuhi kebutuhan warga, maka Jokowi akan menghilangkan oknumnya.
"Sehingga itu saya minta tadi dipercepat. Tapi kalau sudah yang antre banyak, kemudian yang pengen daftar banyak, kemudian ndak cepat mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau ada yang malah mempersulit, ya masih, jawabannya yang tadi pagi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Basuki mendatangi rusun Marunda pada Minggu (27/1) lalu dan menemukan beragam hal yang menurutnya mengindikasikan adanya oknum yang mempersulit warga masuk rusun Marunda.
"Saya semalam sampai pukul 21.00 WIB sudah marah besar lihat kondisi seperti ini. Orang tua miskin-miskin, janda-janda sudah daftar dari tahun 2011 nggak pernah diladeni, alasannya penuh. Tapi lapor sama kita bilangnya tidak ada yang mau tinggal. Kan isu, selalu ada yang bilang Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yang mau? Kurang banyak," ujar pria yang akrab disapa Ahok terpisah.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Belum Teken Izin Enam Ruas Tol Dalam Kota
Kementerian Pekerjaan Umum memastikan penandatangan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) enam ruas tol dalam kota Jakarta tertunda. Sebelumnya, PPJT pembangunan enam ruas tol dalam kota harus ditandangani oleh badan usaha, yaitu PT Jakarta Toll Development, maksimal 26 Januari 2013.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, tertundanya penandatanganan PPJT disebabkan dokumen pra konstruksi belum selesai ditandatangani oleh Gubernur DKI, Joko Widodo. Menurut Djoko, sebelum menandatangani kontrak, PT Jakarta Toll Development harus mendapatkan tanda tangan dokumen analis dampak lingkungan dari Gubernur DKI.
“Tetapi sampai sekarang dokumen itu belum juga ditandatangani sehingga penandatangan PPJT juga belum bisa dilaksanakan,” katanya saat ditemui di kantornya Selasa, 29 Januari 2013.
Walau penandatangan PPJT tertunda, Djoko tidak dapat memastikan bahwa pembangunan jalan tol itu akan mandek. Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah memberikan tambahan waktu kepada PT JTD untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DKI hingga Gubernur memberikan keputusan untuk menandatangani dokumen amdal atau tidak.
“Tetapi jika Gubernur merasa tidak perlu menandatangani, ya kami juga akan menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota,” katanya. Ia mengatakan jika dokumen pra konstruksi belum terpenuhi seluruhnya, PPJT enam ruas jalan tol juga tidak akan ditandatangani dan konstruksi jalan tidak akan dilaksanakan.
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala BPJT, Achmad Gani Gazali. Ia mengatakan, tertundanya penandatangan PPJT antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT JTD disebabkan belum keluarnya Izin Lingkungan dari Pemerintah Daerah DKI.
“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Proyek jalan tol lainnya belum menggunakan aturan itu sehingga PPJT bisa langsung ditandatangani tanpa Izin Lingkungan dari gubernur,” kata Gani.
Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan menyebutkan, izin lingkungan merupakan salah satu pra syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Pengurusan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal, hasil pemeriksaaan pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Seluruh dokumen itu dikeluarkan kepala daerah provinsi atas rekomendasi badan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
Sumber :
tempo.co
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, tertundanya penandatanganan PPJT disebabkan dokumen pra konstruksi belum selesai ditandatangani oleh Gubernur DKI, Joko Widodo. Menurut Djoko, sebelum menandatangani kontrak, PT Jakarta Toll Development harus mendapatkan tanda tangan dokumen analis dampak lingkungan dari Gubernur DKI.
“Tetapi sampai sekarang dokumen itu belum juga ditandatangani sehingga penandatangan PPJT juga belum bisa dilaksanakan,” katanya saat ditemui di kantornya Selasa, 29 Januari 2013.
Walau penandatangan PPJT tertunda, Djoko tidak dapat memastikan bahwa pembangunan jalan tol itu akan mandek. Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah memberikan tambahan waktu kepada PT JTD untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DKI hingga Gubernur memberikan keputusan untuk menandatangani dokumen amdal atau tidak.
“Tetapi jika Gubernur merasa tidak perlu menandatangani, ya kami juga akan menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota,” katanya. Ia mengatakan jika dokumen pra konstruksi belum terpenuhi seluruhnya, PPJT enam ruas jalan tol juga tidak akan ditandatangani dan konstruksi jalan tidak akan dilaksanakan.
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala BPJT, Achmad Gani Gazali. Ia mengatakan, tertundanya penandatangan PPJT antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT JTD disebabkan belum keluarnya Izin Lingkungan dari Pemerintah Daerah DKI.
“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Proyek jalan tol lainnya belum menggunakan aturan itu sehingga PPJT bisa langsung ditandatangani tanpa Izin Lingkungan dari gubernur,” kata Gani.
Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan menyebutkan, izin lingkungan merupakan salah satu pra syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Pengurusan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal, hasil pemeriksaaan pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Seluruh dokumen itu dikeluarkan kepala daerah provinsi atas rekomendasi badan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
Sumber :
tempo.co
Jokowi: Pasien di RS Melonjak Bukti Kartu Sehat Diterima Masyarakat
Rumah sakit di Jakarta kewalahan memerima lonjakan pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), fakta tersebut membuktikan KJS diterima oleh masyarakat.
"Di rumah sakit ada lonjakan yang sangat tinggi dan itu membuktikan kalau kartu itu diterima, digunakan masyarakat," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).
Jokowi mengatakan anggaran KJS sudah dihitung. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan biaya kesehatan masyarakat.
Aturannya KTP DKI, apakah ada temuan penyelewengan di lapangan, Pak? "Nanti kan ada laporan. Tapi menurut yang saya lihat di lapangan memang dari rumah sakit yang kewalahan. Kamarnya agak kewalahan," jawab Jokowi.
Menurut dia, solusinya dengan menambah kamar di rumah sakit.
Sumber :
news.detik.com
"Di rumah sakit ada lonjakan yang sangat tinggi dan itu membuktikan kalau kartu itu diterima, digunakan masyarakat," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).
Jokowi mengatakan anggaran KJS sudah dihitung. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan biaya kesehatan masyarakat.
Aturannya KTP DKI, apakah ada temuan penyelewengan di lapangan, Pak? "Nanti kan ada laporan. Tapi menurut yang saya lihat di lapangan memang dari rumah sakit yang kewalahan. Kamarnya agak kewalahan," jawab Jokowi.
Menurut dia, solusinya dengan menambah kamar di rumah sakit.
Sumber :
news.detik.com
Djan Faridz Temui Jokowi Diam-Diam
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, terlihat menyambangi
Gedung Balaikota DKI Jakarta dengan maksud untuk menemui Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Dia datang sekira pukul 15.30 WIB dan keluar sekira pukul 18.30 WIB. Namun, dia terlihat menghindari sejumlah awak media yang tengah menunggunya didepan balai agung DKI Jakarta. Dia terpantau memasuki mobilnya secara diam-diam dan langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di halaman Balaikota DKI Jakarta.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerangkan perihal kehadiran Djan Faridz guna membahas pembangunan rumah untuk kalangan buruh agar dipercepat.
"Banyak (yang dibahas). Tadi kami minta untuk yang perumahan untuk buruh dipercepat. Dan beliau ternyata sudah siap semuanya. Ini tinggal dari kita perizinan keluar langsung dimulai,"katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (29/1/2013)malam.
Selain itu, dia juga menegaskan dari pertemuan itu, Djan Faridz memberikan 12 blok Rusun untuk buruh. Bahkan, dia meminta sebanyak-banyaknya. Dimana, Pemprov DKI akan menyediakan lahannya.
"Biar cepat karena kita juga ada, dari pak Menpera ada. Kemudian dari Menteri PU ada. Pokoknya tempat yang kumuh-kumuh langsung bisa semuanya ditarik ke Rusun. Juga Rusun-rusun kita yang msih kosong mau diisi semuanya. Saya kira tahun ini banyaklah yang mau kita masukkan. Tapi kita blum hitung," simpulnya.
Sumber :
okezone.com
Dia datang sekira pukul 15.30 WIB dan keluar sekira pukul 18.30 WIB. Namun, dia terlihat menghindari sejumlah awak media yang tengah menunggunya didepan balai agung DKI Jakarta. Dia terpantau memasuki mobilnya secara diam-diam dan langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di halaman Balaikota DKI Jakarta.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerangkan perihal kehadiran Djan Faridz guna membahas pembangunan rumah untuk kalangan buruh agar dipercepat.
"Banyak (yang dibahas). Tadi kami minta untuk yang perumahan untuk buruh dipercepat. Dan beliau ternyata sudah siap semuanya. Ini tinggal dari kita perizinan keluar langsung dimulai,"katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (29/1/2013)malam.
Selain itu, dia juga menegaskan dari pertemuan itu, Djan Faridz memberikan 12 blok Rusun untuk buruh. Bahkan, dia meminta sebanyak-banyaknya. Dimana, Pemprov DKI akan menyediakan lahannya.
"Biar cepat karena kita juga ada, dari pak Menpera ada. Kemudian dari Menteri PU ada. Pokoknya tempat yang kumuh-kumuh langsung bisa semuanya ditarik ke Rusun. Juga Rusun-rusun kita yang msih kosong mau diisi semuanya. Saya kira tahun ini banyaklah yang mau kita masukkan. Tapi kita blum hitung," simpulnya.
Sumber :
okezone.com
Beri Sinyal Tolak Pembangunan Tol, Jokowi Ingin Konsisten
Pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago mengatakan sinyal yang
diberikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menolakan proyek
pembangunan enam ruas tol adalah hal yang wajar. Dia menganggap Jokowi
sapaan akrab Joko Widodo berusaha menunjukkan konsistensinya kepada
masyarakat.
“Tentu kalau pak Jokowi berusaha konsisten. Apa yang dia sampaikan berdua dengan pak Basuki, ingin prioritaskan pembangunan sistem angkuatan masal,” kata Andrinof, saat berbincang kepada Okezone, Selasa (29/1/2013).
Tetapi untuk enam ruas jalan tol itu, lanjut Andrinof, yang ada kemungkinan untuk dua ruas tetap dipertimbangkan jokowi, ketika menyatakan juga menyatakan jalur khusus logistik perdagangan.
“Logistik dari industri ke pelabuhan dan antara propinsi disitu mempertimbangkan dua ruas. Sementara empat ruas tol lainnya kemungkinan besar ditolak yang dua di pertimbangkan,” ungkapnya.
Sebelumnya Jokowi memberikan sinyal penolakan proyek pembangunan enam ruas tol. Jokowi mengaku lebih mendukung pandangan untuk pengembangan transportasi massal.
Pengembangan transportasi massal itu lebih bisa mengurai kemacetan dan pro terhadap masyarakat, ketimbang membangun tol.
Jokowi menjelaskan, besaran rasio jalan dengan jumlah kendaraan sangat tidak seimbang. Namun, Jokowi menyatakan tetap memikirkan penambahan jalan agar seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada.
"Tetapi kalau jalan itu, tol itu dibangun, itu kaya memberikan karpet merah kepada mobil pribadi. Jadi mendorong orang untuk membeli mobil, faktanya seperti itu," kata Jokowi usai menggelar rapat tertutup dengan stakeholder enam ruas jalan tol di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 Januari kemarin.
Sumber :
okezone.com
“Tentu kalau pak Jokowi berusaha konsisten. Apa yang dia sampaikan berdua dengan pak Basuki, ingin prioritaskan pembangunan sistem angkuatan masal,” kata Andrinof, saat berbincang kepada Okezone, Selasa (29/1/2013).
Tetapi untuk enam ruas jalan tol itu, lanjut Andrinof, yang ada kemungkinan untuk dua ruas tetap dipertimbangkan jokowi, ketika menyatakan juga menyatakan jalur khusus logistik perdagangan.
“Logistik dari industri ke pelabuhan dan antara propinsi disitu mempertimbangkan dua ruas. Sementara empat ruas tol lainnya kemungkinan besar ditolak yang dua di pertimbangkan,” ungkapnya.
Sebelumnya Jokowi memberikan sinyal penolakan proyek pembangunan enam ruas tol. Jokowi mengaku lebih mendukung pandangan untuk pengembangan transportasi massal.
Pengembangan transportasi massal itu lebih bisa mengurai kemacetan dan pro terhadap masyarakat, ketimbang membangun tol.
Jokowi menjelaskan, besaran rasio jalan dengan jumlah kendaraan sangat tidak seimbang. Namun, Jokowi menyatakan tetap memikirkan penambahan jalan agar seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada.
"Tetapi kalau jalan itu, tol itu dibangun, itu kaya memberikan karpet merah kepada mobil pribadi. Jadi mendorong orang untuk membeli mobil, faktanya seperti itu," kata Jokowi usai menggelar rapat tertutup dengan stakeholder enam ruas jalan tol di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 Januari kemarin.
Sumber :
okezone.com
Senin, 28 Januari 2013
Jokowi Copot Oknum Pemda yang Hambat Relokasi ke Rusun Marunda
Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi mencopot seorang oknum pejabat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi
warga Pluit ke Rusun Marunda. Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak
ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak
warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit.
"Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (28/1/2013).
Menurut Basuki, banyak warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit sudah bosan dengan banjir. Mereka sama sekali tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda.
"Orang tua, orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar itu kurang banyak," kata Basuki.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," terang Basuki.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati. Pemprov DKI Jakarta telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring, peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19 inci.
Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan, terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.
Untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit ke rusun itu. Dari jumlah itu, baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang sudah dipindahkan. Rencananya, sebanyak 7.000 KK atau 17.000 jiwa yang tinggal di bantaran waduk akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (28/1/2013).
Menurut Basuki, banyak warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit sudah bosan dengan banjir. Mereka sama sekali tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda.
"Orang tua, orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar itu kurang banyak," kata Basuki.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," terang Basuki.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati. Pemprov DKI Jakarta telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring, peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19 inci.
Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan, terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.
Untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit ke rusun itu. Dari jumlah itu, baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang sudah dipindahkan. Rencananya, sebanyak 7.000 KK atau 17.000 jiwa yang tinggal di bantaran waduk akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Pergi, Pagar Besi Muncul Lagi
Pandangan mata terasa lega saat melintasi Jalan Sudirman di kawasan titik Nol Kilometer Kota Surakarta. Para pejalan kaki kini leluasa menikmati pemandangan gedung megah di kawasan itu tanpa terhalang tembok masif. Kesan luas jalan di pusat kota itu pun sangat terasa.
Gagasan mengganti pagar tembok dengan pagar berupa tanaman hidup dimunculkan oleh Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Surakarta. Kompleks Balai Kota Surakarta mempelopori penggempuran pagar tembok, diganti dengan pagar hidup. Pemilik bangunan lain pun dengan sukarela mengorbankan pagarnya demi penataan kawasan.
Tapi, ketika Jokowi pindah ke Jakarta menjadi Gubernur DKI, sederet pagar besi malah muncul lagi di depan kompleks Balai Kota. Pagar besi itu seperti disembunyikan di belakang tetumbuhan yang ada di taman. Tapi, warnanya yang mencolok sulit disembunyikan, termasuk dari mata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta, Supriyanto.
Supriyanto menilai pagar besi itu menunjukkan Pemerintah Kota Surakarta. Apalagi, pagar itu dibuat setelah bangunan yang lain membongkar pagarnya. "Pagarnya sepele, tapi masalahnya tidak sepele," kata dia, Senin, 28 Januari 2013. Menurut Supriyanto, kondisi itu bisa mengikis rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
Konsep awal dari pembongkaran tembok pagar itu adalah untuk memberi kesan keterbukaan. Pemilik bangunan bisa menggantinya dengan pagar vegetatif dari tanaman. Supriyanto mengatakan, konsep itu jadi berantakan dengan pagar besi di Balai Kota.
Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharto berdalih, pagar itu sengaja dibangun dengan alasan keamanan. "Kelak juga akan dibongkar lagi," kata Budi. Pembongkaran bakal dilakukan saat mereka sudah yakin kompleks itu terjamin keamanannya meski tanpa pagar.
Tapi bagi Supriyanto, alasan keamanan itu menggelikan. Sebab, pemerintah meminta gedung perbankan di sekitar kawasan itu untuk membongkar pagarnya. "Jelas bank lebih rawan dibanding balai kota," kata dia.
Sumber :
www.tempo.co
Gagasan mengganti pagar tembok dengan pagar berupa tanaman hidup dimunculkan oleh Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Surakarta. Kompleks Balai Kota Surakarta mempelopori penggempuran pagar tembok, diganti dengan pagar hidup. Pemilik bangunan lain pun dengan sukarela mengorbankan pagarnya demi penataan kawasan.
Tapi, ketika Jokowi pindah ke Jakarta menjadi Gubernur DKI, sederet pagar besi malah muncul lagi di depan kompleks Balai Kota. Pagar besi itu seperti disembunyikan di belakang tetumbuhan yang ada di taman. Tapi, warnanya yang mencolok sulit disembunyikan, termasuk dari mata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta, Supriyanto.
Supriyanto menilai pagar besi itu menunjukkan Pemerintah Kota Surakarta. Apalagi, pagar itu dibuat setelah bangunan yang lain membongkar pagarnya. "Pagarnya sepele, tapi masalahnya tidak sepele," kata dia, Senin, 28 Januari 2013. Menurut Supriyanto, kondisi itu bisa mengikis rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
Konsep awal dari pembongkaran tembok pagar itu adalah untuk memberi kesan keterbukaan. Pemilik bangunan bisa menggantinya dengan pagar vegetatif dari tanaman. Supriyanto mengatakan, konsep itu jadi berantakan dengan pagar besi di Balai Kota.
Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharto berdalih, pagar itu sengaja dibangun dengan alasan keamanan. "Kelak juga akan dibongkar lagi," kata Budi. Pembongkaran bakal dilakukan saat mereka sudah yakin kompleks itu terjamin keamanannya meski tanpa pagar.
Tapi bagi Supriyanto, alasan keamanan itu menggelikan. Sebab, pemerintah meminta gedung perbankan di sekitar kawasan itu untuk membongkar pagarnya. "Jelas bank lebih rawan dibanding balai kota," kata dia.
Sumber :
www.tempo.co
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera menyampaikan
rincian APBD DKI 2013 sampai ke tingkat RT-RW. Ia menegaskan, rincian
yang rencananya akan dibuat dalam bentuk poster itu bakal disebar
setelah peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang APBD itu selesai
dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
"Ya, segera, setelah selesai dari Mendagri. Sampai ke tingkat kelurahan, RW, RT, semuanya," kata Jokowi saat ditemui di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, seusai rapat paripurna pengesahan APBD, Senin (28/1/2013).
Penempelan anggaran daerah itu merupakan salah satu janji Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat keduanya masih bertarung di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk membangun tanggung jawab dan pengawasan bersama sehingga sejalan dengan semangat transparansi anggaran yang diusung pemimpin Jakarta Baru ini.
Pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur DKI terhadap Raperda APBD 2013. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan dan dihadiri oleh Gubernur DKI Joko Widodo, serta unsur lain dari BUMD, perwakilan UPT, kepala dinas, perwakilan ormas-parpol, serta 72 anggota DPRD.
Anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp 49,9 triliun. Beberapa program yang diunggulkan dan menjadi prioritas Jokowi adalah Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Ya, segera, setelah selesai dari Mendagri. Sampai ke tingkat kelurahan, RW, RT, semuanya," kata Jokowi saat ditemui di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, seusai rapat paripurna pengesahan APBD, Senin (28/1/2013).
Penempelan anggaran daerah itu merupakan salah satu janji Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat keduanya masih bertarung di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk membangun tanggung jawab dan pengawasan bersama sehingga sejalan dengan semangat transparansi anggaran yang diusung pemimpin Jakarta Baru ini.
Pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur DKI terhadap Raperda APBD 2013. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan dan dihadiri oleh Gubernur DKI Joko Widodo, serta unsur lain dari BUMD, perwakilan UPT, kepala dinas, perwakilan ormas-parpol, serta 72 anggota DPRD.
Anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp 49,9 triliun. Beberapa program yang diunggulkan dan menjadi prioritas Jokowi adalah Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Tandatangani Penetapan APBD 2013
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menandatangai Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta senilai Rp 49,9 triliun
yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI
Jakarta.
Jokowi menyatakan terima kasihnya kepada seluruh jajaran, baik pimpinan sampai anggota DPRD DKI yang telah menelaah Rancangan APBD dengan cermat.
"Dengan ini, Raperda akan dibahas untuk dijadikan Rapergub dan akan dikirimkan ke Mendagri untuk dilakukan evaluasi," ujar Joko Widodo dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD DKI tahun 2013 di DPRD, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Rancangan APBD tahun 2013 sendiri sebesar Rp 49,9 triliun dengan rincian untuk pendapatan daerah senilai Rp 41,5 triliun, belanja daerah senilai Rp 45,5 triliun dengan surplus atau defisit sebesar Rp 4 triliun. Selanjutnya, untuk pembiayaan Daerah sebesar Rp 4 triliun.
Untuk penerimaan pembiayaan mencapai Rp 8 triliun, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 8 triliun, pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp 110 miliar.
Kemudian untuk Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp 4 triliun, Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah senilai Rp 4 triliun, dan Pembayaran Pokok Utang senilai Rp 58 miliar.
Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com
Jokowi menyatakan terima kasihnya kepada seluruh jajaran, baik pimpinan sampai anggota DPRD DKI yang telah menelaah Rancangan APBD dengan cermat.
"Dengan ini, Raperda akan dibahas untuk dijadikan Rapergub dan akan dikirimkan ke Mendagri untuk dilakukan evaluasi," ujar Joko Widodo dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD DKI tahun 2013 di DPRD, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Rancangan APBD tahun 2013 sendiri sebesar Rp 49,9 triliun dengan rincian untuk pendapatan daerah senilai Rp 41,5 triliun, belanja daerah senilai Rp 45,5 triliun dengan surplus atau defisit sebesar Rp 4 triliun. Selanjutnya, untuk pembiayaan Daerah sebesar Rp 4 triliun.
Untuk penerimaan pembiayaan mencapai Rp 8 triliun, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 8 triliun, pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp 110 miliar.
Kemudian untuk Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp 4 triliun, Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah senilai Rp 4 triliun, dan Pembayaran Pokok Utang senilai Rp 58 miliar.
Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com
Jokowi Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hadiri Rapat Paripurna DPRD
Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan berita acara persetujuan dan
pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda APBD Tahun 2013 di R.Rapat
Paripurna DPRD DKI Jakarta
Jokowi Belum Pecat Oknum Calo Rusun Marunda
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan sudah mengetahui adanya
oknum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga menjadi calo dalam
penempatan warga di Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda, Jakarta Utara.
Namun, ia belum bertemu dengan oknum yang bersangkutan.
Jokowi mengatakan akan segera mencari oknum yang telah melakukan penyelewengan tersebut. Setelah mengetahui oknum yang melakukan penyelewengan, maka ia akan langsung melepas jabatan oknum tersebut.
"Ya, nanti dicari kalau ada suara itu. Pasti saya cari. Nanti kalau sudah ketahuan orangnya siapa, nanti hilang pekerjaannya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penyebab utama warga Pluit menolak direlokasi ke Rusun Marunda adalah adanya oknum yang sengaja mempersulit kepindahan warga itu. Oknum yang diduga melakukan hal itu disebut-sebut merupakan pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," kata Basuki, Senin (28/1/2013).
Berbeda dari Jokowi yang mengaku belum memecat oknum itu, Basuki mengatakan Jokowi telah memerintahkan untuk mencopot jabatan oknum Pemprov DKI tersebut. "Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini (kemarin), Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Pemprov DKI menggunakan Rusun Marunda untuk menampung warga yang pindah dari lokasi lain. Tahap pertama proses pemindahan terbuka untuk 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit. Namun, hingga Rabu (23/1/2013), baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang pindah menempati kamar-kamar di rusun itu. Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit tercatat sebanyak 7.000 KK atau sekitar 17.000 jiwa.
Pemprov DKI telah mengisi kamar-kamar di rusun itu dengan berbagai fasilitas rumah tangga. Di dalam setiap unit rumah telah disediakan televisi 19 inci, dua kasur beserta bantal dan seprai, satu set meja dan kursi, kulkas, kompor beserta tabung elpiji, seperangkat gelas dan piring, peralatan mandi, serta beras dan sayur. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun, pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal sebesar Rp 571.000 per bulan untuk biaya sewa dan biaya listrik.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi mengatakan akan segera mencari oknum yang telah melakukan penyelewengan tersebut. Setelah mengetahui oknum yang melakukan penyelewengan, maka ia akan langsung melepas jabatan oknum tersebut.
"Ya, nanti dicari kalau ada suara itu. Pasti saya cari. Nanti kalau sudah ketahuan orangnya siapa, nanti hilang pekerjaannya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penyebab utama warga Pluit menolak direlokasi ke Rusun Marunda adalah adanya oknum yang sengaja mempersulit kepindahan warga itu. Oknum yang diduga melakukan hal itu disebut-sebut merupakan pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," kata Basuki, Senin (28/1/2013).
Berbeda dari Jokowi yang mengaku belum memecat oknum itu, Basuki mengatakan Jokowi telah memerintahkan untuk mencopot jabatan oknum Pemprov DKI tersebut. "Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini (kemarin), Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Pemprov DKI menggunakan Rusun Marunda untuk menampung warga yang pindah dari lokasi lain. Tahap pertama proses pemindahan terbuka untuk 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit. Namun, hingga Rabu (23/1/2013), baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang pindah menempati kamar-kamar di rusun itu. Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit tercatat sebanyak 7.000 KK atau sekitar 17.000 jiwa.
Pemprov DKI telah mengisi kamar-kamar di rusun itu dengan berbagai fasilitas rumah tangga. Di dalam setiap unit rumah telah disediakan televisi 19 inci, dua kasur beserta bantal dan seprai, satu set meja dan kursi, kulkas, kompor beserta tabung elpiji, seperangkat gelas dan piring, peralatan mandi, serta beras dan sayur. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun, pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal sebesar Rp 571.000 per bulan untuk biaya sewa dan biaya listrik.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Minggu, 27 Januari 2013
Jokowi Bantu Wanita yang Pingsan Saat Antre
Seorang wanita jatuh pingsan di tengah kerumunan warga di Jalan Luar
Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengantre untuk
mendapatkan sumbangan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Minggu
(27/1/2013) siang.
Melihat peristiwa itu, Jokowi langsung menolong wanita itu dan membawanya ke tempat lebih lapang. Sengatan sinar matahari di antara kerumunan warga menyebabkan wanita ini semaput. Jokowi pun membantunya untuk pindah ke sebuah warung di dalam gang.
"Gimana, sudah siuman belum? Dikasih minum dong, sama diolesi minyak kayu putih," kata Jokowi sambil mengamati kondisi si ibu.
Setelah membantu wanita itu dan memastikan kondisinya telah membaik, Jokowi kembali membagikan paket bantuan. Paket bantuan yang diberikan Jokowi berisi satu set seragam sekolah dan lima buku tulis. Barang-barang itu diangkut menggunakan truk satuan polisi pamong praja.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Melihat peristiwa itu, Jokowi langsung menolong wanita itu dan membawanya ke tempat lebih lapang. Sengatan sinar matahari di antara kerumunan warga menyebabkan wanita ini semaput. Jokowi pun membantunya untuk pindah ke sebuah warung di dalam gang.
"Gimana, sudah siuman belum? Dikasih minum dong, sama diolesi minyak kayu putih," kata Jokowi sambil mengamati kondisi si ibu.
Setelah membantu wanita itu dan memastikan kondisinya telah membaik, Jokowi kembali membagikan paket bantuan. Paket bantuan yang diberikan Jokowi berisi satu set seragam sekolah dan lima buku tulis. Barang-barang itu diangkut menggunakan truk satuan polisi pamong praja.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi: Waduk Pluit Bakal Diperdalam hingga 10 Meter
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengunjungi kawasan Muara Baru,
Jakarta Utara, Minggu (27/1/2013). Dalam kunjungannya, pria yang akrab
disapa Jokowi ini melihat langsung perkembangan wilayah yang telah lebih
dari satu minggu tergenang air.
Kali ini Jokowi megunjungi Gang V III, RT 21, RW 17, Muara Baru yang masih tergenang banjir setinggi 10 sentimeter. "Coba ini disedot ini. Ambil penyedot yang di situ (di gang lainnya)," ujar Jokowi saat menyaksikan sisa banjir tersebut.
Mantan Wali Kota Solo yang tiba di Muara Baru sekitar pukul 11:30 WIB ini mengatakan akan memperbesar daya tampung Waduk Pluit karena waduk itu merupakan patokan banjir di Jakarta. "Jadi, Waduk Pluit itu jantungnya. Kalau kita ada banjir ya di situ. Jadi kalau bermasalah seperti sekarang ini, menjadi problem. Sekarang 2-3 meter kedalamannya, itu mau dijadikan 10 meter sehingga berdaya tampung besar," tutur Jokowi.
Namun, rencana untuk memperdalam waduk tersebut bakal tak berjalan mudah. Pasalnya, beberapa tempat sudah dihuni masyarakat. Rencananya, warga akan mendapat sosialisasi agar bersedia dipindahkan dari kawasan waduk tersebut.
"Mereka juga, kan, diberi solusi ke Marunda atau di tempat lain. Yang itu juga telah disiapkan mebel-mebelnya, tinggal masuk saja. Nanti saya bikin yang semurah-murahnya karena ini menyangkut sebuah kepentingan, bukan income untuk mendapatkan uang dari sewa itu tidak, tapi ini harus menyelesaikan masalah," tuturnya.
Karena adanya kunjungan Gubernur DKI Jakarta ini, Jalan Muara Baru Raya yang hanya dapat dilalui dua ruas kendaraan mendadak macet karena banyak warga langsung mendatangi sang Gubernur.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Kali ini Jokowi megunjungi Gang V III, RT 21, RW 17, Muara Baru yang masih tergenang banjir setinggi 10 sentimeter. "Coba ini disedot ini. Ambil penyedot yang di situ (di gang lainnya)," ujar Jokowi saat menyaksikan sisa banjir tersebut.
Mantan Wali Kota Solo yang tiba di Muara Baru sekitar pukul 11:30 WIB ini mengatakan akan memperbesar daya tampung Waduk Pluit karena waduk itu merupakan patokan banjir di Jakarta. "Jadi, Waduk Pluit itu jantungnya. Kalau kita ada banjir ya di situ. Jadi kalau bermasalah seperti sekarang ini, menjadi problem. Sekarang 2-3 meter kedalamannya, itu mau dijadikan 10 meter sehingga berdaya tampung besar," tutur Jokowi.
Namun, rencana untuk memperdalam waduk tersebut bakal tak berjalan mudah. Pasalnya, beberapa tempat sudah dihuni masyarakat. Rencananya, warga akan mendapat sosialisasi agar bersedia dipindahkan dari kawasan waduk tersebut.
"Mereka juga, kan, diberi solusi ke Marunda atau di tempat lain. Yang itu juga telah disiapkan mebel-mebelnya, tinggal masuk saja. Nanti saya bikin yang semurah-murahnya karena ini menyangkut sebuah kepentingan, bukan income untuk mendapatkan uang dari sewa itu tidak, tapi ini harus menyelesaikan masalah," tuturnya.
Karena adanya kunjungan Gubernur DKI Jakarta ini, Jalan Muara Baru Raya yang hanya dapat dilalui dua ruas kendaraan mendadak macet karena banyak warga langsung mendatangi sang Gubernur.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Tinjau Pasar Ikan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi membagikan bantuan kepada
warga yang menjadi korban banjir di Pasar Ikan, RT 11, RW 04, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Jokowi tiba di lokasi tersebut pada Ahad pukul 11.30 WIB dan langsung disambut oleh warga sekitar yang ingin bersalaman. Banjir dengan ketinggian yang bervariasi sudah menggenangi wilayah tersebut sejak Kamis (17/1) lalu dan baru surut pada Rabu (23/1).
Ketinggian air yang merendam rumah warga selama berhari-hari di kawasan tersebut berbeda-beda, yakni mulai dari 40 sentimeter hingga satu meter.
Akan tetapi, bukan hanya banjir yang melanda pemukiman warga, karena setelah banjir surut, wilayah tersebut juga dilanda banjir rob akibat air pasang pada Kamis (24/1).
Di lokasi tersebut, Jokowi membagikan bantuan berupa beras, mie instan, sembako, selimut, uang tunai, buku tulis dan seragam sekolah kepada para korban banjir di wilayah itu.
Hingga berita ini diturunkan, Jokowi masih membagi-bagikan bantuan kepada warga secara langsung satu per satu.
Sumber :
republika.co.id
Jokowi tiba di lokasi tersebut pada Ahad pukul 11.30 WIB dan langsung disambut oleh warga sekitar yang ingin bersalaman. Banjir dengan ketinggian yang bervariasi sudah menggenangi wilayah tersebut sejak Kamis (17/1) lalu dan baru surut pada Rabu (23/1).
Ketinggian air yang merendam rumah warga selama berhari-hari di kawasan tersebut berbeda-beda, yakni mulai dari 40 sentimeter hingga satu meter.
Akan tetapi, bukan hanya banjir yang melanda pemukiman warga, karena setelah banjir surut, wilayah tersebut juga dilanda banjir rob akibat air pasang pada Kamis (24/1).
Di lokasi tersebut, Jokowi membagikan bantuan berupa beras, mie instan, sembako, selimut, uang tunai, buku tulis dan seragam sekolah kepada para korban banjir di wilayah itu.
Hingga berita ini diturunkan, Jokowi masih membagi-bagikan bantuan kepada warga secara langsung satu per satu.
Sumber :
republika.co.id
Jokowi blusukan ke sampah yang menggunung
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengecek tumpukan sampah yang menggunung di
pinggir Kali Mati, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara.
Jokowi meninggalkan rumah dinasnya pada 09.30 WIB dan tiba di lokasi tersebut pada 10.15 WIB.
Mobil Jokowi berhenti di sebelah Halte Busway Pakin, dan tak lama Jokowi melangkah keluar menuju gunungan sampah di pinggir kali tersebut.
Sekitar lima menit, Jokowi berdiri di atas tumpukan karung-karung sampah dan kayu-kayu bekas untuk mengecek kondisi kali yang dipenuhi sampah.
Tak lama kemudian, sebanyak tiga truk sampah milik Pemerintah Provinsi Pemprov) DKI Jakarta tiba di lokasi dan para petugas kebersihan segera membersihkan dan mengangkut sampah itu ke dalam truk.
Selain tiga truk sampah, ada pula satu escavator di pinggir kali tersebut. Namun, escavator itu sudah ada sejak sebelum Jokowi tiba di lokasi.
Dalam tinjauan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Jokowi turut didampingi oleh Kepala dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin.
Sumber :
antaranews.com
Jokowi meninggalkan rumah dinasnya pada 09.30 WIB dan tiba di lokasi tersebut pada 10.15 WIB.
Mobil Jokowi berhenti di sebelah Halte Busway Pakin, dan tak lama Jokowi melangkah keluar menuju gunungan sampah di pinggir kali tersebut.
Sekitar lima menit, Jokowi berdiri di atas tumpukan karung-karung sampah dan kayu-kayu bekas untuk mengecek kondisi kali yang dipenuhi sampah.
Tak lama kemudian, sebanyak tiga truk sampah milik Pemerintah Provinsi Pemprov) DKI Jakarta tiba di lokasi dan para petugas kebersihan segera membersihkan dan mengangkut sampah itu ke dalam truk.
Selain tiga truk sampah, ada pula satu escavator di pinggir kali tersebut. Namun, escavator itu sudah ada sejak sebelum Jokowi tiba di lokasi.
Dalam tinjauan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Jokowi turut didampingi oleh Kepala dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin.
Sumber :
antaranews.com
Hujan Diturunkan di Laut, Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada
Berbagai upaya dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk
meminimalkan bencana banjir di Ibu Kota. Salah satunya, dilakukannya
operasi teknologi modifikasi cuaca di atmosfer untuk mendistribusikan
curah hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap meminta warga agar waspada banjir. Meskipun potensi hujan besar pada 27 Januari diperkirakan kecil, pasang laut masih di level maksimal 1 meter, tanggul di pantai utara Jakarta juga rawan jebol.
Rekayasa cuaca
Operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) ini merupakan kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Pesawat Hercules mulai menebar garam dapur di atas Selat Sunda, Sabtu (26/1/2013) pukul 13.32 hingga 15.40, untuk membuat hujan buatan. Hanya sekitar setengah jam setelah 4 ton garam ditebarkan, hujan lebat di atas Selat Sunda pun terjadi.
"Potensi pembentukan awan hujan terpantau radar BPPT berada di atas Selat Sunda, di sebelah barat Kabupaten Pandeglang. Karena itu, pesawat mengarah ke sana untuk menebarkan garam," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT Heru Widodo.
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, operasi TMC dilakukan atas perintah Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala BNPB, Jumat pekan lalu. BNPB pun segera merespons dan bekerja sama dengan BPPT.
Menurut Heru, Jokowi meminta agar hujan lebat tidak turun di sekitar Puncak dan Jakarta untuk mencegah terjadi banjir di Jakarta.
BPPT kemudian bekerja sama dengan BNPB membuat hujan buatan dan memasang alat pemecah pembentukan awan hujan.
Rekayasa cuaca ini akan dilakukan selama dua bulan, yaitu 26 Januari-25 Maret 2013, sehingga hujan tidak turun di darat, tetapi langsung di laut. Awan juga direkayasa agar terbentuk di atas laut sehingga hujan pun turun di laut.
TMC ditargetkan akan mampu mengurangi hujan di Jakarta sekitar 30 persen. Dana yang dikeluarkan BNPB mencapai Rp 13 miliar.
Hujan buatan akan dilakukan di pesisir utara Jakarta, di sekitar Selat Sunda, serta di pantai selatan bagian barat Pulau Jawa. Pembuatan hujan ini disesuaikan dengan potensi awan hujan yang terbentuk setiap hari selama musim hujan.
BPPT juga mengoperasikan alat pemecah pembentukan awan hujan. Alat ini dipasang pada menara berketinggian sekitar 50 meter dan sudah dioperasikan lima unit di sekitar Puncak dan 20 unit tersebar di Jakarta. Alat ini bekerja berdasarkan pantauan radar cuaca BPPT.
"Jika terjadi potensi pembentukan awan hujan, awan segera dipecahkan sehingga tidak terjadi hujan," kata Heru.
Pelaksanaan TMC di Jakarta dilakukan dengan mengerahkan empat pesawat terbang, yaitu 1 Hercules C-130 TNI AU dan 3 pesawat CASA 212-200.
Pesawat Hercules yang bisa mengangkut 5 ton-6 ton garam disiapkan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pesawat CASA yang berkapasitas angkut sekitar 1 ton garam disiapkan di Lapangan Pondok Cabe, Tangerang.
"Operasional pesawat tergantung kondisi awan. Jika membutuhkan cukup banyak garam, maka dioperasikan pesawat Hercules," kata Sutopo.
Penanganan banjir
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, banjir di Jakarta hingga kemarin masih menggenangi sejumlah wilayah di delapan kelurahan. Jumlah pengungsi sebanyak 3.330 jiwa.
Jokowi mengatakan akan mengevaluasi status tanggap darurat bencana banjir yang telah berlangsung selama 10 hari dan berakhir pada Minggu ini.
Di tempat-tempat yang masih tergenang banjir, Jokowi juga telah memerintahkan agar mobil-mobil pemadam kebakaran menyedot air. Armada pengangkut sampah juga sudah dikerahkan untuk mengangkut sampah sisa banjir.
Penanganan korban banjir masih terkonsentrasi di Jakarta Utara. Jokowi pun berharap pada Minggu ini tidak turun hujan besar. "Mudah-mudahan tidak ada," ujarnya saat mengunjungi lokasi banjir di Luar Batang, Jakarta Utara.
Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, kemarin, kondisi 10 pintu air masih dalam posisi Siaga IV dan satu pintu air di Pasar Ikan dalam posisi Siaga III dengan ketinggian air 194 sentimeter. Ketinggian air di Pintu Air Pasar Ikan ini yang memengaruhi banjir di Pluit dan wilayah sekitarnya yang berbatasan dengan laut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi, sepanjang akhir pekan ini cuaca di Jakarta dan sekitarnya juga cukup bersahabat. Hujan diperkirakan tetap mengguyur Jabodetabek dengan intensitas ringan hingga lebat. Namun, sebagian besar kawasan Ibu Kota diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Kawasan Jakarta Selatan, Depok, dan Tangerang adalah daerah yang diperkirakan bakal diguyur hujan lebat, tetapi pada saat tertentu, seperti siang hari.
Call Center 164
Kendati demikian, Eko Hariadi dari Bagian Humas Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir DKI Jakarta meminta warga tetap waspada banjir karena peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tetap bisa terjadi secara sporadis di wilayah Jabodetabek.
"Ada pula prediksi pasang laut yang tinggi pada 27 Januari, karena itu warga harus tetap waspada," ujarnya.
Untuk meningkatkan kewaspadaan warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan layanan informasi cuaca, banjir, dan kebutuhan di pengungsian. Warga bisa menghubungi Call Center Siaga Bencana di nomor 164.
Pengoperasian pompa
Ahli teknik hidro dan pantai dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Nur Yuwono, mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta juga semestinya memperhatikan kesiapan pengoperasian pompa-pompa pengendali banjir.
Katulampa sebagai acuan ancaman banjir di Jakarta harus diikuti pengoperasian semua pompa pengendali banjir di Jakarta.
"Saat ini air di Katulampa tinggi, semua pompa pengendali banjir di Jakarta termasuk di Waduk Pluit harus dioperasikan. Jangan sampai pompa itu lebih dulu terendam banjir sehingga tidak bisa dioperasikan," ujarnya.
Sebagai kawasan yang mengalami penurunan muka tanah cukup tinggi dan berada di bawah permukaan air laut, kawasan Pluit sangat membutuhkan sistem polder yang baik untuk menjaga kawasan tersebut tetap kering.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap meminta warga agar waspada banjir. Meskipun potensi hujan besar pada 27 Januari diperkirakan kecil, pasang laut masih di level maksimal 1 meter, tanggul di pantai utara Jakarta juga rawan jebol.
Rekayasa cuaca
Operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) ini merupakan kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Pesawat Hercules mulai menebar garam dapur di atas Selat Sunda, Sabtu (26/1/2013) pukul 13.32 hingga 15.40, untuk membuat hujan buatan. Hanya sekitar setengah jam setelah 4 ton garam ditebarkan, hujan lebat di atas Selat Sunda pun terjadi.
"Potensi pembentukan awan hujan terpantau radar BPPT berada di atas Selat Sunda, di sebelah barat Kabupaten Pandeglang. Karena itu, pesawat mengarah ke sana untuk menebarkan garam," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT Heru Widodo.
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, operasi TMC dilakukan atas perintah Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala BNPB, Jumat pekan lalu. BNPB pun segera merespons dan bekerja sama dengan BPPT.
Menurut Heru, Jokowi meminta agar hujan lebat tidak turun di sekitar Puncak dan Jakarta untuk mencegah terjadi banjir di Jakarta.
BPPT kemudian bekerja sama dengan BNPB membuat hujan buatan dan memasang alat pemecah pembentukan awan hujan.
Rekayasa cuaca ini akan dilakukan selama dua bulan, yaitu 26 Januari-25 Maret 2013, sehingga hujan tidak turun di darat, tetapi langsung di laut. Awan juga direkayasa agar terbentuk di atas laut sehingga hujan pun turun di laut.
TMC ditargetkan akan mampu mengurangi hujan di Jakarta sekitar 30 persen. Dana yang dikeluarkan BNPB mencapai Rp 13 miliar.
Hujan buatan akan dilakukan di pesisir utara Jakarta, di sekitar Selat Sunda, serta di pantai selatan bagian barat Pulau Jawa. Pembuatan hujan ini disesuaikan dengan potensi awan hujan yang terbentuk setiap hari selama musim hujan.
BPPT juga mengoperasikan alat pemecah pembentukan awan hujan. Alat ini dipasang pada menara berketinggian sekitar 50 meter dan sudah dioperasikan lima unit di sekitar Puncak dan 20 unit tersebar di Jakarta. Alat ini bekerja berdasarkan pantauan radar cuaca BPPT.
"Jika terjadi potensi pembentukan awan hujan, awan segera dipecahkan sehingga tidak terjadi hujan," kata Heru.
Pelaksanaan TMC di Jakarta dilakukan dengan mengerahkan empat pesawat terbang, yaitu 1 Hercules C-130 TNI AU dan 3 pesawat CASA 212-200.
Pesawat Hercules yang bisa mengangkut 5 ton-6 ton garam disiapkan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pesawat CASA yang berkapasitas angkut sekitar 1 ton garam disiapkan di Lapangan Pondok Cabe, Tangerang.
"Operasional pesawat tergantung kondisi awan. Jika membutuhkan cukup banyak garam, maka dioperasikan pesawat Hercules," kata Sutopo.
Penanganan banjir
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, banjir di Jakarta hingga kemarin masih menggenangi sejumlah wilayah di delapan kelurahan. Jumlah pengungsi sebanyak 3.330 jiwa.
Jokowi mengatakan akan mengevaluasi status tanggap darurat bencana banjir yang telah berlangsung selama 10 hari dan berakhir pada Minggu ini.
Di tempat-tempat yang masih tergenang banjir, Jokowi juga telah memerintahkan agar mobil-mobil pemadam kebakaran menyedot air. Armada pengangkut sampah juga sudah dikerahkan untuk mengangkut sampah sisa banjir.
Penanganan korban banjir masih terkonsentrasi di Jakarta Utara. Jokowi pun berharap pada Minggu ini tidak turun hujan besar. "Mudah-mudahan tidak ada," ujarnya saat mengunjungi lokasi banjir di Luar Batang, Jakarta Utara.
Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, kemarin, kondisi 10 pintu air masih dalam posisi Siaga IV dan satu pintu air di Pasar Ikan dalam posisi Siaga III dengan ketinggian air 194 sentimeter. Ketinggian air di Pintu Air Pasar Ikan ini yang memengaruhi banjir di Pluit dan wilayah sekitarnya yang berbatasan dengan laut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi, sepanjang akhir pekan ini cuaca di Jakarta dan sekitarnya juga cukup bersahabat. Hujan diperkirakan tetap mengguyur Jabodetabek dengan intensitas ringan hingga lebat. Namun, sebagian besar kawasan Ibu Kota diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Kawasan Jakarta Selatan, Depok, dan Tangerang adalah daerah yang diperkirakan bakal diguyur hujan lebat, tetapi pada saat tertentu, seperti siang hari.
Call Center 164
Kendati demikian, Eko Hariadi dari Bagian Humas Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir DKI Jakarta meminta warga tetap waspada banjir karena peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tetap bisa terjadi secara sporadis di wilayah Jabodetabek.
"Ada pula prediksi pasang laut yang tinggi pada 27 Januari, karena itu warga harus tetap waspada," ujarnya.
Untuk meningkatkan kewaspadaan warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan layanan informasi cuaca, banjir, dan kebutuhan di pengungsian. Warga bisa menghubungi Call Center Siaga Bencana di nomor 164.
Pengoperasian pompa
Ahli teknik hidro dan pantai dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Nur Yuwono, mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta juga semestinya memperhatikan kesiapan pengoperasian pompa-pompa pengendali banjir.
Katulampa sebagai acuan ancaman banjir di Jakarta harus diikuti pengoperasian semua pompa pengendali banjir di Jakarta.
"Saat ini air di Katulampa tinggi, semua pompa pengendali banjir di Jakarta termasuk di Waduk Pluit harus dioperasikan. Jangan sampai pompa itu lebih dulu terendam banjir sehingga tidak bisa dioperasikan," ujarnya.
Sebagai kawasan yang mengalami penurunan muka tanah cukup tinggi dan berada di bawah permukaan air laut, kawasan Pluit sangat membutuhkan sistem polder yang baik untuk menjaga kawasan tersebut tetap kering.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)