Fadli Zon Heran Jokowi Mau Diatur-atur KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menentukan siapa yang akan mengisi posisi Jaksa Agung untuk menggantikan Basrief Arief. Berbagai masukan telah datang ke Jokowi agar tidak salah mengambil keputusan. Salah satu saran berasal dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
"Sebaiknya yang menangani hukum itu adalah orang yang non partai politik. Jadi, tidak tersandera kepentingan. Itu yang kita harapkan, agar politik tidak menjadi atasan dari hukum." Kata Fadli saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Fadli mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang meminta Jokowi untuk mempertimbangkan calon Jaksa Agung ke KPK terlebih dahulu. Namun masalahnya kenapa Jokowi mau diatur-atur KPK.
"Kalau kita meminta harusnya tidak terlalu terbuka. Itu adalah hak presiden untuk meminta pertimbangan. Kalau presiden tidak mau meminta pertimbangan KPK juga tidak ada masalah. Itu hak prerogatif. Nah, kalau ini KPK yang minta, mau enggak presidennya diatur-atur KPK?" ucap politisi Gerindra itu.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad meminta agar KPK dilibatkan dalam pemilihan Jaksa Agung. Dia mencontohkan ketika kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KPK selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan pejabat penting, namun saat itu SBY tak mengumbar kerjasamanya dengan KPK.
"Dulu waktu SBY, calon Kapolri pun dikonfirmasi ke KPK. Jangankan Kapolri, waktu zaman SBY pengisian Kabareskrim pun dikonfirmasi ke KPK. Zaman SBY, posisi jabatan bintang tiga di kepolisian itu diminta trackingnya oleh KPK," kata Samad di Gedung KPK.  [merdeka]