Indra, bahkan menyebutkan Jokowi orang Golkar yang dibesarkan di kandang Banteng, sebutan untuk Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP) tersebut.
"Kalau saya lihat Jokowi lebih banyak unsur beringinnya dari ideologi politik. Di mata saya Jokowi orang beringin yang besar di kandang banteng," kata Indra, usai diskusi survei Indikator, di Kantor Indikator, Cikini, Jakarta, Minggu (1/12/2013).
Indra mencontohkan, dalam kebijakan upah buruh, Jokowi dinilai tidak bisa penuhi keinginan buruh untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 3,4J. Jokowi bersikukuh UMP DKI Jakarta hanya 2,4J dan menolak keinginan Buruh. "Ini menunjukkan visi politik Jokowi sama dengan Golkar," klaim Indra.
Sehingga, kata Indra, Jokowi tak layak disebut sebagai kaum Marhaenisme dalam ajaran Soekarno. Sebab, dalam idelogi ekonomi-politik Jokowi mengikuti alur Golkar. Indra menegaskan, Soekarnois sejati akan selalu berpihak pada buruh. "Jokowi bukan marhaenisme tulen. Kalau marhaenisme dia pasti membela buruh," tegas Indra.
PDIP Masih Mendua
Meski nama Jokowi unggul dalam survei yang dirilis lembaga survei Indikator Politik Indonesia (Indikator), tetapi PDIP dinilai masih mendua.
Di satu sisi, PDIP berkilah masih akan menunggu keputusan dari sang Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri. Di sisi lain, partai berlambang banteng moncong putih itu masih akan menentukan siapa bakal Calon Presiden 2014 pasca pemilu legislatif.
Belakangan, PDIP semakin mendekatkan keinginannya agar capres yang diusungnya harus berhaluan Pancasila dan pedoman pada Trisakti seperti ajaran Soekarno.
"Maka dalam prospek ini menurut PDIP apa pun itu, gaya politiknya (Jokowi), tetapi keputusan tetap pada semangat Pancasila dan demikian dengan jalan Trisakti," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Hasto Kristyanto, usai diskusi survei Indikator, di Kantor Indikator, Cikini, Jakarta, Minggu (1/12/2013).
Padahal, jika membahas soal ajaran Pancasila dan Trisakti, hal tersebut sudah menjadi warisan Soekarno kepada bangsa Indonesia. Pancasila sudah menjadi ideologi bangsa yang siapa saja bisa memilikinya tak terkecuali capres di luar PDIP.
Sementara itu, terkait pencalonan Jokowi sebagai Capres, PDIP masih merahasiakan. Akan tetapi, lanjut Hasto, penentuan siapa yang layak menjadi capres dari PDIP ditentukan oleh prestasi yang dicapianya.
"Yang jelas dalam konteks pemilu yang diselenggarakan secara langsung dan dipilih oleh rakyat tentu saja aspek perspektif positif rakyat ini akan jadi konsideran yang penting bagi partai," ujarnya.
Sementara lain, bicara kepemimpinan Jokowi, Balitbang DPP Golkar Indra J Piliang menilai Jokowi tak bisa disebut sebagai kaum Soekarnois. Sebab, dalam kebijakannya, Jokowi cenderung mengaburkan makna Pancasila, yakni anti kepentingan buruh, saat buruh berjuang meningkatkan kebutuhan hidup layak sebesar 3,4J.
"Jokowi bukan marhaenisme tulen. Kalau marhaenisme dia pasti membela buruh," ucapnya.
Politik mendua yang dilakukan PDIP adalah membiarkan ketidakpastian Jokowi sebagai calon presiden dengan alasan restu ketua umum, hasil pileg dan syarat ideologi. Padahal, hasil survei terus mengunggulkan Jokowi.
Dalam survei Indikator, Jokowi masih mengungguli calon-calon lain seperti Prabowo Subianto, Wiranto, dan Aburizal Bakrie. Jokowi menempati posisi teratas dengan poin 35,9 dengan asumsi jika pilpres dilakukan hari ini atas dasar pertanyaan semi terbuka kepada korespondensi.
Sumber :
sindonews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar