Ratusan orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),
Selasa (8/1/2013), melakukan unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta.
Massa
HTI menuntut Gubernur DKI Joko Widodo tidak memberi izin pembangunan
kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat yang terletak tak jauh dari
Balaikota.
Tetapi, Jokowi mengatakan belulm mengerti permasalahan
yang diajukan HTI, meski perwakilan organisasi itu sudah menjelaskan
secara langsung tuntutan mereka kepada mantan Wali Kota Solo itu.
"Iya, tapi saya belum mengerti, gambarnya juga saya belum mengerti," kata Jokowi, di Blok M, Jakarta Selatan.
Jokowi
mengaku untuk permasalahan yang dikeluhkan HTI itu, dirinya berpegang
kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Ya saya
belum mengerti. Pegangan saya kan sesuai aturan dan perundang-undangan
saja. Kalau ada yang tidak setuju, saya kira kita ini kan berpegang pada
prinsip demokrasi," kata Jokowi.
Dalam aksi unjuk rasanya, HTI
mendesak Jokowi tidak memberi izin pembangunan Kedubes Amerika Serikat
yang rencananya akan diperluas hingga 10 lantai dengan nilai proyek
sekitar 450 juta dollar AS (sekitar Rp 4,2 triliun).
HTI menyebut
proyek yang akan melibatkan lebih dari 5.000 pekerja itu merupakan
bagian dari mata-mata asing yang ingin menguasai Indonesia.
"Jangan
jadikan Jakarta ini sebagai pusat imperialisme di Asia, kalau sampai
ini dibangun, maka ini akan menjadi Kedubes AS terbesar," ujar
Koordinator HTI, Syaifudin Zuhri.
Bahkan, lanjut Zuhri, jika
Jokowi tetap mengizinkan pembangunan Kedubes AS tersebut, maka HTI
mengancam akan mendatangi lagi Balaikota dan menggelar aksi yang lebih
dahsyat untuk menolak rencana pembangunan gedung tersebut.
"Kalau Jokowi mengijinkan pembangunan, berarti Jokowi juga merupakan antek- antek imperialisme," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar