DKI Jakarta Joko Widodo berjanji pertengahan Januari, APBD DKI 2013
sudah bisa diketok. Pembahasan yang cukup alot antara eksekutif dan
legislatif membuat APBD tak kunjung bisa diselesaikan.
“Kalau yang kerja saya sendiri ya saya percepat. Tapi karena melibatkan
dewan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi banyak pertanyaan dari
dewan, jadi pembahasannya makan waktu yang cukup panjang,” ujar Jokowi.
Menurut mantan Walikota Solo itu, pembahasan rancangan APBD DKI 2013
telah dilakukannya siang hingga malam. Penyusunan RAPBD DKI sudah
dilakukan mulai dari Oktober hingga awal Januari 2013. Dan Pemprov DKI
tetap menginginkan pembahasan rampung pertengahan Januari dan langsung
diketok palu oleh DPRD DKI.
“Kami kerja siang malam. Apa dipikir kami ini hanya kerja siang saja?
Siang malam untuk rampungkan. Mulai dari Oktober sampai sekarang juga
belum rampung. Tapi kami tetap ingin pertengahan Januari ini rampung.
Insya Allah,” harapnya.
Dituturkan Jokowi, ada beberapa kendala yang menyebabkan belum
disahkannya RAPBD DKI 2013 menjadi APBD DKI 2013. Yaitu, ada
program-program pembangunan yang belum sinkron, yang perlu diperbaiki
dan perlu penjelasan yang mendetail. Seperti banyak dewan yang
mempertanyakan pembelian bus sedang untuk hibah 1.000 bus, kemudian
jalan layang untuk elevated bus di Ciledug, penataan kampung dan Kartu
Jakarta Sehat (KJS).
“Semuanya ditanyakan. Mulai dari pembelian bus, jalan layang untuk
elevated bus di ciledug, mengenai penataan kampung. Bahkan terkait
pelaksanaan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) meski sudah jelas, tapi tetap
saja dipertanyakan, meskipun sudah dijalankan KJS masih ditanyakan
juga,” tegasnya.
Jokowipun mengatakan, pembahasan APBD pun sebenarnya tidak terlalu alot.
Namun dewan selalu meminta penjelasan yang seharusnya sudah tidak perlu
dijelaskan.
“Tapi saat ini pembahasan, sudah mendekati final. Tinggal seminggu lagilah. Moga-moga bisa rampung,” paparnya.
Ketua Komisi C (bidang anggaran) DPRD Jakarta Maman Firmansyah
mengatakan, telatnya pengesahan APBD dikarenakan banyaknya
program-program yang dimasukkan Jokowi adalah program coba-coba. Hal
itulah yang membuat banyak pertanyaan dewan dalam pembahasan APBD.
Dampaknya pengesahan terlambat.
“Program coba-coba yang dimaksud adalah, KJS, Kartu Sehat (KS), kampung deret ataupun kampung apung,” kata Maman.
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menegaskan pihaknya tidak ingin
memperlama pengesahan APBD DKI 2013. Tetapi banyak program Pemprov DKI
Jakarta dalam RAPBD DKI 2013 perlu dikritisi lagi, supaya tidak
melanggar aturan yang sudah ada.
“Kami bukannya ingin memperlama. Kami dukung semua program Gubernur.
Tetapi semua kegiatan dalam APBD DKI 2013 harus sesuai aturan. Lagipula
kami masih menunggu Gubernur menyerahkan Raperda RPJMD 2012-2017 yang
menjadi acuan untuk menyusun APBD DKI,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua memastikan, pengesahan APBD
akan disahkan pada 28 Januari 2013. Keterlambatan pengesahan APBD ini
adalah untuk mengakomodasi program-program yang dijalankan Jokowi.
Menurut Inggard, saat ini masih dalam tahap pembahasan per komisi.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan eksekutif. Sehingga Pemprov DKI
Jakarta bisa menggunakan anggaran rutin untuk kegiatan yang dijalankan
pada Januari. “Eksekutif bisa memakai anggaran rutin sesuai dengan tahun
sebelumnya untuk bulan Januari,” terangnya.
Seperti diketahui, APBD DKI 2013 mencapai Rp 46.859.484.166.000. Alokasi
belanja terbesar DKI ada pada bidang pendidikan yang mencapai 29,7
persen, atau sebesar Rp 12,6 triliun. Disusul bidang pemerintahan
sebesar Rp 7,9 triliun, bidang pekerjaan umum Rp 4,9 triliun, bidang
kesehatan Rp 4,1 triliun, dan Perhubungan Rp 3,3 triliun.
Sumber :
jpnn.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar