Jokowi Minta Bantuan Pemerintah Pusat Atasi Banjir Jakarta

Hari ini Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Boediono membahas proyek Mass Rapid Transit (MRT).
Pertemuan itu sendiri dilaksanakan di istana Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).
Pertemuan itu sendiri dilaksanakan hanya memakan waktu 1,5 Jam, sejak pukul 10.00 pagi hingga sekitar pukul 11.20 menjelang siang.
Seusai pertemuan, pria yang akrab disapa Jokowi ini langsung menuju ke kantornya di Balaikota. Sesampainya di Balaikota, Jokowi mengatakan bertemu Wapres Boediono membahas persoalan banjir, transportasi, termasuk MRT.
"Tadi kami melaporkan soal MRT. Sudah dapat angkanya, 49:51," ucap Jokowi.
Soal banjir, Jokowi membicarakan perkembangan banjir dan meminta bantuan dari Pemerintah Pusat untuk berpartisipasi mengatasi persoalan banjir di Jakarta.
"Banjir ini kan menyangkut daerah lain. Jadi kami minta bantuan pemerintah pusat," kata Jokowi.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Dorong Percepatan Pembangunan Waduk Ciawi

Untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan berkoordinasi dengan wilayah sekitar, seperti Jawa Barat, Banten, Bogor, Tangerang, dan Depok. Jokowi mengatakan, ia telah menemui Wakil Presiden Boediono untuk meminta agar segala program antisipasi banjir segera dilaksanakan, salah satunya adalah percepatan Waduk Ciawi.
"Yang jelas program-program yang sudah direncanakan, itu tadi saya sudah minta ke Pak Wapres agar semuanya dipercepat. Waduk Ciawi dipercepat, kemudian normalisasi sungai juga dipercepat, sumur (resapan) juga ditambah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (16/1/2013) malam.
Melalui koordinasi bersama Boediono, kata Jokowi, ia juga meminta agar dapat langsung memberikan koordinasi kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat mempercepat proyek pembangunan antisipasi banjir. Menurut Jokowi, koordinasi itu perlu karena Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait pembangunan Waduk Ciawi karena tidak berada di wilayah Jakarta.
Jokowi mengatakan siap apabila pemerintah pusat dengan kementerian membuat sebuah forum koordinasi ataupun sharing yang membahas proyek Waduk Ciawi ataupun proyek antisipasi banjir bersama kota lain. "Yang jelas kita siap. Misalnya, Waduk Ciawi nanti dikerjakan dan kita harus sharing, ya kita sharing kalau perlu," ujarnya.
Namun, Jokowi kembali mengingatkan bahwa semua proses pembangunan proyek antisipasi banjir di daerah hulu membutuhkan proses yang sangat lama. Untuk itu, ia meminta warga bersabar menunggu proyek tersebut selesai. "Yang pasti semua daerah sudah siap memberikan dukungan, baik untuk daerah mereka sendiri juga untuk Jakarta. Tapi sekali lagi, ini juga perlu waktu," kata Jokowi.
Proyek pembangunan waduk Ciawi sebenarnya sudah digagas sejak zaman mantan Gubernur DKI Sutiyoso pada tahun 2001. Namun, rencana itu terganjal lantaran tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD Bogor. Begitu juga kendala dari Kementerian PU soal biaya pembangunan fisik waduk sebagai tanggung jawab pemerintah pusat lebih mahal. Adapun biaya pembebasan lahan sebagai tanggung jawab Pemprov DKI memang lebih murah karena harga tanah di Ciawi relatif murah. Namun, kini pembangunan Waduk Ciawi sudah menjadi prioritas program pemerintah pusat di bawah Kementerian PU.
Kementerian PU kini tengah mempersiapkan dan mulai menyusun detail engineering design (DED) proyek tersebut. Waduk itu akan menampung sekitar 25 juta meter kubik air Sungai Ciliwung. Dalam masterplan lama, lokasi waduk berada di kawasan Cibogo. Luasnya mencapai 100 hektar dengan kedalaman sekitar 85 meter. Waduk ini disiapkan sebagai lokasi parkir air hujan, jika air di Sungai Ciliwung meluap. Untuk mengantisipasi meluapnya air di waduk itu, Pemprov DKI juga harus membangun sodetan melalui terowongan ke Kali Cisadane. 

Sumber :
megapolitan.kompas.com 

Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya tidak hanya mendatangkan air bah di Ibu Kota, tetapi juga menimbulkan banjir sampah di lingkungan warga maupun di pintu air dan kali. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan, masalah sampah banjir ini juga menjadi prioritas penangangan.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, permasalahan sampah sisa banjir masih merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum DKI. "Itu urusannya Dinas PU. Sekarang masih Dinas PU, nanti transisi menuju Dinas Kebersihan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/1/2013) malam.
Jokowi mengatakan di beberapa titik lokasi banjir, Dinas PU telah membersihkan sampah-sampah yang ada. Namun, ada juga beberapa lokasi yang baru akan dikerjakan. "Seperti yang di Daan Mogot kan sama, genangan yang ada di jalan juga sama, sudah didrop pompa-pompa, tapi ternyata masih belum menyelesaikan permasalahan banjir tersebut," kata Jokowi.
Selanjutnya Jokowi menuturkan permasalahan-permasalahan seperti banjir dan sampah ini, menurutnya, tidak dapat diselesaikan menggunakan alternatif dan cara yang dicetuskan secara mendadak. "Memang permasalahan ini bukan diselesaikan dengan cara dadakan dan parsial. Tapi juga dengan cara yang sudah terencana dalam blue print dan juga memang harus ada terobosan," ujarnya.
Agar permasalahan sampah itu dapat segera terselesaikan, Jokowi menyatakan sudah langsung memerintahkan Dinas PU untuk segera membersihkan sampah-sampah di sejumlah lokasi banjir. Jokowi bahkan mengatakan sudah hapal di luar kepala terkait lokasi-lokasi mana kah yang harus segera dibersihkan dari luapan sampah tersebut. "Saya mengerti kok di mana titik-titik sampah itu. Saya langsung perintahkan ke Dinas PU. Semuanya sudah ada yang dicek, ada juga yang belum," ujar Jokowi.
Tumpukan sampah akibat banjir itu antara lain terlihat di dekat Jembatan Kalibata, Rawajati, Jakarta Selatan. Hingga Rabu siang tadi, sampah masih memenuhi lokasi tersebut dan diperkirakan mencapai puluhan ton.
Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenuri mengatakan, jika diperlukan, pembersihan sampah tersebut dapat dilakukan menggunakan alat berat dari Dinas PU. Namun, jika air surut, biasanya sampah itu akan hanyut dengan sendirinya ke pintu air Manggarai yang sudah tersedia alat pengeruk. 

Sumber :
megapolitan.kompas.com 

Beban Pemprov Lebih Besar, Jokowi Akan Kalkulasi MRT

Permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait dengan renegosiasi sharing investment atau pengembalian utang pembangunan transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) telah dijawab oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Dengan persentase yang telah diputuskan pemerintah pusat, Pemprov DKI pun masih menanggung beban yang lebih besar dibandingkan pemerintah pusat untuk membayar pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).

Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan, komposisi yang diputuskan oleh Kemenko Perekonomian yaitu 49 persen untuk pemerintah pusat dan 51 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Komposisi yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat hanya berbeda tujuh persen dari sebelumnya, yaitu 42:58.

"Sudah diputuskan oleh Pak Menko komposisinya 49:51," kata pria yang akrab disapa Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, (16/1/2013).

Oleh karena itu, Jokowi berjanji akan segera mengalkulasi berapa besar subsidi tiket yang akan diberikan oleh Pemprov DKI apabila sharing investment yang telah disepakati sebesar 49:51. Dari komposisi yang diberikan tersebut, ia akan menghitung kembali subsidi tiket yang akan diberikan. Pasalnya, jika dengan komposisi awal 42:58, tarif MRT bisa mencapai Rp 38.000 dengan rute Lebakbulus-Bundaran HI.

"Nanti ini kami kalkulasi, beri waktu saya semalam ini untuk kalkulasi lagi. Besok baru kami umumkan," katanya.

Meskipun demikian, Jokowi mengatakan akan menerima keputusan tersebut. Sebab, ia tidak ingin berlama-lama untuk memutuskan kelanjutan proyek angkutan massal berbasis rel yang telah dikaji selama berpuluh-puluh tahun tersebut.

"Besok akan saya jelaskan, kalau sudah ketemu angkanya berapa subsidi, berapa beban cicilan, nanti kami lihat bareng-bareng berapa perkiraan kita, apakah mampu atau tidak. Tapi, saya yakin mampu," kata Jokowi.

Jokowi hanya menerima komposisi sharing investment tersebut hanya untuk rute Lebakbulus- Bundaran HI. Sementara untuk rute lainnya, mantan Wali Kota Solo tersebut akan melakukan pembicaraan dari awal kembali.

"Tapi yang ini oke, karena sudah berjalan, kami tak mau terlalu lama lagi, sudah 26 tahun direncanakan, MRT dan monorel ini kami putuskan sehari dua hari ini, sekalian biar semuanya jalan," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Imbau Parpol Tidak Manfaatkan Banjir untuk Alasan Politis

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi mempersilakan partai politik untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Ia berharap bantuan yang disalurkan partai politik semata-mata dilatarbelakangi oleh empati kemanusiaan, bukan karena alasan politis.
Untuk itu, ia mengimbau agar bantuan disalurkan ke posko banjir setempat, tidak perlu membuat posko sendiri yang malah akan menyulitkan koordinasi bantuan. "Silakan saja kalau partai-partai ingin masuk ke lokasi banjir. Tetapi, jangan membuat sendiri-sendiri sehingga koordinasinya sulit," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Partai politik yang ingin memberikan bantuan dipersilakan untuk berkoordinasi dengan posko setempat. "Yang namanya posko kan pos komando, kalau berjejeran di mana-mana, bagaimana kita memberikan komandonya," kata Jokowi.
Sementara itu, untuk pemasangan atribut masing-masing partai politik, Jokowi enggan menegaskan sikapnya lebih lanjut. "Yang paling penting dalam satu koordinasi. Jangan pakai cap sendiri-sendiri, bikin sendiri-sendiri. Satu tempat saja. Kan satu kota, satu negara," ujar Jokowi.
"Supaya dilihatnya rukun, satu posko saja agar komandonya juga jelas," tegas dia lagi.
Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa (15/1/2013) dini hari sampai malam menyebabkan munculnya puluhan titik banjir di Jakarta. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya 50 kelurahan di Jakarta terendam banjir dengan jumlah pengungsi lebih dari 6.000 jiwa.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, puluhan titik banjir itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang terbesar adalah karena meluapnya Sungai Ciliwung setelah menerima "kiriman" air dari Bendung Katulampa, ditambah curah hujan yang hampir sepanjang hari kemarin mengguyur Jakarta sehingga memicu meluapnya sungai-sungai lain.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Bantah Larang Parpol Dirikan Posko Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah melarang partai politik (parpol) membuka posko banjir, untuk memberikan bantuan terhadap korban banjir.
"Silakan. Partai-partai ingin masuk ke lokasi banjir, silakan," ujar pria yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Namun, Jokowi menyarankan agar parpol yang ingin membuka posko banjir, jangan berserakan atau berdiri sendiri. Ia menyarankan agar posko berada di satu tempat, yang telah didirikan warga atau pemda setempat.
"Ya di poskonya dong. Yang namanya posko kan pos komando. Kalau berjejeran di mana-mana bagaimana kita kasih komando?" tutur Jokowi.
Jokowi juga tidak mempersoalkan parpol yang ingin memberikan bantuan terhadap korban banjir, membawa atribut.
"Yang paling penting dalam satu koordinasi," ucap Jokowi.
Laman www.pkspiyungan.org memberitakan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi melarang parpol membuka posko di lokasi banjir. Seperti dikutip dari www.pkspiyungan.org, sebagian besar warga DKI Jakarta menganggap lucu kebijakan yang dicetuskan oleh Jokowi. 

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Tinggi Air di Pasar Minggu 7 Meter, Jokowi: Ini Tak Separah 2007

Gubernur DKI Joko Widodo menemukan sebuah daerah di Pasar Minggu yang tinggi banjirnya mencapai 7 meter. Namun dia memastikan kondisi itu masih belum separah banjir pada tahun 2007.

"Iya memang, ini tidak separah 2007. Kalau di Pasar Minggu yang tadi malam itu yang deket sungai sudah hampir 7 meter. Kalau rumah terbenam semuanya," kata Jokowi, yang semalam meninjau banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Hal tersebut dia sampaikan di sela-sela kunjungan ke korban banjir di Jl Bina Warga RW 07, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2013). Lokasi ini tak jauh dari flyover Kalibata yang mengarah ke Jl Dewi Sartika.

Mantan wali kota Solo ini tak bisa berbuat banyak selain menunggu air surut. Petugas medis, logistik, dan tim evakuasi sudah disiagakan di titik-titik banjir. Semua pihak juga ikut turun tangan.

"Ya sudah baik, tadi malam pun saya cek ke Pejaten kesehatannya ada dokternya ada, dapur umum ada, perahu juga ada dua. Di setiap titik memang saya cek terus," terangnya.

Dalam setiap kunjungannya, Jokowi selalu menyerahkan bantuan beras dan buku tulis untuk warga. Dia berharap, bantuan itu bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Yang paling penting itu di sini dapur umumnya siap. Kalau saya biasa ke mana-mana bawa buku bawa beras biasa," tegasnya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Adukan Pembangunan Loop Line ke Boediono

Gubernur DKI Joko Widodo melaporkan kendala dalam masalah transportasi terkait kereta api jalur melingkar alias loop line kepada Wakil Presiden Boediono. "Tadi kami menyampaikan mengenai kereta api (loop line) karena tahun ini kami akan bangun yang underpass atau flyover, ada 12 (titik persimpangan)," kata pria yang disapa Jokowi di kantor Wakil Presiden, Rabu, 16 Januari 2013.

Menurut Jokowi, Wakil Presiden Boediono sudah menyanggupi untuk menyambungkan dengan PT Kereta Api Indonesia. Proyek kereta api jalur melingkar sendiri merupakan proyek milik Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia. Sistem jalur melingkar ini untuk memperlancar transportasi dalam kota, melingkar dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Jatinegara.

Namun, pembangunan flyover dan underpass ini dinilai Jokowi belum mencukupi. "Dalam jangka panjang, lebih baik yang untuk elevated rail. Memang biayanya lebih banyak, tetapi kami juga menyanggupi. Kami siap," kata dia.

Sekitar jam 10 pagi tadi, Joko Widodo menemui Wakil Presiden Boediono. Sekitar satu jam, mantan Wali Kota Solo yang datang mengenakan baju koko dan sarung kotak-kotak hitam ini meminta bantuan Wakil Presiden untuk menyambungkan Pemerintah Provinsi DKI dengan kementerian-kementerian dan Badan Usaha Milik Negara yang terkait transportasi. "Supaya apa yang ingin kami lakukan, ini bisa dipercepat," kata Jokowi.

Joko Widodo sendiri datang ditemani Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sarwo Handayani, Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri Saleh, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo. Adapun Wakil Presiden Boediono didampingi Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto dan Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto.

Dalam pertemuan, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koentoro Mangkusubroto mengajukan usulan agar DKI Jakarta mempertimbangkan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk mengembangkan jalur kereta api loopline yang bisa mengangkut sampai 1.2 juta orang/hari. Gubernur DKI menerima usul itu dan tak keberatan bila kelak DKI Jakarta ikut menyangga pembiayaannya bersama-sama dengan PT KAI dan pemerintah pusat.

Sumber :
www.tempo.co

Jokowi Tak Larang Partai Bangun Posko di Lokasi Banjir, Asal…

Banjir yang melanda beberapa wilayah di Ibukota Jakarta dimanfaatkan partai politik untuk mencari simpati warga. Hal ini dilakukan dengan membuat posko bantuan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), dirinya tidak melarang pendirian posko bantuan korban banjir. Asalkan, parpol-parpol itu berkoordinasi dengan pos komando penanggulangan banjir milik Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Sudah Modifikasi Cuaca, Hujan Masih Saja Mengguyur Saat Imlek dan Minta Masukan Masalah Jakarta, Jokowi Sambangi Rizal Ramli

“Kita tidak melarang partai-partai masuk ke lokasi banjir. Tetapi dalam pembangunan posko, parpol harus berkoordinasi dengan Posko Pemprov DKI Jakarta,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Masih kata Jokowi, parpol juga diperbolehkan membawa atribut untuk dipasang di poskonya masing-masing.

“Kembali lagi, semuanya harus koordinasi ke Posko kita. Kalau tidak berkoordinasi, bagaimana mau bisa dikomandokan menanggulangi banjir,” jelasnya lagi.

Sumber :
lensaindonesia.com

Buku dan Beras Jokowi untuk Korban Banjir Rawajati

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (16/1/2013), meninjau lokasi banjir di Rawajati, Jakarta Selatan. Jokowi bersama rombongan tiba di lokasi banjir sekitar pukul 13.00 WIB. Jokowi meninjau lokasi banjir dengan menggunakan baju khas Betawi, sadariah.
Seperti biasa, kehadiran Jokowi di suatu tempat pasti menjadi pusat perhatian bagi warga sekitar. Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, semula lokasi banjir di Rawajati sepi-sepi saja. Namun, begitu Jokowi datang, tiba-tiba kawasan tersebut menjadi ramai. Sorak-sorai membahana menyambut kedatangan mantan Wali Kota Solo tersebut. Warga pun berduyun-duyun mendekati Jokowi, mulai dari balita hingga lansia dengan harapan hanya sekadar bertemu atau bertegur sapa dengan Jokowi.
Di lokasi banjir di RT 05 RW 07, genangan air sudah menggenangi hingga paha orang dewasa. Selain untuk meninjau para pengungsi, Pemprov DKI menyerahkan bantuan yang langsung diberikan oleh Jokowi kepada perwakilan warga. Beberapa bantuan yang telah diserahkan berupa buku sebanyak 200 buku untuk anak-anak korban pengungsian dan beras seberat 2 ton untuk dapur umum. Sudin Sosial Jakarta Selatan juga telah memberikan bantuan berupa 200 peti telur dan sebanyak lebih dari 1.000 nasi bungkus dari Palang Merah Indonesia.
"Bantuan ini ya teruslah, nanti bantuan ini dapat diterima oleh masyarakat. Ada beras, dapur umum kan juga ada dari Dinas Sosial. Kalau kami berasnya saja," kata Jokowi, seusai meninjau banjir Rawajati, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2013).
Ketua RT 05 Sukatno saat ditemui Kompas.com di lokasi mengatakan, wilayah yang terendam di kawasan Rawajati adalah RT 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebanyak 900 jiwa yang telah menjadi korban banjir kini telah mengungsi.
"Tinggi air tiga meter, baru sedikit surut. Mulai siang kemarin banjirnya. Sudah ada empat RT yang tenggelam, yaitu RT 2, 3, dan 4. RT 1 dan RT 5 terendam sebagian," kata Sukatno.
Wakil Camat Pancoran, Johan, mengatakan, dari data sementara yang dilaporkan dari para Ketua RT di wilayah setempat, sebanyak 2.500-3.000 orang sudah diungsikan dari wilayah Rawajati. Hal tersebut berlangsung sejak siang menjelang sore tadi.
"Yang banjir di Rawajati ada di RW 07, RW 01, RW 03, dan RW 06. Yang paling parah itu di RW 07 dan RW 03," ujar Johan.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

BANJIR KEPUNG JAKARTA: JOKOWI Takut Basah, Tak Ikut Terjun ke Lokasi Banjir Rawa Jati

Memantau salah satu lokasi banjir terparah di Jakarta yaitu di Rawa Jati, Pancoran, Gubernur DKI Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak ikut terjun ke lokasi banjir.
Jokowi datang ke lokasi banjir 13.20 WIB namun tidak ikut terjun ke lokasi banjir yang mencapai 120cm.
Banjir yang sudah masuk sejak kemarin subuh membuat 900 jiwa terpaksa mengungsi ke posko induk kelurahan dan rumah warga yang tidak terkena banjir.
Jokowi mendatangi posko banjir dan membagikan 4 buah buku tulis kepada anak-anak korban banjir serta beras seberat 5 kg.
Dia juga memantau dapur umuyang didirikan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan di Jalan Bina Marga.
Menurut salah satu warga, Siti Aminah, banjir di Rawa Jati ini sudah mulai sejak pukul 03.00 WIB pada Selasa (15/1)
Namun mengalami puncak ketinggian pada pukul 04.00 WIB. “Itu di rumah saya RT 03 sudah sampai lantai dua,” kata Siti.
Sementara itu, Jakarta sudah mengalami banjir beberapa hari terakhir karena curah hujan yang cukup tinggi.

Sumber :
antaranews.com

Jokowi Sumbang 3 Ton Beras ke Korban Banjir Rawa Buaya

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memberikan sumbangan kepada ribuan korban banjir Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta. Jokowi, memberikan 3 ton beras kepada korban banjir diwakilkan oleh ajudannya.

"Saya disuruh wakilkan Pak Jokowi antar 3 ton beras," Kata ajudan Jokowi, Dipta di pengungsian warga Rawa Buaya, Rabu (16/1/2013).

Dipta mengatakan, dirinya memberikan sumbangan gubernur Jakarta itu ke dua tempat. "1,5 ton ke pengungsi di PT. Duta Indah Karya dan 1,5 ton lagi di sentra kaki lima," ujarnya.

Pantuan detikcom, pukul 01.00 WIB di pengungsian ribuan warga Rawa Buaya tidur di tenda-tenda darurat yang telah disiapkan. Namun, ada juga pengungsi yang tidur di dalam gedung PT Duta ada juga yang tidur di luar gedung.

Seperti yang diketahui, wilayah Rawa Buaya terendam karena meluapnya kali angke dan bocornya Cengkareng Drain.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Wartawan Tak Usah Ikut Blusukan, Nanti Masuk Angin...

Malam yang makin larut dan cuaca dingin tak membuat niat Gubernur DKI Jakarta Jokowi surut untuk memantau situasi banjir di wilayah ibukota. Membawa bantuan beras dan sejumlah uang.

Setelah dari Pejaten, Jokowi mengaku akan berkeliling di sejumlah titik yang dikepung banjir. "Ada Rawa Buaya, Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bukit Duri, Tebet, semuanya lah mau kita tengok," kata dia, Selasa malam (12/1/2013).

Jokowi meminta para jurnalis yang setia membuntutinya untuk pulang. "Nggak usah ikutlah. Sampai malam nanti dengan saya. Hujan lagi," kata dia. "Nggak usah ikut, mau ke Rawa Buaya. Hujan-hujan, nanti masuk angin."

Di Rawa Buaya, ujar Jokowi, dia akan mengecek pengungsi yang dikabarkan mencapai 4.000 jiwa.

Setelah itu Jokowi akan berkeliling ke banyak titilk. "Ya nggak tahu sampai jam berapa ke Rawa Buaya. Nanti kalau masih kuat ke Bukit Duri, Tebet, banyak skali. "

Pak Gubernur menambahkan, pihaknya akan terus memantau banjir. "Yang penting jangan sampai ada korban. Kemudian kesehatannya siap. Saya hanya memastikan kesehatan siap, kemudian perahu karet siap, dapur umumnya siap, kemudian tempat untuk pengungsi sementara juga siap," kata dia.

Sepanjang pengamatannya di Pejaten, persiapan sudah bagus. " Tadi saya sudah pesan Pak Camat, Pak Lurah, kalau ada yang kurang bisa langsung call ke saya." Sebelumnya di Pejaten, Jokowi menyerahkan bantuan berupa beras 4 ton dan sejumlah uang dalam amplop putih.

Sumber :
liputan6.com

Kunjungi korban banjir Pejaten, Jokowi cicipi menu dapur umum

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi korban banjir di Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jokowi pun sempat mencicipi masakan di dapur umum untuk para korban banjir.

Pantauan merdeka.com, Jokowi yang menggunakan baju putih dan bertopi merah ini didampingi sang istri saat meninjau korban banjir. Jokowi pun sempat mencicipi masakan di dapur umum.

"Yang paling penting gak ada korban. Saya mementingkan perahu karet, dapur umum, dan berharap tak ada korban," ujar Jokowi saat meninjau korban banjir di Pejaten Timur, Selasa (15/1).

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyumbang 4 Ton beras dan uang dalam amplop putih, sedangkan Dinas Sosial DKI menyumbang 3.500 nasi bungkus sedangkan Wali Kota Jaksel menyumbang 2 ton beras.

Jokowi dan istri juga sempat melihat lokasi banjir. Namun Jokowi batal untuk melihat lebih dekat lokasi banjir dengan menggunakan perahu karet.

Usai dari Pejaten Timur, Jokowi rencananya akan menuju ke Kampung Pulo, Bukit Duri, Tebet, Kampung Melayu dan Rawa Buaya kita tengok. Menurut Jokowi banjir di Rawa Buaya menyebabkan 4 ribu warga mengungsi.

"Ke Rawa Buaya, dan masih banyak tempat lagi, ayo kalau mau ikut dan masih kuat," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Dipayungi Iriana di Tengah Hujan Deras, Jokowi Beri Semangat Korban Banjir

Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan istrinya Iriana menyapa korban banjir di Jl Makmur, Pasar Minggu. Di tengah hujan deras, dipayungi Iriana Jokowi memberi dukungan kepada tim SAR dan korban banjir.

"Standby di sini kan?" kata Jokowi kepada petugas SAR di lokasi, Selasa (15/1/2013) malam.

"Ya pak," jawab petugas itu yang berdiri di dekat perahu karet.

Jokowi sebelumnya meninjau dapur pengungsi. Jokowi juga sempat mencicipi makanan bagi warga. Kemudian dia berjalan menuju lokasi banjir, dengan dipayungi Iriana. Seorang petugas sempat hendak mengambil alih tugas Iriana, tapi dia menolak.

Selama 10 menit Jokowi berbincang dengan petugas SAR dan warga. Jokowi dan Iriana yang sama-sama mengenakan kemeja putih kemudian menemui sejumlah warga yang terus memanggil-manggil nama Jokowi.

Jokowi memberikan amplop putih sebagai bantuan. Tidak diketahui isinya berapa, tapi dia juga memberi pesan kepada warga itu bahwa dapur umum sudah didirikan, warga tak perlu khawatir soal makanan.

"Ya kita ingin memastikan tempat pengungsian dan tempat makanan bagaimana. Itu ada bantuan buat beli lauk pauk," jelas Jokowi sambil melangkah menuju mobilnya. Jokowi memang berencana menemui sejumlah warga.

Sumber :
news.detik.com

"Public Hearing" Enam Ruas Tol, Jokowi Dihujani Kritik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dihujani kritik dalam acara public hearing mengenai enam ruas jalan tol di DKI Jakarta. Pembangunan jalan tol dianggap bukan pilihan tepat dalam mengatasi kemacetan Jakarta. Para pengkritik mendesak Jokowi mendahulukan pembangunan transportasi massal.
Selain Jokowi, hadir dalam acara public hearing yang digelar di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, Selasa (15/1/2013), antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan, Kepala Bappeda Sarwo Handayani, Asisten Sekda bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiryatmoko, Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, para pengamat transportasi, pakar, dan masyarakat umum.
Pengamat transportasi yang juga Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menolak penambahan ruas jalan, terutama pembangunan ruas tol dalam kota. Menurutnya, warga yang memilih Jokowi-Basuki dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI adalah mereka yang antipembangunan jalan tol.
"Saya orang pertama yang bersuara akan menggulingkan Jokowi-Ahok kalau berkhianat menyetujui enam ruas tol. Yang memilih Jokowi itu yang anti enam ruas tol, pihak yang membuat proyek tol ini pasti yang kemarin tidak memilih Jokowi," tegas Darmaningtyas.
Darmaningtyas mengimbau Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, agar memprioritaskan pembangunan transportasi massal daripada membangun enam ruas tol dalam kota. "Mau hemat energi kok perbanyak jalan tol? Tolong otaknya agak lurus deh, yang sekarang dibutuhkan itu membangun transportasi massal," jelas Darmaningtyas.
Marco, salah seorang peserta public hearing, menyatakan, penambahan jalan tidak terbukti mengurangi kemacetan. Ia mencontohkan, Tokyo memiliki rasio jalan 20 persen, tetapi kemacetan tak terpecahkan di kota itu.
"Mengutip Wali Kota Bogota, tidak ada rumus jumlah jalan wajar bagi mobil. Saya memilih bapak karena secara fundamental menolak fasilitas tambahan untuk mobil," ujarnya.
Seperti diketahui, Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang telah digagas sejak kepemimpinan mantan Gubernur DKI Sutiyoso. Banyak pihak yang setuju dengan langkah Jokowi, tetapi tidak sedikit yang menyesali kebijakan Jokowi tersebut. Menurut mereka yang tidak setuju, pembangunan jalan tol tidak pro rakyat.
Jokowi menyetujui pembangunan enam ruas tol dengan tiga syarat, yaitu ruas tol boleh dilintasi transportasi massal, lulus uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan tidak banyak pintu keluar masuk tol yang menyebabkan macet.
Megaproyek enam ruas tol senilai Rp 42 triliun itu dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta yang terakhir, yaitu Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah 69,77 kilometer.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Ada yang marah, enggak apa-apa

Siang tadi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar public hearing atau dengar pendapat tentang rencana pembangunan enam ruas tol di Jakarta. Dalam pertemuan itu, ada yang pro dan kontra pembangunan 6 ruas jalan tol.

Menurut Jokowi, pro kontra dalam pembangunan jalan tol itu biasa. "Ada yang setuju tidak setuju, ada yang marah enggak apa-apa. Ya memang demokrasi partisipasi memang seperti ini, partisipasi publik," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1).

Dengan adanya masukan, Jokowi bisa mengerti apa maunya masyarakat. "Kita jadi ngerti semuanya, harus terbuka mau tidak mau. Ya kan? Jangan ada yang ditutup-tutupin. Masalah saham aja, kenapa saya tanya langsung, saya ngingetin aja tadi berapa persen," ujar Jokowi.

Setelah menggelar public hearing, Jokowi melihat masyarakat sebenarnya menginginkan dipercepatnya pembangunan angkutan massal. "Tadi busway rampungin, Monorail mulai, MRT mulai. Kita pengennya itu saja. Tapi juga harus dikalkulasi. Jangan awur-awuran," katanya.

Dalam pertemuan siang tadi dihadiri banyak pihak. Selain Jokowi, hadir pula Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.

Sumber :
merdeka.com

6 Tol Dijalankan, Jokowi-Ahok Terancam Dimakzulkan

Rencana pembangunan enam ruas tol mendapat kecaman dari banyak kalangan, terutama dari pengamat perkotaan dan transportasi Jakarta.
Terkait hal itu, pengamat transportasi Dharmaningtyas dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah orang pertama yang akan menggulingkan pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bila enam tol baru itu benar-benar dijalankan.

"Jika proyek enam ruas tol ini dijalankan, saya orang pertama yang dengan lantang meneriakkan, gulingkan Jokowi-Ahok," ungkap Dharmaningtyas dalam rapat dengar pendapat proyek enam ruas tol, di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Pasalnya, Dharmaningtyas mengaku, meski dirinya sebagai pengamat yang seharusnya bersifat netral, tidak segan mengenakan baju kotak-kotak yang menjadi trademark Jokowi-Ahok pada masa kampanye Pemilukada 2012 lalu.

"Saya ini mendukung penuh program-program Jokowi-Ahok, tetapi kalau ujungnya menyetujui enam jalan tol, saya benar-benar kecewa," tegasnya.

Sebab, kata dia, enam ruas tol bukanlah solusi atas kemacetan Jakarta. "Yang dibutuhkan adalah pembangunan transportasi masal, bukan malah bikin jalan tol," tandasnya.

Mengetahui hal itu, orang nomor satu di Jakarta ini justru menganggap apa yang dilontarkan Dharmaningtyas adalah hal yang baik. "Bagus dong, berarti saya masih diperhatiin," kata Jokowi sembari tertawa.
 
Sumber :
okezone.com

Darmaningtyas: Saya yang Pertama Gulingkan Jokowi

Pengamat transportasi Darmaningtyas mengaku akan menjadi orang pertama yang akan menggulingkan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta.
''Mengkhianati saya, maka saya yang pertama mengajak gulingkan Jokowi,'' ujarnya saat public hearing pembangunan enam ruas tol di Balai Agung, Jakarta, Selasa (15/1).

Dia mengatakan mendukung Jokowi karena pro rakyat kecil. Karena itu, jika kebijakan yang diputuskan Jokowi tidak berpihak pada rakyat kecil berarti menghianatinya dan pemilihnya. Karena itu, dia menilai yang mendukung tol adalah yang dulu tidak mendukung Jokowi saat pemilihan kepala daerah.
Darmaningtyas menyarankan Jokowi lebih baik fokus terhadap busway. Selain itu, keprihatinan terhadap busway makin bertambah sebab koridor satu sekarang tidak steril.

Sumber :
www.republika.co.id

Tak Diundang, Jokowi Tak Hadiri Keputusan MRT

Nasib keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) akan diputuskan oleh pemerintah pusat pada Selasa (15/1/2013) siang ini. Keputusan terkait pembagian beban investasi proyek MRT di Jakarta akan diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Perekonomian di Jakarta pukul 13.00 WIB.

Sebelum menggelar jumpa pers, Hatta Rajasa akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri untuk memutuskan soal proyek MRT sekitar pukul 12.00 WIB. Agenda utamanya adalah memutuskan skema pembagian beban investasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Terkait rapat koordinasi penetapan sharing investment MRT itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan menghadiri rapat koordinasi bersama pemerintah pusat. "Ya enggak diundang. Tapi, kalau ditelepon, ya saya kesana. Tapi, saya dapat info saja cukup. Ditelepon 'Pak, sekian persen' ya sudah saya hitung dan saya putuskan besok," kata Jokowi, seusai menghadiri Presidential Lecturer, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Terkait pembagian sharing investment yang akan diputuskan oleh Menko Perekonomian antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI, Jokowi akan mengalkulasi pembagian tersebut yang dapat berdampak pada pemberian subsidi Pemprov DKI kepada harga tiket MRT.
"Sehari semalam saya menghitung juga bisalah. Gampang kok. Ya hitung hitung hitung hitung hitung, baru getok dulu besoknya," kata Jokowi.
Rapat yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian itu turut pula dihadiri oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Adapun pembagian beban investasi proyek MRT antara pusat dan daerah awalnya disepakati 48-52. Melihat besaran pembagian beban investasi itu, Jokowi meminta agar skema pembagian tersebut diubah menjadi 60-40. Alasannya ialah karena skema awal memberatkan keuangan Jakarta. Jokowi pun bersikukuh agar porsi pusat semestinya lebih besar daripada daerah. Alasannya, pusat memiliki anggaran yang jauh lebih besar. Di samping itu, proyek MRT bukan sebatas kepentingan Jakarta semata, melainkan juga menyangkut kawasan megapolitan.
Sekadar informasi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo hingga saat ini belum memutuskan skema pembiayaan MRT. Menurut Agus, skema pembiayaan MRT masih memakai wacana lama, yaitu 42 persen dana hibah untuk pemerintah pusat dan 58 persen berupa pinjaman lunak ke Pemerintah DKI selama 40 tahun. Namun, Agus meminta bahwa proyek MRT itu tidak hanya dilakukan dari Lebak Bulus sampai ke Dukuh Atas, tetapi juga hingga ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Stasiun Kota. Dengan demikian, MRT bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Jakarta.
Dengan skema saat itu, harga tiket MRT masih diperkirakan Rp 38.000 per sekali jalan. Namun, Pemprov DKI Jakarta menginginkan ada penurunan hingga Rp 10.000-Rp 20.000. Kajian skema pembiayaan MRT itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005. Namun, karena dianggap memberatkan Pemerintah DKI Jakarta, skema pembiayaan tersebut akan dikaji ulang.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Di Balik Keputusan Jokowi Bangun Enam Ruas Tol

Kendari sempat degdegan, manajemen PT Jakarta Toll Development kini bisa menarik napas lega. Proyek tol dalam kota senilai Rp 41,17 triliun telah mendapat lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Jokowi akhirnya mengamini pembangunan enam ruas jalan bebas hambatan sepanjang 69,77 kilometer itu setelah mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu pekan lalu.

Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Menteri Djoko Kirmanto--yang kadang namanya disingkat menjadi Djokir--memaparkan manfaat, kelayakan, dan sistem jaringan ruas tol tersebut. Dia menjelaskan pula tingginya kebutuhan menambah jalan di Ibu Kota. Ihwal pertemuan itu ditulis pada Majalah Tempo edisi pekan ini.

Panjang jalan di Jakarta dinilai terlalu minim dibanding ibu kota negara lain. Dengan enam ruas tol baru itu, rasio jalan di Jakarta akan meningkat dibanding posisi saat ini yang 6 persen dari total luas wilayah Jakarta yang 650 kilometer persegi. Angka itu pun masih di bawah rasio minimal 10 persen seperti di negara lain.

Selama ini Jokowi tidak pernah tegas menyetujui atau menolak proyek ini. Apalagi rencana ini banyak menuai kritikan. Dia terkesan sangat berhati-hati. Namun, dalam beberapa pernyataan, kelihatan sekali dia kurang sreg. Jalan tol dinilai tidak pro-kebijakan transportasi massal. Tol cuma mengakomodasi pemilik mobil.

Jokowi memang mengaku belum memahami rancangan proyek itu secara terperinci. Misalnya, enam ruas jalan tol itu di mana saja, apa manfaatnya, apakah memberikan fasilitas untuk mobil, bus, atau transportasi lain. Ia khawatir tol akan membuat jalan kian padat. “Mengatasi kemacetan dengan kebijakan, bukan dengan infrastruktur,” begitu berulang kali Jokowi menegaskan.

Rabu pekan lalu, arah angin berubah. Jokowi merestui proyek tol dalam kota itu asalkan bisa dilalui angkutan umum seperti bus Transjakarta, Kopaja, Metromini, dan transportasi massal lain secara gratis. Jadi, tol itu bukan cuma untuk kendaraan pribadi. “Tidak ada tambahan biaya untuk masuk tol bagi angkutan umum, tadi sudah disepakati. Poin besarnya itu," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, dalam gambar rancangan proyek terdapat halte untuk tempat pemberhentian angkutan umum. “Saya mau karena itu." Namun, dia menolak menjelaskan soal faktor keamanan bila penumpang naik-turun dari kendaraan umum di jalan tol.

Sumber :
www.tempo.co

Akhirnya! Jokowi Ngantor dengan Mobil B 1 DKI

Ada yang berbeda dari penampilan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini. Dia berangkat ke kantor dengan menggunakan mobil bernopol B 1 DKI, nopol yang sebelumnya menurut Jokowi tak dimilikinya.

Pantauan detikcom, Selasa (15/1/2013), Jokowi tiba di kantornya, Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 08.30 WIB. Jokowi menumpang mobil Toyota Land Cruiser dengan nopol B 1 DKI. Penggunaan nopol ini merupakan yang pertama kalinya terjadi selama Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selama ini, Jokowi lebih sering menggunakan plat nopol sipil saat berangkat ke kantor. Masih dengan mobil Toyota Land Cruiser yang sama, namun nopolnya sipil yakni B 1961 RFR.

Selain itu, jika menggunakan mobil yang lain, Jokowi juga lebih sering memasang nopol sipil. Sayangnya tidak ada keterangan dari Jokowi maupun stafnya soal penggunaan nopol yang berbeda ini.

Nomor B 1 DKI ini sempat menjadi perdebatan akhir tahun lalu. Semuanya bermula saat Wagub Ahok menyatakan mobil dinasnya tak memiliki nopol B 2 DKI karena nomor itu dimiliki swasta. Jokowi esok harinya juga mengaku tak memiliki nopol B 1 DKI. Kedua nomor itu menurut tradisi yang berlaku adalah milik gubernur dan wagub DKI Jakarta.

Hari ini Jokowi dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat terkait rencana pembangunan 6 ruas tol. Jokowi akan mendengarkan semua aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk warga sipil terkait rencana tersebut. Selain itu, Jokowi juga akan mendengarkan paparan dari konsorsium pembangunan 6 ruas tol tersebut.

Sumber :
news.detik.com

Hari Ini, Jokowi Gelar Uji Publik Tol Dalam Kota

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini menggelar uji publik untuk mendengar suara kalangan yang pro ataupun kontra terhadap rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. “Akan terbuka semuanya,” kata dia ketika berkunjung ke kantor Tempo, Senin, 14 Januari 2013.

Jokowi menegaskan, posisinya yang pro-angkutan umum tidak berubah, meski kini dia menyetujui pembangunan jalan tol dalam kota. Mantan Wali Kota Solo ini meminta publik memahami keterbatasan dirinya, mengingat rencana pembangunan enam jalan tol dalam kota sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dan Presiden. “Ini sudah setengah main,” katanya mengibaratkan pertandingan olahraga.

Karena itulah, menurut Jokowi, dia berusaha memastikan kepentingan publik terakomodasi dalam desain enam tol dalam kota itu. Salah satunya dengan meminta agar jalan tol itu kelak bisa dilalui bus umum dan angkutan massal seperti Transjakarta. “Saya juga minta pintu tolnya dibatasi,” ujarnya.

Jokowi mengaku mendengar semua suara yang menolak pembangunan tol dalam kota. “Saya ikuti semua di Twitter,” katanya sembari tersenyum. Tapi dia mengaku belum paham mengapa sejumlah kalangan masih terus menolak meski angkutan umum sudah diberi lajur khusus pada tol dalam kota itu. “Makanya saya ingin dengar dari mereka besok,” dia menambahkan.

Jika memang diperlukan, menurut Jokowi, bisa saja syarat pembangunan jalan tol dalam kota itu ditambah. Intinya, dia menegaskan bahwa pembangunan jalan tol itu harus mengakomodasi suara publik. “Kalau perlu besok (hari ini) syaratnya saya tambah,” ujarnya.

Selain mengundang lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum, pertemuan uji publik hari ini akan dihadiri para investor, wakil dari Kementerian dan Dinas Pekerjaan Umum, serta masyarakat, yang mungkin menjadi korban dari pembangunan jalan tol baru itu.

Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies, juga diundang. Dia adalah salah satu yang paling keras menentang pembangunan jalan tol dalam kota. “Iya saya tahu, dia yang paling kencang kicauannya di Twitter,” kata Jokowi sambil tertawa.

Di media sosial, Marco secara terbuka menyesalkan perubahan sikap Jokowi. Ketika berkampanye, menurut Marco, Jokowi berulang kali menegaskan akan menolak pembangunan jalan tol dalam kota. Dia juga yang mendesak Jokowi menggelar uji publik. “Pertemukan pihak yang pro dan kontra,” kata Marco pekan lalu.

Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, Pandit Pranggana, mendukung pelaksanaan uji publik. Menurut dia, masih ada beberapa aspek dari proyek enam tol dalam kota yang belum jelas. “Misalnya bagaimana detail dari integrasi transportasi umum ke jalan tol tersebut, berapa jumlah jalur yang akan dipakai angkutan umum, termasuk penempatan halte-haltenya,” kata dia.

Bagaimanapun, Pandit menegaskan, pembangunan jalan tol baru bertentangan dengan semangat pengembangan transportasi umum. “Masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan dimanjakan dengan makin banyaknya akses jalan,” ujarnya.

Sumber :
www.tempo.co

Jokowi Gelontorkan Rp20 M untuk Jakarta Hijau

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meninjau keberadaan tanaman di Kebun Bibit Ciganjur, Jakarta Selatan. Tanaman-tanaman yang ada di kebun bibit tersebut, kata Jokowi, merupakan aset bagi DKI untuk membuat ruang terbuka hijau (RTH).

"Semua aset yang kita punyai saya pengen ngerti. Kita ingin menghijaukan Jakarta total, tetapi kekuatan ya harus dilihat," kata dia, Senin (13/1/2013).

Jokowi menjelaskan, pada 2012 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp300 juta untuk perbaikan taman. Sementara, pada 2013 Jokowi berjanji menggelontorkan anggaran sebanyak Rp20 miliar untuk membuat Ibu Kota hijau total.

"Kalau kemarin dihitung-hitung paling Rp300 juta. Tahun ini kita anggarkan sampai Rp20 miliar, tahun depan Rp1 triliun kalau perlu. Mau hijau enggak Jakarta?," jelasnya.

Untuk diketahui, Kebun Bibit Ciganjur memiliki luas sekira 3,5 hektare. Dengan memiliki luas lahan sebesar itu, Jokowi menjelaskan bahwa kebun bibit tersebut digunakan sebagai tempat adaptasi tanaman.

"Ini hanya sebagai perantara saja. Sebelum ditanam diadaptasi di sini," jelasnya.

Jokowi menegaskan jajarannya telah menyediakan Rp850 miliar yang digunakan untuk pembelian lahan yang akan digunakan sebagai RTH. "Tadi kan saya bilang ke DPD, kalau kita ingin terus menambah RTH. Asal ada yang jual tanah kita beli, jual kita beli," tegasnya.

Sumber :
okezone.com

Demo Jokowi, ibu-ibu kelabuhi petugas keamanan Balai Kota

Sejumlah mantan pekerja PT Sainath II Industri berdemonstrasi mendatangi Balai Kota Jakarta, meminta bantuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Pekerja yang kebanyakan ibu-ibu itu mengaku belum diberikan pesangon, setelah di PHK setahun lalu.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu langsung menemui ibu-ibu tersebut, dengan duduk di lantai depan Balai Agung.

Pantauan merdeka.com, para Ibu-ibu tersebut masuk ke dalam kompleks Pemprov DKI Jakarta sejak pukul 12.00 WIB, untuk menghindari halangan petugas keamanan, mereka masuk sedikit-demi sedikit. Setelah semuanya berkumpul, para ibu tersebut kemudian menunggu Jokowi di depan Balai Agung tempat Jokowi berkantor. Jokowi pun terlihat kaget ketika keluar dari kantornya.

"Kami mau minta bantuan sama Pak Jokowi supaya duit kita keluar lagi. Kami belum dapat pesangon, Janji perusahaan 10 Agustus dibayar, tapi ternyata bohong," ujar salah satu mantan pekerja PT Sainath, Imas saat berdialog dengan Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini pun duduk mendengar tuntutan para ibu tersebut, kemudian dia berjanji akan membantu untuk mendesak perusahaan membayar pesangon mereka.

"Ya nanti hari rabu kami akan bantu yah, sabar yah ibu- ibu," ujar Jokowi.

Usai mendengar janji Jokowi, para ibu pun tampak senang, dan kemudian mereka melipat kembali spanduk yang telah mereka gelar. Kemudian, mereka langsung membentangkan spanduk bertuliskan "Bapak mohon buka hatimu beri hak kami jangan cuma janji setelah satu tahun kami di PHK dari PT Sainath Industries."

Sumber :
merdeka.com

Ini Komentar Jokowi Soal Pencurian Uang Keluarga Bocah yang Diduga Diperkosa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kaget bukan kepalang saat mendengar berita uang Rp 35 juta milik keluarga bocah SD yang diduga dicuri oleh polwan gadungan. Ia ikut prihatin.

"Loh..loh..loh... baru dengar ini. Cerita apalagi ini?" kata Jokowi terkejut saat dimintai komentar uang milik keluarga bocah SD yang diduga diperkosa telah dicuri. Uang Rp 35 juta itu merupakan sumbangan dari sejumlah pejabat, termasuk dirinya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau Kebun Bibit Pengujian Dinas Pertamanan DKI Jakarta, Kompleks Pemprov DKI Jakarta di Jalan Purwa Utama, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2013).

"Kok diambil bagaimana? Baru dengar ini," kata Jokowi seraya balik bertanya.

Jokowi lalu diceritakan tentang kejadian penipuan tersebut.

Ketika ditanya langkah selanjutnya yang akan diambil, Jokowi mengaku belum tahu.

"Belum tahu. Baru dengar detik ini," ujar suami Iriana ini.

Jokowi memberi sumbangan kepada keluarga korban dua pekan lalu. Dia memberikannya langsung kepada keluarga korban saat berkunjung ke kediamannya di Rawabebek, Jakarta Utara. Selain Jokowi, sumbangan juga datang dari Menteri PP dan PA Linda Gumelar, pejabat kecamatan hingga dari sekolah korban. Uang Rp 35 juta yang sedianya disimpan ke bank itu dilarikan polwan gadungan tadi pagi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Tinjau Kebun Bibit Tanaman

Menjelang sore hari, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kebun bibit tanaman. Ia melihat bibit-bibit tanaman yang akan ditanam menggantikan pepohonan yang sudah tua dan keropos.

Jokowi yang menggunakan mobil Innova warna hitam B 1592 NKR itu tiba di Kebun Bibit Pengujian Dinas Pertamanan DKI Jakarta, Kompleks Pemprov DKI Jakarta, Jalan Purwa Utama, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2013).

Jokowi yang memakai kemeja warna putih dan celana hitam didampingi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina.

Jokowi mengelilingi kebun yang cukup luas itu. Kebun tersebut sangat rimbun dengan tanaman. Ada tanaman yang besar tinggi dan ada juga bibit tanaman yang ditanam di polibag mulai dari bunga dan aneka pepohonan.

Sumber :
news.detik.com