Hampir sebulan sudah waktu pengesahan molor dari seharusnya 27 Desember lalu. Alhasil, Rancangan APBD yang diajukan sebesar 60T terkatung-katung tanpa kejelasan.
DPRD DKI bersikukuh pengesahan tak bisa dilakukan sebelum ada pembahasan. Tapi DPRD juga berdalih RAPBD belum bisa dibahas karena ada beberapa penganggaran yang dinilai belum beres.
"Untuk pengisian nomor rekening dan nomenklatur (rincian anggaran) saja membutuhkan waktu 2 Minggu," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan beberapa waktu lalu.
Menurut Ferrial, kebijakan ini untuk mencegah timbulnya dana-dana siluman. Jika pengisian RAPBD beres diselesaikan pihak eksekutif, dia berjanji DPRD tak akan menunda pengesahan.
"Kita ingin ketuk palu kalau semua clear, jangan sampai ketuk palu tapi masih ada masalah," tambahnya.
DPRD menolak dikatakan sengaja mengulur waktu. Mereka berkilah, penganggaran yang baik harus benar-benar dirancangan dengan tepat baru disahkan.
"Menurut kami semua tahapan sudah dilakukan sesuai tahapannya," tambah Andyka, anggota Komisi C DPRD.
Melihat ulah DPRD, Gubernur Jokowi dan wakilnya Ahok berang. Apalagi sejumlah program harus tetap jalan.
"Ini tinggal di DPRD. Saya tantang DPRD enggak usah dibahas lagi APBD 2014 sampai ganti presiden. Enggak usah lagi macam-macam, enggak usah bahas. Bikin sejarah gitu loh," ucap Ahok.
Dampak lainnya, penerapan sistem pengelolaan anggaran, e-budgeting, yang digagas Gubernur Jokowi dan wakilnya Ahok. Menurut Ahok, alasan DPRD menolak sistem e-budgeting tidak masuk akal hanya karena kecurigaan pada eksekutif telah melakukan permainan dengan nilai proyek yang diterapkan di e-budgeting.
"Saya juga sudah tegaskan kepada Bappeda sebagai tim anggaran pemda. Mereka (DPRD) aja yang bilang kita ada masalah. Padahal e-budgeting sudah dimasukkan kok. Satuannya udah jelas. Jadi tidak ada alasan. Pasti ada orang yang enggak suka ada e-budgeting," tegas Ahok.
Sekadar diketahui, dengan e-budgeting nantinya semua nilai proyek yang dianggarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah tercantum. Cara ini untuk menghindari adanya kecurangan dan manipulasi uang proyek.
Ahok lantas mengancam DPRD. Dia bakal mencoret anggaran rutin untuk DPRD, dengan begitu sama-sama tak ada yang diuntungkan.
"Khusus yang DPRD kita coret. Enggak ada anggaran rutin yang mendahului untuk mereka. Saya enggak mau pusing. Biarin aja, kalau DPRD enggak mau selesaikan APBD 2014," tegas Ahok.
Ancaman serupa juga dilakukan Gubernur Jokowi. Dia siap mengajak tarung DPRD bila terus mengulur waktu.
"Kalau sulit kita ajak tarung aja. Pokoknya jangan setengah-setengah. Kalau iya ya iya kalau gak ya enggak," ucap Jokowi dengan nada kesal, di sela acara pengarahan kepada seluruh SKPD, Camat, Lurah.
Jokowi heran menanggapi sikap DPRD sebagai mitra kerja. Harusnya DPRD bersikap bijaksana sesuai fungsinya bukan memperlambat pengesahan anggaran yang berdampak pada lambannya realisasi program.
"Kalau dinamikanya nanti seperti apa, kita terlambat terus. Kita sama dewan itukan mitra, seharusnya jangan ada pergesekan," paparnya.
Hingga kini belum juga ada perkembangan dari DPRD DKI terkait pembahasan APBD. Jika waktu molor semakin lama, berpotensi membuat SiLPA membengkak.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar