Jokowi Tak Bisa Sembarangan Benahi Tanah Abang

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dinilai kurang efektif. Hal itu lantaran pembenahan tersebut tidak diimbangi dengan infrastruktur penunjang.
Program pembenahan tata ruang kota yang dilancarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harusnya diiringi dengan ketersediaan lahan kosong. Jika tidak, pedagang ataupun jasa ekpedisi akan tetap bongkar muat barang tepat di pasar Tanah Abang. Kemacetan pun tak akan terelakkan lagi.
"Infrakstruktur gedung tidak dibangun untuk truk ekspedisi yang besar. Pada akhirnya tetap ekpedisi itu harus memuat barangnya di luar gedung," kata Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Heriandi, Sabtu (13/7/2013).
Heriandi melanjutkan, seharusnya Pemprov DKI memberikan lahan kosong untuk bokar muat sehingga tidak menggangu kawasan tersebut. "Jelas terganggu karena adanya penyegelan. Baik proses penerimaan barang di seluruh daerah," lanjutnya.
Ditambahkannya, dirinya menyarankan antara pemerintah dengan pengusaha ekspedisi harus membangun komunikasi sehingga bisa menyelesaikan semua persoalan. Hal ini untuk menghindari respons negatif dari berbagai pihak.
"Pasar Tanah Abang pasar grosir terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, harus hati-hati dalam memutuskan kebijakan. Perlu adanya dialog yang diadakan Pemprov Jakarta," tutupnya.

Sumber :
okezone.com