Jokowi Tunjuk Plt Kepala Dinas Pertamanan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak memperpanjang masa jabatan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Catharina Soeryowati. Hal itu karena Catharina telah memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2013 lalu, yaitu berusia 56 tahun.
"Kepala Dinas Pertamanan sudah ada Pelaksana Tugasnya (Plt)-nya," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Menurut Made, Plt Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang ditunjuk oleh Jokowi, yaitu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Wiriyatmoko. Karena, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI berada di bawah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI.
"Sama saja seperti kemarin, yang menjadi Plt Kepala Satpol PP itu Sylviana Murni yang juga menjadi Asisten Pemerintahan. Satpol PP berada di bawah Asisten Pemerintahan DKI," kata Made.
Perpanjangan jabatan seorang Pejabat Pemprov DKI, menurut Made, adalah hak prerogatif Gubernur DKI Jakarta. Jadi, sepenuhnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI itu melanjutkan jabatannya atau tidak, merupakan keputusan dan kewenangan umum Gubernur.
Saat ini, Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pemberhentian Catharina pun telah ditandatangani oleh Gubernur.
Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan mengatakan, Catharina memang telah memasuki batas pensiun. Saat ini, Catharina telah memasuki usia 56 tahun. Namun dalam aturannya, PNS dapat diperpanjang jabatannya hingga usia 60 tahun.
"Sampai sekarang belum ada perpanjangan, memasuki batas pensiun 56 tahun atau dibebastugaskan," kata Fadjar.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Dubes Finlandia Tawarkan Kerja Sama kepada Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjamu Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Kai Sauer, di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/3/2013). Dalam pertemuan ini, keduanya membahas kerja sama di bidang pendidikan.
"Beberapa hal yang ditawarkan adalah kerja sama dalam bidang pendidikan," ujar Kai Sauer.
Kerja sama yang ditawarkan ke Pemprov DKI Jakarta, juga di bidang energi dan manajemen. Sauer menjelaskan, pertemuan hari ini masih membahas program yang ditawarkan, belum sampai pada tahap keputusan.
"Ini masih pertemuan perdana, jadi belum berbicara secara jauh tentang hal tersebut," jelas Sauer.

Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com

Saingi K-Pop, Jokowi akan orbitkan Tanjidor di panggung akbar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyaksikan gelaran Music Banks di Gelora Bung Karno. Menurut Jokowi, dari ajang itu dia bisa belajar banyak bagaimana K-Pop membangun positioning dan diferensiasi.

Melihat kesuksesan K-Pop, menurut Jokowi tidak lantas harus ditiru mentah-mentah. Jakarta juga punya diferensiasi yang membuatnya berbeda.

"Kota dan negara harus punya diferensiasi, mereka ada K-Pop kita gak boleh niru-niru. Kita harus punya identitas karakter sendiri. Di sini hanya manajemennya yang ingin saya pelajari, kemarin itu menurut saya adalah perpaduan antara teknologi dan entertainment. Bagus sekali," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/3).

Lantas, apa yang akan ditawarkan Jokowi tentang Jakarta? Jokowi menyebut salah satunya tanjidor. "Nanti dilihat ajalah kita buat romansa Betawi di Monas pas ultah Jakarta besok Juni. Tanjidor yang ditampilkan dalam sebuah panggung yang sangat akbar," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku belajar banyak dari manajemen pentas K-Pop. Dia mengamati kehebatan tata cahaya panggung dan persiapan pertunjukan.

"Mereka disiapkan lebih dari 10 tahun, setiap hari mereka harus latihan 10 jam, suara fisik semuanya dilatih dan itu yang nyanyi kemarin, maksudnya mereka menyiapkan lebih dari 10 tahun. Mereka sudah membangun positioning, diferensiasi, dan brand. Itu lalu muncul sebagai produk yang matang kemudian bisa go internasional ya gak kaget," papar Jokowi.

Kalau ultah Jakarta menyiapkan gelaran akbar tanjidor, wartawan bertanya bagaimana Jokowi merayakan ultah sendiri? "Saya gak pernah ultah. Orang desa aja pake ultah. Doa aja sendiri," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Saya Enggak Kuat "Nunggu" Lama-lama

Pihak PT MRT Jakarta terus didesak untuk segera memberikan paparan detail terkait kelanjutan pembangunan megaproyek angkutan massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT). Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus menyatakan keinginannya untuk segera mengeksekusi pembangunan proyek yang telah mangkrak bertahun-tahun itu.
Dijumpai di Balaikota Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi berkali-kali mengungkapkan rencana percepatan pembangunan MRT. Ia mulai gundah karena selama lima bulan memimpin Jakarta putusan pembangunan MRT itu belum juga bisa diputuskan.
"Nunggu sudah lima bulan ini kan. Saya menunggu terus, enggak kuat saya menunggu terlalu lama kayak gini. Saya ingin itu segera, putuskan, segera ngecor," kata Jokowi, Senin (11/3/2013).
Saat ditanya mengenai ancaman pergantian direksi PT MRT Jakarta, Jokowi mengaku ada kemungkinan seperti itu. Namun, dirinya belum mau berbicara lebih mengingat ada tenggat waktu yang telah diberikan pada PT MRT Jakarta untuk melengkapi dokumen, seperti skema pembiayaan dan rencana pembangunannya.
"Saya kan biasanya seperti itu (mengganti), entah monorel atau MRT, entah apa. Enggak kuat, saya kan enggak kuat (menunggu lama-lama)," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Wali Kota Surakarta ini berjanji akan mebentuk tim pengkaji MRT sebelum mengeluarkan putusan pembangunannya. Sejatinya, tim pengkaji telah ada di intern PT MRT Jakarta, tetapi dianggap belum mengakomodasi aspirasi masyarakat Jakarta.
Jokowi menjelaskan, kehadiran masyarakat dalam tim pengkaji diharapkan mampu merumuskan hasil kajian yang akurat dan berimbang. Ia mengaku khawatir MRT yang memakan biaya Rp 15 triliun tak memberikan dampak positif yang sebanding atau malah merugikan masyarakat.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi-Basuki Diminta Tidak Ancam Rumah Sakit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diminta tidak memberikan pernyataan yang bernada ancaman kepada pihak rumah sakit di Jakarta terkait pelayanan kesehatan kepada warga miskin. Pasalnya, pihak rumah sakit dinilai sudah sangat kewalahan menghadapi melonjaknya pasien pascaprogram Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Nova Riyanti Yusuf atau akrab disapa Noriyu di Jakarta, Senin (11/3/2013), menyikapi ancaman pencabutan izin RS yang menolak pasien.
Noriyu mengatakan, pernyataan bernada ancaman kontraproduktif. Fakta di lapangan, kata dia, dokter, perawat, bidan yang bekerja di Jakarta harus melayani pasien yang mencapai dua kali lipat daripada sebelum KJS berlaku sekitar empat bulan lalu. Padahal, tidak ada tambahan tenaga kesehatan baru.
Akan lebih arif, kata Noriyu, gubernur dan wakil gubernur memberi semangat dan pengertian kepada para tenaga kesehatan di Jakarta. Mengancam, kata dia, bisa menyebabkan turunnya moral dan semangat para tenaga kesehatan.
"Kalaupun ada oknum dokter yang bandel, mari kita serahkan kepada proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia," ujar dia.
Noriyu mengatakan, KJS memang program yang sangat populis. Namun, kata dia, perlu ada evaluasi terutama terkait sarana dan prasarana. Dengan demikian, ke depannya tidak ada lagi penolakan pasien lantaran tidak ada ruang perawatan yang kosong.
Selain itu, dokter spesialis kejiwaan itu berharap Pemprov DKI Jakarta lebih mengedepankan pelayanan promotif dan preventif dibanding kuratif dan rehabilitatif. Nantinya, kata dia, perlu ada perubahan paradigma masyarakat dari "sakit" menjadi "sehat" seperti kalimat bijak "lebih baik mencegah daripada mengobati".
"Jokowi-Ahok adalah pasangan fenomenal dan saya sangat bersyukur dapat menjadi warga beliau. Namun, perlu diingat bahwa setiap kebijakan Jokowi-Ahok juga perlu dikritik dan seluruh tindak-tanduk serta ucapan mereka juga harus diperhatikan. Tentu demi kebaikan seluruh lapisan masyarakat, terutama rakyat miskin," pungkas Noriyu.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi komentari konser Slank & K-Pop

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ikut mengkomentari terkait di persulitnya kelompok Band Slank, dalam penyelenggaraan konsernya di Jakarta.

Selain itu, Jokowi juga mengkomentari beberapa boyband asal Korea Selatan, yang lebih di kenal masyarakat pecinta musik tanah air dengan sebutan K-pop.

Menurutnya, terkait pelarangan konser musik rock seperti yang di alami kelompok band Slank harusnya tidak terjadi. Dia menilai, semua jenis musik bisa menyelenggarakan konsernya dimana saja, termasuk di Jakarta. Tetapi, dia menambahkan, semua mempunyai aturan dan mekanisme masing-masing, termasuk soal perijinan keamanan.

Dia berharap, konser musik seperti Slank bisa dinikmati penggemarnya dengan tertib. Nantinya Slanker, julukan fanatik musik Slank diimbau untuk menjaga ketertiban dan keamanan saat pertunjukkan.

"Intinya, mau musik apapun sama aja. Asal penggemarnya bisa nikmatin dengan tertib dan aman. Sama-sama jaga keamanan," ujar Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (11/3/2013).

Berbeda dengan konser rock seperti Slank, mantan Wali Kota Solo tersebut juga berharap, penyelenggaraan konser yang menghadirkan band luar negeri seperti band-band asal Korea, atau K-pop bisa dilaksanakan seperti penyelenggaraan konser lainnya di Jakarta.

Seperti diberitakan, beberapa boyband asal Korea Selatan beberapa waktu lalu menyelenggarakan konsernya di Jakarta. Namun, tidak seperti biasanya, kedatangan para K-pop tersebut melakukan konser untuk kerjasama kedua negara antara Indonesia dan Korea Selatan.

Selain itu, Jokowi berkilah, kedatangannya ke konser K-pop tersebut karena dirinya mendapat undangan dari panitia penyelenggara. Dalam konser itu, sekaligus dirinya ingin mengetahui seperti apa manajamen musik K-pop, hingga akhirnya musik tersebut sangat di gandrungi di Indonesia.

Namun begitu, Jokowi mempersilahkan untuk aliran musik apapun bisa menyelenggarakan konser di Jakarta, termasuk Slank. Group musik yang digawangi Bim-Bim dan Kawan-kawan, memang saat konser di Jakarta kerap mengalami keributan antar penontonnya.

Sumber :
http://metro.sindonews.com

Jokowi Didesak Jelaskan Hasil Evaluasi Program KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta menjelaskan hasil evaluasi program Kartu Jakarta Sehat. DPRD DKI harus meminta pertanggungjawaban atas sejumlah kasus buruknya penanganan medis.

"Program KJS adalah program yang sangat populis, namun di sisi yang lain juga membuka lembaran baru tentang permasalahan pelayanan kesehatan di Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Nova Riyanti Yusuf, Senin (11/3/2013).

Nova menuturkan, kasus penolakan pasien oleh rumah sakit harus dilihat secara obyektif. Alasannya, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan khususnya di Jakarta, belum memadai.

Politikus Partai Demokrat ini juga mempertanyakan sikap Jokowi yang terkesan mengancam rumah sakit yang tanpa alasan menolak pasien. "Ancaman seperti ini akan kontraproduktif karena rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, termasuk tenaga dokter, perawat sudah sangat kewalahan menghadapi gelombang pasien yang melonjak setelah KJS berlaku," imbuhnya.

Menurut dia, dokter dan tenaga medis di DKI sudah kewalahan melayani pasien yang jumlahnya dua kali lipat sejak program KJS diberlakukan. Apalagi program layanan kesehatan bagi warga kurang mampu ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga medis dan sarananya.

"Perlu diminta penjelasan Gubernur bagaimana evaluasi KJS dan bagaimana rencana beliau untuk memperbaikinya, terutama dalam kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di DKI Jakarta," ujar Nova.

Sumber :
news.deik.com

4 Siasat Jokowi Perangi Preman

Ulah preman-preman bikin resah warga Ibukota. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak gentar memerangi aksi premanisme.

Jokowi bermitra dengan Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta. Ia juga memiliki beberapa 'jurus' yang dapat digeber untuk membantu polisi melawan gerombolan preman.

Berikut 4 siasat Jokowi memerangi preman :

Siagakan Satpol PP
Satpol PP menjadi 'senjata andalan' Jokowi dalam mengantisipasi aksi-aksi premanisme di tempat-tempat umum.

Jokowi mengerahkan kekuatan Satpol PP di pasar, terminal, hingga Kanal Banjir Timur (KBT). Bahkan Satpol PP diperintahkan bekerja selama 24 jam menjaga keamanan.

"Itu urusan Pak Kapolda (masalah penangkapan Hercules cs). Kami di Pemprov hanya membantu dengan taruh Satpol PP di pasar, terminal, KBT, Monas itu," kata  Jokowi di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Minggu (10/2/2013).

Jokowi mengatakan pihaknya mendukung kepolisian untuk memberantas premanisme.

"Gimana gitu aja ditanyakan, ya dukung. Nggak akan kami taruh Satpol PP di pasar, KBT, terminal kalau nggak dukung," ujar Jokowi.

Preman Itu Urusan Aparat
Jokowi enggan mencampuri permasalahan yang bukan domainnya, termasuk masalah penangkapan Hercules dan anak buahnya yang diduga melakukan pemerasan.

Bagi dia, persoalan premanisme maupun soal penangkapan semacam ini menjadi wewenang penuh aparat Polda Metro Jaya.

"Kalau sudah masuk kriminal dan hukum, itu urusan aparat," jawab Jokowi saat dimintai tanggapan oleh wartawan di sela-sela kunjungannya ke eks Taman BMW, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013).

Hercules telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan di Kembangan, Jakarta Barat. Ia diancam dengan UU Darurat dengan pidana maksimal 20 tahun penjara.

Razia Preman untuk Jakarta Aman
Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan Babinkamtibmas di wilayahnya masing-masing guna mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu upaya untuk mengurangi gangguan tersebut adalah dengan menggelar kembali operasi premanisme.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan operasi tersebut akan digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sasaran operasi ini adalah pelaku kejahatan jalanan, senjata tajam dan senjata rakitan.

"Operasi ini akan dilakukan terus pada tempat-tempat yang ditengarai menjadi sarang preman. Premanisme ini memang meresahkan masyarakat," kata Rikwanto di Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Rikwanto mengatakan, upaya kepolisian ini disambut Gubernur DKI Joko Widodo. "Beliau (Jokowi) sudah paham kondisi Jakarta dan akan bermitra lebih baik lagi dengan kepolisian untuk mewujudkan Jakarta yang aman," ujar dia.

Rikwanto mengatakan, operasi ini merupakan operasi khusus yang dilakukan secara periodik. Meski di luar operasi, pemberantasan terhadap aksi premanisme dan kejahatan jalanan, kata dia, tetap dilakukan.

Ia mencontohkan, Sabtu (3/11/2012) Polda Metro berhasil mengamankan sejumlah preman dari wilayah Jakarta Timur seperti di wilayah Pasar Resbo, Matraman, Pulogadung, Cakung, Makasar, Duren Sawit, Ciracas, Kramat Jati, Jatinegara dan Cipayung.

Dari hasil operasi tersebut total preman yang diamankan sebanyak 107 orang.

"47 Orang diamankan karena tidak memiliki KTP, dibina lalu dipulangkan. Kemudian 57 memiliki KTP dan dipulangkan serta dua diproses hukum karena terlibat pengeroyokan, satu diproses di unit narkoba," jelas Rikwanto.

Sulap Monas Jadi Ruang Kreatif
Jokowi prihatin dengan suasana Taman Silang Monumen Nasional (Monas) saat ini yang disusupi aksi premanisme.

Jokowi berjanji akan menyulap taman raksasa itu dengan mengadakan festival musik dan sebagainya.

"Nanti dilihat, mulai 2013 organisasinya kita ubah. Kemudian tinjauannya kita perbaiki total," ujar Jokowi di Gedung Aldevco Octagon, Jl Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/12).

Jokowi meminta masyarakat sabar menunggu perubahan di Monas pada tahun 2013 mendatang. Monas akan dijadikan ruang kreatif.

"Misalnya festival-festival musik etnik, seni tradisi, tari-tari tradisional. Akan banyak di sana," kata lulusan Fakultas Kehutanan UGM ini.

Sebelumnya, 4 preman yang meresahkan pengunjung kawasan Monas terjaring Operasi Sikat Jaya. Para preman ini melakukan aksi pemerasan terkait tarif masuk Monas di luar harga yang ditentukan yakni Rp 20 ribu.

Sumber :
news.detik.com

4 Ancaman Jokowi untuk rumah sakit yang tolak pasien

Rumah sakit di Jakarta khususnya tengah menjadi perhatian, karena hampir setiap hari institusi kesehatan itu bermasalah dengan pasiennya. Terutama pasien dari kalangan yang tidak mampu.

Padahal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah merancang program Kartu Sehat Jakarta (KJS) untuk mempermudah si miskin mendapatkan pelayanan di rumah sakit, walaupun hanya di kelas III. Tapi kenyataannya, tetap saja sebagian rumah sakit tidak peduli dengan KJS tersebut, karena ukuran dirawat atau tidak tergantung uang yang jadi jaminan si pasien.

Tidak sedikit rumah sakit yang menolak pasien walaupun sudah menggenggam kartu 'sakti' dari Jokowi tersebut. Akibatnya, seringkali nyawa pasien tidak tertolong karena penolakan itu. Geram, Jokowi pun memberikan ancaman terhadap rumah sakit 'nakal' itu.

Berikut 4 ancaman Jokowi untuk rumah sakit yang tolak pasien.

Ancam cabut izin rumah sakit 
Karena diduga salah vonis diagnosa rumah sakit, Upik yang merupakan buah hati kedua pasangan Ali Zuar dan Mayarni, warga Jalan Haji Suaib Gang Damai Nomor 6B RT 10/ RW 03, Petukangan, Jakarta Selatan meninggal. Balita itu meninggal di Rumah Sakit Bersalin Kartini di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui jika pelanggaran-pelanggaran di rumah sakit bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pihaknya bakal memberikan teguran keras. Jika sampai teguran itu tidak diindahkan, Jokowi janji akan melakukan tindakan tegas.
"Ya akan ada tindakan yang lain. Entah pencabutan izin, atau sanksi lain," kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/2).

Saat mengurus MP tidak diberi izin

"Nanti kalau mengurus MP (Marketing Project Alat Kesehatan), enggak kita berikan. Karena itu menyangkut pelayanan kepada warga," kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/2).

"Kita ini kan ada 80-an rumah sakit. Ada yang kita lihat 1 hingga 5 yang pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Masih banyak kekurangan-kekurangan seperti itu, yang Dera juga. Yang paling penting ada usaha bersama, rumah sakit, dinas juga, dari yang swasta juga untuk memperbaiki pelayanan jangan sampai kejadian seperti ini diulang-ulang," lanjutnya.

Diakui Jokowi, andaikan ada bayi atau anak yang sakit dan kemudian dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, sudah seharusnya dilayani dan diberikan perawatan segera mungkin. Daripada memikirkan besaran biaya yang ditanggung sebelum pelayanan kepada anak yang sakit diberikan.

 

"Kan dari awal, dari keluar kartu Jakarta Sehat. Kami sudah sampaikan, rawat dulu. Selesaikan dulu. Kami yang bertanggung jawab. Kami punya duit, punya anggaran. Selesaikan! Kami tanggung jawab untuk yang seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan sangat mendesak," tegas Jokowi.

Orang nomor satu di DKI Jakarta ini kembali mengulang dan menegaskan jika masalahnya biaya untuk rumah sakit, dirinya siap tanggung jawab. "Saya sebagai gubernur tanggung jawab! Kalau mau masalah bayaran saja. Masalah uang saja, tanggung jawab," tandasnya.

 

Menolak pasien, tahu risikonya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengancam pihak rumah sakit jika berani menolak melayani pasien yang menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Apalagi, jika pihak rumah sakit memberikan pelayan buruk kepada pasien.

"Kalau ditolak terserah rumah sakit, kalau berani menolak tahu risiko-risikonya," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (14/11).

Sesuai dengan MoU antara Pemprov DKI dengan rumah sakit dan Puskesmas, pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai berdasarkan kesepahaman. Meski tidak menyebutkan jenis sanksinya, pihak rumah sakit harus siap menerima risiko yang akan dihadapi.

"Kalau saya turun ke Puskesmas dan pelayanan tak sesuai dengan yang saya bayangkan, tahulah risikonya," tegasnya.

Jika memang ada kekurangan, Jokowi menyatakan akan terus melakukan koreksi terhadap beberapa rumah sakit dan Puskesmas di Jakarta. Dengan demikian, semua rumah sakit dan Puskesmas harus melayani warga secara optimal. "Terlayani dan sembuh dong. Kalau terlayani tak sembuh untuk apa rumah sakit?" pungkasnya.

Tak beri izin IMB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum rumah sakit swasta yang tidak mau bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi mengancam tak akan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB).

"Kalau minta izin nggak dikeluarin. Kalau minta tambahan untuk ruangan kan harus izin IMB dan lain-lain ndak diberi," ujar Jokowi di komplek DPR MPR Senayan, Jakarta, Minggu (10/3).

Mantan wali kota Solo ini mengaku akan menggunakan kekuatan pemerintah dalam urusan untuk kepentingan rakyat. "Kami, pemerintah punya power itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Sehingga, nanti semua rumah sakit akan diajak kerjasama untuk KJS, sehingga ajakan tersebut akan dimulai sejak dini. Sehingga, masalah yang ada di lapangan akan segera dibenahi tanpa menunggu lama. "Ya nantilah saya sudah punya jurus, itu dulu di Solo juga sama. Dipaksa ya diancam," ucapnya.

 

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Beri Resep Pilkada ke Ganjar Pranowo

Gubernur Jakarta Joko Widodo memberi masukan cara kampanye ke calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Ganjar mengatakan mantan Wali Kota Solo tersebut meminta dia datang ke media, wawancara di televisi, atau rajin ikut debat. "Jokowi juga berjanji akan ikut kampanye. Dia minta diajak kampanye," ujarnya ketika ditemui di Surakarta, Ahad, 10 Maret 2013.

Selain saran yang disampaikan Jokowi, dia menilai model kampanye yang paling diminati adalah mendatangi masyarakat secara langsung, bertemu dengan kelompok masyarakat, dan mengajak diskusi.

Di pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018, Ganjar yang berpasangan dengan Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko akan berhadapan dengan Gubernur Jawa Tengah saat ini Bibit Waluyo yang menggandeng mantan rektor Universitas Negeri Semarang Sudijono.

Lawan lainnya adalah Sekretaris Daerah Jawa Tengah Hadi Prabowo yang berpasangan dengan Bupati Sumedang Don Murdono.

Sumber :
www.tempo.co

Ditanya Soal Hercules, Jokowi: Itu Uangnya Siapa, Jatuh Itu

Polisi menahan Hercules dan 45-an anak buahnya. Hercules ditahan dalam kasus penghasutan, melawan petugas yang sah, pengeroyokan, dan pemilikan senjata serta pemerasan. Gubernur Jokowi enggan menanggapinya. Ia justru bercanda untuk mengalihkan pertanyaan wartawan.

"Itu uangnya siapa itu, jatuh itu," ujar Jokowi mencoba mengalihkan perhatian, di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Minggu (10/2/2013).

Sontak semua wartawan tertawa karena tertipu oleh DKI-I ini. Usai pengalihan itu, ia masih enggan menanggapi.

"Ini kayak K-Pop aja, ke sini ke sana," ucap Jokowi yang mengenakan kemeja batik, karena wartawan menghalangi jalannya.

Setelah terus ditanya, ia akhirnya memberikan komentar. "Itu urusan Pak Kapolda. Kami di Pemprov hanya membantu dengan taruh Satpol PP di pasar, terminal, KBT, Monas itu," ujarnya.

Saat ditanya apakah pihaknya pernah berkomunikasi dengan Hercules, mengingat Hercules pernah mendukungnya saat kampanye, ia hanya tersenyum.

"Hem hem," ujarnya masih sambil tersenyum. Hercules adalah ketua Gerakan Rakyat Indonesia Baru, ormas yang mendukung ide-ide Gerindra. Gerindra adalah penyokong Ahok, yang berpasangan dengan Jokowi dari PDIP.

Namun pihaknya mendukung pihak kepolisian untuk memberantas premanisme.

"Gimana gitu aja ditanyakan, ya dukung. Nggak akan kami taruh Satpol PP di pasar, KBT, terminal kalo nggak dukung," ujar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Duga Ada Masalah di Jembatan Cilincing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo rencananya akan melakukan tinjauan lapangan terkait lubang sebesar 10 centimeter di tengah-tengah jalan Jembatan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
"Nanti cek lapangan," ujar Jokowi di sela-sela penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Trisakti kepada Ketua MPR RI Taufiq Kiemas di komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (10/3/2013) siang.
Jokowi sempat melontarkan gurauan atas penyebab rawan ambruknya jembatan yang baru diresmikan pada tahun 2012 lalu itu. Namun, lebih jelas, Jokowi menduga adanya kekeliruan pembangunan.
"Kok tanya saya, tanya yang buat lah. Ha... ha... ha.... Biasanya ada kekeliruan di konstruksi atau perencanaannya tidak diikuti," ujarnya.
Jembatan yang dibangun tahun 2011 tersebut mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan. Sebuah lubang dengan diameter 10 centimeter dengan panjang 4 meter menganga di tengah jembatan. Sedangkan satu lubang lagi dengan diameter 10 centimeter ditemukan tak jauh dari lubang besar pertama.
Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi pengendara jalan yang melintas. Sebab, lubang panjang itu tepat berada di bagian sambungan jembatan. Terlebih kebanyakan yang melintas di jalan penghubung Jalan Raya Marunda dengan Jalan Raya Cakung-Cilincing itu dilalui kendaraan berat.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Ogah Jadi Jurkam Bibit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan menolak tawaran sebagai juru kampanye (jurkam) bagi pasangan calon gubernur Jawa Tengah,  Bibit Waluyo-Sujiono. Alasannya, Bibit tidak lagi diusung oleh PDIP.

Jokowi menegaskan, dukungannya jelas akan diberikan pada calon yang diusung oleh partainya saja.

"Gimana sih begitu aja ditanyakan, kalau diundang itu kan mestinya teman saya, Pak Ganjar," kata Jokowi kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Minggu (10/3).

Meski calon gubernur incumben Bibit Waluyo merupakan mantan atasan dan rekan separtainya, Jokowi tetap tidak bersedia memberikan bantuan. Apalagi, belakangan Bibit dikabarkan sudah tidak diakui lagi sebagai anggota PDIP.

Jokowi sendiri enggan berkomentar mengenai pemecatan Bibit dari partainya. Ia justru mengaku belum tahu soal pemecatan mantan atasannya itu.

"Nggak tahu, nggak tahu," ujar mantan Wali Kota Surakarta itu.

Hubungan Jokowi dan Bibit sempat dikabarkan tidak harmonis. Saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Jokowi pernah terang-terangan menentang perintah Bibit untuk menggusur sebuah bangunan di wilayahnya. Bibit beraksi keras atas penolakan Jokowi dan menyebutnya sebagai wali kota bodoh.

Dalam pilkada Jawa Tengah tahun ini, pasangan calon gubernur Bibit-Sujiono diusung oleh koalisi Partai Demokrat, PAN, Golkar. Hal ini menyebabkan PDIP merasa dikhianati. Bibit dinilai membangkang terhadap keputusan PDIP yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam pilkada Jawa Tengah.

"Pak Bibit melakukan pelanggaran berat aturan partai. Secara otomatis keanggotaannya di PDIP gugur. Tidak perlu kita tarik KTA-nya, tapi yang jelas semua sudah tahu bahwa KTA itu sudah tidak tidak berlaku," ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani, di sela-sela acara Rakerdasus DPD PDIP Jateng di Solo, Sabtu (9/3).

Sumber :
jpnn.com

Jokowi Sinyalir Korban Meninggal akan Lebih Banyak Bila Tak Ada KJS

Sejak peluncuran Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menggratiskan pasien kelas III, rumah sakit di DKI Jakarta kebanjiran pasien. Bahkan pada Sabtu (9/3) lalu beredar berita seorang siswi SMP meninggal dunia karena ditolak di 4 rumah sakit dengan alasan kamar penuh.

"Nggak usah menutup mata, memang ada fakta realita seperti itu. Kalau nggak ada KJS berapa ribu orang akan jadi seperti itu," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat dimintai komentar soal itu di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Minggu (10/3/2013).

Menurutnya, karena pihaknya sekarang lebih terbuka dan transparan jadi kejadian seperti ini terlihat. Yang penting, kata dia, adalah bagaimana memperbaiki kekurangan tersebut.

"Karena memang sebenarnya di bawah memang betul sudah banyak yang ditahan di rumah nggak berani ke rumah sakit. Sudah ratusan ribu," ungkapnya.

Jokowi menambahkan, nantinya semua rumah sakit akan diajak bekerjasama untuk menerima KJS.

"Tapi nanti, kalau gelombang ini sudah datang, nanti yang ke rumah sakit itu juga akan turun karena sudah tertangani," ucapnya.

RS yang menolak pasien kelas III tanpa alasan terancam mendapat sanksi dari Jokowi. "Nantilah saya sudah punya jurus. Dipaksa, ya diancam," ujar Jokowi.

Ancaman yang dimaksud Jokowi adalah melalui izin. Jika rumah sakit meminta tambahan ruangan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kami, pemerintah punya power. Power itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Namun demikian Jokowi mengatakan, masyarakat harus membudayakan gaya hidup sehat. Lingkungan yang sehat sangat menunjang kesehatan warga.

"Yang paling penting upaya preventifnya. Olahraga, kampanye," sarannya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Enggak usah menutup mata ada banyak pasien ditolak RS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menambah ruangan kelas III agar kasus seperti Ana Mudrika (14) yang ditolak empat rumah sakit tidak terulang. Jokowi mengakui, persoalan ruangan penuh harus segera diselesaikan.

"Enggak usah menutup mata, memang ada fakta realita seperti itu. Kalau enggak ada KJS berapa ribuan orang yang akan jadi seperti itu, hanya sekarang kami terbuka, jadi semua orang bisa melihat," ujar Jokowi di komplek DPR MPR Senayan, Jakarta, Minggu (10/3).

Ana mengembuskan napas terakhir pada Sabtu (9/3) pada pukul 09.00 WIB. Ia meninggal karena sakit paru-paru. Namun yang miris adalah, Ana sempat ditolak empat rumah sakit meski memegang Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Menanggapi hal ini, Jokowi ingin segera memperbaiki layanan KJS. Jokowi tak mau menutup-nutupi jika masih belum maksimalnya KJS.

"Begitu ada KJS dibuka, pasien rumah sakit membeludak itu menunjukkan bahwa itu kemarin itu banyak yang ditahan di rumah. Sekarang RS membeludak penuh, ya itu lah problem yang harus kita selesaikan pada tahapan berikutnya, dokter sama medis dan non medis itu problem yang harus diselesaikan dan harus dibenahi," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, akan menambah ruangan rawat inap di rumah sakit setelah ada lonjakan pasien pengguna KJS. Sehingga, nantinya penambahan ruang rawat inap ini mampu menekan angka pasien yang tidak dapat tertangani karena kehabisan ruangan.

"Nanti kan juga sudah ditangani, akan turun karena memang yang ditangani sudah ratusan ribu banyaknya, pokoknya kita tutupilah. Kan kelas dua sudah dipotong 75 persen jadi kelas tiga," jelasnya.

Sumber :
merdeka.com

Ini Jurus Jokowi Atasi Rumah Sakit Bandel

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki jurus jitu untuk mengatasi rumah sakit di DKI Jakarta yang kedapatan menolak pasien, terutama pasien miskin. Jurus itu yakni mencabut izin rumah sakit.

"Saya sudah punya jurus. Ya dipaksa, diancam. Ancamannya kalau izinnya nggak dikeluarin," tegas Jokowi usai menghadiri penganugerahan gelar Doktor Kehormatan pada Taufiq Kiemas di komplek DPR/MPR, Minggu (10/3/2013).

Menurut Jokowi, pihaknya memiliki kekuatan untuk mencabut izin rumah sakit yang bandel tersebut. Namun, Jokowi mengatakan hingga kini, pihaknya belum menemukan rumah sakit yang terbukti menolak pasien atas alasan biaya.

Untuk antisipasi jangka pendek, lanjut Jokowi, pihaknya akan mengefektifkan jaringan antar rumah sakit untuk informasi ketersediaan ruang rawat. Jika sekarang baru terdapat sekitar 60 rumah sakit di Jakarta yang terkoneksi, pihaknya akan menambah rumah sakit lainnya agar tidak ada lagi pasien meninggal akibat tak tertangani.

"Yang paling penting dimulai segera. Kalau ada masalah di lapangan, langsung kita selsaikan. Nah ini akan kita tambah (rumah sakit lain)," ujarnya.

Lebih jauh Jokowi pun mengajak masyarakat Jakarta untuk peduli akan pola hidup yang sehat agar potensi mengalami sakit kecil. Gaya hidup sehat itu, dapat dilakukan dengan mengubah pola hidup sehari-hari, misalnya penambahan kegiatan olahraga teratur dan makan-makanan mengandung gizi yang cukup.

Sebelumnya diberitakan, seorang pasien remaja atas nama Ana Mudrika (15) meninggal dunia pada Sabtu (9/3/2013) setelah tidak diterima oleh empat rumah sakit di Jakarta Utara untuk dirawat. Ana mengeluh sakit di bagian perut.

Empat RS itu yakni RS Koja, RS Firdaus, RS Pelabuhan, dan RS Mulyasari. Ketiga RS pertama menolak dengan alasan kamar penuh. Sementara, RS Mulyasari menolak karena tidak menerima pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Ini Kata Jokowi tentang Empat Pilar

Gubernur DKI Joko Widodo mengapresiasi gagasan Taufiq Kiemas yang mensosialisasikan empat pilar kebangsaan. Empat pilar itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini sangat penting sekali bagi bangsa," ujar Jokowi usai acara penganugerahan Doctor Honoris Causa dari Universitas Trisakti untuk Taufiq Kiemas di Gedung Nusantara IV MPR RI, Minggu (10/3/2013).

Jokowi mengatakan, gagasan empat pilar ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nilai- nilai tersebut, menurutnya perlu diterapkan dari bawah. Dari SD, SMP, SMA hingga Universitas.

"Semua perlu nilai itu. Karena sebuah negara kalau nggak punya pegangan gampang kena angin," ujar Jokowi.

Menurutnya, pegangan itu sangat penting agar bangsa Indonesia tidak mudah terkena terjangan. Terjangan yang dimaksud adalah budaya Barat dan ekonomi.

"Ini membangun brand yang baru," katanya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Komentari Gelar Doktor untuk Taufiq Kiemas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan selamat atas pengukuhan gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa yang diberikan Universitas Trisakti kepada Ketua MPR RI Taufiq Kiemas. Menurutnya, gagasan Taufiq patut menjadi pegangan dalam menjalankan pemerintah RI.

"Kami sangat bersyukur hari ini Bapak Taufiq Kiemas diberikan anugerah Doktor Honoris Causa dari Trisakti, kami ucapkan selamat," ujar Jokowi usai hadir dalam acara yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (10/3/2013) siang.

Jokowi turut mengomentari gelar Doktor Kehormatan atas gagasan suami Megawati Soekarnoputri itu tentang empat pilar bangsa dan bernegara, yakni Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI dan Pancasila. Menurutnya, empat pilar tersebut bisamenjadi pegangan Indonesia.

"Karena semua negara kalau nggak punya pegangan, seperti kita ini, gampang kena angin, terjangn budaya barat, terjangan gelombang ekonomi. Harus punya pegangan," ujarnya.

Bahkan Mantan Wali Kota Surakarta tersebut menegaskan, empat pilar yang digagas salah satu pimpinan partai tempat dirinya bernaung itu adalah sebuah "merek" dari Indonesia.

Acara itu turut dihadiri berbagai tokoh penting lainnya. Antara lain Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI Boediono, mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Kepala Kepolisian RI Jendral Timur Pradopo dan jajaran anggota DPR/MPR lainnya.

Usai menghadiri acara pengukuhan gelar, Jokowi tampak sowan ke rumah dinas Taufiq Kiemas di Komplek Widya Chandra IV Nomor 16. Informasi yang dihimpun Kompas.com, kedatangan Jokowi ke kediaman Taufik, untuk menghadiri makan siang bersama keluarga besar Soekarnoputri. Namun, acara makan siang itu tertutup bagi media masa sehingga wartawan diperkenankan meliput dari luar kediamannya tersebut.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jurus Jokowi Ajak RS Gabung Jakarta Sehat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan memakai 'jurus' tersendiri untuk mengajak rumah sakit di DKI Jakarta turut bekerja sama untuk program Kartu Jakarta Sehat. "Ya nantilah saya sudah punya jurus, itu dulu di Solo juga sama," kata Jokowi di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR, MPR, DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 10 Maret 2013.

Ketika didesak para pewarta tentang jurusnya, Jokowi menjawabnya dengan tegas, "Dipaksa, ya diancam."

Jokowi menjelaskan, jika rumah sakit itu tidak mau kerja sama terkait Kartu Jakarya Sehat, pemerintah tidak akan mengeluarkan perizinan rumah sakit tersebut. "Kalau nambah kamar kan harus ada IMB, ndak akan saya beri kalau enggak mau kerjasama," ujarnya.

Menurut Jokowi, jalan 'mengancam' ini demi kepentingan masyarakat. Dan pemerintah memiliki kekuatan. "Power itu kami gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Meski belum semua rumah sakit di Jakarta bekerja sama dalam program Kartu Jakarta Sehat, Jokowi memilih jalan duluan. "Ngapain nunggu-nunggu lama hanya untuk semua RS bergabung," kata Jokowi. Jika ada masalah selama pelaksanaan, maka akan segera dibenahi.

Jokowi juga sedang mengusahakan agar semua rumah sakit bisa bergabung dengan call center 119. Ini adalah sebuah sistem yang sedang disiapkan pemerintah terkait kemudahan penanganan pasien.  "Agar info-info ke masyarakat semuanya gampang," kata Jokowi.

Sumber :
www.tempo.co

Kriteria Kampung Deret Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membeberkan kriteria daerah yang tepat untuk disentuh program Kampung Deret. Kriteria tersebut nantinya dijadikan landasan pihaknya merencanakan, mengevaluasi dan akhirnya diimplementasikan.

"Pertama kawasan kumuh, kedua lahannya tidak dalam sengketa, pendudukan menyetujui ditata, disiapkan konsolidasi lahannya, baru dikerjakan," ujar Jokowi di sela-sela jalan santai di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/3/2013).

Di sisi lain, pihaknya akan mempersiapkan sistem pengerjaan Kampung Deret tersebut. Antara lain dengan membuat Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari perangkat Kecamatan, Kelurahan, hingga RT dan RW demi mendukung program itu. Nantinya mulai dari sosialisasi hingga pembayaran akan dikerjakan oleh Kelompok Kerja tersebut.

Mantan Wali Kota Surakarta itu menegaskan, pihaknya akan terus berupaya melakukan fungsi kontrol secara terus menerus, terutama terkait alokasi anggarannya.

Hal itu, lanjut Jokowi, dilakukan agar anggaran sekitar Rp 40 miliar yang dialokasikan untuk penataan kampung tepat sasaran dan berguna bagi warga miskin. "Kita buka semuanya. Apa sih yg blm kita buka, gaji saya sudah dibuka, honor saya buka, tunjangan saya buka, operasional saya buka, anggaran buka kan, anggaran semua bisa dilihat secara detail seperti apa," kata Jokowi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan 95 RW di Jakarta yang akan dijadikan Kampung Susun Deret. Hal ini digunakan untuk mempercepat penataan kampung kumuh. Program Kampung Deret Susun ini akan menjadi program unggulan Pemprov DKI di tahun 2013.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Hadiri Pengukuhan Doktor Kehormatan Taufiq Kiemas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hadir dalam pengukuhan gelar doktor kehormatan (honoris causa) Universitas Trisakti kepada Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas, Minggu (10/3/2013) siang. Pantauan Kompas.com, Jokowi datang sekitar pukul 10.00 WIB bersama rombongan stafnya.
Dengan mengenakan kemeja batik warna cokelat bernuansa bunga serta celana hitam, Jokowi langsung disambut oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Putut Eko Bayuseno. Sebelum memasuki tempat acara di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, mantan Wali Kota Surakarta itu tampak berbincang dengan Kapolda Metro Jaya.
Meski agenda Jokowi diketahui telah dimulai sejak pukul 07.00 WIB dengan berolahraga, Jokowi tampak bugar. Sesekali, perbincangan tersebut diselingi dengan senyum dan tawa di antara kedua tokoh penting tersebut. Acara itu turut dihadiri berbagai tokoh penting lain, di antaranya, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI 2004-2009 M Jusuf Kalla, Kepala Kepolisian RI Jendral Timur Pradopo dan jajaran anggota DPR/MPR lainnya. Adapun Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dijawalkan ikut hadir pukul 11.00 WIB.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Remaja Meninggal Karena Ditolak RS, Ini Kata Jokowi...

Seorang pasien atas nama Ana Mudrika (15), warga Jakarta Utara, harus meregang nyawa pada Sabtu (9/3/2013) lalu setelah tak diterima oleh empat rumah sakit di DKI Jakarta. Lalu, apa komentar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo?
"Begitu KJS dibuka, pasien RS membludak. Itu menunjukkan bahwa kemarin banyak yang ditahan di rumah. Sekarang RS penuh, itu yang harus kita selesaikan," ujar Jokowi di sela-sela jalan santai di Bundaran HI, Minggu (10/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengakui rumah sakit di Jakarta memang belum siap untuk menampung pasien, terutama dalam jumlah besar. Selain fasilitas berupa ruang rawat, hal yang juga turut jadi kendala yakni tenaga medis. "Nambah ruang lah. Kita harap, dengan lonjakan seperti ini nanti juga akan turun. Karena kan sudah ribuan. Pokoknya kita tutupi," lanjutnya.
Jokowi menegaskan, pihaknya tak main-main dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta. Oleh sebab itu, ia mengatakan, jika ada rumah sakit yang menolak pasien KJS, pihaknya akan memberiksan sanksi khusus.
Sebelumnya diberitakan, seorang pasien remaja atas nama Ana Mudrika (15) meninggal dunia pada Sabtu (9/3/2013) setelah tidak diterima oleh empat rumah sakit di Jakarta Utara untuk dirawat.
Ana mengeluh sakit di bagian perut. Empat RS itu yakni RS Koja, RS Firdaus, RS Pelabuhan, dan RS Mulyasari. Ketiga RS pertama menolak dengan alasan kamar penuh. Sementara itu, RS Mulyasari menolak karena tidak menerima pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Minggu pagi, Jokowi jalan santai dan sarapan gorengan di HI

Gubernur Joko Widodo (Jokowi) selalu menyempatkan diri untuk berolahraga di akhir pekan. Bagi Jokowi, menjaga kesehatan tubuh sangat penting. Apalagi setiap harinya selama sepekan penuh, segudang agenda dan undangan kerja selalu menantinya.

Pagi ini, Minggu (10/3), Jokowi melakukan jalan santai bersama yang diikuti 20 ribu peserta. Kegiatan itu sudah dimulai sejak pukul 07.00 WIB tadi, dan start dimulai Monas, lalu berputar ke Bundaran Hotel Indonesia dan kembali lagi ke Monas.

Pantauan merdeka.com, Jokowi menggunakan baju berwarna putih kerah merah dan celana bahan berwarna hitam, dan sepatu kets berwarna hitam. Mantan wali kota Solo itu tampak berbaur dengan para peserta gerak jalan. Kadang, Jokowi juga bercanda dengan para peserta gerak jalan. Jokowi merasa badannya lebih segar.

"Capek bagaimana, biasa saya juga jalan begini," kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).

Sesampainya di HI, Jokowi memilih istirahat sambil sarapan di tepi kolam Bundaran HI. Sarapan pagi yang dia pilih berupa gorengan.

"Ya pagi makan seadanya, Ga tahu tahu-tahu sudah sampai dalam," ujar Jokowi di Bundaran HI, Minggu (10/3).

Seperti biasa, kehadiran Jokowi menyita perhatian warga. Dia pun dengan senang hati meladeni warga yang minta berfoto bersama.

Dia hadapan warga, Jokowi berpesan dengan jalan sehat maka tubuh lebih segar dan tidak mudah terserang penyakit.

"Kalau setiap Minggu warga Jakarta melakukan gerak jalan seperti ini, maka warga akan sehat, kota sehat dan rumah Sakit akan sepi, itu yang kita harapkan," imbau Jokowi sambil tersenyum.

Usai bersantai dan menikmati udara segar di sekitar HI, Jokowi memilih kembali ke rumah dinasnya di Jl Taman Suropati, Menteng Jakarta Pusat. Tapi, Jokowi tak lagi berjalan kaki ke rumahnya melainkan sudah dijemput sopirnya.

"Loh pak, kok nggak jalan kaki lagi ke rumah?" tanya wartawan.

"Kalian saja yang gantian lari, tadi kan saya sudah," kata Jokowi dari dalam mobil Land Cruiser-nya sembari tertawa.
Sedangkan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hari ini memilih beristirahat dan berkumpul bersama keluarga.

Sumber :
merdeka.com

Soal Penangkapan Hercules, Jokowi: Itu Urusan Polda Metro Jaya

Kepolisian menangkap Hercules dan 50 orang anak buahnya karena diduga melakukan tindak pemerasan di wilayah perumahan Kebon Jeruk Indah (KJI) II, Kembangan, Jakarta Barat. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyebut kasus tersebut merupakan domain dari aparat penegak hukum.

Jokowi tidak berkomentar banyak soal penangkapan yang terjadi pada Jumat (8/3) malam tersebut. Menurutnya, persoalan premanisme maupun soal penangkapan semacam ini menjadi wewenang penuh aparat setempat, dalam hal ini Polda Metro Jaya.

"Kalau sudah masuk kriminal dan hukum, itu urusan aparat," jawab Jokowi saat dimintai tanggapan oleh wartawan di sela-sela kunjungannya ke eks Taman BMW, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013).

Termasuk saat ditanya apakah penangkapan Hercules ini memiliki muatan politik. "Enggak tahu, itu urusan Polda," tandasnya.

Sementara itu, polisi telah menetapkan Hercules sebagai tersangka atas dugaan pemerasan di Kembangan, Jakarta Barat. Hercules diancam dengan UU Darurat dengan pidana maksimal 20 tahun penjara.

"Hercules hari ini resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakpus, Sabtu (9/3/2103).

Menurutnya, Hercules dikenakan pasal pasal 160 KUHP, pasal 214, pasal 170 dan pasal 2 Undang-undang darurat atas kepemilikan senjatan tajam.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Buatkan Rusun untuk Warga di Bekas Taman "BMW"

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo blusukan ke warga bekas Taman BMW (Bersih, Manusiawi, Berwibawa) di Tanjung Priok Jakarta Utara. Di wilayah itu, Jokowi mendapati dari 500 kepala keluarga (KK), sebagian warga tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga mereka mendirikan bangunan ilegal. Padahal, lahan tersebut akan dijadikan stadion BMW yang akan dimulai pembangunannya tahun ini.
"Ini kan memang mau dibuat stadion internasional, sehingga lapangannya pun perlu saya ketahuilah," kata Jokowi, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/3/2013).
Untuk mengerjakan proyek stadion yang menjadi program Pemprov DKI, Jokowi berencana membuatkan rumah susun (rusun) bagi warga yang bermukim di bekas Taman BMW. Namun, Jokowi masih belum mengetahui rusun mana yang akan dipakai untuk menempatkan warga tersebut. Ia pun masih belum mengetahui lahan mana yang akan dijadikan untuk pembangunan rusun tersebut.
"Ya, nanti kita buatkan rusun lah. Saat ini masih kita kaji, cari rusun yang terdekat atau buat rusun di area hektar stadion BMW," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, total area untuk stadion BMW seluas 26 hektar. Luas area itu, termasuk untuk stadion, hutan kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), lapangan parkir, olahraga air, dan dua lapangan latihan sepakbola. Stadion itu juga perlu dilengkapi dengan jogging track yang bisa dimanfaatkan olahraga cabang lain, yakni atletik.
Pembangunan stadion BMW itu telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 sebesar Rp 1 triliun 50 miliar. Anggaran itu juga akan digunakan secara bertahap (multiyears), sebagian dana dialokasikan untuk pembebasan tanah dan pembangunan infrastruktur.
Taman BMW yang terletak di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, ini sudah dicanangkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2010. Taman itu nantinya akan dibangun berbagai fasilitas olahraga, seperti stadion sepakbola yang dilengkapi trek atletik di bagian dalamnya.
Di luar stadion akan dibangun dua lapangan sepakbola untuk latihan. Selain itu, dua lapangan sepak bola pantai, voli, dan olahraga air juga akan dibuat di situ. Sisanya akan dibuat waduk dan situ. Target awal pembangunan ini selesai pada tahun 2012.
Stadion itu juga akan direncanakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi stadion kepemilikan Persija. Stadion itu bahkan disebut-sebut akan menjadi stadion termegah di Asia dengan kapasitas penonton 50.000 orang. Namun, hingga kini pembangunan yang sempat ditolak dari warga sekitar Taman BMW ternyata masih jauh dari tahap penyelesaian.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Nonton K-Pop, Jokowi Mau Belajar Manajemen Grup Musik Level Dunia

Aliran K-Pop mungkin bukan jenis musik yang digandrungi Gubernur DKI Jokowi. Namun malam ini Jokowi akan menghadiri acara Music Bank yang akan menyuguhkan pemusik dan band asal Korea.

Selain memenuhi undangan, Jokowi mengaku akan belajar menajemen musisi K-Pop tersebut yang telah sukses go international itu. Dia menganggap pemerintah perlu berperan dalam mempopulerkan seni ke kancah internasional.

"Pertama mau nonton, yang kedua kita mau lihat persiapan konser Korea itu seperti apa. Saya paling seneng itu negara yang bisa go international tapi dimulai dari dasar. In K-Pop bisa itu seperti itu, mendunia itu disiapkan 30 tahun yang lalu," terangnya usai berkunjung ke Taman BMW, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013).

"Kalau mau go internasional peran pemerintah harus ada, peran negara harus ada, ini yang mau saya lihat. Mau saya tanya ke Pak kedubesnya, yang kedua manajemennya di dalem," tambahnya.

Jokowi tidak terlalu mengkhawatirkan rumput GBK yang terancam rusak karena rusak terinjak-injak penonton konser. Jokowi menyerahkan hal tersebut pada pengelola dan panitia acara.

"Nggak tahu dong, itu urusan panitia dan pengelola," jawabnya.

Sumber :
news.detik.com 

Kunjungi Taman BMW, Jokowi Ngobrol dengan Warga Soal Relokasi ke Rusun

Akhir pekan ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi warga sekitar Taman BMW, Jakarta Utara (Jakut). Jokowi sempat mengobrol dengan warga setempat yang mengaku rela direlokasi ke rusun.

Jokowi yang didampingi oleh sang istri dan putrinya ini langsung menemui warga begitu tiba di lokasi, Jalan Baru Ancol Selatan, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013). Ada sekitar 500 Kepala Keluarga warga eks Taman BMW yang berkerumun untuk menemui Jokowi.

Sebagian besar warga sangat antusias menyambut Jokowi. Mereka bahkan berebut untuk bisa berjabat tangan langsung dengan orang nomor satu di Jakarta ini.

Jokowi sempat mengobrol dengan seorang ibu-ibu warga setempat, mengenai rencana pembangunan stadion di lokasi tersebut. Saat ditanya soal rencana relokasi warga setempat ke rusun, ibu tersebut mengaku setuju saja.

"Mau, Pak. Mau, Pak," tutur sang ibu.

Setelah menghabiskan waktu selama 30 menit mengobrol dan bersosialisasi dengan warga setempat. Jokowi kemudian memantau keadaan eks Taman BMW yang akan segera dibangun menjadi stadion bertaraf internasional tersebut.

Jokowi juga sempat membagi-bagikan buku dan alat sekolah untuk anak-anak setempat, serta sembako dan peralatan mandi untuk warga. Pembagian ini sempat diwarnai kericuhan karena antrean yang tadinya rapi tba-tiba menjadi tidak tertib. Petugas pun sempat sedikit kewalahan mengatur warga, sebelum akhirnya kondisi kembali kondusif.

Pembagian dilakukan di lokasi outdoor dekat pinggiran rel kereta api setempat. Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini sempat terlihat memerah wajahnya sembari tetap ramah membagi-bagikan bantuan untuk warga.

Aksi ini juga sempat menarik perhatian pengendara motor yang melintas di dekat persimpangan rel kereta api. Arus lalu lintas sempat sedikit tersendat karena para pengguna jalan melambatkan kendaraannya untuk melihat Jokowi.

Sementara itu, relokasi warga ke rusun juga sempat dijelaskan Jokowi saat ditemui wartawan di lokasi. Namun belum diketahui pasti lokasi rusun yang akan dihuni warga eks Taman BMW nantinya.

"Nanti kita buatkan rusun. Banyaklah kira-kira sekitar 400 KK," ucapnya.

Sumber :
news.detik.com