Beri Jatah 16 Kursi Menteri untuk Parpol, Jokowi Bantah Bagi-bagi Kursi

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) memberi jatah 16 kursi menteri untuk partai politik. Meski demikian, Jokowi dengan tegas menyebut itu bukan bagi-bagi kursi.
"Bagi-bagi kursi itu kalau dari awal saya bilang, mau gabung sama saya nggak? Saya kasih 4 (menteri) atau saya kasih menteri utama," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (16/9/2014).
Menurutnya, definisi bagi-bagi jatah menteri yakni saat ia sudah memiliki deal politik jumlah menteri yang akan diterima partai yang akan ikut bergabung. Namun, untuk pola rekruitmennya ini, setiap parpol dipersilakan untuk menyerahkan nama-nama yang mereka nilai memiliki kapasitas untuk menjadi menteri.
Tim Transisi yang menggodok kriterianya, lalu ia dan JK yang melakukan fit and proper tes dan menentukan siapa menterinya.
"Saya jujur saja ada partai yang menyerahkan nama sampai setebal ini," ujar Jokowi sambil menunjukkan jarinya membentuk huruf C dengan jarak antar jari sekitar 7 cm.
"Kamu kira-kira saja berapa banyak namanya," tambah Jokowi sambil tersenyum.
Untuk kementerian dari partai politik, Jokowi menyebut sudah memiliki kalkulasi setiap partai akan mendapatkan berapa jatah menteri.
"Sudah dikalkulasikan. Sesuai logika saja. Misalnya PDIP 1 menteri, NasDem 10 kira-kira masuk logika atau tidak? Tidak kan," ujar Jokowi. 

Jokowi Menyerah pada Transaksi Politik? 
Jatah yang cukup banyak untuk Parpol pada kabinet Jokowi menuai kritik. Semoga saja benar ucapan Jokowi, mereka nanti yang masuk benar-benar profesional walau dari Parpol.
"Kami sih berharap banyaknya pengurus Parpol yang mnjadi menteri bukan buah dari transaksi politik atau pmberian hadiah kepada partai pengusung," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Selasa (16/9/2014).
Ade khawatir, bila jatah menteri itu ternyata lebih berat karena transaksi politik, Jokowi akan tersandera kepentingan partai. Bukan untuk kepentingan rakyat.
"Sebab kalau didasarkan pada transaksi atau hadiah, Jokowi akan ribet sendiri karena tidak akan bisa mengontrol menteri-menterinya," terang Ade.
"Selain itu, seperti janji Jokowi, anggota kabinet yang berasal dari Parpol tidak boleh rangkap jabatan seperti menjadi ketua partai, sebab selain konsentrasi akan terpecah, kementerian bisa dalam ancaman, dijadikan sebagai sumber logistik partai," tambahnya.
Ade melanjutkan, walau hak Jokowi untuk memilih menteri-menterinya tapi penting baginya juga untuk jelaskan kenapa memilih mereka sebagai menteri seperti penjelasan soal track record, komitmen, dan prestasi yang bisa meyakinkan ke publik.
"Bahwa mereka memang layak jadi menteri bukan hanya karena mereka anggota partai pengusung," tutupnya.   [detik]