Unpad Pastikan Jokowi-JK Jawara HAM

Pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memperoleh nilai tertinggi pada simulasi calon presiden dan wakil presiden yang dirilis Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Penilaian para kandidat pada simulasi yang bertemakan "Analisis Implementasi Agenda HAM dalam Pemilu 2014", itu ditinjau dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM). "Simulasi ini dilihat dari sembilan indikator yang berkaitan dengan HAM," kata Ketua PSPK Unpad Dr Muradi di Bandung, Rabu (16/4/2014).

Jokowi Harus Mulai Diposisikan sebagai Milik Rakyat

Kandidat capres yang berhasil menarik simpati publik dinilai bakal memenangi pertarungan. Karena itu, capres PDI Perjuangan Jokowi harus sudah mulai memposisikan diri sebagai milik rakyat, bukan lagi semata kader partai.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, PDI Perjuangan sebaiknya memaksimalkan sosok Jokowi.
"Untuk apa dideklarasikan tapi tak dioptimalkan. Kalau masih ada persoalan internal, kenapa dideklarasikan? Apa ini bentuk kesengajaan atau ini marketingnya lemah? Yang pasti serba nanggung," kata Yunarto, di Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Kemunculan PROJO KW: Kubu Prabowo Bentuk PRAJA

Meski belum resmi dideklarasikan, namun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah banjir dukungan, baik di dunia maya dan dunia nyata.
Setelah minggu lalu beredar logo Relawan Prabowo Berjasa di media sosial dan Blackberry Messanger, Rabu (16/4/2014) hari ini, dukungan muncul lagi dari relawan yang menamakan PRAJA, akronim dari kata Prabowo-Rajasa.

Mega dan Jokowi Sedang Inventarisasi Calon Wakil Presiden

PDI Perjuangan mengaku belum menentukan calon wakil presiden yang mendampingi Joko Widodo pada pemilihan presiden 2014. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Jokowi sedang mengkaji seluruh tokoh yang berpotensi sebagai cawapres.
"Sekarang Ibu Mega, Pak Jokowi sedang menginvertarisir berbagai kalangan," kata Tjahjo dikediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Ini Pengalaman Jokowi 'Digoyang' Anggota Dewan

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak gentar jika nanti setelah terpilih akan mendapat serangan dari parlemen. Pria yang kini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah berpengalaman menghadapi serangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Saya nggak takut, di DKI cuma 17 persen dan APBD muncul terlambat juga enggak apa-apa. Memang untuk apa? Kalau mau kerja sama semua ya kita silakan," kata Jokowi di sela pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi, Selasa (15/4/2014) malam.

Pesan Pimred KOMPAS Kepada Jokowi: Matahari Terbit dari Timur Pak

Bakal calon presiden dari PDI-P bertemu dengan para pemimpin media massa yang bergabung dalam Forum Pemimpin Redaksi, Selasa (15/4/2014). Pemimpin redaksi harian Kompas, Rikard Bagun, menyampaikan sejumlah hal kepada Jokowi. Apa sajakah itu?
"Jangan lupakan Indonesia timur, Pak Jokowi. Matahari terbit di timur," kata Rikard. "Kalau timur tertutup, barat gelap semua Pak," lanjut dia.
Rikard juga menyoroti persoalan koordinasi pada pemerintah sekarang yang tidak sinergis dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Siapa yang akan pimpin BP Pilpres PDIP, Jokowi atau Puan?

Siapa pemimpin Badan Pemenangan (BP) Pilpres 2014 PDI Perjuangan belum jelas. Sempat ada perbedaan antara apa yang disampaikan Capres PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Puan Maharani.
Ketika dikonfirmasi mengenai siapa yang akan memimpin BP Pilpres, Jokowi tidak memberikan informasi. Namun dia mengatakan, susunan organisasi dalam BP Pilpres tengah dalam pembentukan. Sehingga belum ada nama-nama yang akan mengisi.

Jokowi: Saya Tanya Kamu, Apa yang Tidak Kami Urus?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik bahwa dirinya sudah tidak lagi fokus mengurus Jakarta pasca-pendeklarasian dirinya maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan sejak bulan Maret 2014 lalu.
"Saya mau tanya ke kamu, apa yang enggak kami urus?" ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Jokowi menegaskan, sampai saat ini dirinya masih terus mengawal sejumlah persoalan di DKI, misalnya mengawal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang baru dimulai dengan mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Dubes Asing Tak Layak Ketemu Jokowi

Pertemuan beberapa Duta Besar (Dubes) asing dengan calon presiden (Capres) PDI Perjuangan (PDIP) Jokowi dan Megawati Soekarnoputri dinilai tidak layak dilakukan.
Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan internasional, Tantowi Yahya, melalui rilis yang dikirim Selasa (15/4/2014).
Menurutnya, pertemuan tersebut disamping menimbulkan berbagai penafsiran di masyarakat, juga menunjukkan keberpihakan/preferensi negara-negara tersebut kepada satu calon presiden.

Soal Pemenangan Pemilu Pilpres, Jokowi Tunggu Keputusan Final

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengungkapkan sampai saat ini belum ada perumusan yang final mengenai struktur organisasi Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) Pilpres PDI Perjuangan.
"Sampai saat ini belum juga. Ini masih proses. Ini lembaran-lembarannya baru. Bagan organisasinya baru," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014) malam.

Mimpi Duetkan Jokowi-Prabowo

Ketua Yayasan Panglima Besar Soedirman, Ganang Soedirman mengharapkan Indonesia dapat dipimpin oleh sosok berkarakter tegas dan merakyat. Menurut dia, harapan itu dapat diwujudkan di Pilpres 2014 mendatang.
Disinggung sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia sekarang ini, pria berusia 50 tahun itu menyebut nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai kandidat yang pas. Dua orang itu, kata dia, mempunyai kekuatan masing-masing untuk memajukan Indonesia.

Kalah Lincah dengan Gerak Cepat "Nenek" Mega, Musuh Jokowi Hanya Bisa Mencaci-maki

Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) mengikuti pertemuan tertutup dengan beberapa dubes asing di kediaman pengusaha Jacob Soetoyo di Jl Sircon G 73 Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2014).
Sebelumnya Jokowi juga menemani Megawati Soekarnoputri juga bertemu dengan mantan PM Malayasia Mahathir Muhammad di kediaman Mega.

Terkait hal itu Moh Jumhur Hidayat Aktivis Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) menilai, naif jika ada pihak yang menganggap pertemuan Mega dan Jokowi bersama diplomat asing sebagai sebuah intervensi.
"Wajar saja kalau para diplomat negara-negara sahabat itu ingin berkenalan dengan calon partai berkuasa dan pemimpin mendatang Indonesia," kata Jumhur kepada wartawan, Selasa (15/4/2014).

Apindo: Presiden Terpilih Mesti Siap Lepaskan Baju Partai

Dunia Usaha Indonesia berharap Presiden baru lima tahun ke depan berani menanggalkan baju Partai Politik ketika mengemban tugas untuk memimpin negara ini.
Franky Sibarani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan fokus mengurus negara harus menjadi tugas utama dan pertama dijalankan oleh Presiden terpilih mendatang. Sehingga ketika terpilih, Presiden tidak lagi sibuk mengurusi persoalan-persoalan partainya.

Demokrat Masih Malu-malu Berkoalisi

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai peluang Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jauh lebih besar ketimbang dengan Partai Gerindra dan Golkar.
Bahkan dia melihat partai yang dibidani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu saat ini sudah ingin berkoalisi dengan PDIP. Hanya saja, hubungan yang kurang harmonis kedua Ketua Umum partai ini membuat keduanya memilih saling menunggu (wait and see).
"Demokrat jelas ingin koalisi dengan PDIP yang punya daya tawar tinggi. Tapi mereka masih malu-malu karena masih menunggu sinyal positif dari Megawati," kata Burhanuddin, Selasa (15/4/2014).

Jokowi Sambut Positif Hasil Studi Tentang Jakarta Kota Global

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan sambutan positif terhadap hasil studi yang menyebutkan Jakarta memiliki potensi untuk dapat berkembang menjadi salah satu kota global atau kota bertaraf dunia.
Studi tersebut dilakukan oleh salah satu perusahaan konsultan manajemen global AT Kearney pada 2014.
"Penilaian-penilaian seperti ini tentunya kita respon positif. Hasil studi ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan evaluasi, untuk mengoreksi apa saja yang sudah benar atau masih belum benar, sehingga bisa segera kita perbaiki," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Seluruh Kepala Daerah dari PDIP Sudah Disiapkan untuk Menangkan Jokowi

PDI Perjuangan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar bisa memenangkan Joko Widodo dalam pertarungan Pilpres. Kepala daerah yang berasal dari PDIP juga sudah diminta untuk mengamankan Jokowi.
"Kita pastikan masing-masing untuk tiga pilar berjalan," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai menghadiri rapat konsolidasi di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Tiga pilar yang akan dilibatkan itu adalah struktur partai yang terdiri dari pengurus DPP, DPD, DPC, ranting, hingga anak ranting.

Di Forum Pemred: Seputar Kabinet dan Fokus Pembangunan Indonesia

Pada pertemuan dengan forum Pemred yang diselenggarakkan di Restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 15 April 2014 pukul 19:00 WIB, kandidat Calon Presiden dari PDIP Joko Widodo yang berjuluk Jokowi mengatakan tidak ingin ada bagi-bagi kursi wakil presiden dan menteri dalam melakukan kerjasama dengan partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Memang berat dilakukan, tapi Jokowi mengatakan harus ada keberanian.
"Ini berat, tapi harus berani. Kalau tidak, nanti ya begini-begini terus," kata Jokowi dengan penuh ketegasan, Selasa (15/4/2014).

Di Forum Pemred: Tentang Nasdem dan JK

Pada pertemeuan dengan forum Pemred, Capres PDIP Joko Widodo yang berjuluk Jokowi, menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan.
"Bagi-bagi kursi dan menteri itu tidak baik," tegas Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pemred, di rumah makan Horapa, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

PDIP Salah Langkah Ajak Jokowi Ketemu Dubes AS

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpendapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) salah langkah mengajak calon presidennya (capres) Joko Widodo bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat Robert O Blacke.
"Tapi kan nggak perlu terbuka, karena itu menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu, mungkin tidak seperti yang dibayangkan orang. Tetapi buat saya menampilkan suatu pertemuan, dengan pihak asing, di rumah pengusaha secara komunikasi publik, tidak baik," tandas Burhan, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Untuk Kesekian Kalinya, Gerindra Kembali Minta Jokowi Mundur

Tanpa putus asa, Partai Gerindra DKI Jakarta untuk kesekian kalinya meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus mundur dari jabatannya agar tidak ada persepsi negatif kepadanya.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra, DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Gerindra menginginkan Jokowi mundur bukan karena keinginan politis.

Lembaga Survei Indikator: Jokowi Bisa Kalah Jika ...

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyatakan, calon presiden PDIP Joko Widodo tidak dalam posisi aman dalam pertarungan Pemilihan Presiden yang bakal digelar 9 Juli 2014.
“Setelah quick count pemilu legislatif, Jokowi dalam posisi lampu kuning. Ini berdampak pada kepercayaan diri PDIP dan Jokowi yang berkurang,” kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Abraham Samad Cucok Jadi Cawapres Jokowi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dinilai cukup bagus juga menjadi cawapres Jokowi.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, pemerintahan ke depan harus fokus pada pemberantasan korupsi. Akan banyak kasus korupsi. Sehingga masuknya Abraham dinilai cocok.
"Siapapun nantinya yang terlibat korupsi akan diberantas," kata Firman, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Ini Alasan Kenapa Jokowi Tak Lapor Dugaan Korupsi di Disdik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah dugaan adanya korupsi di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, dana sebesar Rp700 miliar yang diduga oleh ICW akan dikorupsi, hingga saat ini belum digunakan. Dana itu nantinya akan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta, sebagai dana cadangan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan.
"Bisa saja buat infrastruktur, buat yang penting-penting. Untuk perbaikan-perbaikan masih banyak lagi," katanya di Balaikota DKI, Selasa (15/4/2014).

Dulu Surya Paloh Pernah Tolak Jadi Cawapres Jokowi

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menolak tawaran PDI Perjuangan untuk menjadikannya sebagai cawapres yang diusung pada Pilpres 2014.
Bahkan sempat muncul wacana diinternal untuk mengusung Jokowi-Surya Paloh.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Panda Nababan mengatakan, penolakan tawaran posisi cawapres oleh Surya Paloh, terjadi dua bulan sebelum Jokowi diberi mandat sebagai capres.
"Saya tanya dia (Surya Paloh) bersedia tidak jadi wapres, (dia bilang) ah tidak lah bukan aku," ujar Panda meniru obralannya kepada Surya Paloh, Selasa (15/4/2014).

Soal UN dengan Nama Jokowi Tersebar di 18 Provinsi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan investigasi terkait nama Gubernur DKI Joko Widodo yang masuk dalam soal UN SMA/MA 2014. Nama Jokowi masuk di soal Paket P3 dan tersebar di 18 provinsi.

Jokowi Diminta tidak Pilih Pengusaha Jadi Cawapresnya

Sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jokowi Widodo, diminta tidak memilih kalangan pengusaha sebagai wakilnya pada pemilihan presiden mendatang. Ini untuk menjaga netralitas Jokowi, sapaan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Jokowi jangan dipasangkan pengusaha langsung, seperti Jusuf Kalla ataupun pengusaha tidak langsung Sri Mulyani, Boediono, atau Gita Wirjawan. Mereka yang neoliberal," ujar aktivis Rumah Perubahan, Adhie Massardi, di Hotel Aulia Cikini, Jalan Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Boni: Jokowi Capres Boneka Lihat Kebijakannya

Pengamat politik Boni Hargens menilai jika ingin membuktikan Joko Widodo adalah calon presiden boneka, dapat dilihat dari sisi kebijakan pemerintahannya.
"Jokowi capres boneka jumping conclusion (terlalu cepat menyimpulkan). Kita liat nanti, ada keterlibatan lain global ke Indonesia wajar, AS juga negara lain terlibat," kata Boni, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).