Pengobat Kekecewaan Skandal BG, Jokowi Umumkan Penurunan Harga BBM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali turun. Ini merupakan penurunan harga BBM kedua selama Januari 2015.
"Harga Premium turun menjadi Rp 6.600/liter. Solar turun menjadi Rp 6.400/liter," kata Jokowi di komplek Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto.

Jangan Terlena! Sampai Saat Ini Jokowi Ambil Putusan Terkait BG

Hingga siang ini, Presiden Joko Widodo belum memiliki s‎ikap terkait status pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi masih terus menggelar rapat membahas persoalan ini.
‎"Sampai sekarang belum ada, masih rapat-rapat‎," kata Mensesneg Pratikno di Kompleks Istana Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Bisakah "Pak Brewok" dan "Si Nenek" Tak Intervensi Jokowi?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dianggap terlalu mengintervensi kebijakan Presiden Joko Widodo. Hal ini menurut pengamat politik akan membahayakan keberlangsungan pemerintahan Jokowi.
Namun, bisakah kedua tokoh petingi di Koalisi Indonesia Hebat itu legowo dan tidak memaksakan kehendaknya terhadap Jokowi?

Ini Isi Lengkap Surat Relawan Salam 2 Jari Untuk Jokowi

Para artis pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam kelompok relawan Salam 2 Jari menyampaikan surat terbuka kepada Presiden tentang sikap mereka mengenai proses pencalonan kepala Polri.
Mereka menyatakan proses pencalonan Budi Gunawan menjadi kapolri sebaiknya tidak dilanjutkan, karena tidak sejalan dengan revolusi mental yang selama kampanye didengungkan Presiden Jokowi.

Syafi'i Ma'arif: Jokowi Harus Dengarkan Aspirasi Publik

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif meminta Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi publik terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan.
"Presiden harus mendengar aspirasi publik yang menolak penunjukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri," ujar Syafi'i yang akrab disapa Buya, Jumat (16/1/2015).

TII Minta Jokowi Tegas Bersikap Soal Komjen Budi Gunawan

Sikap tegas atau tegas bersikap kini menjadi hal yang dinantikan dari seorang Jokowi terkait Kapolri baru dan nasib Komjen Pol Budi Gunawan.
Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya terkait keputusannya mengenai kepala Kepolisian RI.

Puji Mentan dan MenPURR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jika dua hingga tiga tahun mendatang Indonesia mampu membalikkan situasi terkait kebutuhan beras. Selama ini, meski merupakan negara agraria, Indonesia masih mengimpor beras “Saya minta 2-3 tahun mendatang kita harus bisa balikkan situasi, bahwa kita tanya siapa yang mau beli beras kita,” katanya di Istana, Jumat (16/1/2015).

Jokowi Persilakan Petani Berfoto Ria di Istana Negara

Presiden Jokowi mempersilakan para petani untuk berfoto ria di depan Istana Negara. Jika berfoto-foto di sawah hal itu sudah biasa dilakukan oleh para petani.
Tawaran Jokowi tersebut dilontarkan menyusul kunjungan silaturahmi Petani Pemenang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Pemenang Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional Tahun 2014.

Usai Skandal "BG", Kini Jokowi Umumkan Sendiri Penurunan Harga BBM

Rapat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa menteri bidang ekonomi terkait perubahan harga BBM di Istana Kepresidenan diskors sementara. Tak seperti yang dijanjikan dulu ("kalau turun Menteri yang umumkan, kalau naik Jokowi yang umumkan" - red), kini Jokowi ambil langkah seperti presedien pendahulunya.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan rapat akan dilanjutkan kembali usai salat Jumat (16/1/2015).

Adian Napitupulu: Jokowi Adalah Keberanian!

Ditengah komulonimbus yang menghantam kawasan istana, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu Jumat (16/1/2015) mengatakan, politik di sekitar Istana memang mengerikan. Hal itu menanggapi adanya pro kontra terkait pencalon "Koruptor" BG. "Di sekitar, ada penjilat, ada para munafik, ada pembisik informasi palsu, ada yang diam-diam tapi pengkhianat, ada yg manggut-manggut tapi menikam dari belakang, ada mata-mata ada agen rahasia, ada yg mengancam dengan kata, ada yg dengan senjata... ada yg dengan guna-guna, si Jahat berkerja di dunia nyata hingga maya. Di Istana ada ribuan kepentingan yg bekerja dengan jutaan cara......" katanya.

Jokowi Harus Konsisten Lewat KPK dan PPTAK Bukan Lewat "Si Brewok" Atau "Si Nenek"

Di mata Arya Fernandes, dominasi Megawati dan Surya Paloh dalam kebijakan Presiden Joko Widodo terlihat sejak terpilihnya Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Kali ini dalam pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kembali dominasi itu kembali muncul.
"Jokowi harus konsisten dalam pemilihan pejabat negara yang akan membantunya di pemerintahan. Kabinet dia pakai PPATK dan KPK, tapi kenapa Jaksa Agung dan Kapolri tidak?" ujar peneliti Centre for Strategic of International Studies (CSIs) itu kepada detikcom, Jumat (16/1/2015).

Relawan Salam 2 Jari: Jokowi Harus Bertanggung Jawab

“Kami gelisah, karena tidak mampu meyakinkan Bapak untuk menarik kembali pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan. Namun kami percaya, Bapak masih punya hati untuk mendengarkan suara kami.”
Demikian rangkaian kalimat yang mengakhiri Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ditulis dan dikirim oleh kelompok yang menamakan diri Relawan Salam Dua Jari.
Dalam lembar surat yang dibagikan kepada awak media pers dan publik, di kantor KPK, Jakarta, kemarin (15/1/2015), tertulis 58 nama yang mewakili kalangan seniman, budayawan, juga media pers.

Dikabarkan Jabat Plt Kapolri, Ini Tanggapan Wakapolri Komjen Badrodin

Pertemuan dilakukan sejumlah pimpinan Polri dengan Jokowi di Istana Negara. Hadir calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Sutarman, dan juga Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Kabarnya, isu yang dibahas mengenai penundaan pelantikan Komjen Budi.
Pertemuan pimpinan Polri dan Jokowi ini digelar, Jumat (16/1/2015) pagi, yang dibahas antara lain mengenai posisi Plt Kapolri yang akan dijabat Badrodin Haiti. Soal pencopotan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius dan pengangkatan Irjen Budi Waseso juga dibicarakan.
Apakah benar soal itu?

Komjen BG Ngeloyor Lewat Kantor Wapres, Rotasi Pucuk Pimpinan Polri

Mobil calon Kapolri baru, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, tampak melewati pintu kantor Wakil Presiden di Jalan Veteran, Jakarta, Jumat 16 Januari 2015.
Pagi tadi, sekitar pukul 08.15 WIB, Budi bersama Kapolri Jenderal Sutarman menghadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan berakhir hingga pukul 10.00 WIB. Beberapa waktu kemudian, nampak JK dikawal sejumlah Paspamres menaiki mobil golf dari Istana menuju kantornya.
Begitu sampai, tak memberikan keterangan apapun kepada para wartawan yang sudah menunggu. Dia hanya menyapa singkat seraya masuk ke ruang kerjanya.
"Pagi-pagi belum ada berita," celetuk JK.

Jokowi Harus Berani 'Melawan' Dominasi Megawati-Paloh

Presiden Joko Widodo diminta berani 'melawan' dominasi Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh dalam setiap kebijakannya, termasuk penentuan dalam penentuan calon Kapolri. Kalau dibiarkan ini bakal membahayakan Jokowi dalam memimpin pemerintahan.
"Saya kira Jokowi harus bisa menunjukkan otoritasnya sebagai presiden. Dia harus berani melawan, beda pendapat dengan Mega, Surya Paloh. Penting wibawa Presiden dijaga, kalau dibiarkan ini bahaya," kata Peneliti Centre for Strategic of International Studies (CSIS), Arya Fernandes kepada detikcom, Jumat (16/1/2015).

SBY Minta Jokowi Dengarkan Rakyat

Polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri rupanya turut menjadi perhatian Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia meminta Presiden Joko Widodo yang dipilih secara langsung mendengarkan suara rakyat yang mayoritas menolak Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu untuk menggantikan Sutarman.
"Dengarkan suara rakyat," tulis SBY dalam akun facebooknya, yang diposting hari 38 menit yang lalu, Jumat (16/1/2015).

Jokowi Lantik "Koruptor", ICJR Menggugat

Insitute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang tidak menarik pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena itu jika Presiden tetap melantik Budi sebagai Kapolri, ICJR akan melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).
Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W Eddyono mengatakan, yang akan digugat adalah keputusan presiden (keppres) tentang pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Detik-detik Pelantikan: BG dan Kapolri Sudah di Istana

Calon tunggal Kapolri, Komjen Polisi Budi Gunawan diam-diam menyambangi Istana Kepresidenan, pagi tadi. Kedatangan Budi terlihat dari mobil dinasnya Toyota Camry hitam berpelat 1-04 yang terparkir di lingkungan Istana Negara.Tak diketahui untuk keperluan apa Budi menyambangi Presiden Joko Widodo. Sebab dalam agenda Kepresidenan, Jokowi, sapaannya, tidak dijadwalkan bertemu dengan petinggi Polri termasuk calon tunggal Kapolri pilihannya itu.

BaraJP-Seknas: Dukung Jokowi Ambil Kebijakan Terbaik

Dalam mendorong agar Jokowi mengambil putusan sesuai dengan harapan rakyat, publik jangan menghakimi. Kondisi sulit seperti sekarang harus dipahami, betapa parahnya situasi yang diwariskan kepada Jokowi. Maka BaraJP-Seknas mendukung Jokowi mengambil kebijakan terbaik.
Demikian pernyataan bersama Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), dan Muhammad Yamin Ketua Umum Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, di Jakarta Juat (16/1/2015) pagi.

Kibarkan Bendera Setengah Tiang jika Jokowi Lantik Koruptor

Aktivis ICW Emerson Yuntho menegaskan bersama seluruh elemen yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil mengingatkan Jokowi untuk tidak melakukan perbuatan tercela melantik "koruptor" sebagai Kapolri.
Dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (16/1/2015) Emerson menegaskan citra pemerintah akan rusak dimata masyarakat dan langkah-langkah penegakan hukum atau pemberantasan korupsi sulit dipercaya jika Kapolrinya berstatus tersangka korupsi.

Kepada Siapa Jokowi Berpihak? "Si Brewok" Atau "Si Nenek" Atau Jargonnya "Rakyat"

Pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri tengah menjadi bola panas. Bola itu sempat menggelinding di Senayan, namun setelah itu kembali dilempar ke Istana.
Ya, Kamis (15/1/2015) kemarin secara resmi Komjen Budi Gunawan disetujui sebagai Kapolri dalam rapat paripurna DPR. Hanya satu fraksi saja yang tak sepakat, yaitu Demokrat. Penolakan Demokrat tak menjadi soal karena akhirnya pimpinan memuluskan langkah Komjen Budi.

Awas! Jebakan Maut DPR Sedang Mengintai Jokowi

Seperti orang kenduri, DPR langsung mengamini Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, meski yang bersangkutan statusnya tersangka. Jokowi siap melantikkah? Mega – Surya Paloh terkesan menyarankan jalan terus, begitu pula DPR. Bahkan Desmon Mahesa menilai, jika Jokowi tak melantik Budi Gunawan, akan permalukan DPR. Jokowi harus hati-hati, karena jebakan DPR sedang mengintainya. Persetan dengan maunya DPR. Lebih baik mempermalukan DPR, karena kerjanya DPR memang memalukan!

Relawan Surati Ibunda Jokowi, Minta Sadarkan Soal Budi Gunawan

Polemik mengenai pemilihan calon Kapolri dengan kekuatan hak prerogatif presiden Jokowi, dan kenyataan bahwa calon satu-satunya yang terpilih itu berstatus sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi oleh KPK, sampai hari ini masih terus memanas.
Gelombang pro dan kontra seakan saling menunjukkan taringnya masing-masing, dalam memperlihatkan keberpihakan atas nama kepentingan rasa keadilan bagi rakyat yang diwakili KPK, berhadapan dengan otoritas legislatif dan eksekutif yang masih menjunjung asas praduga tak bersalah kepada satu-satunya calon Kapolri yang ada.

Uji Nyali Jokowi

Hasil rapat paripurna DPR RI menetapkan, Dewan "Koruptor" BG menjadi Kapolri. Calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi itu dinilai layak memimpin institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, meski berstatus tersangka.
Bola panas menggelinding semakin liar. Polemik pun bakal muncul. Presiden dan DPR kompak merestui BG. Di sisi lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan, BG tetap akan ditahan bila proses pemberkasan selesai.

Wow Presidenku Berdendang Campursari Lagu Kapolri Oye

Bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa mendengar musik campursari tentulah sudah tidak asing lagi. Sebuah bentuk musik yang lahir dari perpaduan antara musik tradisional dengan musik barat. Iramanya enak didengar dan seiring zaman campursari mulai mendapat penambahan dari jenis musik lainnya.
Musik campursari ini sepertinya juga mengena pada situasi politik nasional dalam beberapa hari ini.

PDIP Pastikan Komjen "Koruptor" BG Jadi

Tengah malam Jumat telah berlalu, para Ketua Umum partai politik pendukung Presiden Joko Widodo yang telah berkumpul di rumah Ketua Umum PDIP telah setuju untuk mendukung tersangka kasus rekening gendut, Komjen Pol Budi Gunawan, menjadi Kapolri yang baru.
"Kan (prosesnya) sudah di DPR‎, mau apa lagi? Secara politik sudah berjalan sesuai Undang-undang. Ya sebentar lagi kita ada Kapolri baru," kata Sekjen (Plt) PDIP Hasto Kristiyanto di rumah Megawati, Jumat (16/1/2014) dini hari pukul 01.00 WIB.

Ketakutan, Pecundang Jokowi Tak Berani Ambil Keputusan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan Kamis (15/1/2015) malam akan mengumumkan keputusan terkait ‘nasib’ Calon Kapolri Tunggal, Komjen "Koruptor" BG  yang sudah disahkan oleh DPR. Akan tetapi, Jokowi tidak jadi mengumumkan hal tersebut karena dirinya masih harus melakukan pertemuaan dengan berbagai pihak untuk membuat keputusan.
Sampai pukul 23:00 WIB, kondisi di istana Negara sudah sepi. Biro Pers istana pun menyebut konfrensi pers terkait putusan Budi Gunawan tak jadi dilakukan.