Awas! Jebakan Maut DPR Sedang Mengintai Jokowi

Seperti orang kenduri, DPR langsung mengamini Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, meski yang bersangkutan statusnya tersangka. Jokowi siap melantikkah? Mega – Surya Paloh terkesan menyarankan jalan terus, begitu pula DPR. Bahkan Desmon Mahesa menilai, jika Jokowi tak melantik Budi Gunawan, akan permalukan DPR. Jokowi harus hati-hati, karena jebakan DPR sedang mengintainya. Persetan dengan maunya DPR. Lebih baik mempermalukan DPR, karena kerjanya DPR memang memalukan!
Kamis (15/1/2015) kemarin DPR resmi menerima pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, kecuali Fraksi PD dan PAN. Orang-orang Senayan ini sudah tak sensitif lagi. Meski yang bersangkutan berstatus tersangka, DPR ngotot menyetujui dengan alasan asas praduga tak bersalah. Asal sudah menggunakan pasal itu, top deh! Karenanya mereka mendesak agar Presiden Jokowi segera melantiknya. Sebagaimana kata Desmon Mahesa, jika presiden tak melantiknya, sama saja mempermalukan DPR.
Jokowi selama ini dikenal berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Hanya karena terkecoh oleh Kompolnas, Komjen Budi Gunawan yang sarat isyu rekening gendut, dicalonkan juga jadi Kapolri. Apa lacur, Jokowi pun tergelincir. Ketika calon Kapolri yang jadi tersangka gratifikasi itu diuji kelayakan DPR, hanya bisa terbengong-bengong, bukannya langsung menariknya.
Jika DPR meloloskan Budi Gunawan, itu sesungguhnya jebakan bagi Presiden Jokowi. Jika sampai dilantik, gelombang protes akan terjadi. Bagaimana mungkin Kapolri kok jadi tersangka korupsi. Jokowi akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya, dan ini memang maunya KMP. Sebab jika presiden sudah ditinggalkan pendukungnya, dengan mudah akan dijatuhkan DPR. Ini memang target KMP dari awal, 2 bulan atau 2 tahun, Jokowi harus turun.
Karenanya, melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri sama saja Jokowi masuk jebakan maut DPR. Biarkan saja Desmon Mahesa dari Fraksi Gerindra ngoceh bahwa tak melantik Budi Gunawan sama saja presiden  permalukan DPR. Memangnya DPR masih punya malu? Lebih baik mempermalukan DPR, karena cara kerja DPR juga sangat memalukan. Bagaimana mungkin tersangka KPK kok diloloskan jadi calon Kapolri. 

Dibawah Panduan "Si Brewok" Jokowi Pilih Jalan Sesat
Partai Demokrat menyoroti proses dipilhnya Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi. Pemilihan calon Kapolri itu tak melibatkan KPK dan PPATK, padahal pemilihan calon Kapolri pada masa SBY selalu melibatkan KPK dan PPATK.
"Pak SBY pada saat mengajukan Kapolri selalu melibatkan KPK dan PPATK. Tapi Pak Jokowi mengambil jalan lain. Rasanya alangkah baiknya tradisi ini diteruskan," kata Wakil Ketua Partai Demokrat Agus Hermanto saat dihubungi, Jumat (16/1/2015).
Namun nasi telah menjadi bubur, usaha Demokrat di DPR untuk meminta penundaan pelantikan Kapolri baru kalah dengan suara mayoritas yang menyetujui Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri. Kini Demokrat hanya berharap Jokowi mau menunda pelantikan Budi sembari Budi berproses mengklarifikasi sangkaan kasus korupsi yang dialamatkan kepadanya.
"Sekarang bola ada di tangan Pak Jokowi," ujar Agus yang juga Wakil Ketua DPR ini.
Demokrat menilai tak sepatutnya seorang tersangka memimpin lembaga penegak hukum. Bahkan Demokrat sudah membuktikan bukan hanya penegak hukum yang harusnya tak dijabat seorang tersangka, bahkan jabatan menteri juga harus bebas kasus. Ini dibuktikan Ketum Demokrat SBY saat menjadi Presiden. Ketika itu, sejumlah menteri mundur dari jabatannya saat menyandang gelar tersangka.
"Jangankan baru mau diusulkan, sudah jadi pejabat saja kalau tersangka harus mengundurkan diri," ujar Agus.  [Pos Kota]