Jokowi Minta Inspektorat DKI Tak Lelet Periksa Kasus Bus Karatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta terkait dengan bus baru Transjakarta dan BKTB. Bus-bus baru didatangkan dari China itu sebelumnya ditemukan ada beberapa komponen yang rusak.
"Belum tahu saya, belum dapat laporan. Kalau sudah dapat laporan, ada angkanya berapa, problemnya apa, baru saya akan ngomong," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (17/2/2014).

Jokowi Mau Blok G dan Stasiun Tenabang Terhubung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa PT Kereta Api Indonesia akan membangun jembatan penghubung dari Stasiun Tanah Abang ke Blok G Pasar Tanah Abang.
"Kata KAI ada tahun ini untuk jembatan penghubung," kata Jokowi di Balaikota Senin (17/2/2014). Ditambah lagi, kata dia, akan mulai dibangun pula eskalator di blok tersebut. "Tangga penghubung ke blok A dan blok B juga mau dibuat."
Jokowi meminta pedagang juga dapat melakukan hal kreatif untuk menarik pembeli meski pemerintah provinsi DKI Jakarta telah berniat membangun sedemikian rupa,

Projo Pastikan Berisi Kader PDIP Berkualitas

Kelompok Simpatisan dan Kader PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) membantah anggapan mereka bukan kader partai berlambang banteng moncong putih itu seperti diungkapkan sejumlah elite PDIP. Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan para aktivis Projo memiliki Kartu Tanda Anggota PDIP. Bahkan, sebagian pernah menerima penugasan partai baik sebagai pengurus maupun calon legislatif.

Jokowi: Sore Ini Kita Copot Baliho Caleg dan Capres yang Langgar Aturan

Sejumlah alat peraga kampanye seperti baliho, poster dan lainnya yang bertebaran di sejumlah titik di ibukota, dipertanyakan anggota Komisi II DPR dalam sesi pertemuan dengan Gubernur dan Wagub DKI di Balaikota DKI. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sore ini pihaknya akan melakukan pembersihan alat peraga kampanye 'bandel' tersebut.
"Yang baliho dan alat peraga lainnya, yang sudah terpasang nanti sore, mulai sore ini langsung kita tertibkan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2014)
Nanti sore, lanjut Jokowi, pembersihan alat peraga kampanye itu akan dilakukan langsung oleh Satpol PP dan Bawaslu DKI. "Jadi nanti Satpol dan Bawaslu sore ini juga akan langsung diselesaikan," katanya.

Dukungan ke Jokowi Hal Wajar

Sesepuh PDI Perjuangan Sabam Sirait, menilai maraknya bermunculan posko dukungan pencapresan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), belakangan ini, sebagai hal yang wajar.
Menurutnya, fenomena tersebut menjadi bagian dari hak masyarakat dalam berekspresi. Sabam berpendapat, pendeklarasian atau pembentukan pos-pos relawan Pro-Jokowi tersebut umumnya lebih merupakan inisiatif yang muncul dari masyarakat sendiri.

Jokowi: Saya Tegaskan, PNS DKI Netral dalam Pemilu

Gubernur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini menerima kunjungan Komisi II DPR RI membahas kesiapan DKI dalam menghadapi Pemilu 2014. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa seluruh PNS DKI akan bersikap netral dalam Pemilu nanti.
"Saya tegaskan aparat kita, PNS kita netral. Kami semua netral dan tidak akan memberikan dukungan pada siapapun," kata Jokowi saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2014).

Temui Jokowi Sambil Tidur

Di saat rekan-rekan sejawatnya terlibat diskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, anggota Komisi II DPR RI, Herman Kadir, justru tertidur pulas. Ia baru bangun ketika terdengar suara tepuk tangan.
Dalam kunjungan kerja di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014) siang, para anggota Komisi II menyampaikan pandangan mereka terkait penertiban alat peraga kampanye kepada Jokowi dan Basuki. Pantauan Kompas.com, Herman tampak tertidur dalam kondisi duduk di kursi barisan depan. Ia duduk berhadapan langsung dengan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI, termasuk Jokowi dan Basuki.

Komisi II DPR Temui Jokowi-Ahok

Sejumlah anggota Komisi II DPR mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kedatangan mereka langsung disambut Jokowi dan Ahok.
Ahok mengatakan tujuan kedatangan para wakil rakyat itu dalam rangka melakukan koordinasi tentang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Menurutnya, mereka akan mensosialisasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal ini menjadi tanggung jawab mereka untuk mensosialisasikannya termasuk ke Pemprov DKI.

Akibat Kemendagri Belum Sahkan APBD, Jokowi Belum Bisa Perbaiki Rusun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui kondisi Rumah Susun Komarudin, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur masih belum layak untuk dihuni. Rencana Pemprov DKI untuk memperbaiki rusun tersebut terhambat lantaran lambannya pengesahan APBD DKI tahun 2014.
"Rusunawa Komarudin itu kan bangunan lama, yang kita perbaiki ada 21 blok. Ada yang sudah selesai dan belum. Karena kemarin mendesak ya kita masukin dulu kayak kemarin di Marunda," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (17/2/2014).

Jokowi Menjawab Ancaman Pedagang Blok G

Para pedagang di lantai tiga Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengancam akan turun kembali menjadi pedagang kaki lima. Mereka melakukan itu karena lokasi baru yang disediakan sepi pembeli. Kali ini para pedagang memilih berjualan di kawasan Monumen Nasional karena dianggap lebih ramai.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengusahakan membuat eskalator dan tangga langsung yang menuju ke lantai tiga Blok G.

Kata Sri Bebassari, Jokowi Cuma Urus Sampah Orang Kaya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak lagi mengurusi sampah di pemukiman-pemukiman elit dan mewah di Jakarta. Pasalnya, dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang mewajibkan kawasan khusus seperti industri, mall, apartemen, hotel, hingga pemukiman mewah mengurus sampahnya sendiri. 
Pengamat persampahan dari Indonesia Solid Waste Asosiation (INSWA), Sri Bebassari menilai pengelolaan sampah swasta dengan swasta atau B to B seharusnya terus dikembangkan agar anggaran Pemerintah bisa digunakan untuk yang lain.
“Jadi pak Jokowi hanya urusi sampah kawasan pemukiman menengah bawah, pemukiman elit harus bawa sampahnya sendiri ke Bantargebang,” ujarnya, di Jakarta, Senin (17/2/2014).

Jokowi: Perjanjian Kerjasama Proyek Monorel Belum Ditandatangani

Sejak dimulainya lagi proyek pembangunan Monorel pada 16 Oktober 2013 lalu hingga kini belum tampak perubahan berarti. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) beralasan proyek itu terhambat karena ada perjanjian kerjasama yang belum ditandatangani.
Jokowi mengatakan ada tiga dokumen yang belum diserahkan oleh PT Jakarta Monorail (JM) kepadanya, yaitu menyangkut financial crossing, kajian teknis dan legal aspek.

Jokowi Cuekin Kritikan Haji Lulung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membantah telah salah memilih mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Lasro Marbun menjadi kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ketimbang Wakil Kepala Dinas Pendidikan Agus Suradika yang diangkat menjadi kepala bagian perpustakaan dan arsip DKI Jakarta. Menurut Jokowi, Lasro telah berhasil melakukan manajemen organisasi di Ortala, tak heran jika ia dipilih untuk menjadi Kadisdik DKI Jakarta menggantikan Taufik Yudi Mulyanto.
"Tidak apa-apa, wali kota di Arsip juga bisa, apalagi profesor. Jadi, pengangkatannya sudah tepat," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Lulung Kritik Jokowi atas Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menunjuk mantan Kepala Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) Lasro Marbun sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI.

Jokowi Tak Tahu Harga Bus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang berjuluk Jokowi, mengaku belum tahu harga bus baru yang sebagian komponennya berkarat maupun rusak. Bus yang dibuat di China itu dinilai terlalu mahal.
Jokowi mengatakan, sampai saat ini ia belum menerima laporan dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pemeriksaan terhadap masalah tersebut. Proses penyelidikan oleh Inspektorat masih berlangsung.
"Kalau sudah dapat laporan, ada angkanya berapa, problemnya apa, baru saya akan ngomong," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014).

Kata Ara, Jokowi Semakin Dipertimbangkan Dicapreskan

Puluhan orang yang mengatasnamakan diri mereka Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang berjuluk Jokowi dicapreskan. Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait (Ara) menyebut kemungkinan Jokowi dicapreskan.
"Bisa saja Mbak Mega selaku Ketua Umum mengumumkan capres sebelum pemilu legislatif. Tentunya dengan ini Mas Jokowi juga semakin dipertimbangkan oleh Mbak Mega," kata Ara di Jakarta, Senin (17/2/2014).

Jokowi Perbaiki Jalan Agar Jalan Kesananya Mulus!

Wacana pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi perbincangan hangat. Bila sebelumnya selalu mengelak bila ditanya rencananya untuk nyapres, kini Jokowi mulai menyampaikan jawaban yang mengisyaratkan dirinya sedang 'dalam perjalanan' menuju RI1.
Isyarat itu, disampaikannya melalui analogi perbaikan jalan lantaran hujan sudah tidak mengguyur Ibu Kota. Jokowi ditemui wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Jelang Pilpres, Jokowi Dibajak Partai Lain?

PDI Perjuangan (PDIP) menengarai adanya upaya menciptakan skenario hitam dalam Pemilu 2014. Sekretaris Jendral DPP PDIP, Tjahjo Kumolo mengatakan skenario hitam terkait "pembajakan" kepala daerah berprestasi untuk pindah partai.
Tjahjo mengatakan pembajakan semacam ini bertentangan dengan semangat menciptakan demokrasi yang sehat. "DPP Partai sangat menyayangkan adanya pihak tertentu yang cenderung menempuh jalan pintas dan lebih memilih merekrut mereka yang sudah jadi dan sukses sebagai kepala daerah," kata Tjahjo, Senin (17/2/2014).

Jokowi Didaulat Nyapres oleh Perwakilan 26 Provinsi, Ini Reaksi PDIP

Puluhan orang yang menamakan dirinya Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mendaulat Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres. PDIP sebagai partai yang menaungi Gubernur DKI itu pun bereaksi.
"Setiap komponen masyarakat mempunyai pendapat dan disampaikan dalam bentuk bersama-sama termasuk sah-sah saja dan dilindungi Undang-undang," kata Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga saat dihubungi, Senin (17/2/2014).

Haji Lulung Ungkap Alasan PPP Usung Jokowi Nyapres

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan enam nama calon presiden selain Suryadharma Ali. Nama-nama yang diusung PPP adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, dan politikus Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawangsa.

ProJo: Ibu Mega yang Kami Sayangi, PDIP akan Menang Besar

Pidato Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,  bahwa partai yang dipimpinnya tidak boleh sekedar menang pada pileg   tapi harus mendapatkan kemenangan yang besar dan memukau agar dapat mengawal Trisakti,diamini oleh K.S PDI Perjuangan Projo Fahmi Habsyi. 
Fahmi menegaskan, hal tersebut adalah harga mati yang harus diperjuangkan dengan segenap tekad.

Ahok: Pak Jokowi Resmiin Bus, Besok Sudah Enggak Jalan

Tahun ini Pemprov DKI Jakarta tak ingin buru-buru membeli bus Transjakarta. Pemprov tak ingin mendapatkan lagi bus-bus baru tapi dengan kondisi berkarat.
"Lebih baik telat tidak ada bus, toh punya bus juga percuma. Pak Jokowi resmiin, besok udah nggak jalan juga. Itu masalahnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang berjuluk Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2/2014).

PROJO Terus Desak Mega

Desakan pencapresan Joko Widodo (Jokowi) kian menguat. Pendukung Jokowi di internal PDIP (Pro Jokowi) terus mendesak Ketum Megawati lekas mendeklarasikan pencapresan Jokowi sebelum Pileg.
Skenario-skenario siapa capres PDI Perjuangan masih banyak menimbulkan pertanyaan. Terutama masyarakat awam yang masih menanti-nantikan, apa yang akan menjadi keputusan PDI Perjuangan.
"PDIP akan menghadapi bencana politik tak terperikan, bila tidak mengumumkan Jokowi sebagai capres sebelum Pileg.

Gerindra Berusaha Memecah Perhatian Publik dari Jokowi

Partai Gerindra dinilai sedang berusaha memecah dukungan publik pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang dalam beragam survei mendapatkan dukungan melimpah untuk diusung menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dugaan itu mencuat seiring langkah Gerindra memunculkan nama-nama tokoh muda yang disebut layak mendampingi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nama Jokowi tak ada dalam daftar tokoh muda yang digandeng Gerindra itu.

Megawati: Penetapan Capres Belum Tentu Setelah Pileg

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali bahwa sesuai dengan hasil rapat kerja nasional, dirinya memiliki wewenang menentukan calon presiden dari partai, termasuk waktu penentuannya. Baginya, pemilihan umum legislatif 9 April mendatang tidak menjadi tolok ukur utama waktu penentuan calon presiden.
”Rakernas partai menyerahkan keputusan penentuan (capres) kepada saya. Rakernas memang meminta calon ditentukan setelah pemilu legislatif. Namun, sebagai ketua umum yang oleh kongres partai diberi hak prerogatif, waktu penentuan calon menjadi hak saya sepenuhnya,” tutur Megawati, Minggu (16/2/2014), di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Jokowi Tak Percaya Kinerja Anak Buah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tampaknya cukup nyaman menjalankan roda pemerintahannya tanpa didampingi seorang Sekretaris Daerah (Sekda). Buktinya sudah hampir setahun kursi yang ditinggal Fadjar Panjaitan itu hingga kini masih kosong. Ada kesan Jokowi kurang percaya pada kinerja anak buah.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Jokowi hanya menyatakan bahwa ada atau tidak ada sekda roda pemerintahan ibukota masih tetap bergulir. “Tetap jalan kan,” kata Jokowi, Minggu (16/2/2014).

Jokowi Akan Betonisasi Jalan yang Mudah Rusak

Setelah digenangi banjir, jalanan di DKI Jakarta banyak yang kini berhiaskan lubang. Namun, beberapa jalan dinilai punya lubang lebih banyak dibandingkan jalan lain di ibu kota.
"(Jalan) paling parah itu di Jalan Pejambon, Jalan Gunung Sahari, Jalan Abdullah Syafei, Manggarai, dan Jalan Daan Mogot. Titik lubang banyak sekali," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo seusai meninjau perbaikan Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).