Jokowi-Ahok Adalah Sekutu

Peserta Konvensi bakal calon presiden dari Partai Demokrat (PD) Dino Patti Djalal berpendapat bahwa Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) merupakan sekutu dalam membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia.
"Jokowi dan Ahok bukan saingan karena mereka mampu mengembalikan kepercayaan rakyat pada demokrasi. Bagi saya, mereka adalah sekutu," kata Dino Patti Djalal saat berkunjung ke Kantor Berita Antara di Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Pemukiman Ilegal Sulitkan Jokowi Normalisasi Sungai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kesulitannya melakukan normalisasi sungai di Jakarta. Penyebab utama yakni masih banyaknya pemukiman padat penduduk yang menyulitkan dibuat jalur inspeksi untuk masuknya alat berat.
"Persoalannya itu jalan inspeksi, sebab kanan-kiri ada pemukiman sehingga kami kesulitan. Nanti truknya taruh dimana? truk tidak bisa masuk, jalan inpeksinya di duduki rumah ilegal," kata Jokowi di Waduk Sunter, Jakarta Utara, Rabu (6/11/2013).

Jokowi Mirip Too Cool

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan nilai terbaik dalam komunikasi politik. Jokowi dinilai dapat melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat.
"Jokowi komunikasi politik baling bagus, tanpa ada formalitas, dipanggil rakyat anak kecil namanya saja tanpa Pak, enggak ada masalah itu pemimpin otentik," kata. Pengamat Politik Victor Silaen dalam diskusi di DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Jokowi dan JK Dinilai Capres dengan Komunikasi Paling Bagus

Survei yang dipublikasikan Lembaga Demokrasi Bertanggungjawab (LDB) di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (6/11/2013), memperlihatkan sejumlah calon presiden atau capres dengan komunikasi paling bagus.
Adapun urut-urutannya adalah Jokowi (skor 85), Jusuf Kalla (JK) skor 81, Prabowo Subianto ( skor 78),  Anies Baswedan (skor 75), Surya Paloh (skor 73), Gita Wirjawan (skor 70), Aburizal Bakrie (skor 68), Wiranto (skor 67), Dahlan Iskan (skor 65), Megawati Soekarno Putri (63), Pramono Edhie (skor 63).

Jokowi dan DPRD Kompak Tak Gubris Tuntutan Buruh

Setelah berjam-jam menunggu kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung datang, ratusan buruh akhirnya membubarkan diri dari depan Balai Kota Jakarta, Rabu (6/11/2013). Mereka tak balik kanan, tapi bergerak ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.
Para buruh bermaksud mengadu ke DPRD setelah permintaannya tak digubris oleh Jokowi, yang oleh buruh dijuluki Gubernur Monyet.

Jokowi Kebut Pengerukan Waduk Sunter

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siang ini meninjau pengerukan Waduk Sunter Selatan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Jokowi ingin memastikan waduk tersebut sudah siap dijadikan sebagai tempat penampungan air hujan selama musim hujan.
Setibanya di lokasi Jokowi langsung mengamati proses pengerukan waduk yang luasnya mencapai 30 hektar tersebut.

Tak Kalah dengan Slogan Buruh, Bagi Jokowi Penetapan UMP Juga Harga Mati

Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Jakarta, Muhammad Toha menegaskan kekecewaannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 2,4J. Menurutnya Jokowi menyepelekan hasil survei upah versi para buruh.
"Pada dasarnya kebutuhan buruh 3,7J itu survei yang dibikin Juli, itu bukan main-main," ujar Muhammad Toha saat menggelar jumpa pers di depan Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Pengamat : Ini Alasan Demokrat Menyerang Jokowi

Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, mengatakan Partai Demokrat (PD) berusaha meruntuhkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sebab, seluruh calon presiden peserta Konvensi PD tak memiliki elektabilitas setinggi Jokowi. "Elektabilitas jebolan konvensi, jika disandingkan dengan Jokowi, sangat jauh. Bagaikan bumi dan langit," kata Toto saat dihubungi, Rabu (6/11/2013).

Kebencian Demokrat ke Jokowi Dinilai Menjadi-jadi

Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai Partai Demokrat sudah menaikkan level pertentangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, sejak awal Demokrat memang sudah mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
"Pada awalnya, cakupannya hanya di DKI Jakarta, dengan melawan semua kebijakan Jokowi. Kini sudah menasional," kata Toto saat dihubungi, Rabu (6/11/2013).

DKI Selidiki Peminta Uang untuk Undang Jokowi

Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI Jakarta, Heru Budi Hartanto, mengatakan akan menyelidiki kebenaran pesan berantai yang menyebutkan permintaan sejumlah uang untuk mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) (Baca: "Alasan Benjamin Kirim Pesan Berantai" dan  "Mengundang Jokowi Harus Bayar?").
"Saya menduga ini orang luar. Tapi, jika itu pegawai DKI, saya pecat dengan tidak hormat," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/11/2013). Menurut dia, biro inilah yang memiliki tugas mengatur jadwal, termasuk permohonan mengundang Gubernur.

Jokowi Tak Muncul, Buruh Berang

Demonstrasi buruh yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, hingga kini masih berlangsung, Rabu (6/11/2013).
Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) keluar menjawab tuntutan buruh. Pengunjuk rasa kecewa karena Jokowi tak kunjung keluar dari kantornya untuk menemui mereka.

PDI-P Minta Jokowi Tak Dijegal Pakai Isu Penyadapan

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin menilai penyadapan yang dilakukan oleh Amerika bukan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Ia beralasan Jokowi hanya memberi izin renovasi terhadap Kedutaaan Besar Amerika, bukan melakukan penyadapan.
"Jangan menyerang Jokowi dengan cara seperti itu," kata Hasanuddin ketika ditemui di kompleks parlemen Senayan, Rabu (6/11/2013).

Alasan Benjamin Kirim Pesan Berantai

Pembina Yayasan Rumah Sakit Jakarta Benjamin Mankoedilaga membenarkan dirinya telah membuat pesan berantai tentang pungutan yang dilakukan staf sekretariat Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, dia kesal  dengan ulah oknum pegawai negeri itu (Baca: Mengundang Jokowi Harus Bayar?)
"Hari gini masih aja ada oknum nakal," kata Benjamin ketika dihubungi, Rabu (6/11/2013). Menurut dia,  percobaan pungutan itu berawal dari  surat undangan yang dikirim pengurus Yayasan Rumah Sakit Jakarta  untuk  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Oknum PNS Berinisial 'D' Diduga Minta Uang untuk Datangkan Jokowi

Pimpinan Yayasan Rumah Sakit Jakarta, Benjamin Mankoedilaga menyebut oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai Kota, Jakarta yang meminta sejumlah uang berinisial 'D' (menurut informasi yang beredar di kalangan Wartawan 'D' singkatan dari 'Dimas').
"Jangan disebutkan namanya lah. Inisialnya 'D'," ujar Benjamin saat dihubungi, Rabu (6/11/2013).
Benjamin menjelaskan, saat itu kurirnya yang bernama Apit mengantarkan surat permohonan untuk menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Hari Ulang Tahun ke-60 RS Jakarta.

Jokowi Gubernur Monyet

Aksi buruh yang berujung pada ancaman penutupan akses jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta, Banten, dan kawasan industri, merupakan ekspresi geram dari tuntutan mereka yang tak kunjung dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Tol seluruh akses jalan raya kita lumpuhkan, mau tidak mau, tol kita lumpuhkan. Saya janji, Pak Jokowi bukan gubernur saya tapi gubernur monyet. Buruh selalu dikerdilkan. Tutup semua ruas tol dan kawasan industri," kata orator aksi dalam orasinya di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Mengundang Jokowi Harus Bayar?

Sebuah pesan berantai beredar di masyarakat. Isinya tentang pungutan yang dilakukan  staf sekretariat Gubenur DKI Jakarta. Pesan itu dikirim oleh mantan Hakim Agung Benjamin Mangkoedilaga.
Dalam pesan itu Benjamin mengungkapkan, dalam rangka memperingati ulang tahun Yayasan Rumah Sakit Jakarta, dirinya sebagai pembina yayasan ingin mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Namun seorang pegawai DKI yang menerima surat undangan, meminta sejumlah uang sebagai syarat.

Politikus Demokrat: Jakarta Macet Urusan Jokowi

Anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat,  Mulyadi, mengatakan rumah susun sederhana sewa dapat meminimalisasi kemacetan di Jakarta. Alasannya, kata dia, banyak kalangan menengah yang bekerja di segita emas Jakarta menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor ke kantor. "Jika dibangun rusunawa yang dekat dengan kantor, mereka bisa berjalan kaki untuk pergi ke kantor," kata politikus Partai Demokrat itu saat dihubungi, Rabu (6/11/2013).

Demokrat Ramai-ramai Keroyok Jokowi

Petinggi Partai Demokrat yang mengeroyok Gubernur DKI Jakarta bertambah. Ketua Komisi Perhubungan DPR RI, Mulyadi, menyatakan kemacetan di Ibukota merupakan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, jumlah kendaraan melebihi pertumbuhan jalan yang ada.

Buruh Gertak Blokir Bandara, Jalan Tol dan Pelabuhan

Massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta mengancam akan menutup akses-akses jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta, Banten, dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, apabila tuntutan mereka tak kunjung dipedulikan.
"Bila tidak ada perubahan, tidak tertutup kemungkinan jika tidak memedulikan, perubahan UMP yang ditandatangani, maka tidak menutup kemungkinan akses tol akan ditutup, baik bandara dan pelabuhan," kata Sekjen Forum Buruh DKI Mohammad Toha, di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

DPRD DKI Sarankan Jokowi Buat Pasar Rakyat Pakai APBD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk merevitalisasi lima pasar rakyat yang telah dimulai pada hari ini.
"Ini adalah terobosan yang luar biasa. Benar-benar pasar rakyat," ujar Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan, yang ditemui di Pasar Manggis, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2013).

Survei LSI Konyol

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dinilai konyol alias tidak jelas. Sebab, hasil survei yang dirilis LSI sebelumnya (Minggu, 20/10/2013) menyebut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hanya sekedar calon presiden (Capres) wacana. 
Namun hasil itu justru berbeda dengan hasil survei yang dirilis LSI pada pekan berikutnya yakni Minggu (03/11/2013). Dimana, hasil survei tersebut menempatkan Jokowi dan Prabowo diposisi puncak sebagai Capres 2014 dari partai nasionalis.

Pernyataan SBY Bisa Sudutkan Jokowi

Pengamat Kebijakan Publik, Andrinov Chaniago, mengatakan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kemacetan di daerah adalah tanggung jawab kepala daerah, termasuk di Jakarta, tidak menampakkan kelebihan SBY selama ini yang dikenal sebagai orang yang biasa berpikir komprehensif dan holistik.
"Sementara karena posisi SBY adalah pemimpin nasional, pernyataan itu bisa menyudutkan Jokowi, walaupun pernyataan SBY itu tidak tepat," kata  Andrinov, Selasa (6/11/2013).

Tak Terima Keputusan Jokowi, Buruh Kembali Kepung Balai Kota

Buruh kembali berdemonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, (6/11/2013). Aksi kali ini memprotes keputusan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014 sebesar 2,4J. Mereka tidak terima karena angka tersebut jauh di bawah harapan buruh.

Jokowi: Kios Pasar Rakyat Gratis untuk Pedagang

Pada saat meresmikan Lima Pasar Rakyat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, lima pasar rakyat ini akan menggunakan konsep manajemen pasar yang baru, yaitu tidak dikenakan biaya sewa kios bagi pedagang. Pedagang hanya dikenakan biaya jasa lainnya seperti keamanan, kebersihan, listrik dan air.

SBY-Jokowi Saling Sindir, Bhatoegana : Ini Tahun Politik

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai lumrah jika ada beberapa pihak yang menafsirkan secara politik perihal saling sindir antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) soal macet di Jakarta.
"Namanya saja tahun politik, pasti ada saja yang mengkait-kaitkannya (ke politik)," kata Bhatoegana ketika dikonfirmasi, Selasa (6/11/2013).
Saat melakukan silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, akhir pekan lalu, SBY menyebut masalah kemacetan menjadi tanggung jawab gubernur, bupati, dan walikota.

Ahok: Pernyataan SBY Soal Macet Bukan Sindiran untuk Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, (Ahok) menilai sindiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kemacetan Jakarta bukanlah ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ahok, SBY berbicara secara umum dari zaman Fauzi Bowo hingga saat ini.
"Enggak lah. Pak SBY kan sudah mulai ngomong ini dari zamannya Pak Fauzi Bowo. Enggak nyindir menurut saya. Baru setahun kok," ujar Ahok, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Jokowi Resmi Revitalisasi Lima Pasar Rakyat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini, Rabu (6/11/2013) meresmikan pembangunan lima pasar rakyat yang dilaksanakan di Pasar Manggis, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Sebanyak 935 pedagang eksisting (pedagang yang ada) maupun pedagang kaki lima (PKL) siap ditampung di lima pasar tersebut.