Taktik Jokowi Agar Pembangunan Monorel Tak Mandek

Pembangunan monorel yang sempat terbengkalai telah dilanjutkan kembali. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menunjuk satu tim yang akan mengawasi jalannya megaproyek senilai lebih dari 8T ini.
Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani (Yani), mengatakan tim yang ia pimpin berfungsi untuk mengevaluasi agar pembangunan tak mandek kembali.

Komentar Jokowi Tentang Akusisi Inter Milan Oleh Erick Thohir

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara tentang keberhasilan pengusaha terkemuka Indonesia, Erick Thohir membeli 70 persen saham Inter Milan.
Jokowi menanggapi positif akuisisi yang dilakukan Erick Thohir. Tak hanya itu, Jokowi berpendapat, jika bisa semua klub sepak bola Eropa dibeli pengusaha Indonesia.
"Saya kira bagus. Kalau perlu yang lain dibeli semuanya," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (21/10/2013).

Masalah KHL, Jokowi Diminta Konsultasi ke DPRD DKI Bukan Ke Megawati

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Siti menyarankan,penetapan KHL dalam hal ini adalah kebijakan Pemprov DKI yang seharusnya didiskusikan bersama DPRD DKI, buruh, dan SKPD terkait.
Menurutnya tindakan Jokowi berkonsultasi dengan Megawati sebagai pimpinan partai, tentu akan mendapat sorotan yang kritis karena partai erat kaitannya dengan tarik menarik kepentingan.

Nurhayati Sehari 2x Serang Jokowi, Kali Ini Soal Mobil Esemka

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf kembali menyerang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Nurhayati menyerang Jokowi masalah realisasi penanganan kasus kebakaran di Ibu Kota. Kini, Nurhayati menyindir Jokowi terkait sikapnya menolak mobil murah. Padahal, menurut Nurhayati, saat menjabat Wali Kota Solo, ia getol mendorong proyek mobil murah Esemka. Penyerangan Nurhayati kali ini mengingatkan ketika beberapa tahun yang lalu ketika Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, menyerang Jokowi dengan mengatakan "Masak orang Solo disuruh jualan pecelterus".

Anas Berkicau Soal Elektabilitas PD dan Musim Jokowi

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum berkicau soal turunnya elekabilitas Partai Demokrat (PD) di survei terakhir. Anas menilai 'Jokowi Effect' penyebab turunnya elektabilitas PD.
"Pak SBY menjadi Ketum hasil KLB pada akhir Maret 2013, angka PD 11,7 persen. Skrg, Oktober 2013 angka PD 9,8. #angkabicara," tulis Anas diakun mikroblogingnya @anasurbaningrum, Senin (21/10/2013).

Yang Penting Beli Monyet Dulu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum memikirkan nasib tukang topeng monyet. Hal tersebut menyusul rencana pembelian seluruh monyet yang dipekerjakan sebagai topeng monyet dan dikembalikan ke Taman Margasatwa Ragunan untuk upaya konservasi.
"Belum tau, itu urusan setelah monyet-monyetnya dibeli nanti," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Senin (21/10/2013).

Nurhayati Kembali Berang Pada Jokowi

Entah apa yang ada dalam hati politisi Partai Demokrat,Nurhayati Assegaf, sehingga akhir akhir ini secara terus menerus mencemooh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Fraksi Demokrat DPR RI hari ini menagih janji Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), saat kampanye dulu untuk menuntaskan kebakaran di pemukiman warga Jakarta dan mengatasi macet ibu kota.
"Dua janji Pak Jokowi ke Jakarta dulu, saya ingin lihat apa benar sudah (direalisasikan). Mengatasi kebakaran dan kemacetan Jakarta," kata Nurhayati di gedung DPR RI Jakarta, Senin (21/10/2013).

LSI Bantah Sengaja 'Hilangkan' Jokowi Dalam Survei Capres

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) membantah telah sengaja 'menghilangkan' nama Joko Widodo ( Jokowi ) dan Prabowo Subianto dalam hasil risetnya yang dirilis kemarin. Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, berdalih hilangnya dua nama tokoh itu adalah konsekuensi dua indikator yang dipakai.
Master komunikasi politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan dua indikator tersebut yakni: tradisi politik dan parliamentary threshold (PT).

Jokowi Diragukan Bisa Selesaikan Monorel

Deru mesin terasa memekakkan telinga di kawasan Tugu 66, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2013) sekitar pukul 17:20 WIB. Dua alat berat penggali jenis beko terparkir.
Karangan bunga dan sisa-sisa upacara peresmian pembangunan megaproyek monorel Jakarta masih tampak. Setelah sekian tahun terbengkalai, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melanjutkan proyek transportasi massal berbasis rel ini pada Rabu (16/10/2013) lalu.

NasDem Tuding Survei LSI Titipan Golkar

Partai Nasional Demokrat (NasDem) menuding survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) selama ini, merupakan agenda terselubung yang dilakukan Partai Golkar untuk meningkatkan elektabilitasnya menjelang pemilu.
Pasalnya, survei LSI itu selalu menempatkan partai pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) di posisi teratas.
Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP NasDem Patrice Rio Capella menanggapi hasil survei terbaru LSI yang menyatakan NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terancam tidak lolos parliamentary threshold 3,5 persen.

Sibuk Urus Jakarta, Jokowi Tak Ikut Mega Lihat Pabrik ke Tangerang

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengunjungi buruh pabrik di Tangerang tanpa ditemanu Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) karena sibuk mengurus Jakarta.
"Mau lanjutin kerjaan dulu," ujar Jokowi usai bertemu Mega di rumah Mega, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2013).
Jokowi dan Mega bertemu di kantor PDI-P membahas kebutuhan hidup layak (KHL) 2014. KHL itu akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan dan buruh pada Selasa (22/10/2013) besok.

Mega-Jokowi Bahas Kebutuhan Hidup Layak 2014

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri untuk membahas kebutuhan hidup layak (KHL) 2014. Setelah pertemuan itu, Mega berangkat ke sebuah pabrik di Tangerang.
"Minggu ini, KHL harus diketahui. Ini untuk penetapan UMP. Kita tidak mau sama seperti tahun kemarin yang sampai ramai-ramai dengan pengusaha juga. Pagi ini ibu mau melihat langsung ke pabriknya," ujar Jokowi usai bertemu Mega, Senin (21/10/2013).

PDI-P Yakin Elektabilitas Jokowi Dongkrak Suara Partai

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto tak percaya dengan hasil survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Minggu (20/10/2013) kemarin. Survei LSI itu kemarin menyebut, popularitas Jokowi tak mampu mengatrol elektabilitas PDI-P. Ia yakin kepopuleran Jokowi menular ke PDI-P.
"Ketika LSI menangkap tidak ada korelasi, tentu ini harus dijelaskan secara metodologi," kata Hasto di kediaman Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Senin (21/10/2013).

Lembaga Survei Harus Jujur, Jangan Nihilkan Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta lembaga survei tidak menihilkan sosok Joko Widodo (Jokowi) dalam survei elektabilitas bakal calon presiden di 2014. Menurutnya, seluruh lembaga survei harus melakukan penelitian dengan jujur dan adil untuk merespons persepsi publik dan tidak hanya memenuhi permintaan pihak tertentu.
"Harusnya merespons persepsi publik, jangan nihilkan Jokowi" kata Hasto, di kediaman Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Senin (21/10/2013).

Megawati: Tak Ada Balas Budi dalam Politik

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri membantah adanya anggapan bahwa keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk meneruskan proyek pembangunan monorel merupakan bentuk balas budi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kepadanya sebagai orang yang mencanangkan pembangunan monorel.
Diminta komentarnya mengenai anggapan tersebut, presiden RI ke-5 itu mengatakan tidak ada istilah balas budi dalam politik, termasuk dalam proses pembangunan monorel yang dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Balas budi? Dalam politik tidak ada balas budi," tukasnya di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (21/10/2013).

Jokowi Sambangi Kediaman Megawati, Sejumlah Politisi PDIP Ikut Hadir

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di rumahnya, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2013). Rencananya, akan ada kunjungan ke daerah Tangerang, Banten.
"Jokowi sudah di dalam," kata Wakil Sekjen PDI-P Hasto Kristanto di depan kediaman Mega.
Jokowi meluncur dari Balaikota di Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Selain Jokowi dan Hasto, nampak pula Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka.

Jokowi Tegaskan Proyek Monorel Bukan Balas Budi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proyek monorel bukanlah  bentuk balas budi kepada Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri.
"Proyek balas budi gimana? Itu urusan 'B to B', urusan Pemprov DKI sama PT Jakarta Monorail, kalau mereka mau kerja sama dengan siapa ya terserah, mau sama JK mau sama Gubernur lama, terserah," kata Jokowi di Balaikota, Senin (21/2013).

Kebakaran Jakarta, Isu 'Panas' DKI-1

Isu kebakaran kini mencuat lagi setelah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mengkritisi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan menyebutkan banyaknya kebakaran. Banyak yang menilai pernyataan "panas" Nurhayati itu sebagai upaya menggoyang Jokowi. Kebakaran di Jakarta sepertinya cepat menjalar sampai ke kursi DKI-1.
“Apa yang dilakukan Pak Jokowi biarlah rakyat yang menilai, tetapi media dan semua harus obyektif, bagaimana Jokowi memimpin dan apa yang terjadi sekarang. Yang pokok itu kemacetan, kebakaran, dan 1.000 rumah terbakar. Belum pernah loh 1.000 rumah terbakar,” ujar Nurhayati, Sabtu (19/10/2013).

LSI Panik, Elektabilitas Jokowi Dibenamkan

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang terus menanjak naik mengungguli calon presiden lainnya, membuat semua kandidat kebingungan. Bahkan berbagai cara terus di lakukan guna meruntuhkan pamoritas Jokowi.
Koordinator Nasional Relawan Jokowi (KNRJ) Ahmad Khoiron Mustafit mengatakan para capres sudah kebingungan cara melawan elektabilitas jokowi sehingga berbagai cara dilakukan.
"Kita masih ingat pidato Surya Paloh yang menyatakan bahwa bangsa ini sudah melenceng dari jalurnya karena memilih pemimpin berdasarkan popularitasnya bukan kinerjanya,"  kata Khoiron kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/10/2013).

Taman Disalahgunakan, Jokowi Harus Sediakan Ruang Interaksi Bagi Remaja

Taman-taman di Jakarta banyak disalahgunakan oleh para remaja. Mereka menjadikan taman tempat berpacaran dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai norma. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diharapkan segera menyediakan ruang interaksi bagi para remaja.
"Soalnya kalau ke mal kan butuh biaya besar jadi hanya orang-orang yang mampu. Jadi sebaiknya pemerintah harus menyediakan ruang interaksi bagi para remaja," ujar Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna saat berbincang dengan detikcom, Senin (21/10/2013).

Saran Agar Bangku Taman Tak dipakai Mesum

Akibat sering digunakan sebagi tempat pacaran, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), berencana mengganti bangku-bangku di taman di Jakarta hanya untuk satu orang. Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna berpendapat, langkah tersebut sudah bagus tetapi lebih baik ditambah dengan menambah penerangan di sekitar bangku taman terpasang (agar tidak remang-remang) dan memberlakukan jam kunjungan taman.
"Bisa dilakukan dengan menempatkan petugas untuk mengawasi warga dalam pemakaian fasilitas taman agar tidak disalahgunakan.

Ada 100 Jokowi, Indonesia Maju Pesat

Saat ini, sedikitnya ada 20 bupati atau wali kota sekelas Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi bibit untuk kepemimpinan nasional. Jokowi yang mantan Wali Kota Surakarta dan kini menjadi Gubernur DKI Jakarta itu bukan lagi satu-satunya tokoh yang mampu menjadi pelayan masyarakat dan mendorong perubahan.
Guru Besar Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, di Jakarta, Minggu (20/10/2013), mengatakan, kalau ada 50-100 bupati-wali kota sekelas Jokowi, Indonesia akan maju pesat dan sejahtera.

Berantas Praktik Culas

Kepala Sudin KUMKMP Jakarta Timur Johan Afandi dicopot sehari setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) murka. Pejabat lain yang tak maksimal melayani masyarakat, tunggu giliran. Cepat atau lambat kedudukan bakal dilepas.
Jokowi menyatakan sudah mengantungi nama-nama pejabat malas dan culas. Pelayanan publik semestinya bisa cepat, dalam praktek diperlambat. Ujung-ujungnya, pemohon berisiko biaya tinggi alias kena pungutan liar (pungli).
Kemarahan Jokowi menjelang akhir pekan lalu ditandai pelemparan map di Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha  Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (Sudin KUMKMP). Peristiwa tersebut semestinya tidak perlu terjadi.

Tanggapan Warga Perubahan Bangku Taman Jadi Single

Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengganti jenis bangku taman menjadi bangku single ditentang oleh warga. Sebab, warga yang hobi menghabiskan waktu bersama dengan keluarga merasa tidak nyaman atas kebijakan tersebut.
Dian (30) menyayangkan ide Jokowi mengganti bangku taman menjadi tempat yang tidak seperti saat ini. "Sekarang sudah enak buat keluarga, kalau diganti berarti duduknya sendiri-sendiri ya," kata Dian di Taman Suropati Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Jokowi Diyakini Mampu Bawa PDI-P Masuk Lima Besar

Jika sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mampu mendongkrak perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ternyata ada peneliti lain dengan pendapat yang berbeda. Adalah peneliti senior Founding Fathers House, Dian Permata, menyatakan bahwa figur Jokowi diyakini mampu mendorong PDI-P setidaknya masuk dalam posisi lima besar perolehan suara pada Pemilu 2014.
"Banyak rakyat menyebutkan mempertimbangkan memilih PDI-P karena Jokowi," kata Dian di Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Perintah Jokowi di Tanah Abang Belum Dilaksanakan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sempat memerintahkan agar posko-posko terpadu yang berada di kawasan Tanah Abang dibongkar. Namun, perintah Jokowi itu belum dikerjakan.
Posko-posko terpadu di empat titik, yakni di persimpangan Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Jati Baru (dekat stasiun KA Tanah Abang), Kebon Jati (dekat kantor Pemadam kebakaran), dan Jalan Jati Bunder masih berdiri tegak.
Beberapa posko sepi dari petugas. Terlihat para petugas Satpol PP justru menunggu di mobilnya tanpa turun ke jalan untuk mengatasi kemacetan. Hanya terlihat 10 petugas Dishub, tapi mereka jarang turun ke lapangan. Padahal, kawasan tersebut sudah mulai macet lagi akibat banyaknya angkot yang ngetem.

Website Jokowi-Prananda Bisa Jadi Masukan untuk Kami

Kemunculan website Jokowi-Prananda menjadi topik yang hangat dibicarakan. Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa hal itu bisa dipandang sebagai masukan untuk partainya.
"Itu mungkin bisa menjadi masukan atau kritik juga bisa. Makanya kami sebenarnya tidak tahu motif pembuatan website itu," ujar Hasto di Hotel Morissey, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2013).