Jokowi Tidak Pernah Janji Beri Sertifikat di Lahan Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan bahwa ketika berkampanye Pilgub Jakarta 2012 lalu, dirinya tidak pernah berjanji akan memberikan sertifikat kepada warga Kebun Tebu di sekitar bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
"Kalau emang tanah itu bisa disertifikatkan ya nggak masalah. Tapi ini mosok waduk disertifikatkan logikanya dimana? Saya digantung dong," kata pria yang akrab disapa Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2013).
Jokowi menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah waduk. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Karena itu digunakan untuk menahan air serta mengantisipasi bahaya banjir yang kerap melanda ibukota.
"Itu tanah waduk, tempat air," tegasnya.
Kemudian, mantan Wali Kota Surakarta itu menambahkan bahwa Pemprov DKI sudah memberikan masukan untuk merelokasi warga bantaran Waduk Pluit ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). Rusun tersebut juga dilengkapi fasilitas untuk memasak serta hiburan lainya.
"Apa hanya Pluit. Itu kan air tempat waduk. Mestinya kita sudah kasih rusun. Dikasih kulkas, tv, kompor, tempat tidur. Begitu malah dianggap melanggar HAM," pungkasnya.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi akan Selektif Berikan Izin Investasi di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya akan selektif memberikan izin kepada pelaku usaha atau investor, untuk berinvestasi di Jakarta.
"Mestinya juga investasi-investasi tertentu yang punya value (nilai)," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Sebab, Jokowi mengatakan, tidak mungkin para investor yang ingin berinvestasi di Jakarta sekaligus mendirikan bangunan, lantaran lahan di ibu kota semakin sempit.
"Kita sudah tidak punya lahan," ucap Jokowi.
Jokowi memaparkan, investasi yang cocok dilaksanakan di Jakarta adalah jasa perdagangan. Itu pernah ia ungkapkan sebelumnya, bahwa Jakarta bukan kota industri.
"Jakarta adalah kota jasa dan perdagangan," tutur mantan Wali Kota Surakarta.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi: Mural Bagus Tapi Harus Di Tempat Tertentu

Mural adalah cara menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok atau permukaan luas yang bersifat permanen lainnya. Seni lukis ini banyak ditemui di setiap sisi Ibu Kota Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menanggapi positif Mural. Namun demikian, Mural harus dilakukan di tempat-tempat tertentu saja.
"Kalau Jakarta ini semua dimurali tidak semua tempat diberikan ruang dong. Masak semua tempat dimurali. Tempat tertentu, tematis, baru itu mural yang benar. Kalau ndak ntar kita kayak The Bronx nanti," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Jokowi mengatakan, Mural berupa iklan harus dikenakan pajak. Sebab berada di lokasi umum yang memiliki aturan perizinan.
"Kena pajak. Itu ya tempat-tempat umum untuk lakukan itu ada izinnya. Tidak langsung cat-cat. Kalau corat-coret beda soal. Itu Tipiring," tandasnya.
Mural berbeda dengan grafiti yang lebih menekankan hanya pada isi tulisan dan kebanyakan dibuat dengan cat semprot. Mural lebih bebas dan dapat menggunakan media cat tembok atau cat kayu bahkan cat atau pewarna apapun juga seperti kapur tulis atau alat lain yang dapat menghasilkan gambar.

Sumber :
merdeka.com

Aksi 5 Menit Dukung MRT di Kantor Jokowi

Puluhan remaja yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli MRT (Mass Rapid Transit), menggelar aksi mendukung megaproyek MRT di depan pagar gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (14/5/2013) siang. Namun, aksi itu tergolong singkat karena hanya dilakukan sekitar 5 menit.
Pantauan Kompas.com, peserta aksi itu datang ke tempat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkantor tersebut sekitar pukul 11.30 WIB menggunakan bus metromini. Dengan membawa spanduk serta bendera bertuliskan dukungan terhadap megaproyek sang gubernur tersebut, sang koordinator mulai menggelar orasi politik.
"Siapa yang ingin Jakarta macet? Tidak ada kan, maka kami mendesak Pemprov DKI untuk segera merealisasikan pembangunan MRT sesuai rencana," ujar Muhlis Ali, sang koordinator yang langsung disambut teriakan oleh peserta aksinya.
Soal penolakan warga Fatmawati atas MRT elevated, Muhlis menegaskan bahwa semua warga DKI harusnya tidak mementingkan diri sendiri. Pasalnya, megaproyek yang digadang-gadang mampu menyembuhkan kemacetan di Jakarta itu adalah kepentingan seluruh warga.
Atas dasar itu, kata Muhlis, seharusnya proyek MRT didukung oleh warganya. Muhlis juga turut mengajak warga yang menolak untuk justru ikut mengawasi pelaksanaan proyek agar terhindar dari praktik korupsi. Ia pun berharap warga yang menolak bisa berdialog baik-baik dengan Jokowi.
Unjuk rasa dukungan para remaja itu tidak berlangsung lama. Terhitung, peserta aksi hanya menyampaikan orasi dengan berteriak-teriak selama lima menit saja. Remaja yang beberapa di antaranya menggunakan anting serta aksesoris lain itu membubarkan diri dengan tertib.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Akan Bentuk Badan Perizinan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), akan membentuk satu badan yang khusus melayani pengurusan perizinan di Jakarta.
"Nanti saya buatkan badan, bukan hanya Unit Pelayanan Terpadu atau hanya sekedar nempel ke penanaman modal saja," katanya usai membicarakan layanan perizinan satu pintu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basir di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.
Ia mengaku ingin mengubah sistem pelayanan perizinan yang selama ini membuat investor sulit masuk ke Jakarta. "Harus mereformasi semua meja yang ada di situ," katanya.
Berdasarkan pengalamannya di Solo, kata dia, sistem pelayanan satu pintu bisa memangkas waktu pengurusan perizinan. Ia mencontohkan, waktu pengurusan Izin Membangun Bangunan yang semula berbulan-bulan bisa dipersingkat jadi tujuh hari.
"Semua diintegrasikan dalam satu kantor. Lalu pembatasan yang sudah ditentukan. Misalnya TDP sehari sudah harus rampung," katanya.
Jokowi tidak menjelaskan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan sistem pengurusan izin di Jakarta. "Saya belum lihat semuanya. Tapi kalau di Solo makan waktu empat bulan," katanya. 

Sumber :
antaranews.com

Jokowi: Mosok Waduk Disertifikatkan? Saya Digantung Dong

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai aneh permintaan warga soal Waduk Pluit. Permintaan tersebut adalah agar Waduk Pluit disertifikatkan atas nama warga.
"Kalau emang tanah itu bisa disertifikatkan ya nggak masalah. Tapi ini mosok waduk disertifikatkan? Logikanya di mana. Saya digantung dong," ujar Jokowi di balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2013).
Jokowi kembali meminta warga di sekitar Waduk Pluit agar berkenan dipindahkan ke Rusun yang telah disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta.
"Mestinya kita udah kasih rusun. Dikasih kulkas, kompor, tempat tidur. Gitu malah dianggap melanggar HAM," kata Jokowi heran.
Sebelumnya, Jokowi pernah menyinggung banyak kelompok warga yang memiliki permintaan yang bermacam-macam. "Kelompok di situ banyak. Ada yang 1.200 KK, ada yang 200 KK, ada yang hanya 50 KK. Banyak sekali dan mintanya macam-macam. Ada yang minta ke utara, selatan, timur, ke atas, ke bawah, semua beda-beda," ujar Jokowi
Meski demikian, dia berjanji akan melanjutkan dialog. Memang perlu waktu yang lama, sebab pendekatan perlu dilakukan kasus per kasus.

Sumber :
news.detik.com

Chatib Yakin Jokowi Mampu Perbaiki Iklim Investasi Jakarta

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri yakin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mampu memerbaiki iklim investasi Jakarta dengan menyederhanakan proses perizinan yang selama ini dinilai merumitkan investor.
"Saya percaya dengan Pak Gubernur, karena ini bukan hal baru," ujar Chatib usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Chatib menuturkan, penyederhanaan perizinan yang diharapkan terealisasi di Jakarta, bukanlah hal baru yang dijalani Jokowi.
"Karena ini bukan hal yang baru, karena beliau sudah melakukan ini di Solo," ucap Chatib.
Dengan demikian, Chatib yang namanya digadang-gadang sebagai pengganti Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan, optimistis timnya bersama Jokowi mampu menjadikan iklim investasi di Jakarta baik, sehingga menunjang perekonomian Indonesia.
"Saya cukup optimistik, nanti tim kami bersama tim dari DKI melakukan teknisnya, langkah-langkah yang perlu diperlakukan," tutur Chatib.

Sumber :
tribunnews.com

BKPM Minta Jokowi Terapkan Metode Perizinan Satu Pintu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri. Keduanya membahas ekonomi Indonesia untuk tumbuh dengan baik.
"Salah satunya agar ekonomi Indonesia itu tetap baik adalah dengan kalau investasi itu tetap jalan baik domestik maupun luar tetap jalan," ujar Basri usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Menurutnya, kendala yang masih dialami oleh investor saat ini adalah persoalan perizinan. Sebab, pengurusan perizinan dinilai masih terlalu rumit.
"Tadi saya ketemu dengan Pak Gubernur, kita mencoba membahas langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mempermudah proses perizinan di Jakarta," jelasnya.
Basri mengatakan pengalaman Jokowi mengelola Solo dengan baik melalui proses perizinan yang mudah dan cepat dapat digunakan di DKI Jakarta.
"Ini akan memperbaiki prosesi bahwa melakukan investasi di Indonesia itu mudah dilakukan hambatan birokrasinya juga dipersingkat, sehingga kemudahan orang melakukan akitivitas itu lebih mudah," terangnya.
Langkah konkret yang akan dilakukan pada bulan ini misalnya bagaimana menempatkan pelayanan satu pintu, yang sekarang masih diterapkan di kantor pos. Kepada dirinya, Jokowi mengaku telah menyampaikan draftnya ke DPRD DKI Jakarta.
"Kemudian juga proses izinnya yang masih panjang, itu mau dipotong sesuai dengan waktu, itu saya kira langkah-langkah kongkretnya yang bisa dilakukan nanti akan memunculkan link bisnis di Jakarta bisa lebih baiklah di masa depan," terangnya.
Menurutnya, investasi terbesar saat ini adalah otomotif. Tetapi iklim investasi dinilai kurang bagus ke Jakarta dan ke Jawa.
"Tapi sekarang ini kalau semua ke Jakarta dan ke Jawa, gak terlalu bagus juga, yang bagus kan juga keluar Jawa, tetapi kita mesti akui infrastruktur yang baik itu tetap di Jawa, termasuk di Jawa," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Dahlan minta Jokowi segera bangun underpass KRL Jabodetabek

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berharap Gubernur DKI Joko Widodo segera merealisasikan pembangunan underpass untuk KRL Jabodetabek. Sebab, tanpa underpass, KAI akan kesulitan menambah jumlah kereta. KAI khawatir penambahan jumlah kereta akan membuat Jakarta semakin macet.
"Kita doakan saja semoga Pak Jokowi cepat realisasikan ini," ucap Dahlan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Menurut Dahlan setidaknya ada 24 titik perlintasan KRL di jalan raya yang harus dibangun underpass. Pembangunan satu underpass disebut akan menelan dana sekitar Rp 200 miliar.
Namun demikian Dahlan juga tidak bisa memaksa Jokowi karena pengajuan pembangunan underpass harus melalui birokrasi.
"Ini Lama karena beda dengan BUMN prosedur dan prosesnya. Penganggarannya tidak simple harus dibahas mengundang berbagai dinas, APBD, belum tentu kebagian anggaran," jelas Dahlan.
Harapan Dahlan ini tercetus saat anggota seminar keselamatan perkeretaapian yang meminta frekuensi perjalanan kereta api ditambah. Saat ini frekuensi perjalanan kereta api masih dinilai lama sehingga terjadi penumpukan penumpang.
"Bisa saja 3 menit sekali kereta lewat, tapi pasti akan mengganggu jalan raya. Sekarang saja sudah mengganggu jalan raya," ucap mantan dirut PLN ini.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Mural Iklan Jangan Lusuh, Nanti Jakarta kaya Bronx

Sudut kota Jakarta di beberapa wilayah dipenuhi mural iklan. Namun sebagian gambar komersil tersebut terlihat kumuh. Pemprov DKI Jakarta menyarankan agar diperbaiki.
"Ya baik, mural itu bagus. Tetapi mestinya kan tematis, jelas, setiap bulan diupdate, diperbaiki. Bukan lusuh," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2013).
Jokowi mengkhatirkan, mural iklan tersebut malah akan merusak wajah kota Jakarta jika tidak segera diperbaiki. Bahkan tidak semua wilayah di Jakarta boleh digambari mural.
"Kalau nggak, entar kita kayak Bronx (kawasan di New York)," kata Jokowi.
Selain itu, pemasangan mural iklan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah DKI Jakarta, apalagi jika tempatnya itu berada dalam wilayah umum.
"Itu ada izinnya. Tidak langsung cat-cat. Kalau corat-coret beda soal, Itu tipiring (tindak pidana ringan)," jelasnya.

Sumber :
news.detik.com

Berantas Pungli, Jokowi Siapkan Pelayanan Satu Pintu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak berhenti membuat gebrakan. Kali ini mantan Wali Kota Solo itu tengah menyiapkan sistem pelayanan satu pintu untuk memotong jalur pungutan liar (pungli).
"Jadi orang kalau mau bikin sesuatu, bisa bikin semua di situ. Semua diintegrasikan dalam satu kantor. Tapi ada pembatasan yang sudah ditentukan," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa (14/5/2013).
Jokowi mengaku, sistem pelayanan satu pintu ini bertolak dari cara dia membangun sistem pelayanan di Solo yang memakan waktu empat bulan untuk menerapkan sistem ini. Kata Jokowi, Pemprov memiliki Index Governance Service untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah terhadap pelayanan masyarakat.
"Kita cek, kita survei. Misalnya masih jelek di IMB, ya diperbaiki. Kalau masih terlalu lama, copot organnya dan diganti, gimana biar cepat," terang Jokowi.
Jokowi menambahkan, sistem pelayanan ini juga akan bisa cepat menghilangkan pungutan liar atau pungutan lainnya dalam segala macam pelayanan terhadap masyarakat. "Kalau sehari rampung, buat apa diberi waktu sebulan dua bulan. Perizinan lama buat apa," ungkapnya.
Namun, untuk masalah perizinan, Jokowi mengakui belum bisa menyentuh masalah tersebut dan baru akan dibahas pekan depan.
"Saya tahu apa yang harus dilakukan. Nanti ini (sistem pelayanan satu pintu) akan jadi satu lembaga yang jelas. Ini baru diproses ke dewan untuk jadi sebuah badan, bukan hanya Unit Pelayanan Teknis," jelas dia.
Terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib Basri mendukung langkah Jokowi itu. Chatib menilai sistem itu akan membantu jika orang ingin mengurus sesuatu.
"Ada survei AFC yang menyatakan kota Jakarta kalau dibandingkan dengan Solo, justru lebih baik Solo. Ini bukan soal kenapa daerah lain lebih baik atau enggak, tapi apa yang bisa diperbaiki untuk bisa lebih baik," ungkap Chatib.
Chatib yakin Jokowi mampu menerapkan sistem ini mengingat pengalaman yang dimilikinya. "Ini bukan hal baru bagi Jokowi. Tim kami akan bekerja dengan tim DKI untuk melakukan langkah teknis," ujarnya.

Sumber :
okezone.com

Agenda Jokowi Ahok Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya banyak agenda yang harus dibereskan hari ini. Jokowi sibuk mengurusi air bersih, sementara Ahok punya agenda berdiskusi soal kanker.
Jokowi hari ini pukul 10:00 WIB diagendakan menerima Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI guna membahas perbaikan indikator bisnis dan modal di Jakarta.
Sementara itu, Ahok pukul 14:00 diagendakan menerima Tan Yu Hok dan Perhimpunan Onkologi di Ruang Tamu Wagub. Setelah itu Ahok akan mengadakan rapat untuk membahas masalah kemacetan di jalan Juanda, Jakarta Pusat dan jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat. Kemacetan di dua ruas jalan ini memang sudah akut pada jam-jam sibuk.

Jokowi Bohong

Puluhan warga Kebon Tebu, Muara Baru, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, mengadukan apa yang mereka sebut sebagai kebohongan Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila.
Mumun, warga RT 19 RW 17, 72 tahun, mengaku pernah mendengar, ketika berkampanye, Jokowi berjanji tidak akan pernah menggusur warga Jakarta.
"Kata Jokowi, warga di sini enggak akan digusur, tapi ditata. Janjinya mau dibikinin sertifikat rumah," ujarnya di Perkampungan Kebon Tebu, Muara Baru, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin, (13/5/2013).
Menurut Mumun, karena janji tersebut, warga Kebon Tebu kompak memilih pasangan Jokowi-Ahok. Namun nenek dari 12 cucu ini kecewa setelah mendengar warga Kebon Tebu akan dipindahkan ke rusunawa. "Saya udah nenek-nenek begini, enggak kuat naik-turun tangga di rusun," katanya.
Jumianti (40), salah satu warga RT 19 RW 17 juga mengaku merasa dibohongi janji kampanye Jokowi. Dia mengaku kecewa telah memilih pasangan Jokowi-Ahok. "Iya, kan warga dijanjiin, tapi kenyataannya malah kami mau digusur," katanya.

Sumber :
tempo.co

Komnas HAM sebut Jokowi bedakan warga waduk Pluit dengan Solo

Komnas HAM menilai penggusuran warga di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, berbeda dengan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Solo. Sebab, hingga kini belum ada dialog dengan warga bersama Pemprov DKI Jakarta terkait relokasi.
"Sampai sekarang enggak ada dialog sama sekali. Padahal waktu Jokowi merelokasi PKL di Solo bisa dengan makan malam sampai 60 kali," ujar komisioner Komnas HAM, Siane Indriani di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (13/5/2013).
Menurut Siane, dari laporan warga belum pernah ada dialog antara Pemprov DKI Jakarta dengan warga bantaran yang sudah mendiami kawasan waduk Pluit lebih dari 10 tahun.
"Pemerintah tidak boleh melakukan penggusuran sewenang-wenang kepada warga Muara Baru RT 19 RW 17 Pluit, Jakarta Utara," imbuh Siane.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Siti Nurlaela mengatakan, warga waduk Pluit mendatangi Komnas HAM pada 8 Mei 2013. Saat itu mereka memberikan data KTP serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Kita sudah memberikan undangan kepada Jokowi untuk berdialog sejak tanggal 29 April 2013 lalu, tetapi Jokowi tidak bisa hadir. Untuk itu, pada 16 Mei mendatang, pihak Komnas HAM akan mengundang kembali Jokowi untuk melakukan dialog," bebernya.

Sumber :
merdeka.com

Siti Noor Laila: Komnas HAM Akan Hadirkan Paksa Jokowi

Rencana Pemprov DKI Jakarta menggusur warga Waduk Pluit, Jakarta Utara, menyita perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM akan mempertemukan Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) dan warga Waduk Pluit untuk mencari jalan keluar soal rencana itu.
Menurut Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, Jokowi seharusnya melakukan pendekatan persuasif kepada warga Waduk Pluit sebelum merelokasi.
"Kalau Jokowi berhasil melakukan penggusuran pedagang kaki lima di Solo dengan dialog berpuluh-puluh kali, kenapa di sini tidak bisa," kata Siti kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/5/2013).
Komnas HAM berharap kepada Pemprov DKI Jakarta tidak mengintimidasi, sebelum atau saat proses relokasi warga. Komnas HAM juga meminta Jokowi memberikan jaminan tempat tinggal yang layak bagi warga pascapenggusuran.
"Maka kami undang lagi Pak Jokowi pada 16 Mei untuk berdialog dengan warga dan semoga dengan bantuan media, tidak ada alasan lagi untuk Pak Jokowi tidak datang," pungkasnya.

Sumber :
Okezone.com

Jokowi: Normalisasi Waduk Pluit butuh waktu dua tahun

Normalisasi Waduk pluit diperkirakan membutuhkan waktu selama dua tahun. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bekerja keras membujuk warga di bantaran waduk untuk mau direlokasi.
"Kira-kira butuh dua tahun, semuanya, kalau tidak begitu enggak akan rampung-rampung," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (13/5/2013).
Menurut Jokowi, relokasi warga dilakukan sedikit demi sedikit untuk ditawarkan ke Rusun Marunda. Sementara itu, sebagian warga masih akan dicarikan tempat yang saat ini baru menyelesaikan pembelian lahan.
"Kalau hanya dikit-dikit yang mau pindah ke Marunda masih. Di Muara Baru juga masih. Itu yang kami tawarkan," terangnya.
Politikus PDIP ini mengatakan untuk tempat relokasi yang dibangun menggunakan APBD. Namun, semua itu masih dalam proses memerlukan waktu karena tidak dapat diselesaikan dalam waktu sehari dua hari maupun sebulan dua bulan.
"Tapi kita ini kan perlu proses. Kita kejar-kejaran dengan waktu. Kalau nanti enggak ada ujan nanti lupa lagi. Kalau ada hujan, banjir lagi. Jadi Waduk Pluit itu menampung seluruh hujan yang masuk ke Jakarta. Hampir semuanya dimasukkan ke sana," jelasnya.
Saat ini, Pemprov telah berhasil membeli lahan 2,3 hektar di Muara Baru yang akan dibuat Rusun dengan lantai 16-20 lantai. Namun, akan ditambah kembali pembelian lahan sekitar 6 hektare.
Adapun, cara Jokowi agar warga tersebut bersedia pindah dengan jalan terus melakukan dialog.
"Kita hanya dialog, ketemu dan komunikasi. Terus jangan pikir kita enggak dialog. Tiap hari datang ke sini. Entah 5-6 orang. Ada yang mewakili 1.200 orang," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Warga Waduk Pluit Ingatkan Janji Jokowi-Basuki Kala Kampanye

Warga di bantaran Waduk Pluit merasa kalau Jokowi-Basuki melanggar kontrak politik. Pasalnya, saat kampanye pada pemilihan gubernur lalu, mereka mengatakan tidak akan menyengsarakan rakyat.
"Padahal mereka sudah lakukan kontrak politik. Di sini juga Jokowi-Ahok menang telak," kata Muhayati warga RT 19/17 Pluit, Jakarta Utara pada Senin (13/5/2013).
Muhayati mengungkapkan, pada masa kampanye pamilihan gubernur lalu, Jokowi-Basuki meminta dukungan kepada warga bantaran waduk. Mereka juga menjamin tidak akan menyengsarakan warga. Akan tetapi, saat ini, warga malah digusur tanpa ada dialog terlebih dahulu.
Muhayati, secara pribadi menyesal memilih Jokowi dan Basuki sebagai pemimpin Jakarta. Pemindahan warga ke rusun yang jauh dengan tempat mencari nafkah akan menyengsarakan warga. Sedangkan rusun yang berada dekat dengan Waduk Pluit sudah penuh.
Muhayati mengungkapkan, Basuki juga mengumbar janji politik akan memberikan sertifikat tanah jika warga sudah tinggal lebih dari 20 tahun. Akan tetapi, saat ini warga malah dipindahkan ke tempat yang jauh dari tempat asalnya.
"Dulu katanya kalau tanah itu bersengketa, Jokowi akan jadi mediator. Kalau tanah tidak bersengketa, dan kita tinggal lebih dari 20 tahun akan dibuat sertifikat. Makanya dulu kita pilih Jokowi-Ahok," kata Muhayati.
Sebelumnya, warga Waduk Pluit menolak untuk direlokasi jika belum ada dialog antara pemerintah dengan warga. Mereka juga menolak pindah dari bantaran waduk karena tempat tinggal yang dijanjikan jauh dari tempat usaha.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Hak saya hari libur dipakai kampanye

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku menjadi Juru Kampanye (Jurkam) Calon Gubernur (Cagub) PDIP setiap akhir pekan. Jokowi menilai karena hari libur merupakan hak pribadinya untuk digunakan dalam kepentingan apapun.
"Itu hari libur. Hari libur hak saya mau saya gunakan sebagai liburan, mau saya pakai untuk dengan keluarga, mau saya pakai untuk kampanye itu hak saya," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (13/5).
Politikus PDIP ini mengaku ikhlas melakukan perintah partai. Sehingga, dia tidak berpikiran dijadikan sebagai boneka partai.
"Ikhlasss banget," ucapnya sembari tertawa.
Sementara itu, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo saat dihubungi terpisah mengaku Jokowi merupakan keluarga PDIP sehingga harus melaksanakan tugas partai. Jokowi pun hanya mengikuti kampanye sebulan dua kali.
"Lho manusia kan harus ada waktu santai di hari libur, selama liburan kan boleh saja kemana. Pak jokowi kader partai lho, keluarga besar PDI Perjuangan, tugas partai ya Sabtu Minggu paling sebulan 2 kali," ucap Tjahjo.
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan Jokowi senang menjadi jurkam Pilkada Provinsi. Kalau Jokowi tak keberatan, kenapa soal kampanye ini harus diributkan?
"Dia happy happy saja. Apa masih ada yang kurang?" tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Kerap Jadi Jurkam PDIP, Jokowi: Ikhlaaas...

Gubernur DKI Joko Widodo menampik menjadi boneka partai karena kerap ditugasi partainya, PDI Perjuangan, untuk menjadi juru kampanye beberapa calon pimpinan daerah. Jokowi mengaku ikhlas dalam melakukan amanat.
"Ikhlaaaas," ujar Jokowi saat ditemui wartawan di Gedung Balaikota, Senin (13/5/2013) sore.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengaku tugas partai menjadi juru kampanye di daerah lain tidak bertentangan dengan jabatan sebagai gubernur. Pasalnya, Jokowi melakukan tugas itu pada setiap akhir pekan atau tanggal merah.
"Libur itu adalah hak saya. Mau saya pakai untuk liburan, untuk keluarga, untuk kampanye, itu kan hak saya," lanjut Jokowi.
Seperti diketahui, partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut kerap menugaskan gubernur blusukan tersebut untuk menjadi juru kampanye bagi kader PDI Perjuangan yang maju dalam pesta demokrasi itu di berbagai daerah di Indonesia.
Tercatat, telah empat kali partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut menugaskan Jokowi menjadi jurkam, yakni di Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali serta di Jawa Tengah. Sekedar informasi, dua dari daerah pemilihan, yakni Jawa Barat serta Sumatera Utara, calon dari PDI Perjuangan kalah.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Walkot Baru Jaksel akan Jokowi Lantik di Kampung Betawi

Warga Jakarta Selatan segera memperoleh walikota yang baru. Lokasi upacara pelantikannya di Setu Babakan yang merupakan cagar budaya Betawi. Apa alasan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memililih lokasi tersebut?
"Untuk mengingatkan perlunya sebuah kampung asli Betawi. Nantinya sebuah kota harus punya karakter dan identitas yang jelas. Setu Babakan itu identitas yang masih tertinggal dan harus kita rawat. Kita jaga, kita pelihara, terus kita perbaiki," jawab Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2013).
Jokowi mengatakan, nama Walikota Jakarta Selatan yang baru yaitu Syamsudin Noor. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Jakarta Selatan.
"Untuk Jakarta Selatan nanti itu namanya Pak Syamsudin Noor. Sudah dua minggu yang lalu diputuskan, pelantikannya 15 Mei 2013," kata Jokowi.
Sementara itu, Jokowi juga akan melantik Walikota Jakarta Barat yang baru bernama Fatahillah. Fatahillah sebelumnya merupakan Wakil Walikota Jakarta Pusat. Informasi yang diterima detikcom, Fatahillah akan dilantik ditengah-tengah warga di kawasa Kampung Apung, Jakarta Barat pada Kamis, 16 Mei 2013.
"Kalau yang Walikota Jakarta Barat namanya Fatahillah," terang Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Lantik Wali Kota di Setu Babakan dan Kampung Apung

Gubernur DKI Joko Widodo memastikan akan melantik Wali Kota Jakarta Barat akan diisi H Fathahilah dan Wali Kota Jakarta Selatan diisi oleh Syamsudin Noor. Kedua Wali Kota baru tersebut akan dilantik minggu ini.
"Iya, benar dua-duanya minggu ini akan dilantik," kata Made di Balaikota Jakarta, Senin (13/5/2013).
Made pun membenarkan kalau Syamsudin Noor akan dilantik Jokowi pada Rabu (15/5/2013) di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Sementara rencananya Fatahillah akan dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Barat pada Kamis (16/5/2013) di Kampung Apung, Jakarta Barat.
Menurut Made, masing-masing pemimpin memiliki cara tersendiri untuk melantik pejabat mereka. Termasuk Jokowi yang mengubah tradisi pelantikan pejabat DKI, yang biasanya Gubernur melantik Wali Kota di Balaikota, Jokowi melantik pejabat di tempat wilayah tersebut yang tidak diduga sebelumnya. Seperti saat ia melantik HR Krisdianto dan Husein Murad menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur di Kampung Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
"Sebenarnya tidak harus ke tempat yang kumuh atau bagaimana, yang penting kan esensinya dan lokasi itu mungkin bisa menjadi simbol wilayah itu," kata Made.
Made mengatakan, kedua nama tersebut telah diserahkan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI. Setelah melalui verifikasi di DPRD, dua nama tersebut pun dipastikan mengisi jabatan.
Wali Kota Jakarta Selatan, saat ini ditempati pelaksana tugas (Plt) Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor. Ia menggantikan Anas Effendi yang sebelumnya dimutasi menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Sementara Wali Kota Jakarta Barat yang sebelumnya dijabat oleh Burhanuddin, diisi sementara oleh Asisten Sekda DKI Jakarta Bidang Pemerintahan, Sylviana Murni. Burhanuddin mengundurkan diri karena maju sebagai calon anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Pengganti Bupati Kepulauan Seribu Tunggu Rekomendasi DPRD DKI

Bupati Kepulauan Seribu Achmad Ludfi memasuki masa pensiun pada 1 Mei 2013. Jabatan yang ditinggalkannya kini dipegang oleh Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) sebelum ada pejabat yang baru. Serah terima jabatan dilakukan pada Senin (13/5), di Gedung Blok G Balaikota DKI Jakarta.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan Ludfi memasuki usia 56 tahun pada 16 April 2013. Namun ia memasuki masa pensiun pada 1 Mei kemarin.
"Pensiunnya sejak 1 Mei, karena biasanya dihabiskan hingga akhir bulan, jadi terhitung sejak tanggal baru bulan berikutnya," kata Made di Balaikota DKI Jakarta, Senin (13/5).
Dia menjelaskan jabatan Ludfi tidak diperpanjang karena sesuai dengan komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk tidak memperpanjang pejabat yang telah memasuki masa pensiun. Meskipun sesuai dengan peraturan, batas pensiun bisa diperpanjang hingga usia mencapai 60 tahun.
"Perpanjangan itu, hak prerogratif gubernur. Masa pensiun jika sudah berusia 56 tahun dan bisa diperpanjang sampai usia 60, setiap perpanjangan yakni selama 2 tahun. Tapi sesuai dengan komitmen Pak Gubernur tidak lagi memperpanjang pejabat yang sudah pensiun," ujarnya.
Untuk pejabat penggantinya belum ditentukan. Sebab berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jabatan setingkat walikota dan bupati harus meminta rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta. "Sesuai dengan mekanisme dan proses, sesegera mungkin kita ajukan ke dewan. Kita minta pertimbangan DPRD," tegasnya.
Kendati demikian dia enggan menyebutkan siapa saja kandidat yang akan diajukan ke pihak legislatif. Menurutnya banyak pejabat yang mampu untuk menduduki jabatan tersebut. Namun untuk jabatan ini, tidak akan menggunakan proses seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan seperti posisi lurah dan camat.
"Kandidat banyak, secepat akan kita ajukan ke dewan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berlangsung," tutupnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Cari Pengganti Bupati Kepulauan Seribu

Setelah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, kini wilayah administratif Kepulauan Seribu juga ditinggalkan pemimpinnya. Bupati Kepulauan Seribu Achmad Ludfi telah memasuki usia pensiun dan belum ada penggantinya secara permanen.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan bahwa Ludfi telah memasuki usia pensiun dan tidak lagi menjabat sebagai Bupati Kepulauan Seribu. Ludfi telah berusia 56 tahun. "Sudah pensiun kok, beliau juga sudah keluarkan surat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (13/5/2013).
Basuki mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki wewenang penuh atas pengganti Ludfi. Ia menyebutkan bahwa Jokowi biasanya akan menunjuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas (Plt) untuk kemudian menjabat sebagai bupati.
Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaia Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga mengatakan bahwa Ludfi telah memasuki usia pensiun pada 16 April 2013 dan ditetapkan pensiunnya per 1 Mei 2013. "Kalau perpanjangan itu menjadi hak prerogratif Gubernur. Sebenarnya usia pensiun bisa diperpanjang sampai usia 60 tahun," kata Made.
Untuk sementara, yang menjabat sebagai Plt Bupati Kepulauan Seribu adalah Wakil Kepulauan Seribu Djunaidi. Made menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan segera mengajukan nama calon pengisi posisi Bupati Kepulauan Seribu. Setelah itu, mereka akan meminta pertimbangan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.
"Kalau untuk kandidat, yang pasti ada banyak. Tapi, kami akan proses secepatnya agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berlangsung," kata mantan Sekretaris Bappeda itu.
Hingga kini, Jokowi juga belum menunjuk pejabat permanen untuk mengisi posisi Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Di Jakbar, Burhanuddin yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota telah mengundurkan diri karena ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Adapun di Jakarta Selatan, Anas Effendi telah digeser dari posisinya sebagai wali kota menjadi Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah. Di kedua wilayah itu, Jokowi menunjuk seorang pelaksana tugas wali kota.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Meski Didemo Warga, Jokowi Pastikan Pengerukan Waduk Pluit Tetap Harus Berjalan

Usai membuka Kejuaran bulutangkis di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2013), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan "Pengerukan Waduk Pluit tetap berjalan. Kita kejar-kejaran dengan waktu" Jokowi pun berjanji akan terus melakukan komunikasi yang lebih intens dengan warga untuk mencari solusi. Meski banyak warga yang mengajukan permintaan yang berat-berat kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Pengerukan waduknya tetap dilakukan, sambil mencarikan solusi-solusi buat mereka," lanjut Jokowi.
Terkait dengan permintaan warga agar Pemprov DKI mengganti tanah mereka, Jokowi pun merasa keberatan. Pasalnya tanah yang ditempati warga Waduk Pluit tersebut adalah kawasan waduk yang merupakan milik negara.
"Ganti rugi gimana? Itu tanah waduk, tanah waduk itu dulunya air. Karena ada sedimen kemudian menjadi ada tanahnya, kemudian diduduki. Itu harusnya air, bukan buat untuk rumah, jadi itu tanah negara," tegas Jokowi.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Tak Ada Ganti Rugi untuk Warga Muara Baru

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini masih melakukan pendekatan dengan warga Muara Baru agar mau direlokasi dari bantaran Waduk Pluit. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan, permintaan warga atas ganti rugi tanah tidak akan dipenuhi.
"Kalau semua orang minta ganti tanah dengan cara yang seperti itu, ya enggak benar dong, menduduki kemudian minta ganti tanah. Ini yang tidak bisa diterima," jelas Jokowi usai membuka acara Kejuaraan Bulutangkis Djarum Sirkuit Nasional di Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).
Menurut Jokowi, untuk memindahkan warga dari bantaran Waduk Pluit memang tidak mudah. Sebab, warga yang tinggal disana sangat banyak jumlahnya, yaitu ada tujuh ribu kepala keluarga. Karenanya, dibutuhkan pendekatan yang panjang.
"Mengkomunikasikan seperti itu tidak mungkin dalam sehari dua hari. Ini yang kita sambungkan terus. Pendekatannya kasus per kasus," sebut gubernur asal Solo itu.
Mantan wali kota Solo ini mengatakan, meski proses dialog dengan warga masih berlangsung, namun pengerukan Waduk Pluit tetap harus berjalan.

Sumber :
republika.co.id

Jokowi Minta Hadiah Lomba Bulutangkis Dinaikkan Jadi 3 M

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) setelah membuja Jakarta Open, mengungkapkan keinginannya untuk menambah pundi-pundi hadiah menjadi Rp3 miliar, sehingga merangsang peminat dari luar untuk ikut dalam perhelatan olahraga kebanggaan Indonesia ini.
"Tiga minggu yang lalu saya sudah sampaikan ke pengurus. Memang yang menarik ini hadiahnya, karena ini hadiahnya hingga ratusan juta. Tahun depan akan kita naikkan menjadi Rp3 miliar," terangnya.
 Dia melanjutkan, pengurus KONI DKI Jakarta serta Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) bisa menaikkan hadiah menjadi Rp3 miliar, agar kejuaraan ini akan menarik minat negara-negara lain untuk ikut bertanding.
"Kalau hadiahnya menarik, tidak hanya tingkat nasional, tapi ke negara-negara lain juga akan kita promosikan. Sehingga peminatnya akan naik," tambahnya.
Perlu diketahui, kejuaraan bulutangkis Djarum Sirkuit Nasional Jakarta Open XXVII/2013 berlangsung pada 13-18 Mei 2013. Peserta sendiri sebanyak 1.060 orang, dari 19 provinsi di seluruh Indonesia, dan ada 5 negara asing yaitu Guatemala, Filipina, Jepang, Malaysia, dan India.
Kejuaraan ini juga memperebutkan tiga kelas yaitu remaja (18 tahun), taruna (19 tahun) dan dewasa (umur bebas). Pertandingan dalam kejuaraan ini terdiri dari tunggal, ganda, dan ganda campuran.

Sumber :
sindonews.com

Jokowi Buka Jakarta Open

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membuka kejuaraan bulutangkis 'Djarum Sirkuit Nasional Jakarta Open XXVII Tahun 2013'. Jokowi meresmikan dengan mengayunkan raket sambil memukul kok sebanyak tiga kali.
"Dengan mengucap Bismillahirahmanirrahim, pertandingan Jakarta Terbuka ini saya nyatakan dibuka," ucap Jokowi sembari memukul kok dengan raket, di GOR Bulu Tangkis, Senayan Jakarta, Senin (13/5/2013).
Dalam Jakarta terbuka tersebut diikuti oleh atlet seluruh daerah di Indonesia. Selain Jokowi, nampak hadir wakil ketua umum KONI Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 Icuk Sugiarto, Ketua umum KONI Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 Winny Erwinda, dan Wali kota Jakarta Pusat Syaefulloh.
Pertandingan ini diselenggarakan tanggal 13-18 Mei 2013 di Hall Bulu Tangkis Asia Afrika.
Sebanyak 1.060 peserta mengikuti 'Djarum Sirkuit Nasional Jakarta Open XXVII Tahun 2013'. Mereka berasal dari 19 provinsi dan 5 negara asing, seperti Guatemala, Filipina, Jepang, Malaysia, dan India.

Sumber :
merdeka.com