Program Jokowi-JK Konkret, Dunia Usaha Bisa Optimistis

Calon presiden Joko Widodo dinilai mampu memaparkan visi-misi dan program perekonomian yang konkret di hadapan pelaku dunia usaha.
"Apa yang diutarakan Jokowi sangat konkret dan jelas, tidak mengada-ada. Memaparkan rencana kebijakan yang bisa diimplementasikan. Apalagi Jokowi telah memiliki pengalaman administrasi saat memimpin Solo dan Jakarta," ujar politisi PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono, merespons dialog Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Jakarta, Sabtu (21/6/2014) dinihari.
Menurut anggota Komisi V DPR-RI itu, apa yang dipaparkan Jokowi dan Jusuf Kalla, sesuai dengan pengalaman yang sudah dimiliki.
"Berdasarkan paparannya, duet Jokowi dan JK memahami persoalan yang selama ini menjadi kendala utama kemajuan perekonomian Indonesia. Terutama soal rendahnya daya saing produk dalam negeri yang berkaitan problem di sektor infrastruktur, birokrasi dan kemampuan pembiayaan pemerintah," kata Nusyirwan.
Jokowi dalam kesempatan dialog tersebut menjelaskan mengenai pentingnya mempermudah perizinan. Menurut Nusyirwan, apa yang disampaikan itu selama ini memang menjadi pemahaman umum. Diperburuk lagi dengan birokrasi di Indonesia yang sangat rumit dan pengambilan keputusan yang sangat lambat.
"Semua itu yang akan diselesaikan oleh Jokowi-JK apabila kelak mendapat kepercayaan rakyat menjadi presiden dan wakil presiden," ujarnya.
"Sudah pasti dunia usaha sangat optimistis dengan pemaparan Jokowi-JK. Apabila kendala yang ada selama ini dapat diatasi berarti usaha dapat tumbuh maju," lanjut Nusyirwan yang juga merupakan salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan.
Dalam dialog Kadin, Jokowi menyebutkan ada tiga hal penting untuk mendukung pembangunan ekonomi. Hal pertama yang harus dibenahi adalah pembangunan manusianya bukan infrastruktur.
"Mengapa pembangunan nomor pertama yaitu manusia. Pembangunan Indonesia dengan manusia memunculkan produktivitas, etos kerja, sehingga gol terakhir daya saing kita lebih meningkat," ujar Jokowi.
Ia menambahkan, hal kedua adalah membenahi infrastruktur. Ia mengakui memang masalah infrastruktur ini berkaitan dengan masalah pendanaan dan perizinan.
"Infrastruktur yang ada diselesaikan dengan cepat. Berkaitan dengan jalan, pelabuhan mudah-mudahan asal lapangannya diketahui dengan baik," tutur Jokowi.
Ketiga soal regulasi, menurut Jokowi ada banyak peraturan daerah yang tak pro dengan dunia usaha dan investasi. Hal itu juga sama dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, Jokowi menyatakan akan membenahi peraturan yang tak pro dunia usaha itu.