Normalisasi Sungai Ciliwung belum dapat dilakukan di seluruh tempat
di sepanjang sungai itu. Hal itu dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta belum dapat memenuhi kebutuhan rumah susun untuk menampung warga
yang tinggal di sepanjang sungai tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI
harus memindahkan warga yang bermukim di pinggir atau bahkan di atas
sungai tersebut supaya alat-alat berat dapat masuk dan menormalisasi
sungai.
"Bagaimana (warga) mau dipindahkan, wong rusun saja
belum ada yang jadi. Ada berapa ribu warga yang ada di sana? Coba mau
dipindahkan ke mana?" kata Jokowi di rumah dinasnya, Senin (18/11/2013).
Ia mengatakan, Pemprov DKI bisa saja memberikan dana ganti rugi
sesuai dengan luas lahan yang ditempati warga. Namun, hal itu melanggar
peraturan yang dibuat oleh Pemprov DKI sendiri. Sesuai rencana tata
ruang wilayah Jakarta, lahan milik yang ditempati warga itu merupakan
tanah negara. Oleh karena itu, tidak tepat jika Pemprov DKI memberikan
ganti rugi kepada warga yang menduduki lahan negara.
Jokowi menyatakan, situasi ini semestinya tidak perlu terjadi jika
pemerintah sebelumnya menegakkan peraturan bahwa aliran sungai tidak
diperbolehkan menajdi tempat tinggal warga. Menurut Jokowi, birokrat di
Indonesia ini tidak biasa berhadapan dengan warga. Bahkan, kata dia,
tidak jarang pemerintah "main aman" untuk persoalan-persoalan yang
bersinggungan dengan masyarakat.
"Ini kan problem yang bertumpuk-tumpuk ndak diselesaikan dari sebelumnya. Harusnya kan periode pertama selesai 10 persen, periode kedua 20 persen. Ini ndak, bergunung-gunung," kata Jokowi.
Karena masih menunggu pembangunan rusun, Jokowi mengatakan bahwa
nasib warga di bantaran Sungai Culiwung menggantung. Isu relokasi sudah
berembus kencang, sementara warga bingung karena tak ada kejelasan dari
isu tersebut sehingga warga menjadi ragu.
"Ya, wajar. Kita sudah ukur, tapi ndak jelas-jelas dia
dipindahnya kapan, tindak lanjutnya ke mana, malah buat resah. Kita kan
mau sekarang diukur, besoknya langsung pindah," kata Jokowi.
Jokowi tidak patah arang atas lilitan persoalan itu. Dia telah
menginstruksikan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI untuk mempercepat
pembangunan sejumlah rumah susun sewa sederhana di Jakarta. Targetnya,
Dinas Perumahan harus dapat membangun 200 blok rusunawa dalam satu
tahun. Saat ini, baru 27 blok rusunawa yang telah dibangun.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar