Jokowi Diajak Megawati Nyekar ke Blitar

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan mengajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk berziarah ke makam Soekarno di Kota Blitar.
Demikian informasi yang diperoleh Koordinator PDI Perjuangan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi.
"Saya tadi dapat info siang ini Jokowi mau diajak Ibu Mega nyekar ke Blitar," ujar Budi di sela acara Rembug Nasional Pro Jokowi, Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (12/3/2014).
Budi berharap, diajaknya Jokowi untuk berziarah oleh Megawati merupakan pertanda bahwa Mega sudah memberikan restunya kepada Jokowi untuk maju sebagai Calon Presiden RI dari PDIP.

Jokowi-Ahok Gila Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan bakal nyapres dan harus meninggalkan jabatannya di Jakarta. Dengan begitu, wakilnya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) otomatis akan maju sebagai gubernur.
Wasekjen PKS Fahri Hamzah angkat bicara soal fenomena tersebut. Dia menyesalkan, jika Jokowi dan Ahok gila jabatan tanpa memikirkan tanggung jawabnya saat ini yang dipilih oleh jutaan rakyat Jakarta.
"Saya sesalkan sikap mereka yang terus-terusan tanpa henti berburu jabatan yang lebih tinggi dan melepaskan tanggung jawabnya kepada para pemilihnya dalam berbagai pemilihan selama ini. Saat ini sudah saatnya mereka sadar untuk menyelesaikan tanggung jawabnya," ujar Fahri ketika dihubungi wartawan, Rabu (12/3/2014).

Demokrat: KPK Harus Panggil Jokowi

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Aliman Aat menegaskan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertanggung jawab atas korupsi pengadaan bus karatan. Apalagi, pembelian Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari China dilakukan diduga oleh mantan tim sukses Jokowi saat pemilihan gubernur (Pilgub) 2012.
"Masa tidak tahu sebagai pimpinan, kalau bus yang akan dibelinya," katanya Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2014).

Puan Disebut Ngotot Jadi Cawapres dan Bantahan Senior PDIP

Putri bungsu Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani dikabarkan juga berambisi untuk ikut dalam bursa capres-cawapres di Pilpres 2014. Puan ngotot ingin menjadi cawapres Jokowi untuk menjaga trah Soekarno di PDIP jika nanti Megawati tak lagi mencalonkan diri sebagai capres.
Sumber merdeka.com di internal PDIP yang tak mau disebut namanya membenarkan hal tersebut. Menurut dia, dinamika ini memang terjadi dan santer terdengar di kalangan elite PDIP. "Tapi biarlah itu menjadi urusan yang di sana," kata dia saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (11/3/2014).

Jokowi Harus Mundur Jika Nyapres

Meskipun Mendagri telah menyebutkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) tak erlu mundur jika nyapres tetapi pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak menilai, secara etika, Jokowi harus mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta apabila ditetapkan sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh PDI Perjuangan.
"Etika publik tentu tidak menghendaki seorang kepala daerah 'bermain dadu' merebut jabatan lain sebelum pengabdiannya selesai," kata Zaki saat dihubungi, Rabu (12/3/2014).

Eva Akui Ada Perbedaan di Internal PDIP

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Eva Kusuma Sundari mengakui adanya perbedaan pendapat soal nama capres antara Megawati Soekarnoputri atau Jokowi di internal partai berlambang banteng itu. Namun, perbedaan ini bukan sebuah perpecahan seperti yang dikemukakan oleh pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Perbedaan pendapat itu masih dalam batas yang wajar.
"Kita enggak bisa membantah fakta bahwa nama yang nongol (jadi capres) Bu Mega sama Pak Jokowi," ujar Eva saat dihubun, Rabu (12/3/2014).

Masalah Jakarta Jadi Racun Ampuh untuk Habisi Jokowi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan segera mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden. PDIP, kendaraan politik Jokowi, patut waspada karena ada celah lawan politik untuk menembak Jokowi.
Rencana deklarasi Jokowi seiring dengan semakin ruwetnya masalah di Jakarta. Macet tak bisa dipungkiri semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini. Jika hujan turun, Jakarta kebanjiran.
Pengamat politik Gun Gun Heryanto mengatakan, banjir dan macet bisa jadi senjata lawan politik untuk "menghabisi" Jokowi. "Ini akan jadi sasaran tembak," kata dia kepada Okezone, Rabu (12/3/2014).

Giliran FPI Ganjal Jokowi

Sinyalemen majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden 2014 semakin kuat. Pro dan kontra pun makin meruncing. Front Pembela Islam (FPI) yang basis massanya paling banyak di Jakarta keberatan dan menyesalkan santernya isu yang menyebut Jokowi bakal mundur dari Gubernur DKI untuk maju dalam Pilpres tahun 2014 ini.

PDIP Sangkal Ada Perpecahan Internal

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menampik adanya perpecahan di internal partainya seperti yang dikemukakan oleh pengamat politik LIPI Siti Zuhro. Hal ini terkait dukungan yang mengalir kepada Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014.
Tjahjo menyatakan, tidak ada yang alot dalam pembahasan capres untuk pilpres 9 Juli nanti. Menurutnya, PDIP sudah punya mekanisme sendiri untuk menentukan capres-cawapres di 2014.

Relawan Jokowi Siap Long March Bali-Jakarta

Koordinator relawan Jokowi Presidenku (JPK) Jawa Timur Hariyawan Nugroho mengatakan para relawan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap melakukan long march ke Jakarta untuk mengawal pendeklarasian Jokowi sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2014. "Memang sudah ada rencana relawan untuk bergerak," katanya kepada Tempo, Rabu (12/3/2014).
Dia mengatakan, sebelumnya sudah ada rencana aksi oleh para relawan jika sampai 30 Maret 2014 tidak ada deklarasi Jokowi sebagai calon presiden. "Kami sudah siap bergerak untuk long march Bali sampai Jakarta," ujarnya.

Pecah Belah PDIP: Kata Zuhro, PDIP Internal Pecah

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum menentukan siapa tokoh yang bakal diusung sebagai capres di Pilpres 2014. Dua nama kuat yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadang menjadi capres paling kuat dari internal.
Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro melihat sebuah hal yang biasa terjadi di PDIP soal penentuan capres dalam waktu-waktu terakhir. Menurut dia, hal itu terjadi sejak Pemilu 2004 dan 2009.

Tunda Deklarasi Capres, PDIP Mau Kristalkan Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mau terburu-buru mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi), meski elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu teratas sebagai calon presiden (capres) 2014. Apa alasannya?
Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, penundaan deklarasi Jokowi sebagai capres merupakan strategi politik PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki strategi tersendiri.
Penundaan deklarasi Jokowi untuk menghindari serangan politik negatif. "Kita membaca dari luar ini, tidak mendeklarasikan Jokowi sesegera mungkin untuk mengkristalkan Jokowi di pilpres nanti," tandas Zuhro di Jakarta, Rabu (12/3/2014).

Michael Bimo Putranto Menuju Balaikota untuk Minta Pertanggungjawaban Ahok

Michael Bimo Putranto mengaku akan mengunjungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tujuannya ingin melakukan klarifikasi atas informasi yang disampaikan Ahok.
Sebelumnya Ahok menyebut bahwa Bimo Putranto adalah sering 'main' proyek dengan memanfaatkan nama Jokowi. Ahok mengaku informasi tersebut datang dari Jokowi sendiri.
"Saya sedang dalam perjalanan menuju ke sana (Balai kota DKI Jakarta). Harapannya bisa mendapatkan klarifikasi," kata Bimo, Rabu (12/3/2014).

PDIP Projo Gelar Rembug Nasional, Pemantapan Pencapresan Jokowi?

Kader dan simpatisan PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) menggelar acara Rembug Nasional untuk menguatkan tekad dan dukungan mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden serta mengingatkan adanya potensi kecurangan Pemilu 2014.
"Rembug Nasional ini dihadiri perwakilan dari 25 Propinsi Kader dan Simpatisan PDI Perjuangan Pro Jokowi," kata Kordinator Kader dan Simpatisan PDI Perjuangan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi, di Depok, Rabu (12/3/2014).

PDIP Tak Mau Berspekulasi Soal Duet Jokowi-Hatta

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mau menanggapi wacana duet Joko Widodo (Jokowi) dan Hatta Rajasa di Pilpres 2014. PDIP masih fokus memenangkan pemilihan anggota legislatif.
Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga menegaskan keputusan untuk menetapkan capres dan cawapres sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Tentunya pembicaraan untuk kerjasama atau mencalonkan capres dan cawapres setelah itu, sebaiknya dan etisnya tentunya (setelah pileg) baru dibicarakan," ujar Eriko, Rabu (12/3/2014).

Hari H Jokowi 20 Maret 2014

Informasi terakhir untuk deklarasi Capres Jokowi tanggal 20 Maret 2014, Deklarasi capres PDIP akan mengusung Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden. Hal ini diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi Komunitas Warga Indonesia, Dono Prasetyo.
"Saya dengar deklarasinya tanggal 20 Maret," ujar Dono ketika dihubungi, Selasa (11/3/2014). Deklarasi capres PDIP akan mengusung Jokowi sebagai calon presiden. "Pertanyaan masyarakat semakin terang soal maju tidaknya Jokowi."

Benarkah Ahok Sengat Jokowi dengan Bus Abal-abal?

Meledaknya skandal megaproyek pengadaan 656 bus asal Tiongkok, dengan nilai Rp 1,5 triliun telah membuat sejumlah pihak saling serang. Adalah Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, yang mendesak kasus itu diusut tuntas.
Tidak peduli, jika pelakunya adalah orang dekat Gubernur Joko Widodo (Jokowi) ataupun Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
”Jika memang salah ya harus dihukum,” tegasnya, Selasa (11/3/2014). Sanusi menegaskan, keberadaan sekelompok mantan tim sukses (timses) Jokowi-Ahok yang disebut-sebut sebagai ”Geng Solo” memang nyata adanya.

Agus Pambagio Goyang Jokowi: Kenapa Jokowi Baru Tahu Bus Baru Bermerek Zhong Tong?

Banyak pihak menyesalkan sikap Pemprov DKI yang baru mempermasalahkan merek setelah bus-bus baru yang didatangkan dari China tiba di tanah air.
Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya sudah mengetahui detail barang yang mereka beli lantaran sudah berkoordinasi dengan pihak yang melakukan pengadaan.
“Mereka harusnya sudah melihat ke sana. Spesifikasi bus juga harusnya tahu karena dengan kondisi kemacetan di Jakarta, bus akan sering menginjak kopling dan gas. Hal teknis seperti ini juga seharusnya mereka tahu,” kata Agus saat berbincang dengan Okezone, Selasa (11/3/2014) malam.

Gerindra Berhasil Galang Parpol untuk Jegal Jokowi

Dimotori Partai Gerindra, pimpinan partai politik di Jakarta, Selasa (11/3/2014), berkumpul di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Partai Gerindra, Hanura, PPP, PBB,  PKS, PAN dan Partai Demokrat.
Mereka berkumpul untuk membahas perihal keberadaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang berencana maju sebagai calon presiden (capres). Dalam petemuan itu, pimpinan parpol minus PDI Perjuangan, meminta Jokowi untuk tetap konsen mengurus Jakarta sampai masa jabatannya berakhir.

Agus Pambagio Goyang Jokowi: Jokowi Sedang Nikmati Bus Abal-abal

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai saat ini Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sedang menikmati apa yang sedang dia tuai terkait kebijakan pengadaan Bus Transjakarta.
Agus mengaku pernah mengingatkan Jokowi soal kebijakan pengadaan bus yang dinilai tidak siap.
“Banyak yang saya sampaikan kepada Jokowi soal kebijakan yang dia ambil. Tetapi Jokowi tidak aware dan tidak suka ngurusin soal kebijakan, main tabrak saja. Saya bilang mana bisa pemerintahan seperti itu. Bisa-bisa (Jokowi) masuk penjara nanti,” kata Agus, Selasa (11/3/2014).

Investigasi Tempo: Sepak Terjang Michael Bimo Putranto

Michael Bimo Putranto, eks tim sukses Joko Widodo (Jokowi) saat di Solo,  tak hanya aktif di politik. Bimo punya bisnis. Proyek pertamanya membangun gedung sekolah kejuruan negeri di Solo senilai Rp 2,1 miliar, saat ia masih kuliah, pada 1994. Setelah lulus, ia beralih menggeluti bisnis mebel. Usaha ini bangkrut dan ia beralih menekuni jual-beli kayu. Lagi-lagi usaha ini tak bertahan lama.
Sambil berbisnis, Bimo menjadi pengurus Pasukan Suporter Pelita Sejati (Pasoepati), pendukung klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Solo atau Persis. Ia ditunjuk menjadi presiden kelompok itu pada 2010.

Tak Masalah Jokowi Tak Mundur Jika Nyapres

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menyatakan Joko Widodo (Jokowi) yang tak harus mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, dinilai sudah tepat.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto, Selasa (11/3/2014).
Menurutnya, apa yang diungkapkan Mendagri menyoal aturan bagi kepala daerah maupun Gubernur yang hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres, telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres).
"Berpatokan dari undang-undang itu, maka jika Jokowi berencana mencalonkan diri sebagai Capres, maka ia tak perlu mundur. Cukup mengajukan cuti," jelas Sugiyanto.

Ganjal Jokowi: Tak Mungkin Jokowi Jadi Capres karena Akan "Cacat" Seumur Hidup

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad yakin bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut Fadel, Jokowi akan memiliki "cacat" seumur hidup apabila meninggalkan tanggung jawabnya sebagai gubernur dan maju sebagai capres.
"Menurut pendapat kami, Jokowi tidak akan menjadi presiden," ujar Fadel saat dihubungi pada Selasa (11/3/2014).

F-PDIP DKI: Jokowi Tak Mungkin Terlibat Kasus Bus

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta membantah bahwa Michael Bimo Putranto (MBP) sebagai anggota tim kampanye Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada Jakarta 2012. Selain itu, tim sukses Jokowi-Ahok telah membubarkan diri sejak 20 September 2012, tepatnya setelah Jokowi dan Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2013-2017.
MBP merupakan pria asal Surakarta yang disebut-sebut sebuah media massa nasional sebagai anggota tim kampanye Jokowi-Basuki yang terlibat dalam proyek pengadaan bus dari China.

SBY Sebut Tak Ada Parpol Dominan, Apa Kata Jokowi?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang juga kader PDI Perjuangan mengaku yakin bahwa partainya mampu meraup banyak suara pada Pemilu Legislatif 2014. Hal itu dikatakannya dalam menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa tidak akan ada partai yang dominan pada pemilu mendatang.
"Ya dilihat saja tanggal 9 April nanti seperti apa. Kalau feeling saya sih ya PDIP," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (11/3/2014).
"Yang jelas, kita ini ingin PDIP menang. Dengan angka yang tinggi. Di atas target," katanya lagi.

Agus Pambagio Goyang Jokowi: Bila Anak Buah Dipenjara, Jokowi Harus Ikut

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), harus ikut bertanggung jawab sekali pun anak buahnya yang bersalah dalam pengadaan bus Transjakarta.
Alasannya, Gubernur dianggap lalai karena tidak mengecek proses pengadaan bus Transjakarta.
“Sudah begini (muncul masalah tender), tetap orang nomor satu harus bertanggung jawab. Dia (Jokowi) harus bertanggung jawab. Kerugian Pemprov atas kasus ini secara material dan immaterial gagal memenuhi kebutuhan harapan masyarakat.

Eks Ketua Organda DKI: Bimo Timses Jokowi-Ahok, Bukan Rahasia Lagi!

Mantan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Sudirman, mengatakan, Michael Bimo Putranto bukan tim sukses Joko Widodo (Jokowi) saat maju dalam Pemilihan Wali Kota Solo, melainkan saat maju menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Tidak (tim sukses waktu wali kota). Dia (Bimo) tim sukses waktu Gubernur. Yang jelas, saya tahu persis dia adalah mantan anggota DPRD Solo. Dia juga tim sukses Jokowi pas mau jadi gubernur. Itu bukan rahasia lagi,” ungkap Sudirman kepada Okezone, Selasa (11/3/2014).