Jokowi-Prananda Jauh Panggang dari Api

Kabar duet Joko Widodo (Jokowi) dan Prananda Prabowo kembali mencuat pasca kunjungan Megawati dan Prananda ke waduk Pluit dan Ria Rio bersama Jokowi. Benarkah Megawati akan menduetkan Jokowi dan Prananda untuk mempertahankan trah Soekarno di pucuk pimpinan partainya?
"Meskipun Prananda dari trah Soekarno tapi Mega sadar, tidak mugkin mengamputasi kaderisasi di tubuh partainya. Kan di atas Prananda masih ada tokoh berkualitas lainnya," kata pengamat politik, Charta politika, Arya Fernandes saat berbincang, Kamis (10/10/2013).
Ada sejumlah nama yang sudah jelas-jelas berkorban banyak untuk membangun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga seperti sekarang. Sebut saja Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung yang saat ini menduduki posisi strategis di PDI-P.

Ujian Jokowi di Musim Hujan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak mau jelang satu tahun kepemimpinannya ternoda. Masuk ke musim penghujan, Jokowi mempercepat program penanggulangan banjir di Jakarta. Bahkan, Rabu (9/10/2013), Jokowi meninjau satu per satu sejumlah proyek berjalan.
Jokowi mengawalinya dengan meninjau dua sumur resapan yang ada di Jalan Bonang, Menteng, Jakarta Pusat. Jauh dari sambutan hangat atau tenda acara, seperti kunjungan pejabat kebanyakan, Jokowi yangditemani Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Andi Baso dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan itu hanya disambut dengan bising suara mesin bor sumur.

PDI-P Rugi Jika Tak Calonkan Jokowi di Pemilu

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) punya peluang untuk menjadi partai berkuasa di pemerintahan pada pemilu 2014 nanti. Tetapi syaratnya harus bisa mengajukan calon kader terbaiknya pada pemilihan presiden nanti. Jika salah pilih atau salah mengajukan calon presiden (capres) maka peluang di depan mata dalam meraih kekuasaan akan hilang bersama lewatnya waktu.
"Pemilu tahun depan adalah momen baik bagi PDI-P untuk berkuasa. Kalau tidak diambil maka PDI-P akan kehilangan momentum," kata pengajar filsafat politik dari Universitas Indonesia Donny Gahral Adian dalam diskusi bertema "Pemilu 2014 : Antara Popularitas, Elektabilitas dan Eligibilitas" di Jakarta, Kamis (10/10).

Jokowi Setuju Ijin Konser Slank , Tapi ...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pertemuannya dengan grup band Slank sore ini, Kamis (10/10/2013) diantaranya meminta izin menggelar konser di Ibukota.
"Mereka mau manggung. Kalau enggak di Gelora Bung Karno, ya di Monas," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta.
Menurut Jokowi, dirinya tidak masalah apabila Slank mengadakan konser. Namun tetap pelaksanaan konser harus sesuai rekomendasi dari aparat Kepolisian.
"Diizinkan, tapi kan terserah dari Kepolisian yang menyangkut keamanan," kata Jokowi.

Bertemu Jokowi, Bimbim Minta Tempat Sampah Diperbanyak

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodod (Jokowi) menerima kedatangan personel grup band Slank. Kehadiran Kaka dan kawan-kawan ini sebagai duta kebersihan Jakarta yang ingin memberi beberapa masukan kepada Jokowi.
Bimbim, misalnya, menyarankan agar setiap titik keramaian di Jakarta disediakan tempat sampah agar masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya.

Blusukan Jokowi untuk Pencitraan Tak Masalah

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Rieke Diah Pitaloka membela Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat seorang akademisi mengkritisi gaya blusukan Jokowi. Rieke mengakui bila pejabat memang butuh pencitraan, termasuk lewat blusukan seperti yang dilakukan Jokowi.
"Blusukan jangan dianggap nyinyir. Bukan saya temannya Jokowi. Tak masalah kita butuh pencitraan seperti ini, itu enggak masalah selama memberi harapan pada rakyat," kata Rieke di LIPI, Jakarta, Kamis (10/10/2013).
Pengamat politik lain juga beropini bahwa lewat blusukan ini Jokowi mendapat citra sebagai pemimpin yang populis atau merakyat.

Hayono Isman Akan Temui Jokowi Tanyakan Nasib Warga Buaran

Hayono Isman, anggota Komisi I DPR RI,  menyambangi lokasi bentrok eksekusi lahan warga di RT 8 RW 12, Buaran I, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (10/10/2013).
Hayono datang dan berdialog dengan warga, ia pun siap mendatangi Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) guna membicarakan solusi masalah ini sekaligus menyerahkan surat permohonan warga yang sempat tertunda.
"Sebelumnya warga mengaku sudah mengirimkan surat kepada Pak Jokowi melalui tokoh masyarakat.

Popularitas Peserta Konvensi Demokrat Kalah Telak dengan Jokowi

Survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) mengenai 'Popularitas Capres Konvensi Partai Demokrat Vs Non Konvensi' menempatkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berada di puncak dalam hal popularitas.
Jokowi berhasil mengalahkan nama-nama besar tokoh nasional dan juga peserta Konvensi Capres Demokrat.
"Berdasarkan survei yang kami lakukan, Jokowi masih berada di puncak dalam hal popularitas. Jokowi unggul jauh dalam hal popularitas terhadap peserta Konvensi Capres Demokrat," kata Agus Herta Sumarto, Peneliti Senior dari PDB di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

PDI-P Kemungkinan Calonkan Jokowi-Puan

Pemilihan Presiden 2014 tinggal menghitung hari, partai politik tengah mempersiapkan calon yang bakal dijagokan untuk menjadi Presiden nanti. Seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), meski banyak survey yang melambungkan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) namun partai banteng moncong putih itu belum tentu mencapreskan Jokowi.

Sebelumnya, lewat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mengharapkan sosok perempuan untuk tampil sebagai presiden menggantikan dirinya dari internal PDI-P. "Mesti ada presiden perempuan lagi. Tapi, enggak tahu tahun berapa," kata Megawati di Kantor DPP PDI-P di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Video: Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan MRT

Sumber :
beritajakarta.com

Jokowi Gagal Bujuk Pemanjat Billboard

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membujuk Agustinus Worowuli, pria yang nekat memanjat tiang reklame di Jalan TB Simatupang, tepatnya perempatan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2013).
Jokowi sempat berbincang langsung melalui sambungan telepon dengan pria yang telah lebih dari sekali melakukan aksi memanjat bangunan tinggi untuk menyampaikan tuntutannya.
"Ngapain naik setinggi itu, saya tunggu di bawah, kita bicarakan baik-baik, saya tunggu di bawah ada problem apa kita bicarakan, selesaikan," ujar Jokowi kepada Agustinus melalui sambungan telpon.

Setahun Jokowi-Ahok, Kemajuan Persis Di Negeri Dongeng

Bulan ini, tepat setahun duet Jokowi-Ahok, memimpin ibu kota. Sejak resmi menjabat, tepatnya 15 Oktober 2013, tak ada masa bulan madu bagi mereka, karena setumpuk pekerjaan sudah menanti. Jokowi dengan gaya blusukannya, dan Ahok dengan gayanya yang tegas, langsung tancap gas membenahi sejumlah persoalan di ibu kota.
Banyak pihak menaruh harapan Jakarta bisa sukses dipimpin keduanya, sebagaimana slogan dalam kampanyenya kala itu, Jakarta Baru. Namun, tidak sedikit juga yang meragukan keduanya bisa sukses memimpin di tengah kerasnya ibu kota. Maklum keduanya merupakan orang baru di birokrasi Pemprov DKI. Meski bekal keduanya dibilang lebih dari cukup. Jokowi sebelum dilantik jadi gubernur, merupakan Walikota Surakarta. Sedangkan Ahok, sebelum menjadi anggota DPR, adalah Bupati Belitung Timur.
Namun, semua keraguan itu perlahan mulai dijawab Jokowi-Ahok. Sejumlah persoalan yang sebelumnya mustahil bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta, ternyata sukses di tangan Jokowi-Ahok. Kemajuan yang sangat cepat ini seperti terjadi di negeri dongeng saja.

Pesan Jokowi Untuk PT MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tidak lupa melakukan sosialisasi, terkait kemacetan akibat pembangunan proyek transportasi massal.
"Saya hanya titip sedikit untuk jajaran PT MRT. Pertama, sosialisasi kemacetan ke warga diberikan tiap hari," ujar Jokowi ketika berpidato dalam acara peletakan batu pertama proyek MRT di Jalan Tanjung Karang, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2013).
Jokowi sadar, pembangunan yang akan menciptakan kemacetan akan memicu kemarahan warga, bila sosialisasi tidak gencar dilakukan.
"Jadi, nanti warga jangan sampai caci maki MRT, kalau ke saya enggak apa-apa. Karena, jelas ini akan timbulkan kemacetan di Jakarta," tutur Jokowi.

Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan MRT

Impian masyarakat Jakarta untuk menikmati transportasi massal tampaknya segera terwujud. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan megaproyek Mass Rapid Transportation (MRT) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Dengan mengenakan seragam kebesarnya, kemeja putih, Jokowi tiba di lokasi peresmian di Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2013) pukul 09.35 WIB.

Pencapresan Jokowi Bukan Harga Mati

Pernyataan mantan Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, menunjukkan pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), belum final.
Ini disampaikan pakar komunikasi politik Heri Budianto, Kamis (10/10/2013).
Megawati menyatakan ingin melihat presiden perempuan lagi yang memimpin Indonesia.

Jokowi Tanggapi Usulan Moratorium PKL

Menanggapi moratorium PKL yang diusulkan Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya tidak ingin gegabah dalam menindaklanjuti usulan tersebut.
"Data mengenai PKL itu harus betul-betul detail, terperinci mulai dari tingkat RT, RW dan kampung itu ada berapa? Di jalan ada berapa?" ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Beda Foke Beda Jokowi

Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah merasakan dua masa pemerintahan, yakni era Fauzi Bowo (Foke) dan Joko Widodo (Jokowi). Meski kinerja keduanya patut diapresiasi, politisi PAN itu menemukan perbedaannya.
Jelang setahun pemerintahan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang jatuh pada 15 Oktober 2013, Wanda melihat ada perubahan di Jakarta. Berbagai kebijakan di era Fauzi Bowo baru terwujud pada tahun ini, setelah dia tidak memimpin.

Jokowi Bicarakan Pergantian Nama Jalan Soekarno

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengundang berbagai kalangan akademisi untuk membicarakan penggantian Jalan Merdeka Utara menjadi Jalan Soekarno dan Jalan Merdeka Selatan diubah sebagai Jalan Hatta.
"Suratnya kalau sudah sampai di meja saya, tentu akan saya bahas dengan dinas-dinas terkait dan saya akan undang berbagai kalangan akademisi misalnya ahli sejarah maupun tokoh masyarakat untuk membicarakan mengenai penggantian dua nama jalan tersebut," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Duet Jokowi-Ahok di Pilpres 2014 Rusak Demokrasi Indonesia

Hasil survei Cyrus Network menilai pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai pasangan ideal untuk capres dan cawapres 2014. Bahkan jika diduetkan, keduanya bisa mengalahkan pasangan politik senior seperti Prabowo Subianto-Dahlan Iskan atau Aburizal Bakrie-Hatta Rajasa.
"Fenomena itu kalau benar dan valid, akan menjadi suatu dilema serius bagi demokrasi, pemerintahan dan politik di Indonesia," ujar Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro saat dihubungi, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Djan Faridz Minta Jokowi Tambahkan Batas Ketinggian Apartemen Murah di Jakarta

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Kunjungan Djan Faridz untuk meminta agar Koefisien Luas Bangunan (KLB) untuk pengembang yang membangun apartemen murah ditambah. Djan Faridz mengaku pihaknya telah mengirimkan surat kepada Jokowi terkait penambahan KLB tersebut.
"Suratnya sudah saya ajukan, sekarang lagi dikaji oleh tim konsultan. Kita minta Pemda memberikan kemudahan bagi pengembang," kata Djan Faridz di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).

Ini Jurus Jokowi Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan Nanti

Pemprov DKI Jakarta kini sedang fokus melakukan pembenahan dan pembangunan untuk mengantisipasi banjir di musim penghujan mendatang. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, pihaknya memiliki 10 'jurus andalan' agar Jakarta tidak banjir nanti.
"Jadi ada beberapa yang akan kami kerjakan dan akan kami laksanakan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
10 jurus atasi banjir yang dimaksud mantan Wali Kota Solo ini yaitu, persiapan rumah pompa, pintu air, drainase, normalisasi kali, normalisasi waduk, pembentukan satgas, membuat sumur resapan, pemasangan CCTV, pengembalian fungsi kali dan pengerukan sungai-sungai kecil di Jakarta.

Cegah Kenakalan Pelajar, Tarif Sewa GOR akan Jokowi Turunkan

Aksi tawuran dan tindak kriminal pelajar di Jakarta, juga akibat minimnya sarana bagi remaja terlibat dalam kegiatan positif sesuai bakat dan minatnya. Maka GOR sebagai pusat kegiatan harus dioptimalkan dengan menekan biaya penggunaan fasilitasnya.
"Banyak juga GOR sewanya mahal sekali. Tempat melampiaskan energi positifnya hilang," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), di Balaikota Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Jokowi mencontohkan tarif sewa lapangan tenis yang tergolong tinggi. Bahkan atlet senior sekelas Yayuk Basuki sekali pun juga mengeluhkan tingginya tarif sewa lapangan yang sangat diperlukan untuk berlatih secara rutin.

Jokowi Geleng-geleng Lihat Tebalnya Endapan di Sungai Cipinang

Selain memantau proses pengerjaan penggalian sumur resapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga memantau proses pengerjaan pengerukan Sungai Cipinang, di Jalan Cipinang Lontar, Jatinegara, Jakarta Timur.
Jokowi itu datang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andi Baso. Sebuah eskavator yang sedang mengeruk sedimen dari dasar kali itu menjadi fokus Jokowi.
Ia pun menggeleng-gelengkan kepala dan mengaku heran melihat tumpukan sedimen berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau yang kurang sedap di kali tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak akan terjadi bila kali tersebut dikeruk dan dirawat sejak lama.

Jokowi Diusulkan Terapkan Moratorium PKL

Pelaksana tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Menengah dan Perdagangan DKI Andi Baso M mengusulkan kepada Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan daerah tentang moratorium atau pembatasan jumlah pedagang kaki lima di Jakarta. Menurutnya, moratorium itu mampu mengurangi kesemrawutan akibat PKL.
"Hari ini, saya minta ke Gubernur ada moratorium PKL. Istilahnya cut of death," ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/10/2013) siang.

Jokowi Anggap Perlu ada Aturan Peredaran Air Keras

Kasus pelemparan air keras yang dilakukan RN (18) alias Tompel ke penumpang bus PPD 213 jurusan Kampung Melayu-Grogol, menunjukkan mudahnya bahan kimia berbahaya itu didapat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai perlu adanya aturan peredaran air keras.
"Kalau memang di lapangan seperti itu, memang harus ada pengaturan. Saya kira itu diperlukan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
Jokowi belum bisa menjelaskan aturan apa nantinya yang akan dibuat. Apakah dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun lainnya.
"Saya belum sampai situ. Tapi saya kira itu diperlukan. Kalau buat Pergub peraturannya gampang, tapi yang harus kita lakukan kalkulasinya, kontrolnya seperti apa? Ini perlu masukan," kata Jokowi.

Mega Sebut Harus Ada Presiden Perempuan Lagi, Jadi Jokowi ...

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani enggan berandai-andai terkait maksud dari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengatakan ke depan harus ada lagi Presiden perempuan di Indonesia.
Ia juga enggan berkomentar ketika ditanya apakah pernyataan Mega tersebut merupakan isyarat untuk Puan maju dalam Pilpres 2014 mendatang.
"Menurut temen-teman bagaimana?," ujarnya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Berantas Mafia Pajak, Pakai Cara Jokowi atau Dirut KAI?

Sektor perpajakan di Indonesia sering kali dikaitkan dengan masalah korupsi atau manipulasi besaran pajak yang dibayarkan wajib pajak. Adanya manipulasi ini terjadi karena oknum mafia pajak yang tak ubahnya seperti preman dalam sektor ini.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite Tetap Pajak Kadin Antonius Prijo Handojo Kristanto. Dia menyebutkan praktek korupsi pada sektor pajak ini sebenarnya merupakan hal yang biasa pada masa lalu.