Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan
pencopotan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri tidak merujuk pada
kedekatannya dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini terkait dengan adanya anggapan jika Jokowi ingin
menyingkirkan loyalis SBY yang masih memangku jabatan di pemerintahan
Jokowi-JK.
"Jangan melihat orang dekat tidak dekat, kalau selama ini bekerja
dengan baik tentu kita dukung. Saya kira ini suatu hak prerogatif
Presiden ya," kata Juru bicara Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin,
usai diskusi polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu
(17/1/2015).
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Sabtu, 17 Januari 2015
Plt Kapolri Hanya Ada di Era Jokowi
Sepanjang sejarah lembaga kepolisian di Indonesia, hanya pada era pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) adanya Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri,
terkait ditetapkannya calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai
tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sepanjang saya berkarier belum ada yang namanya Plt, baru kali ini," kata mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
"Sepanjang saya berkarier belum ada yang namanya Plt, baru kali ini," kata mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
Prof Dr Salim Said: Pemberhentian Sutarman Lebih Cepat Cara Jokowi Atasi Persoalan Budi Gunawan
Guru Besar Universitas Pertahanan, Prof Dr Salim Said menilai ada maksud yang ingin dituju Presiden Joko Widodo dengan memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman lebih cepat. Padahal, masa tugas Sutarman masih sampai Oktober 2015.
"Saya menduga (pemberhentian Sutarman lebih cepat) bagian dari Pak Jokowi mengatasi persoalan," kata Salim dalam diskusi bertema 'Tidak Terlalu 86' yang digelar radio Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
"Saya menduga (pemberhentian Sutarman lebih cepat) bagian dari Pak Jokowi mengatasi persoalan," kata Salim dalam diskusi bertema 'Tidak Terlalu 86' yang digelar radio Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
Ini Pesan Ahok Pada Jokowi Hadapi Gonjang Ganjing Politik
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku sempat berdiskusi
cukup banyak dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengenai sejumlah masalah di dunia
politik yang sedang memanas akhir-akhir ini.
Hal itu dikisahkannya, saat berkesempatan menjadi pembicara dalam seminar yang digelar oleh Reformed Center for Religion and Society, dengan tema "Peran dan Kesaksian Kekristenan dalam Pemerintahan Masyarakat Majemuk".
Hal itu dikisahkannya, saat berkesempatan menjadi pembicara dalam seminar yang digelar oleh Reformed Center for Religion and Society, dengan tema "Peran dan Kesaksian Kekristenan dalam Pemerintahan Masyarakat Majemuk".
Akbar Tandjung Hormati Sikap Jokowi Tunda Pelantikan Komjen Budi
Golkar adalah salah satu fraksi di DPR yang menyetujui Komjen Budi
Gunawan sebagai Kapolri. Ketika Presiden Joko Widodo akhirnya menunda
pelantikan Komjen Budi karena berstatus tersangka dugaan rekening
gendut, Ketua Wantim Golkar Akbar Tandjung menghormati keputusan
tersebut.
"Itu hak prerogatif presiden, kami menghormati," jelas Akbar Tanjung kepada wartawan di Hotel Pelangi Jalan Merdeka Selatan, Sabtu (17/1/2015).
"Itu hak prerogatif presiden, kami menghormati," jelas Akbar Tanjung kepada wartawan di Hotel Pelangi Jalan Merdeka Selatan, Sabtu (17/1/2015).
Tjipta Lesmana : Jokowi Dikibuli Kompolnas
Pengamat Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana, mengatakan Presiden Joko
Widodo telah dibohongi Komisi Kepolisian Nasional terkait penunjukan
Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri.
"Jokowi dikibuli Kompolnas," kata Tjipta saat diskusi di Warung Daun Jakarta, Sabtu, 17 Januari 2015.
Tjipta menilai Kompolnas ikut berdosa atas hiruk pikuknya pencalonan Budi Gunawan yang kurang disetujui banyak pihak.
"Jokowi dikibuli Kompolnas," kata Tjipta saat diskusi di Warung Daun Jakarta, Sabtu, 17 Januari 2015.
Tjipta menilai Kompolnas ikut berdosa atas hiruk pikuknya pencalonan Budi Gunawan yang kurang disetujui banyak pihak.
Jokowi Jasmerah = "Jangan Sampai Mega Marah'"
Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan Presiden
Joko Widodo memiliki semboyan “Jas Merah” seperti Presiden Sukarno.
Namun ini berbeda kepanjangannya dengan semboyan Soekarno yang berarti
"jangan melupakan sejarah".
"Kalau Jokowi itu ‘jangan sampai Mega marah’," ujar Nico di Menteng, Sabtu, 17 Januari 2015.
Semboyan ini juga, menurut Nico, yang menjadi dasar Jokowi mengambil keputusan mengangkat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI.
"Kalau Jokowi itu ‘jangan sampai Mega marah’," ujar Nico di Menteng, Sabtu, 17 Januari 2015.
Semboyan ini juga, menurut Nico, yang menjadi dasar Jokowi mengambil keputusan mengangkat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI.
Ibarat Sepakbola, Jokowi Bermain Cantik Walau Nyaris Cetak Gol Bunuh Diri
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunda pelantikan Komjen Pol Budi
Gunawan dan menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt
Kapolri adalah putusan yang tepat. Dengan putusan ini, Jokowi dinilai
membuktikan bukan petugas partai.
"Memang harus punya keberanian keluar, your are the real president. Kamu (Jokowi) bukan petugas partai. Lakukan kewenangan kamu secara bebas, jangan lagi mau direcoki," kata Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana, dalam diskusi Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
"Memang harus punya keberanian keluar, your are the real president. Kamu (Jokowi) bukan petugas partai. Lakukan kewenangan kamu secara bebas, jangan lagi mau direcoki," kata Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana, dalam diskusi Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
Mereka Yang Mencium Bau "Brewok" dan "Nenek" Di Kepala Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mendapat sorotan tajam dari para relawannya. Hal ini terkait kebijakan Jokowi yang belum bersikap tentang Komjen "Kruptor" BG. Padahal, BG dinilai tidak layak karena sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
Tidak sedikit kritik yang dilontarkan kepada Jokowi, baik dari LSM antikorupsi maupun para loyalis Jokowi.
Tidak sedikit kritik yang dilontarkan kepada Jokowi, baik dari LSM antikorupsi maupun para loyalis Jokowi.
Ini Mengapa Sutarman Didepak Jokowi
Presiden Joko Widodo Jumat (16/1/2015) kemarin resmi memberhentikan
dengan hormat Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala
Kepolisian RI. Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin
Haiti kemudian diangkat sebagai pelaksana tugas Kapolri.
Tak disebutkan alasan Presiden memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.
Tak disebutkan alasan Presiden memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.
Ini Yang Menjadikan Jokowi "Sonto" Loyo
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk "Koruptor" BG sebagai Kapolri menuai kontroversi di masyarakat. Keberadaan jenderal bintang tiga tersebut diyakini tidak bersih.
Tak lama setelah diumumkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri pada 2004-2006.
Tak lama setelah diumumkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri pada 2004-2006.
Jumat, 16 Januari 2015
Syafii Maarif Tolak Jadi Wantimpres Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Dewan Pertimbangan Presiden pada
Senin, 19 Januari 2015 nanti. Watimpres terdiri dari sembilan orang yang
berasal dari berbagai kalangan seperti tokoh agama, unsur militer, dan
pemimpin organisasi sosial.
Salah satu tokoh nasional yang ditunjuk mengisi posisi itu adalah Syafii Maarif, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Namun, Syafii menolak tawaran yang disampaikan oleh seorang deputi di Kementerian Sekretariat Negara.
Salah satu tokoh nasional yang ditunjuk mengisi posisi itu adalah Syafii Maarif, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Namun, Syafii menolak tawaran yang disampaikan oleh seorang deputi di Kementerian Sekretariat Negara.
Pementasan Drama BG di Istana
Jam delapan lebih lima belas menit Jenderal Polisi Sutarman dengan
tergesa-gesa keluar dari pintu Istana Negara pada Jumat 16 Januari 2015.
Didampingi ajudan, Sutarman langsung masuk ke mobilnya dan menolak
menjawab pertanyaan wartawan.
Tak lama setelah Sutarman meninggalkan Istana Negara, tampak Komisaris Jenderal Budi Gunawan tiba di Istana. Ia langsung masuk dan enggan berkomentar. Sedari pagi, Istana sudah sibuk menerima tamu. Banyak tamu lalu lalang dan kejar-kejaran dengan wartawan.
Tak lama setelah Sutarman meninggalkan Istana Negara, tampak Komisaris Jenderal Budi Gunawan tiba di Istana. Ia langsung masuk dan enggan berkomentar. Sedari pagi, Istana sudah sibuk menerima tamu. Banyak tamu lalu lalang dan kejar-kejaran dengan wartawan.
ICW: Jokowi Lempar Bola Panas Lagi
Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, menganggap langkah
Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai langkah
mencari aman. Menurut Ade, Jokowi melempar bola panas ke arah Komisi
Pemberantasan Korupsi.
"Jokowi jangan cuma lempar bola panas lagi. Sekarang, banyak pihak mengharap kasus gratifikasi ini jadi prioritas KPK," kata Ade saat dihubungi, Jumat (16/1/2015).
"Jokowi jangan cuma lempar bola panas lagi. Sekarang, banyak pihak mengharap kasus gratifikasi ini jadi prioritas KPK," kata Ade saat dihubungi, Jumat (16/1/2015).
"Sampai BG Terbukti Tak Bersalah" Cuma Punya Satu Makna: "Tak Pernah Melantik BG"
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk melakukan penundaan pelantikan "Koruptor" BG sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang telah resmi diberhentikan.
Jokowi memilih untuk menyerahkan kursi Kapolri kepada Wakapolri Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (PLT). Menyangkut hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasannya.
"Kalau ada kekuatan hukum tetap, ya sudah," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jumat (16/1/2015) malam.
Jokowi memilih untuk menyerahkan kursi Kapolri kepada Wakapolri Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (PLT). Menyangkut hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasannya.
"Kalau ada kekuatan hukum tetap, ya sudah," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jumat (16/1/2015) malam.
Jokowi Tunda Pelantikan Komjen BG Sampai Terbukti Tak Bersalah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan secara hormat Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai penggantinya, jabatan Kapolri dipegang oleh pelaksana tugas Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti.
Bertemu Presiden, Ahok Usulkan JK Jadi Ketua Panitia Asian Games 2018
Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja
Purnama mengusulkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi Ketua Panitia
Asian Games 2018. Hal ini disampaikan Ahok kepada Presiden Joko Widodo
(Jokowi) berobat gigi di Balaikota, Jumat (16/1/2015) petang.
"Ini masalah Asian Games. Saya bilang sama beliau cari Ketua Panitia itu mesti yang berpengalaman, seperti Pak Jusuf Kalla," kata Ahok.
"Ini masalah Asian Games. Saya bilang sama beliau cari Ketua Panitia itu mesti yang berpengalaman, seperti Pak Jusuf Kalla," kata Ahok.
Menko Polhukam Pastikan BG Tinggal Tunggu Hari
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai Jumat sore ini belum juga
mengumumkan apakah akan melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri atau
tidak. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy
Purdijatno, mengklaim Jokowi sedang berpikir matang-matang (Anehnya waktu menyusulkan BG yang ada dalam daftar merah KPK kenapa tak dipikir masak-masak - red).
"Kan begini ya, orang apalagi seorang presiden ambil keputusan harus dipikir masak masak. Jangan sampai keputusan yang diambil ada kesalahan dan sebagainya, makanya jangan terburu buru," kata Tedjo kepada wartawan usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
"Kan begini ya, orang apalagi seorang presiden ambil keputusan harus dipikir masak masak. Jangan sampai keputusan yang diambil ada kesalahan dan sebagainya, makanya jangan terburu buru," kata Tedjo kepada wartawan usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Tiba di Balai Kota, Jokowi Bergegas ke Dokter Gigi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Balai Kota, Jakarta Pusat, sore ini. Dengan pengawalan ketat Paspampres, ia langsung bergegas menuju dokter gigi langganannya. Sakit gigi, Pak?
Pesan Teselubung Pengumuman Jokowi Soal Harga Semen
Tidak biasanya sosok Presiden mengumumkan penurunan harga semen. Tradisi
yang tidak biasa itu baru dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sikap yang dilakukan oleh Jokowi itu ternyata memiliki pesan tersirat. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah tidak memiliki kewenangan memaksa para produsen semen di dalam negeri untuk turut menurunkan harga. Setidaknya, dengan adanya pengumuman tersebut produsen diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menurunkan harga produk semennya agar dapat bersaing.
"Kalau yang lain tidak turun ya terserah, tetapi kita memberi tahu saja, message-nya di situ," ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Sikap yang dilakukan oleh Jokowi itu ternyata memiliki pesan tersirat. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah tidak memiliki kewenangan memaksa para produsen semen di dalam negeri untuk turut menurunkan harga. Setidaknya, dengan adanya pengumuman tersebut produsen diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menurunkan harga produk semennya agar dapat bersaing.
"Kalau yang lain tidak turun ya terserah, tetapi kita memberi tahu saja, message-nya di situ," ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Ini Tanda-tanda Kepastian Jika BG Pasti Dilantik Jokowi
Tanda-tanda Komjen Pol Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri kian terang benderang pasca disetujui DPR. Diantara tanda-tanda yang mencolok adalah dua karangan bunga ucapan selamat sudah terpajang di rumahnya Jalan Duren Tiga Barat VI No.21 RT 5 RW 2, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (16/1/2014).
Fadjroel: Lantik Komjen Budi, Jokowi Bunuh Diri Politik
Relawan salam dua jari terus mengingatkan agar Presiden Joko Widodo
tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kalau
pelantikan tetap dilakukan maka itu sama saja bunuh diri bagi politik
Jokowi.
"Itu sama saja bunuh diri politik Jokowi. Insya Allah itu tidak terjadi. Bayangin saja masak Kapolri ada di penjara KPK," kata Fadjroel Rachman kepada detikcom, Jumat (16/1/2015).
"Itu sama saja bunuh diri politik Jokowi. Insya Allah itu tidak terjadi. Bayangin saja masak Kapolri ada di penjara KPK," kata Fadjroel Rachman kepada detikcom, Jumat (16/1/2015).
Berkelit ke Dokter Gigi
Sepekan lalu, Presiden Joko Widodo bertandang ke kantornya terdahulu di
Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangannya untuk memeriksakan giginya ke
Pusat Pelayanan Kesehatan (Pusyankes) DKI dengan alasan biar murah dan
dekat rumah.
Sepekan setelah hari itu, dalam waktu dekat Jokowi, sapaannya, bakal kembali datang ke Pusyankes.
Sepekan setelah hari itu, dalam waktu dekat Jokowi, sapaannya, bakal kembali datang ke Pusyankes.
Ini Isi Pertemuan Jokowi dengan Tangan Kanan Mega
Sore ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan utusan Ketum PDIP Megawati
Soekarnoputri, Pramono Anung. Isi pertemuannya soal rencana pelantikan
Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Namun hingga kini Jokowi belum
mengambil keputusan final.Pramono yang dikenal sebagai tangan
kanan Megawati mengaku diundang Jokowi ke Istana untuk dimintai masukan.
Isu santer justru Pramono membawa pesan khusus dari Megawati terkait
isu krusial yang bikin Jokowi didera dilema tersebut.
Seskab Tepis Penurunan Harga BBM untuk Pengalihan Isu Kapolri
Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak, gas elpiji, dan semen
mulai awal pekan depan. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menepis
anggapan bahwa penurunan harga BBM adalah untuk mengalihkan prahara
Kapolri.
"Presiden bertanggung jawab untuk tetap mengendalikan urusan pemerintahan. Semuanya ditangani oleh presiden yang berkaitan. Walaupun situasi politik ada dinamikanya tapi presiden tetap bekerja," tutur Andi di Kompleks Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2015).
"Presiden bertanggung jawab untuk tetap mengendalikan urusan pemerintahan. Semuanya ditangani oleh presiden yang berkaitan. Walaupun situasi politik ada dinamikanya tapi presiden tetap bekerja," tutur Andi di Kompleks Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2015).
Pramono Anung Bawa Titah "Nenek" untuk Jokowi?
Orang dekat Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung, merapat ke Istana
Negara pada saat Jokowi sedang menimang pelantikan calon Kapolri Komjen
Budi Gunawan. Apakah Pramono membawa titah Ketum PDIP soal pelantikan
Komjen Budi?
Berbatik cokelat lengan panjang Pramono Anung memasuki pintu Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, sekitar pukul 14.25 WIB, Jumat (16/1/2015).
Pramono tak blak-blakan soal maksud pertemuannya dengan Presiden Jokowi. "Nemenin Menkum HAM," kilahnya saat ditanya wartawan. Menkum Yasonna Laoly memang pergi ke Istana dalam jeda waktu yang tak begitu lama dengan Pramono.
Berbatik cokelat lengan panjang Pramono Anung memasuki pintu Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, sekitar pukul 14.25 WIB, Jumat (16/1/2015).
Pramono tak blak-blakan soal maksud pertemuannya dengan Presiden Jokowi. "Nemenin Menkum HAM," kilahnya saat ditanya wartawan. Menkum Yasonna Laoly memang pergi ke Istana dalam jeda waktu yang tak begitu lama dengan Pramono.
Ingkar Janjipun Jokowi Masih Punya Argumentasi
Presiden Jokowi resmi mengumumkan secara langsung penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di angka Rp6.600 per liternya. Sementara untuk harga solar juga ikut turun di angka Rp6.400 per liter. Tak seperti yang dijanjikan pada saat menaikkan harga BBM yang lalu, bahwa Jokowi akan mengumumkan sendiri jika naik dan akan diumumkan menteri jika turun. Kali ini "terpaksa" diumumkan sendiri.
Langganan:
Postingan (Atom)





















