Akun Facebook Presiden Jokowi: Mengenang 10 Tahun Tsunami di Aceh dan Nias

Mengenang Tsunami Aceh dan Nias adalah Mengenang tentang kesedihan yang luar biasa, sepuluh tahun yang lalu 26 Desember 2004 seluruh bangsa Indonesia menangis ketika gelombang tsunami menghantam wilayah Aceh dan Nias.
Saya Mengenang Aceh dengan perasaan haru, Aceh-lah tempat pertama kali saya belajar kehidupan setelah tamat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Saya dan isteri merantau ke Aceh.

Jokowi: Para Insinyur Pertanian Jangan Dikandangkan di Kantor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel melihat kondisi pangan Indonesia. Hal itu ia sampaikan ketika memberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Jumat (26/12/2014).
“Saya terus terang sangat geregetan. Negara yang sangat kaya, sangat luas sawahnya, tapi masih impor,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi Kunjungi Subang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara, Jumat (26/12/2014) kepada para pemimpin daerah yang dianggap berhasil mewujudkan ketahanan pangan.
Penghargaan diberikan di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Jumat (26/12/2014).

Ketum PBNU Beberkan Isi Pertemuan Tertutup dengan Jokowi

‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan tertutup dengan ketua umum PBNU Said Aqil Siradj dan beberapa pengurus pada Rabu (24/12) kemarin. Said Aqil membeberkan isi pertemuan selama sekitar 45 menit itu dalam acara Haul Gus Dur ke-5 malam ini.
"(Presiden) Pukul 07:00 sudah di kantor PKB, kita tidak tahu kok mendadak. Nggak ada yang tahu. Saya tanya Pratikno Mensesneg nggak tahu. Bagi saya sepele, ternyata minta dukungan karena presiden menolak grasi bagi terpidana narkoba yang sudah divonis hukuman mati," kata Said Aqil dalam Haul ke-5 Gus Dur di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakpus Kamis (25/12/2014).

Ucapan Natal Selamat Natal dari Akun Facebook Presiden Jokowi

"Kepada saudara-saudaraku umat Kristiani yang sedang merayakan hari Natal, saya mengucapkan selamat hari Natal, Semoga Natal membawa kedamaian. Damai di langit, damai di bumi dan damai di hati."  [Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo]

Genta Natal 2014: Jokowi Cuma Berani Bunuh Bandar Gurem Narkoba, Bukan Koruptor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar bandar narkoba dihukum mati karena sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Dia pun menyambangi tokoh-tokoh ormas Islam untuk meminta pandangan terkait hal tersebut.
Jokowi langsung bertemu dengan Ketua PBNU Said Aqil Siroj untuk membahas terkait hal tersebut dari sisi Islam.

Ejekan Demokrat untuk Jokowi: Beli Alutsista Mahal Cuma untuk Ngebom Gethek Pencuri Ikan

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyindir kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggunakan alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
Komentar itu menanggapi aksi Pangkalan Utama Angkatan Laut IX di Ambon beberapa hari lalu yang menenggelamkan dua buah kapal yakni KM Century 4/PNG-051 dan KM Century 7/PNG-069.

Jokowi Tak Mau Hukum Mati Koruptor, Ini Kata PKS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Bandar Narkoba dihukum mati jika terbukti bersalah di pengadilan. Namun beda dengan koruptor, Jokowi menilai koruptor tak harus dihukum mati.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf mengatakan, jika tidak benar tidak ada UU yang mengatur soal hukum mati koruptor. Menurut dia, UU mengatur hukuman mati bagi korupsi, teroris dan narkoba.

Jokowi Adakan Rapat Terbatas Terkait Hukuman Mati

Presiden Joko Widodo (KJokowi) hari ini menggelar rapat terbatas dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, Kepala BIN Marciano Norman dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja terkait. Dalam rapat terbatas ini, Jokowi membahas hukuman mati untuk pengedar narkoba.
"Rapat ini mengenai tidak adanya pengampunan untuk pengedar narkoba dan ini penting sekali kami sampaikan agar kita semuanya mempunyai pandangan yang sama terkait pemberantasan narkoba," ujar Jokowi membuka Ratas di Kantornya, Rabu (24/12/2014).

Jokowi Tak Mau Hukum Mati Koruptor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kementerian Hukum dan HAM untuk menindak tegas para bandar narkoba yang kini berada di penjara untuk dieksekusi mati.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengaku telah membahas hal ini bersama Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, Kapolri Jenderal Sutarman dan juga kepala BNN Komjen Anang Iskandar terkait hukuman mati bagi para bandar narkoba.

Jokowi: Hukuman Mati WNA Tidak Ganggu Hubungan Diplomatik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut hukuman mati terhadap terpidana narkoba yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara terkait.
"Enggak (akan mengganggu hubungan diplomatik)," kata Jokowi di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Menurut Jokowi, perlu dibedakan antara hubungan diplomatik suatu negara dengan pelaksanaan hukum.

Kunjungi Kantor Muhammadiyah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Sesaat setelah sampai, ia langsung disambut oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono dan Kasdam Jaya Brigjen TNI Teddy Lhaksamana.
Menurut pantauan, Rabu (24/12/2014), Jokowi tiba sekitar pukul 9:30 WIB.

Jokowi: Kamu Harus Ngerti, Kenapa Harus Hukuman Mati!

Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Kondisi itu membuat dia tak akan memberikan grasi bagi para pengedar narkoba. Jokowi juga mengungkapkan generasi Indonesia yang tewas karena narkoba setiap hari. Mencengangkan!
"Kamu harus ngerti ya, setiap hari, 40-50 orang generasi kita meninggal karena narkoba, itu harus dicatat! Sehari lho ya, bukan setahun. Sehari," tegas Presiden Jokowi.

Jokowi Kunjungi Kantor PB NU

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Maksud kunjungan presiden Jokowi kali ini, ingin meminta dukungan ulama terkait penolakan grasi hukuman mati pengedar narkoba.
"Kami menyampaikan yang pertama tentang hukuman mati, terutama untuk pengedar narkoba. Mohon pandangannya dari NU," kata Jokowi usai menggelar pertemuan tertutup di kantor PBNU Jakarta, rabu (24/12/2014).

Rumah Jokowi Itu Kini Jadi Pasar

Pemerintah Kota Surakarta meresmikan bangunan Pasar Gilingan yang digunakan untuk merelokasi 400 pedagang kaki lima di kawasan Banjarsari, Selasa 23 Desember 2014. Lahan yang digunakan untuk pasar tersebut pernah menjadi tempat tinggal Presiden Joko Widodo (Jokowi) semasa kecil.
"Ya, dulu waktu kecil Pak Jokowi memang tinggal di sini," kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo usai meresmikan pasar bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jokowi Naikkan Remunerasi Prajurit Sampai 50 Persen

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengungkapkan niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Salah satunya dengan menambah tunjangan kinerja atau remunerasi.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan di Pangkalan Komando Satuan di Kalimantan. "Peningkatan remunerasi dari 37 persen menjadi kurang lebih 50 persen," kata Moeldoko di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).

Jokowi Bentuk Satgas Agraria Atas Usul Eva Bande

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan permintaan aktivis HAM Eva Bande yang mendesak pemerintah untuk membuat satgas penyelesaian konflik agraria. Dalam waktu dekat Jokowi akan mengeluarkan Perpres terkait hal ini.
"Sekarang sedang diusulkan itu sudah ada Perpres baru. Minggu ini ditandatangani presiden," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Jokowi Redam Gejolak Ekonomi Awal Tahun dengan Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keinginannya untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur tahun depan. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi gejolak ekonomi yang diperkirakan terjadi pada semester I 2015.
“Program-program pembangunan yang terkait dengan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk-waduk segera cepat dimulai pada awal tahun depan,” kata Jokowi di kantornya, Selasa (23/12/2014).

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 7%

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai melakukan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Ketua OJK Muliaman Hadad ditemani Menteri Kabinet Kerja bidang perekonomian. Dalam pertemuan itu membahas banyak hal terkait target yang diinginkan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Sudah Dua Kali Presiden Jokowi Gelar Rapat Bahas Pelemahan Rupiah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kedua kalinya menggelar rapat kabinet terbatas khusus untuk membahas pelemahan rupiah di Istana Merdeka, Selasa (23/12/2014). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga dilibatkan dalam rapat kali ini.
"Dengan gubernur BI, ini adalah koordinasi formal pertama antara presiden dengan gubernur BI yang antara lain akan dibahas tentang situasi nilai rupiah dan sinkronisasi antara kebijakan moneter dan fiskal kepada pemerintah dan Otoritas Jasa keuangan," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di istana kepresidenan, Selasa (23/12/2014).

Jokowi Tak Mau Tahu Soal Hamdan Zoelva

Calon hakim Mahkamah Konstitusi incumbent Hamdan Zoelva menolak untuk mengikuti proses seleksi oleh Panitia Seleksi Hakim MK. Kemarin, Hamdan telah mengirimkan surat ke pansel yang menyatakan tidak bersedia mengikuti seleksi. Namun, dia tak mengatakan mundur dari pencalonan itu.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerahkan semua proses seleksi calon hakim MK ke pansel calon hakim MK yang diketuai Saldi Isra.

Para Menteri dan Gubernur BI Menghadap Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanggil sejumlah menteri kabinet kerja khususnya di bidang ekonomi untuk mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) mengenai nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Seperti yang diketahui, Rupiah pada minggu ini terus bergerak naik turun, bahkan pernah hampir menyentuh di level Rp13.000an per USD. Namun pada akhirnya, mata uang Garuda ini bergerak fluktuatif di level Rp12.400an per USD.
Ratas sendiri akan dimulai pukul 13:00 WIB dan dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Ini Kenapa Jokowi Mesti Hati-hati Talangi Utang Ical

Korban lumpur Lapindo menolak pencairan ganti rugi yang akan ditalangi pemerintah disalurkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. Warga sudah berpengalaman karena banyaknya calo yang berkeliaran.
“Pokoknya jangan sampai lewat Minarak, banyak calonya,” kata Sulastri, salah seorang korban Lapindo di rumahnya, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Selasa (23/12/2014).

IMF Seputar Kebijakan Subsisi BBM Pemerintahan Jokowi

International Monetary Fund (IMF) berpendapat bahwa langkah pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan November untuk mengurangi subsidi BBM telah memberikan ruang bagi anggaran Pemerintah.
Hal ini membuat adanya ruang untuk menyediakan jaring pengaman dalam jangka pendek kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan dan mendukung rencana untuk meningkatkan pengeluaran untuk kebutuhan sosial dan belanja modal.

Ini Kenapa Jokowi Genjot Produksi Batubara

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro membuka alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi naik target produksi batubara Indonesia tahun depan menjadi 460 juta ton dari sebelumnya 425 juta ton meskipun harga sedang rendah.

Ketika Ketua MK Minta Diprioritaskan

Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan untuk tidak akan mau mengikuti proses seleksi hakim konstitusi yang diselenggarakan oleh Pansel bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Zoelva menuntut agar Jokowi kalau mau mengangkat tak perlu pakai tes macam-macam. "Kalau mau angkat, angkat saja berdasarkan track record selama ini,". Menanggapai hal ini, pansel mengaku telah menerima surat resmi dari Hamdan.

Talangi Utang Ical, Tak Semudah Sulap!

Direktur utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan presiden yang akan mengatur proses pembayaran bagi korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan memberikan dana talangan kepada anak perusahaan keluarga Aburizal Bakrie alias ARB alias Ical.