Mana Cocok Jokowi Jadi Wapres, Yang Cocok Presiden

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) semakin menjadi magnet bagi sederet figur yang dicapreskan masing-masing partai politiknya. Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai kendaraan politik Jokowi masih belum memutuskan nasib Jokowi dalam bursa capresnya. Bagaimana sikap PDI-P menyikapi wacana pinangan terhadap kadernya tersebut?
"Saya kira orang boleh saja berkeinginan, tapi mana cocokkah Pak Jokowi jadi Wapres? Kurang cocok lah, kalau misalnya mereka mau maju sendiri ya silakan saja," ujar Politisi Senior PDI-P Sabam Sirait di Ruang Wartawan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).

Fenomena Jokowi Itu Disetting

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok berkomentar tentang fenomena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang selalu dielu-elukan media. Menurut dia hal itu hanya sebuah settingan belaka.
Mubarok mengaku pernah ditegur oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala dirinya mengkritisi Jokowi. Dia mengatakan, SBY melarang karena jika mengkritik Jokowi bakal dikritik ribuan orang.

Buruh Sarankan Jokowi Shalat Istikharah Sebelum Tentukan UMP

Ratusan buruh kembali berdemo di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntut kenaikan UMP DKI hingga 3,7J. Buruh yang tergabung dalam SPSI ini menyarankan Jokowi untuk shalat istikharah sebelum menentukan UMP DKI esok hari.
Meskipun sebenarnya Jokowi tidak ikut memutuskan UMP (hanya mengesahkan saja) tetapi buruh menuduh Jokowi ikut dalam perumusan besaran UMP.

Jokowi Akan Beri Sertifikat Tanah kepada Warga Petogogan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyanggupi permintaan warga RW 05 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang meminta diberikan sertifikat atas tanah negara yang kini menjadi tempat mereka bermukim.
"Ya sertifikasi, itu step berikutnya," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi usai peresmian penataan kampung di RW 05 Petogogan, Kamis (31/10/2013).
Pemberian sertifikat tanah kepada warga Petogogan disinyalir dapat memicu kecemburuan terhadap warga lain yang menduduki tanah negara, seperti di waduk Pluit.

Jokowi, Tri, dan Ridwan Antitesis SBY

Pengamat politik dari UGM, Ari Dwipayana, menilai tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin nasional ke depan sebagaimana disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin adalah antitesis dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kriteria itu adalah antitesis kepemimpinan SBY," kata Ari, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Lebih Cocok Jokowi daripada Puan

Nama putri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani disebut-sebut calon kuat pengganti trah Soekarno. Namun Puan dinilai tidak pantas untuk maju ke karena Pilpres 2014.
Tidak tanggung-tanggung, penilaian ini disampaikan oleh politikus senior PDI-P, Sabam Sirait. Menurut dia, meskipun Puan anak baik, tapi anak Megawati itu belum pantas untuk diusung sebagai presiden.

Keputusan Mega Soal Jokowi di Menit-menit Terakhir

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sabam Sirait berpendapat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak keberatan jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai calon presiden.
"Buat Mega tidak pernah masalah. PDI-P tidak keberatan kalau Jokowi, tapi lihat waktunya nanti. Cuma belum ada waktu yang tepat, tinggal tunggu momen saja," kata Sabam di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Survei LSMI: Jokowi Cuma Nomor 5

Survei Lingkar Survei Mahasiswa Indonesia (LSMI) menempatkan Jokowi di urutan nomor 5. Hasil ini unik karena di mayoritas survei lain Jokowi memuncaki survei capres.
"Tagline kita ketahanan nasional. Jokowi itu masih tokoh lokal," kata Ketua LSMI Rachman A Bayu saat memaparkan hasil survei di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Menurutnya, Jokowi hanya naik pamor karena sering muncul di media. Kapasitas Jokowi dianggap masih kelas lokal.

Jokowi: Pelayanan Malam akan Dilakukan Kalau Peminatnya Banyak

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggenjot lagi pelayanan malam terpadu mulai dari kantor wali kota hingga kelurahan. Namun tampaknya tak semua akan menggelar pelayanan malam hari. Tergantung peminat di suatu wilayah.
"Kita memang suruh nyoba PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) malam. Kelurahan juga ada yang malam. Nanti dilihat kalau memang peminatnya banyak akan kita lakukan. Kalau nggak, ngapain sih?" kata Jokowi saat ditanya pelayanan kependudukan malam hari.

Buruh Pengunjukrasa Paksa Rekannya Tak Kerja, Jokowi: Hati-hati Pidana!

Ribuan buruh di KBN Cakung, Jaktim melempar batu serta mendobrak pagar sekeliling pabrik untuk memaksa rekannya ikut berdemo. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika buruh harus berhati-hati karena bisa dipidanakan.
"Kalau sudah sweeping, hati-hati! Itu sudah bisa masuk ke pidana," kata Jokowi di kawasan TIM, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Jokowi 1983

Joko Widodo (Jokowi) berpenampilan metal sudah banyak yang tahu. Tapi bagaimana jika Jokowi muda berpose di atas gunung, lengkap dengan sarung tangan dan teropong sambil membentangkan bendera Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala)?
Itulah foto jadoel Jokowi yang diambil tahun 1983 silam. "Iya itu saya," ujar Jokowi saat makan siang di rumah makan Bakul Tukul, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Dalam foto hitam putih tersebut, Jokowi tampak mengenakan kaos lengan pendek, topi, dan sarung tangan. Dengan teropong yang dikalungkan di leher, Jokowi muda membentangkan bendera Mapala.
Jokowi mengatakan bahwa foto itu diambil saat dia bersama 11 temannya dari Yogyakarta naik Gunung Kerinci di Sumatera. Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini lalu bercerita dengan antusias tentang hobinya naik gunung saat masih mahasiswa.
"Banyak (gunung yang sudah didaki). Yang paling berkesan ya Gunung Kerinci itu karena tracknya susah," ceritanya.

Buruh: Jokowi Hanya Dengar Bisikan Setan!

Sekretaris Jendral Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SPSI), Said Iqbal mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus mempedulikan nasib buruh karena mereka membayar pajak.
"Kami harap Jokowi-Ahok tidak hanya urusi monyet dan waduk. Kami buruh bayar pajak, juga telah memilih mereka," ujar Said kepada wartawan di Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Kamis (31/10/2013).

Jokowi: Uang Bangun Kampung Deret, Jangan untuk Beli Motor!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berpesan pada warga Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mendapat 54J/rumah untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dana itu untuk renovasi rumah agar tidak kumuh lagi. Dia meminta warga tidak menyelewengkan dana tersebut.
"Jangan sampai nanti uang 54 juta diambil 2 juta untuk televisi atau jangan sampai dipakai untuk beli motor, tidak boleh! 100 Persen uangnya digunakan untuk buat rumah," kata Jokowi.

Jokowi Semakin Seksi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus memuncaki survei capres. Jokowi pun semakin seksi secara politik, semakin banyak parpol yang ingin menduetkan capres mereka dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini di Pilpres 2014. Meskipun berminat, kebanyakan partai hanya memposisikan Jokowi sebagai Cawpres saja.
Partai Golkar sudah terang-terangan ingin menduetkan capresnya, Aburizal Bakrie (Ical) dengan Jokowi. Partai Gerindra juga sempat membuka wacana duet Prabowo-Jokowi.

Jokowi Resmikan Pembangunan Kampung Deret Petogogan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kampung deret di RW 05, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2013).
"Dengan mengucap bismillah, hari ini saya resmikan pembangunan kampung deret di Petogogan dimulai," ujar Jokowi.
Penataan kampung deret di wilayah Petogogan, memakan anggaran sekitar 10M.

Jokowi Ajak Makan Siang Penjaga Pompa Air Seluruh Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan diplomasi makan siangnya. Kali ini ia akan makan siang dengan para penjaga pompa air di Jakarta.
"Akan diajak makan siang juga minggu depan," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Jokowi mengumpulkan para petugas pompa air untuk memastikan seluruh pompa air di Jakarta berfungsi maksimal. Ia pun menargetkan perbaikan pompa air selesai di pertengahan November 2013.
"Pertengahan November harus selesai. Harus saya tes," kata Jokowi.

Jokowi: Hutan Lindung di Pulau Seribu Jangan Dibuat Hotel & Resort

Bupati Kepulauan Seribu curhat mengenai berbagai kekurangan di wilayahnya. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) meminta Bupati Kepulauan Seribu segera mengatasi masalah tersebut.
"Saya sudah lihat kondisinya. Disain makronya ada. Tata ruang sudah ada. Mana yang pemukiman, hutan lindung. Tinggal mau bergerak atau tidak. Konsentrasinya jelas. Larikan ke pariwisata," kata Jokowi dalam sambutannya di Hotel NAM Centre, Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2013).

Dari Pulau Seribu untuk Jokowi

Kepulauan seribu yang menjadi satu-satunya kabupaten kepulauan kini mulai ditata untuk sektor pariwisata kota Jakarta. Bupati kepulauan seribu pun curhat ke Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) mengenai kekurangan di wilayahnya.
"Diusia 12 tahun, pengembangannya menjadi pariwisata menjadi lebih baik lagi. Permasalahannya pada air bersih, dermaga, angkutan, sampah, dan pasokan listrik belum bisa untuk resort," kata Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin.

Mimpi PKB Duetkan JK-Jokowi atau Mahfud-Jokowi

PKB masih harus berjuang lolos Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold sebelum bicara Pilpres 2014. Namun partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini sudah punya mimpi besar menduetkan capres mereka dengan Jokowi sebagai wapres.
"Antara JK-Jokowi, JK-Mahfud-MD, atau Mahfud MD-Jokowi, atau pilihan paket lain yang melibatkan Rhoma Irama," kata Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain, Kamis (31/10/2013).

Kalau Buruh Minta KHL 84 Item, Kejar Saja Ke Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai pemerintah pusat perlu membuat Undang-undang tentang pengupahan. Dengan begitu, buruh tidak lagi menuntut adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), setiap tahunnya.
"Kalau menurut saya perlu ada UU pengupahan, biar tiap tahun kita tidak seperti ini terus. Isinya mustinya mengatur bisa saja pengupahan per sektor, pengupahan per wilayah, komponen yang pengaruhi KHL harus bener-bener," ujar Jokowi,di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).

Jokowi Tunggu Keputusan Dewan Pengupahan Baru Mau Ketemu Buruh

Meskipun kemarin dalam orasinya para buruh tegas-tegas mengatakan tidak memerlukan Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo (Jokowi) bahkan mengancam akan mendobrak Balaikota, tetapi sekarang perwakilan buruh di Dewan Pengupahan meminta bertemu Jokowi sebelum sidang penentuan UMP dimulai hari ini. Tetapi sayangnya Jokowi menegaskan tidak akan menemui buruh sampai ada keputusan sidang Dewan Pengupahan DKI.
"Iya saya akan tunggu sampai ada hasil sidang Dewan Pengupahan. Lah kalau saya ketemu saya mau bilang apa? Pegangannya apa?" kata Jokowi di Balaikota, J Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Soal UMP, Buruh Mau Tunggu Jokowi

Rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta Rabu, 30 Oktober 2013 ditunda. Rapat yang membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) di Ibu Kota itu rencananya akan kembali dilanjutkan hari ini, Kamis, (31/10/2013).
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Priyono mengatakan, rapat ditunda karena peserta tidak memenuhi forum, terutama dari perwakilan buruh. "Karena dari buruh cuma satu orang yang datang," tutur Priyono saat dihubungi, Rabu, (30/10/2013).

Hari Ini Buruh Kembali Demo di Kantor Jokowi

Sejumlah elemen buruh hari ini akan kembali turun ke jalan. Mereka serentak menggelar aksi di titik-titik sentral Jabodetabek. Diperkirakan puluhan ribu buruh akan tumplek ke jalan.
Dengan adanya aksi ini dapat dipastikan aktifitas para pengguna jalan akan terganggu. Kemacetan akan menjadi 'makanan'. Untuk itu bagi para pengendara disarankan mempersiapkan jalur-jalur alternatif.

Komentar Jokowi Tentang Pidana Yang Menimpa Bang Yos

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos) yang kini jadi Ketum PKPI dipidana hukuman percobaan. Bang Yos dianggap melanggar pasal 276 UU Pemilu nomor 8 tahun 2012 dan peraturan KPU nomor 6 tahun 2013 oleh PN Semarang. Bang Yos dinilai melakukan kampanye terbuka sebelum masa kampanye rapat umum dimulai.
Karena pelanggaran itu Bang Yos dijatuhi vonis hukuman dua bulan masa percobaan dengan ancaman pidana satu bulan penjara dan denda 1J subsidair 15 hari.

Nur Mahmudi Tak Mau Depok Diambil Jokowi

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tidak mau pusing dengan usulan dari berbagai pihak agar Depok melebur saja dengan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang kini dipimpin Joko Widodo (Jokowi). Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, selama menginduk ke Provinsi Jawa Barat, tidak ada kendala birokrasi di Kota Depok.
"Kalau ditanya nyaman, saya nyaman banget (tetap di Jawa Barat)," kata Nur Mahmudi ketika ditanya mengenai usul penggabungan itu di Balai Kota Depok, Rabu (30/10/2013).

Rapat Dewan Pengupahan Gagal, Jokowi Tak Bisa Tetapkan UMP 2014

Ratusan buruh dari berbagai elemen masih bertahan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memaksa agar upah 3,7J yang mereka usulkan disetujui. Bahkan perwakilan buruh yang diundang, memilih berdemo ketimbang rapat bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta sehingga rapat tertunda. Sikap buruh yang tak mau tahu, pokoknya tuntutannya dipenuhi dipastikan mengakibatkan Dewan Pengupahan tak bisa berbuat apa-apa.

Iberamsjah: Kinerja Jokowi Masih Berantakan

Beberapa hari belakangan, Jakarta mulai sering diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai angin kencang. Akibatnya beberapa titik wilayah di Jakarta mengalami genangan. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya kemacetan arus lalu lintas.
Meskipun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah bekerja extra keras dengan kewenangannya yang sangat terbatas untuk menangani banjir, tetapi menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah mengatakan bahwa pokok masalah banjir sebenarnya karena kinerja Jokowi yang berantakan (amburadul).