Pilpres 2014 Gersang Jika Tidak Ada Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa ikut serta maju sebagai kandidat presiden pada pemilu tahun 2014 mendatang. Kehadirannya dianggap mampu membuat suasana menjadi tidak gersang lagi.
"Gersang. Nggak ada dinamika. Karena figur lama yang bermain,"kata Pengamat Politik Boni Hargens dalam pernyataannya, Rabu(26/6/2013).
Menurut Boni, Jokowi muncul sebagai figur yang kekuatannya terletak pada figuritas, bukan branding atau mobilisasi partai. Jokowi juga mampu menelanjangi partai-partai politik di Indonesia yang cenderung oligarkis.
"Ia menelanjangi partai-partai kita yang cenderung oligarkis,"ujar Boni.
Dosen Universitas Indonesia ini menambahkan sosok Jokowi diakuinya memang sungguh fenomenal. Keberadaannya saat ini membuat beberapa nama figur calon presiden yang sebelumnya mempunyai elektabilitas kinclong mulai meredup, bahkan tenggelam.
"Jokowi itu menghapus semua nama besar dari partai. Kehadirannya membuat peta pertarungan 2014 jadi sederhana, tidak rumit lagi. Jokowi Vs yang lain," ujarnya.
Meski begitu, Boni tak menampik bahwa sejauh ini Jokowi belum mengungkapkan kesiapan untuk 'nyapres'. Begitu juga PDI Perjuangan belum menyatakan dukungan.
"Yah itu soal konteks. Kalau pertarungan makin susah, PDIP tak punya jalan lain untuk mendongkrak elektabilitas selain mendorong Jokowi," jelasnya.
Sementara Jokowi, sambung Boni, akan ikut apapun keputusan yang diambil Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Sebagai orang Jawa, nggak mungkin dia mbalelo," katanya.
Sebelumnya, Board of Advisor CSIS (Center for Strategic and International Studies) Jeffrie Geovanie sudah menyatakan keyakinannya bahwa Pilpres 2014 mendatang adalah momentum untuk generasi baru atau tokoh muda bertarung merebut kursi RI 1. Dua di antara tokoh muda itu adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Gita Wirjawan bisa maju sebagai capres tak lepas dari terobosan SBY yang menerapkan metode konvensi untuk menjaring calon presiden. Sedangkan Jokowi akan didukung PDIP. Pasalnya, elektabilitas Jokowi kian moncer.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Menghadap Boediono Minta Percepatan Tukar Guling Kantor Walikota dan Deplu

Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Boediono. Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu salah satunya soal tukar guling (ruislag) antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan beberapa proyek.
"Salah satu yang perlu dipercepat adalah bagaimana ruislag antara pusat pendidikan Kementerian Luar Negeri dengan kantor wali kota Jakarta Selatan (di Prapanca)," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengurai harapan Jokowi dari pertemuan ini. Pernyataan itu dia sampaikan di Kantor Wapres, Jl Veteran III, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Tukar guling gedung pendidikan milik Kementerian Luar Negeri di Senayan dilakukan seiring dengan rencana pembangunan salah satu stasiun Mass Rapid Transit (MRT) yang membutuhkan lahan tersebut. Sebagai gantinya, Jokowi akan menukar kantor wali kota Jakarta Selatan.
"Lokasi pusat pendidikan itu, yang berada di pojokan dekat Senayan itu, akan menjadi stasiun dan diruislag dengan kantor wali kota Jakarta Selatan," tambahnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga ingin mengkoordinasikan rencana perlintasan rel kereta api yang akan dibuat tidak sejajar dengan jalan umum. Langkah itu perlu dilakukan karena PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapat tugas untuk menambah volume perjalanan KA. Jika rel tetap dibuat sejajar, maka akan menimbulkan masalah kemacetan baru di area perlintasan.
"Kalau perlintasan sering dibuka tutup akan menimbulkan kemacetan baru. Jadi bagaimana mengatasinya, yakni dengan membangun lintasan yang tidak sebidang," jelas Yopie.
Atas ide dan permintaan Jokowi itu, lanjut Yopie, Wapres Boediono menyampaikan apresisasinya pada mantan wali kota Solo itu. Boediono salut dengan berbagai upaya Jokowi untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.
"Wapres menyampaikan apresiasi yang sangat baik kepada bapak gubernur Jakarta. Dari yang dapat kita lihat, ada beberapa kegiatan atau kemajuan yang sudah cukup riil untuk mengatasi kemacetan di Jakarta," tambahnya.
Boediono juga mendukung keseriusan Jokowi dalam meningkatkan pelayanan Transjakarta, seperti menambah armada bus Transjakarta hingga 1.000 unit dan usaha merevitalisasi Kopaja dan Metromini.
"Artinya, langkah-langkah pak gubernur untuk memprioritaskan memperbaiki pelayanan angkutan publik ini sangat kami apresiasi," pungkas Yopie.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Monorail Dipamerkan Agar Warga Tahu Cara Bayar Tiket

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini menandatangani kesepakatan dengan PT Jakarta Monorail di Monas, melanjutkan proyek monorail yang sempat tertunda lama.
Di lokasi sama, Jokowi menyempatkan diri meninjau kereta monorail. Dia mengatakan pameran monorail juga untuk pembelajaran warga Jakarta, seperti tata cara pemembelian tiket Monorail.
"Ini kenapa monorail dipamerkan, agar masyarakat tahu cara membayar tiket di mana, jalurnya di mana saja," kata Jokowi di Monas, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Monorail Dimulai Tahun 2014
Proyek monorail akan dimulai tahun depan, dan diprediksi selesai tahun 2017. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 8 triliun. Kemudian Jokowi melanjutkan mengerjakan proyek MRT selama lima tahun, diprediksi selesai tahun 2022.
"Proyek ini bekerjasama dengan pihak swasta dengan menyiapkan dana delapan triliun rupiah. Monorail jangka waktunya dimulai tahun depan proyeknya, selesai 2014," lanjutnya.
Jokowi mengaku masih kesulitan untuk pengembangan proyek monorail ke luar daerah Jakarta. Sebab, membutuhkan perizinan yang melibatkan pemerintahan pusat.
"Mengenai yang di luar daerah, butuh Perpres (Peraturan Presiden), dan itu tidak mudah. Tapi dengan semangat yang sama, insya Allah akan terealisasi. semua akan dibereskan," ungkapnya.
Terkait penertiban pedagang kaki lima di sejumlah kawasan, Jokowi mengaku sudah beres. Dia mencontohkan di depan Stasiun Jatinegara, para pedagang sudah ditertibkan dan lalu lintas di sekitar lokasi juga sudah normal.
"Begitu di daerah lain juga begitu. itu kan untuk pejalan kaki, harus ditertibkan Tahun ini kita sudah siapkan 23 lokasi untuk pedagang," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Usulan Tarif Angkot Rp 5.300,- Langsung Ditolak Jokowi

Saat rapat pembahasan tarif baru angkutan kota beberapa waktu lalu dengan Pemprov DKI Jakarta dan Organda, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sempat mengusulkan kenaikan sebesar Rp 5.300. Namun, usul itu langsung ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan, usulan itu ialah dengan kalkulasi Rp 2.500 tarif baru, sementara sisanya dari insentif Pemprov DKI Jakarta. Jokowi memilih menaikkan tarif. Karena itu, pihaknya meminta Pemprov DKI memberikan insentif kepada para operator angkutan kota.
"Pemprov DKI jangan latah naikkin tarif. Kalau cuma naikkin tarif, penumpangnya enggak ada. Kita juga harus memperbaiki pelayanan," ujar Tigor saat dihubungi, Rabu (26/6/2013) pagi.
Ia pun mengatakan, setidaknya ada beberapa bentuk insentif yang diberikan kepada operator angkutan agar pelayanannya kepada pengguna transportasi kian memuaskan. Bentuk insentifnya pun tidak melulu anggaran.
"Misalnya peremajaan. Pemprov bisa melobi bank. Operator bisa meminjam bank melakukan peremajaan, bunganya bukan operator yang bayar, tetapi Pemprov DKI Jakarta," tuturnya.
Pemprov DKI, kata Tigor, bisa melobi pemerintah pusat untuk menurunkan pajak mobil kendaraan umum yang dianggap besar, yakni 7,5 persen. Selain itu, perbaikan pelayanan angkot juga bisa dilakukan dengan menyesuaikan rute angkutan kota dengan peta pengguna angkutan.
Menurut Tigor, perbaikan pelayanan harus dilakukan oleh seluruh pihak, baik Pemprov DKI maupun operator angkutan kota. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah wajib menyediakan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif baru angkutan kota sebagai penyesuaian atas kenaikan harga bahan bakar minyak. Berdasarkan perbandingan kalkulasi di antara Dinas Perhubungan DKI, Organda, dan DTKJ, diusulkan tarif bagi bus kecil ialah Rp 3.000,- bus sedang Rp 3.000,- dan bus besar Rp 3.000,-
Draf usulan tarif baru itu kemudian diserahkan kepada DPRD DKI untuk disetujui. Ia berharap wakil rakyat Jakarta tersebut segera menyetujui usulan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat diumumkan kepada operator angkutan kota dan kepada masyarakat umum.

Sumber :
kompas.com

Ahmad Husein Alaydrus: Katanya Pro Rakyat, Kok Naikkan Tarif Angkutan?

Anggota Komisi C DPRD DKI Ahmad Husein Alaydrus berpendapat, kenaikan tarif angkutan umum sebesar 50 persen adalah sangat tinggi dan memberatkan rakyat. Dia mengusulkan agar kenaikan tarif angkutan umum maksimal hanya 15 persen dari tarif sebelumnya.
"Saya bingung sama Gubernur Joko Widodo, katanya pro-rakyat, kok naikin tarif angkutan sampai 50 persen gitu. Kan tinggi sekali. Kalau pun harus naik ya maksimal 15 persen lah," tegas Alaydrus saat dihubungi, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Politisi yang membidangi anggaran ini menyayangkan kebijakan kenaikan tarif angkutan umum yang tidak tepat waktunya. Yakni menjelang tahun ajaran baru, bulan Ramadan dan hari raya Lebaran.
"Apalagi dengan dinaikkan tarif angkutan, maka makin melambung tinggi saja harga-harga kebutuhan pokok. Kalau mau naik jangan sekarang, situasinya tidak tepat," jelas Politisi Demokrat ini.
"Saya juga minta, tarif busway dipertahankan tetap Rp 3.500. Ini akan mendukung warga beralih ke TransJakarta karena tidak mampu membeli BBM," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hasil rapat dengan Organda, Dewan Transportasi Jakarta dan Dinas Perhubungan terkait usulan kenaikan tarif angkutan umum. Hasil kesepakatan dalam rapat tersebut adalah tarif untuk bus kecil, bus sedang dan bus besar sebesar Rp 3 ribu.
"Jadi sebetulnya dari Organda sudah memberikan angka, sekarang hari apa, Selasa. Kemarin sudah Dewan Transportasi Jakarta, Dishub juga sudah. Tetapi kita ini belum ketemu, setelah ketemu, hasil rapatnya (hening) adalah saya akan bacakan rupiahnya saja ya, bus kecil Rp 3 ribu, bus sedang Rp 3 ribu, bus besar reguler Rp 3 ribu. Dan ini nanti besok akan langsung kita ajukan ke DPRD terlebih dahulu," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/6/2013). Tarif lama bus kecil dan bus sedang Rp 2 ribu.
Sementara untuk tarif bus Transjakarta, Jokowi tetap mempertahankan sebesar Rp 3.500,-

Sumber :
merdeka.com

Sekali Lagi, Ahok Selamatkan Jokowi Dari Kesalahan Pembuatan Keputusan

Seperti kita ketahui bahwa kemarin, Selasa (25/6/2013), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merencanakan kenaikan tarif TransJakarta dari harga Rp 3.500,- menjadi Rp 5.000,-  Pagi ini, Rabu (26/6/2013), Jokowi membatalkan kenaikan tarif TransJakarta. Jokowi berdalih langkah itu diambil agar masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sementara untuk mengatasi naiknya biaya operasional Transjakarta akibat efek kenaikan BBM, Jokowi meminta agar Transjakarta melakukan efisiensi.
"Kemarin sudah mendorong itu, pokoknya intinya efisien. Saya sudah ngomong ke mereka agar efisien," kata Jokowi.

Semalam, Selasa (25/6/2013), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menentang keras rencana Jokowi untuk menaikkan tarif Bus Transjakarta. Hal itu diungkapkan Ahok sesaat setelah Jokowi mengumumkan rencana kenaikan tarif Bus Transjakarta,.
"Seharusnya Pak Gubernur tidak menaikan, mungkin salah kutip kali ya. Harusnya itu tidak naik, tetap, Pak Gubernur tadi ngomong saya enggak ikutin," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta.
Ahok mengatakan, e-tiketing belum berjalan normal untuk bus Transjakarta. Untuk itu, Ahok mengaku akan menemui Jokowi untuk membahas e-tiketing.
"Itu yang belum jadi, karena e-tiketingnya belum berjalan normal kan. Besok saya ketemu Pak Gubernur," katanya.
Meski demikian, Ahok mengakui adanya rencana untuk menaikkan tarif Transjakarta. Namun, menurut Ahok situasi saat ini tidak tepat. Sebab, masyarakat tengah merasakan kesulitan akibat kenaikan harga BBM.
"Jadi diusulkan kalau situasi ini Pak Gubernur jangan naikkan," tandasnya.

Berkat masukan dari Ahok inilah Jokowi membatalkan kenaikan tarif TransJakarta, suatu langkah penyelamat dari keputusan salah Jokowi.

Jokowi: TransJakarta Tetap, Yang Lain Naik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) membatalkan rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000. Jokowi memastikan tarif Transjakarta tidak akan dinaikan.
"Setelah kemarin kita kalkulasi, kita hitung Transjakarta tidak naik, berdasarkan keputusan. Jadi yang nanti diusulkan ke Dewan, Transjakarta tidak naik, tetap Rp 3.500,-" kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Menurutnya, keputusan itu diambil dalam rapat tadi malam atas berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah, agar masyarakat beralih menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.
"Mendorong masyarakat untuk naik transportasi massal dan jangan sampai mereka tetap menggunakan kendaraan pribadinya. Untuk itu kenapa saya tidak menaikkan harga tiket Transjakarta dan masih banyak pertimbangan lainnya dan tentunya juga elemen yang terkait juga agar lebih efisien," tandasnya.
Jokowi meminta agar Transjakarta melakukan efisiensi untuk biaya perawatan dan operasional. Dia juga membantah akan menaikkan subsidi Transjakarta.
"Penting itu, kemarin kan naik karena ada biaya langsung? Itu saya minta untuk Transjakarta semua titik biaya, komponen cost yang ada diefisiensikan, tidak dinaikan. Jadi itu penghitungan berdasarkan kemarin malam. Subsidi tidak. Kita ingin mendorong agar Transjakarta efisien. Kemarin sudah mendorong itu, pokoknya intinya efisien. Saya sudah ngomong ke mereka agar efisien," katanya.
Kemarin, Jokowi mengumumkan rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp 3.500,- menjadi Rp 5.000,- Namun, kenaikan tarif Bus Transjakarta tersebut diakui Jokowi masih harus menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
Jokowi berdalih, kenaikan tarif tersebut dipengaruhi oleh naiknya berbagai komponen-komponen lainnya di luar penggunaan bahan bakar.
"Ya memang Transjakarta itu pakai gas, tapi kan komponen-komponennya itu banyak sekali, bergerak semua, ban, servis besar, servis kecil, cuci bus, pemeliharaan bodi, suku cadang, biaya pegawai, semuanya kan naik," ujarnya.
Namun, keputusan tersebut ditentang oleh Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Seharusnya Pak Gubernur tidak menaikkan, mungkin salah kutip kali ya. Harusnya itu tidak naik, tetap, Pak Gubernur tadi ngomong saya enggak ikutin," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Di sisi lain, Jokowi memutuskan kenaikan tarif angkutan umum Jakarta. Kenaikan rata-rata Rp 500,- s/d Rp 1.000,-
"Dalam rangka penyesuaian tarif angkutan umum di DKI, telah dilaksanakan rapat (25/6/2013) membahas penyesuaian tarif angkutan," ujar Kadishub Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/6/2013).
Menurut Pristono, rapat dihadiri unsur dari Pemprov DKI Jakarta, Dewan Transportasi Kota dan Organda DKI.
Sementara untuk bus Transjakarta, untuk saat ini belum naik. Hal itu berdasarkan perintah Jokowi.
"Sesuai petunjuk Bapak Gubernur untuk tarif Transjakarta tidak diusulkan saat ini ke DPRD. Akan diusulkan ke DPRD apabila jumlah busnya telah memadai," terangnya.

Berikut tabel tarif untuk diusulkan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta:

1. Bus kecil semula Rp 2.500,- menjadi Rp 3.000,-
2. Bus Sedang semula Rp 2.000,- menjadi Rp 3.000,-
3. Bus Besar Reguler/Patas semula Rp 2.000,- menjadi Rp 3.000,-
4. TransJakarta tetap Rp. 3.500,-

Referensi :
Versi detik.com :
- "Ini Daftar Lengkap Tarif Baru Angkot di Jakarta"
- "Ini Alasan Jokowi Batalkan Kenaikan Tarif Bus TransJ"
Versi merdeka.com :
- "Jokowi batalkan rencana kenaikan tarif Transjakarta"

Ramalan: Dilihat dari Tulisan Tangan, Jokowi Ahok Pemimpin Mengerti Rakyat

Hari ini, tepat hari ke-253 pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin ibu kota Jakarta. Sejauh itu pula, mayoritas masyarakatnya kagum atas kerja keras kedua sosok pemimpin yang tegas dan bersahaja ini.
Sepertinya, kerja keras keduanya selama 8 bulan untuk mengubah Jakarta menjadi lebih baik lagi perlahan-lahan kelihatan. Tampaknya masyarakat Jakarta tidak salah menjatuhkan pilihannya kepada keduanya.
Jika dilihat dari ilmu graphology, yang mempelajari dan menginterprestasi karakter manusia melalui tulisan tangan, Jokowi dan Ahok adalah pasangan yang sangat pas untuk menjadi sosok pemimpin di ibu kota Jakarta.
Setidaknya, itulah yang disampaikan Deborah Dewi, seorang ahli grapholgy, saat berbincang dengan Liputan6.com melalui Blackberry Messanger. Menurut Dewi, kedua sosok tersebut jago dalam hal diplomasi. Itu semua terlihat dari huruf 'M' yang ditulisnya.
"Dia bikin huruf 'M', kayak huruf 'W', dan bikin huruf 'N' kayak huruf 'U'. Itu namanya unsur Garland," terang Debo kepada Liputan6.com, yang ditulis Senin (24/6/2013)
Di mata Debo , Ahok adalah sosok yang piawai dalam menegakkan hukum. Sedangkan Jokowi, dinilai tidak setinggi Ahok standar yang dimilikinya. "Jadi, Ahok yang bikin standar, Jokowi yang 'ngelus-ngelus'," terangnya.
Seseorang yang memiliki unsur Garland di tulisannya, tambah Debo, sudah bisa dipastikan orang tersebut sangat piawai dalam diplomasi.
Sangking cocoknya keduanya sosok ini, apabila sampai dipisah, Debo beranggapan akan menjadi menyeramkan.
"Ahok bisa jadi 'musuh' bersama. Karena secara content, dia oke. Hanya 'packaging'-nya belum bisa meng-Indonesia (ngikutin karakteristik stereotype orang Indonesia, maksudnya)," jelas Debo.
Sedangkan untuk sosok Jokowi, dinilai rentan dan gegabah apabila dirinya tanpa didampingi Ahok. "Tapi memang ngeri apabila mereka dipisah," katanya.
Sewaktu ditanya, apakah Jakarta bakal menjadi kota yang amburadul jika Jokowi tanpa Ahok, meskipun Jokowi sangat sukses ketika memimpin Solo?
Debo pun menjawab, "Apa sih, image pejabat Jakarta di mata rakyat Jakarta? Kalau saya bandingkan dengan tulisan tangan Foke (mantan Gubernur DKI Jakarta) ya, Foke lebih kasar dan hanya akan menganggap orang yang mendukung dia saja," terangnya lagi.
Selain itu, tambah Debo, kira-kira apa image pejabat Jakarta di mata rakyat Jakarta? Yaitu, arogan, kasar, kotor, korupsi, sok, dan lain-lain.
"Lupakan soal Solo atau Jakarta. Kelebihan Jokohok (Jokowi Ahok) adalah keduanya bukan dari background militer, tapi background sipil. Lebih membumi, kan?" tanya Debo.
Ketika Debo coba melihat karakter masing-masing lebih dekat, Debo menjelaskan bahwa secara karakter, Jokowi adalah sosok pemimpin yang mampu menjawab needs dari rakyat untuk didengar, ditanggapi, dianggap, dan lain-lain.
"Why? Karena dia sensitif sebenarnya. Jadi, dia lebih peka (dilihat dari batang huruf 'D' yang ada jambulnya)," jelas Debo.
"Di sisi lain, Ahok adalah orang 'gila' yang demi tegaknya norma sosial yang benar, He will do anything. Why? Karena itu menyangkut pride beliau. Jadi, memang ada dorongan harus menegakkan norma sosial yang benar, atau dia akan merasa terhina (dilihat dari batang huruf 'D' yang tinggi banget). Ini juga menjawab needs rakyat untuk pemerintahan yang transparan," pungkasnya.

Sumber :
liputan6.com

Hasil Negosiasi Makan Siang: Jokowi Pastikan Semua Warga Waduk Pluit Siap Direlokasi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengadakan makan siang bersama warga bantaran Waduk Pluit di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013). Pada jamuan makan siang tersebut, yang dilakukan secara tertutup, ternyata Jokowi membicarakan masalah relokasi warga sekitar Waduk Pluit.
Dari hasil pembicaraan tersebut, Jokowi memastikan bahwa semua warga sekitar waduk Pluit bersedia dipindahkan ke rumah susun yang sudah disediakan oleh pemerintah.
"Semuanya tidak ada masalah, semua warga sudah siap pindah. Namun rusunnya harus siap terlebih dahulu," ujar Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Kata Jokowi, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berusaha untuk mempercepat pembangunan rumah susun untuk menampung warga Waduk Pluit itu. Diantaranya di Muara Baru, Jakarta Utara, di Marunda, Jakarta Utara, di Daan Mogot, Jakarta Barat dan di Luar Batang, Pasar Ikan, Jakarta Utara.
"Targetnya kira-kira  6-7 bulan warga Waduk Pluit sudah pindah semua. Nanti yang di Muara Baru ground breaking lagi," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, untuk pembangunan rumah susun di Luar Batang, Pasar Ikan, Jakarta Utara sendiri. Saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan. Kata dia, di Luar Batang itu akan dibangun rusun di atas tanah seluas 6,3 hektar.
"Di Luar Batang baru pembebasan tanah, belum rampung semuanya. Pokoknya kewajiban-kewajiban kami membangun rusun harus dibayar semua," ucap Jokowi.

Jokowi: Harga Tiket TransJ Jadi Rp 5.000,-

Rencana kenaikan tarif rupanya tak hanya terjadi bagi angkutan umum biasa. Sebab, kenaikan tarif juga akan terjadi pada Bus Transjakarta yang semula Rp 3.500 menjadi Rp 5.000.
Namun, kenaikan tarif Bus Transjakarta tersebut masih harus menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
"Untuk tarif bus Transjakarta menjadi Rp 5.000," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) usai mengikuti rapat kenaikan tarif antara Dinas Perhubungan, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organda DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, (25/6/2013).
Jokowi mengatakan, kenaikan tarif tersebut dipengaruhi oleh naiknya berbagai komponen-komponen lainnya diluar penggunaan bahan bakar.
"Ya memang Transjakarta itu pakai gas, tapi kan komponen-komponennya itu banyak sekali, bergerak semua, ban, servis besar, servis kecil, cuci bus, pemeliharaan bodi, suku cadang, biaya pegawai, semuanya kan naik," ujarnya.
Menurutnya, keputusan menaikkan tarif Bus Transjakarta merupakan hasil kesepakatan antara Dinas Perhubungan, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organda DKI Jakarta dalam rapat yang dilakukan sore ini.
"Itu adalah hasil dari pertemuan bersama. Organda berikan angka usulannya berapa, kemudian DTKJ, Dishub, setelah ketemu, kemudian hasil rapatnya seperti yang tadi saya utarakan," jelasnya.
Jokowi mengaku akan segera menyerahkan hasil kesepakatan kenaikan tarif tersebut ke DPRD untuk disetujui. "Ini besok pagi kita serahkan ke DPRD, bila telah disetujui, langsung akan kita akan putuskan tarif tersebut," katanya.

Sumber :
detik.com

Versi merdeka.com : "Jokowi: Tarif Bus Transjakarta akan naik menjadi Rp 5.000,-"
Versi kompas.com : "Jokowi: Angkot Rp 3.000, Transjakarta Rp 5.000"

Jokowi: Bu Dokter Serius Gak Sih Daftar Jadi Camat?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara dengar pendapat (public hearing) untuk seleksi dan promosi terbuka lurah dan camat yang lolos tahap manajerial. Salah satu peserta yang hadir adalah Kepala Puskesmas Grogol, Jakarta Barat, Dr Novita.
Di acara tersebut, perempuan yang mendaftarkan diri menjadi camat itu dipanggil untuk maju ke depan Jokowi. Dia lantas mendapat sejumlah pertanyaan dari Jokowi.
"Bu dokter, serius nggak sih? Kenapa kok pengen jadi camat?, jawab dengan jujur," tanya Jokowi saat public hearing di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Selasa (25/6).
Novita kemudian bercerita jika di lingkungan Puskesmas yang dipimpinnya manajemen pelayanan publik telah berjalan dengan baik. Pihaknya mendapatkan ISO dan tingkat kedisiplinan anak buahnya di Puskesmas terbilang bagus absensinya.
"Saya ingin tingkatkan karier, tingkatkan pelayanan Puskesmas. Disiplin pegawai perlu, karena pas kerja itu nilai tambah, seperti yang sudah saya lakukan di Puskesmas. Saya pakai retina mata untuk absensi. Ternyata, ketahuan siapa yang telat," ujar Novita.
"Kalau Puskesmas saya saja dapat ISO, mengapa di kelurahan dan camat tidak bisa? Saya akan berjuang dan ikut mendaftar sebagai camat," sambungnya.
Mendengar jawaban tersebut, Jokowi lantas menanyakan kepada para undangan, apakah selama ini sudah ada camat atau lurah yang berangkat dari kalangan dokter. Para undangan lantas menjawab secara serentak belum ada dan kebanyakan dari lulusan IPDN.
"Sekarang ada camat dari dokter gak, lurah dari dokter gak? Mungkin tahun ini ada," kata Jokowi disambut tepuk tangan.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Camat Tambora Pantas Jadi Walikota

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara dengar pendapat (public hearing) untuk seleksi dan promosi terbuka lurah dan camat yang lolos tahap manajerial. Namun, uji publik ini tidak mempengaruhi gugurnya calon, tetapi menentukan di mana akan ditempatkan.
Salah satu yang dipanggil untuk maju ke depan Jokowi adalah Camat Tambora, Jakarta Barat. Jokowi turut serta memberikan pertanyaan kepada camat yang membawahi 11 kelurahan tersebut.
"Saya ikut ngetes, saya yang pertama. Urusan dengan KTP, IMB, izin-izin, akta dan lainnya, mestinya Pak Camat ini punya ukuran. Masyarakat sudah puas atau belum? Ukurannya apa?," tanya Jokowi di acara public hearing di Balai Agung, Jakarta, Selasa (26/5/2013).
Dengan tegas, Camat Tambora mengatakan kalau masyarakat di wilayahnya belum puas. "Belum ada parameter pelayanan publik dari Pemprov yang jelas," tegas Camat Tambora seraya disambut riuh tepuk tangan.
Mendengar jawaban tersebut, Jokowi lantas mengangguk-anggukan kepala. Jokowi lantas berkelakar bahwa Camat Tambora tersebut pantas menjadi wali kota.
"Kalau saya lihat, Pak Camat ini sudah bisa jadi wali kota. Sayangnya saya nggak ada walikota yang kosong," kata Jokowi disambut tepuk tangan.

Sumber :
merdeka.com

Versi detik : "Jokowi Tes Langsung 3 Calon Camat"

Jokowi Berharap Lelang Camat dan Lurah Jadi Contoh di Indonesia

Hari ini hasil seleksi tahap I dan II lelang jabatan camat dan lurah DKI Jakarta. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan seleksi ini jadi contoh manajemen ideal birokrasi di Indonesia.
"Semoga ini berhasil, jadi model manajemen ideal bisa seperti di Jakarta," kata Jokowi sesaat sebelum jamuannya dimulai di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013)
Hal ini disampaikan Jokowi dalam public hearing hasil seleksi terbuka camat dan lurah Pemprov DKI Jakarta Tahun 2013. Dalam acara ini turut hadir tim assessment centre serta calon camat dan lurah yang mengikuti seleksi tersebut.
"Manajemen perubahan ini dimulai dengan lurah camat kita ingin mencari model ideal. Paling tidak kita sebagai ibukota, Jakarta bisa menularkan yang baik ke daerah-daerah lain," lanjut
Dalam paparannya, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI, I Made Karmayoga memaparkan, dari dari 282 kandidat hanya 5 orang atau sekitar 11,72% kandidat camat yang memiliki kompetensi layak menjadi camat. Sedangkan yang tidak memiliki kompetensi sebesar 169 orang atau 59,93%.
"Sedangkan hanya 3 orang dari camat definitif yang masuk kategori sangat memenuhi syarat sebagai camat," terang Made.
Hingga pukul 15.30 WIB acara public hearing masih berlangsung.

Sumber :
detik.com

Mau Investasi di Jakarta, Pengusaha Amerika Mulai Dekati Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) didatangi oleh para pengusaha besar asal Amerika Serikat siang tadi. Para chief executive officer (CEO) ini berniat investasi di Jakarta dalam bidang properti dan jasa.
"Ya intinya, ini Dubes serta para CEO Amerika datang ingin tahu info tentang Jakarta. Investasi-investasi apa saja yang bisa dimasuki, terutama yang berkaitan dengan properti, dengan IT, dan dengan usaha-usaha jasa yang ada di sini," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Jokowi tadi menerangkan langkah Pemprov DKI untuk meningkatkan pelayanan publik. Misalnya MRT, monorel dan proyek lain.
"Mereka jadi punya bayangan prospek Jakarta ke depan ini sangat bagus. Dan mereka tadi sudah kita terangkan, bahwa mereka ini sangat yakin bahwa kita memang mempunyai prospek ekonomi ke depan yang sangat baik. Itu saja," jelas Jokowi.
Jokowi mengakui investasi di bidang properti masih terbuka lebar Namun, Pemprov akan menata agar lokasinya tak hanya di pusat kota, tetapi bisa merata.
Jokowi menegaskan, walau AS yang berinvestasi. Tetap pengendalian dipegang oleh Pemprov DKI dan pemerintah. Aturan itu harus dipegang, tak bisa seenaknya.
"Itu saja yang paling penting," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Versi merdeka.com : "Kagumi Jokowi, pengusaha AS makin yakin investasi di Jakarta" 

Lagi, Jokowi Jamu 18 Warga Waduk Pluit Makan Siang di Balai Kota

Pada acara penanaman pohon di sisi Waduk Pluit, Jokowi pernah mengundang 18 warga Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Hari ini Jokowi memenuhi janjinya menjamu warga tersebut di Balai Kota. Jokowi ingin mengeratkan silaturahmi warga dan pemerintah agar tidak ada bias informasi pada masyarakat.
Salah satu ruang rapat Gubernur kembali disulap sebagai menjadi ruang makan. Dengan nuansa merah, Jokowi siang ini didampingi Camat Penjaringan, Rusdianto dan Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono menjamu warga yang khusus datang untuk makan siang bersama.
"Ke depan hubungan ini harus terus terjalin. Supaya tidak ada berita yang tidak benar yang masuk ke warga," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sesaat sebelum jamuannya dimulai di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013)
Jokowi ingin agar tidak ada bias informasi di tengah masyarakat mengenai relokasi warga ke rusun yang sedang disiapkan pemprov DKI. Warga tampak begitu mempersiapkan diri untuk jamuan tersebut. Terlihat para wanita yang hadir terlihat berdandan dengan memakai baju yang cerah. Begitupun para lelaki yang menggunakan kemeja rapi.
"Antara warga dan pemerintah tidak boleh terlihat ada gesekan. Sehingga kita bersama-sama bisa membangun Jakarta," lanjut Jokowi disambut anggukan warga.
Jokowi mengatakan pembangunan Jakarta saat ini dipusatkan pada pinggiran Jakarta. Ia pun meminta agar warga yang datang dapat membantu menyosialisasikan kepada warga Waduk Pluit lainnya bahwa rusun untuk mereka sedang disiapkan.
"Dan infokan tetangga-tetangga rusunnya sudah dikerjakan, November rusunnya jadi," lanjutnya.
Kesempatan ini juga tidak disia-siakan oleh warga. Salah satunya Tamrah. Warga Wadu Pluit ini menyampaikan aspirasinya.
"Yang terlantar di daerah Gamas sampai saat ini terlantar 50 orang. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah setempat," kata Tamrah yang mengenakan kemeja berwarna hitam.
Aspirasi ini pun langsung dijawab Jokowi dengan meminta nama orang-orang tersebut. Sambil tetap mengingatkan prosedur yang harus dipenuhi.
"Iya, asal dengan catatan penduduk di situ asli dan tinggal di situ," jawab Jokowi.
Tamrah pun langsung terlihat bersemangat mendengar jawaban Gubenurnya tersebut.
Sayangnya, wartawan tidak diperbolehkan meliput jamuan tersebut. Saat para pelayan mulai menyajikan sup, para wartawan lalu dipersilahkan keluar ruangan.

Sumber :
detik.com

Versi merdeka.com : "Jokowi makan siang bareng perwakilan warga Waduk Pluit"

Jokowi: Tarif Angkot Mandeg

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum juga memutuskan besaran kenaikan tarif angkutan umum Jakarta. Keterlambatan itu karena Organda masih rapat pleno membahas kenaikan tarif.
"Tarif (angkot) sampai detik ini belum ketemu (mandeg)," kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013).
Jokowi menyatakan, rapat pleno Organda mengenai tarif angkot belum selesai juga. Jika sudah selesai, usulan tarif tersebut akan dibahas di Dinas Perhubungan DKI dan Dewan Transportasi Kota Jakarta.
"Kita ingin secepatnya," lanjut mantan Walikota Solo ini.
Jokowi juga menyesalkan adanya kenaikan tarif secara sepihak. Ia berjanji akan secepatnya mengeluarkan SK Gubernur jika sudah ada kesepakatan harga.
"Kalau (rapat) selesai malam, (SK Gubernur) besok dikeluarkan," lanjut Jokowi yang mengenakan jas hitam dan dasi merah ini.
Sebelumnya, Ketua Organda DKI Jakarta Sudirman mengatakan Organda mengusulkan menaikkan tarif angkot sebesar Rp 1.000 dan meminta subsidi pemerintah sebesar Rp 2.200/penumpang. Subsidi tersebut dilakukan untuk menutupi biaya operasional yang akan dikeluarkan para pemilik angkutan.
Sedang di lapangan, sopir kendaraan umum telah menaikkan tarif Rp 500 - Rp 1.000. Sementara, aparat Dishub melakukan razia terhadap angkutan umum yang menaikkan tarif secara ilegal di terminal Kampung Rambutan. Puluhan angkutan umum kena razia.

Versi detik.com : "Jokowi: Tarif Angkot Sampai Detik Ini Belum Ketemu"
Versi merdeka.com "Jokowi belum bertemu Organda, tarif angkutan belum bisa diputus"

Besok Jokowi Tentukan Nasib Proyek Monorail

Kelanjutan proyek pembangunan monorail akan diumumkan besok oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Pengumuman tersebut akan menentukan nasib dari transportasi massal berbasis rail itu.
"Monorail besok mungkin diumumkan, besok siang," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/6).
Pengumuman tersebut akan dilakukan di Monas pukul 12.00 WIB. "Ya besok diumumkan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, tempat di sana nah Monas jam 12.00 WIB," terangnya.
Untuk diketahui, Sabtu (22/6) lalu Jokowi bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat mengunjungi pameran monorail yang digarap pemerintah pusat. Untuk DKI, rencananya proyek monorail akan dikerjakan PT Jakarta Monorail (JM).
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dua jalurnya pembangunan monorail yakni Jalur Hijau (green line) yang merupakan jalur berputar sepanjang 14,275 km dengan 16 stasiun mulai dari Komdak - Kusuma Candra - BEJ - Stadion Utama - Plaza Senayan - TVRI - Taman Ria Senayan - Gedung MPR/DPR - Pejompongan - Karet - Sudirman - Setiabudi Utara - Kuningan Sentral - Taman Rasuna - Casablanca - Grand Melia - Satria Mandala. Awalnya, Green line ditargetkan selesai pada tahun 2007.
Jalur lainnya adalah Jalur Biru (blue line) yang merupakan jalur memanjang sepanjang 9,725 km dengan 11 stasiun mulai dari Kampung Melayu - Tebet - Dr Sahardjo - Menteng Dalam - Casablanca - Ambassador - Dharmala Sakti - Menara Batavia - Karet - Kebon Kacang - Tanah Abang - Cideng - Roxy yang seharusnya selesai dibangun akhir 2008.

Sumber :
merdeka.com

Versi detik.com : "Rabu, Jokowi Umumkan Nasib Monorel di Monas"
Versi kompas.com : "Jokowi: Monorel Jadi atau Tidak, Diputuskan Besok"
Versi viva.co.id : "Jokowi Putuskan Kelanjutan Proyek Monorel Besok"

Lembaga Kebudayaan Betawi kritik Jokowi gelar PRJ di Monas

Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Tatang Hidayat meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak mengorbankan event Jakarta Fair di Kemayoran, jika membuat pesta rakyat seperti Pekan Raya Jakarta di Monas. Menurut Tatang, PRJ Kemayoran sudah menjadi ikon Jakarta dan Indonesia.
"Jujur Jakarta Fair di Kemayoran sudah menjadi kebanggaan warga Jakarta di bidang pameran," ujar Tatang di Balai Kota, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Tatang mengaku senang dengan PRJ di Monas kemarin. Meski diakui acara tersebut mendatangkan masalah baru berupa sampah, namun Tatang menyambut positif.
"Dengan dibuat pameran di Monas kemarin, terus-terang saya merasa sayang, merasa prihatin juga, karena Monas jadi acak-acakan seperti itu. Monas ini ikon Indonesia, jadi jangan dirusak juga," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar Jokowi membuat pesta rakyat jangan di Monas. Tetapi tersebar di lima wilayah DKI Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu.
"Kalau Jokowi benar-benar mau serius memberi hiburan kepada masyarakat Jakarta, maka bikin saja pesta rakyat di lima wilayah Jakarta, termasuk Pulau Seribu. Silakan dibikin, orang dia punya kewenangan kok, enggak usah kebanyakan berpolemik, kerjakan saja," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Hibah PPD Masih Tunggu Keputusan Jokowi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil alih Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tapi sampai saat ini wacana tersebut belum terealisasi.
Menurut Direktur Utama PPD, Parlindungan Situmorang, pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang berisi tentang hibah murni dari BUMN ke Pemprov DKI.
"Jadi kami menunggu surat gubernur untuk membuat surat lagi yang isinya hibah murni. Karena kalau mengambil alih itu sama saja akuisisi sehingga akan ada kompensasi yang diberikan, bisa berupa uang atau barang," ujar Parlindungan saat dihubungi, Selasa (25/6/2013).
Parlindungan menuturkan, pada rapat terakhir antara BUMN, Kementerian Keuangan dan PPD pada awal bulan Juni 2013 lalu, dibahas soal mengubah rencana pengambil alihan menjadi hibah murni.
"Kalau hibah murni, Pemprov harus membayar kewajiban-kewajiban PPD. Jumlahnya Rp100 miliar lebih. Terdiri dari utang rekening dana investasi, utang pajak, utang dagang atau bisnis," ucapnya.
Parlindungan menargetkan rencana hibah murni dari BUMN ke Pemprov DKI diselesaikan akhir tahun ini. Meski demikian, kata dia, masih banyak persetujuan-persetujuan yang harus disahkan oleh beberapa instansi.
"Hibah murni itu akhir tahun ini paling cepat. Ini butuh waktu agak lama karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 harus ada persetujuan dari instansi-instansi," kata dia.
Parlindungan menambahkan, untuk saat ini aset yang dimiliki oleh PPD adalah armada sekitar 300 - 350 bus, delapan depo, lahan kosong di Ciracas seluas 5 hektare, satu vila di Mega Mendung dan dua rumah dinas bekas karyawan di Depok.

Sumber :
viva.co.id

Opini: Dilema Jokowi, Presiden atau Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadapi dilema: apakah memenuhi permintaan banyak pihak untuk mencalonkan diri menjadi presiden, atau memenuhi janji kepada para pendukung untuk tetap memimpin Jakarta sampai tuntas. Dilema Jokowi ini bisa kita lihat dari jawaban atas pertanyaan wartawan tentang pencalonan presiden.
Semula Jokowi mengaku tidak peduli dengan permintaan beberapa kalangan agar dirinya maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 nanti. Jokowi juga tidak peduli dengan hasil survei yang menunjukkan namanya terus menduduki posisi teratas sebagai calon presiden yang dikehendaki rakyat, mengalahkan Prabowo dan Megawati.
Namun belakangan jawaban Jokowi mulai berubah. Dalam beberapa kesempatan dia bilang, tentang pencalonan presiden bukan urusannya, tapi urusan partai politik. Pekan lalu jawabannya berubah lagi. Katanya, soal pencalonan presiden adalah urusan Ketua Umum PDIP Megawati. Pernyataan ini bisa ditafsirkan, bahwa sebagai kader PDIP, Jokowi tunduk pada perintah ketua umum partainya.
Sampai saat ini belum ada kepastian, apakah Megawati akan mencalonkan diri kembali dalam pemilu presiden mendatang, atau tidak. Bagi PDIP semua itu tergantung pada keputusan Megawati seorang. Namun kiranya Megawati menyadari, bahwa kekalahan dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, adalah bukti rakyat tidak lagi menerimanya sebagai presiden.
Itu artinya, jika PDIP ingin menguasai pemerintahan nasional, mengajukan kembali Megawati adalah pilihan terakhir. Memang betul, Megawati masih menduduki posisi atas dalam survei calon presiden. Namun dalam setahun terakhir, namanya kalah dengan Prabowo. Bahkan dalam enam bulan terakhir namanya disalip Jokowi.
Oleh karena itu, pilihan paling rasional bagi PDIP adalah mencalonkan Jokowi. Memang ada Puan Maharani yang digadang gadang almarhum Taufiq Kiemas sebagai calon pemimpin masa depan. Tapi Puan hanya dikenal orang PDIP. Namanya tak pernah muncul dalam survei, demikian juga dengan nama Pramono Anung.
Kini tergantung pada Megawati: terus terobsesi menjadi presiden, atau mendorong Jokowi mencalonkan diri. Jika pilihan pertama diambil, kemungkinan memenangkan pemilihan presiden sangat tipis karena sudah dua kali kalah dan kalah juga dalam survei dengan Prabowo. Jika pilihan kedua yang ditempuh, peluangnya sangat besar karena saat ini rakyat di luar Jakarta juga ingin dipimpin Jokowi.
Sinyal bahwa Megawati tidak akan lagi maju sebagai calon presiden sebetulnya sudah mulai terlihat. Beberapa kali dia bilang agar Indonesia dipimpin oleh orang muda. Hal ini tidak hanya dinyatakan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk keputusan politik partai, yakni mengajukan calon-calon muda dalam pilkada. Apakah hal ini juga berlaku bagi calon PDIP dalam pemilu presiden nanti?
Jawabannya sangat mungkin. Pertama, terlihat dari jawaban Jokowi yang mulai berubah: dari tak peduli pencalonan presiden menjadi calon presiden PDIP urusan Megawati. Bagaimanapun sebagai kader yang baik, Jokowi tidak mungkin tidak mengikuti garis partai, atau lebih tepatnya tidak mungkin tidak mengikuti perintah Megawati.
Kedua, dalam beberapa kesempatan penting, Jokowi tampak bersama Megawati. Yang paling menonjol adalah sepulang dari pemakaman Taufiq Kiemas di Kalibata. Saat itu, ternyata Jokowi diminta masuk dalam mobil Megawati bersama keluarganya. Tentu ini tidak hanya dibaca bahwa Jokowi sudah dianggap keluarga Megawati. Lebih dari itu, Jokowi akan mendapat pesan khusus dari Megawati: bersiaplah menjadi calon presiden.
Nah, jika semakin hari semakin jelas, bahwa Megawati hendak mendorong Jokowi menjadi calon presiden, lalu bagaimana dengan posisinya sebagai gubernur Jakarta? Bukankah Jokowi berjanji menuntaskan jabatannya sebagai gubernur? Bukankah Jokowi belum mewujudkan janji-janjinya untuk membangun Jakarta baru yang lebih adil dan lebih sejahtera buat warganya?
Baru setahun memimpin Jakarta, memang sudah banyak yang dicapai Jokowi: memulai membangun MRT dan monorail, merehabilitasi waduk dan sungai, menerbitkan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, membenahi birokrasi dengan lelang jabatan, menggelar pesta rakyat, dll. Tetapi semua itu jelas belum cukup untuk menciptakan Jakarta Baru sebagaimana Jokowi janjikan bersama Ahok.
Tetapi, kalau rakyat di luar Jakarta menghendaki agar dia jadi presiden, lalu Megawati dan PDIP memintanya maju dalam pemilu presiden mendatang, apakah Jokowi kuasa menolaknya? Apakah Jokowi bisa bersikap tidak peduli atas harapan rakyat untuk memiliki presiden berwajah dan berjiwa kerakyatan?

Sumber :
merdeka.com

Opini: Jokowi Sulit Jadikan Jakarta Sebagai Kota Layak Anak

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna pesimis jika DKI Jakarta bisa menjadi kota layak untuk anak. Menurut Yayat, banyak hal yang dapat menggugurkan kriteria ibu kota sebagai kota layak anak, salah satunya kepadatan penduduk, fasilitas umum yang tidak memadai.
"Jangankan kota layak anak, kota untuk hidup masyarakatnya saja sudah tidak layak," kata Yayat saat dihubungi, Selasa (25/6/2013).
Yayat menjelaskan, DKI Jakarta baru bisa disebut sebagai kota layak anak jika telah memiliki fasilitas bermain bagi anak-anak. "Terlebih saat ini di setiap kecamatan tidak memiliki fasilitas bermain bagi anak-anak, sehingga anak-anak tidak memiliki ruang bebas bergerak," kata pengamat dari Universitas Trisakti tersebut.
Dia menambahkan, untuk kelayakan kota layak anak, Pemprov DKI harus mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terlebih dahulu. Dalam RPJM 2013-2018 Jakarta, Yayat tidak melihat adanya program yang berkaitan dengan anak-anak.
"Kalau mau membuat kota layak anak, ya ubah dulu RPJM itu," tegasnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin membuat Jakarta sebagai kota yang layak untuk anak. Untuk memenuhi syarat itu, orang nomor satu Jakarta tersebut mengakui kota layak anak harus ada forum bagi anak. Sehingga, ruang-ruang publik untuk anak seperti perpustakaan, ruang IT harus dipenuhi di setiap kota.
"Kota yang ada forum anaknya, kota yang ada ruang-ruang publik untuk anak, kampung-kampung ada perpustakaan, ada ruang IT dan yang lain-lainnya," ujar Jokowi Di Cengkareng, Jakarta Barat, kemarin.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Enggan Klaim Perayaan HUT Jakarta Berhasil

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) senang acara Jakarta Nite Festival di sepanjang Jl Thamrin, Jakarta Pusat, pada 22 Juni lalu untuk memeriahkan HUT ke-486 DKI berjalan lancar. Namun Jokowi tidak mau mengklaim acara tersebut berhasil.
"Berhasil nggak berhasil terserah yang menilai. Jangan kita yang ngadain dan kita menilai sendiri," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2013).
Jokowi mengaku, masih ada beberapa kekurangan pada acara yang disebut acara 'malam muda-mudi' pada era Gubernur Ali Sadikin itu. "Ada sampah, ada manajemen penonton. Harus diatur masuk dan keluar di mana, supaya flownya teratur," kata Jokowi.
Penyuka tempe mendoan ini menyebut ada beberapa kerusakan atas acara yang dirancangnya itu. Namun dia tidak mempermasalahkannya.
"Ya kalau ada tanaman satu dua yang rusak ya. Tapi taman ndak rusak," ujar pria yang berulang tahun ke-52 pada 21 Juni ini.

Sumber :

detik.com

Jokowi Akui Manajemen Sampah HUT DKI Masih Buruk

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengakui manajemen penanganan sampah saat pelaksanaan puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta 22 Juni lalu masih buruk.
"Manajemen sampahnya memang masih perlu diperbaiki," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, tentang masih banyaknya tumpukan sampah di sekitar lokasi penyelenggaraan setelah acara berakhir.
Pemerintah DKI Jakarta sudah menyediakan 800 petugas kebersihan yang disebut Tim Comot untuk menangani sampah selama penyelenggaraan acara.
Meski tim petugas sudah mulai siaga menjelang penyelenggaraan acara sampai akhir acara keesokan harinya, tumpukan sampah masih tersisa di beberapa lokasi acara.
Selain masalah pengelolaan sampah, Jokowi mengatakan, beberapa hal dalam penyelenggaraan festival pada malam puncak perayaan ulang tahun Jakarta juga masih perlu diperbaiki, termasuk soal aliran pengunjung dan kendaraan.
"Karena jujur, kemarin itu sangat membludak," katanya.
Pedagang kaki lima (PKL) yang ikut mendulang keuntungan selama acara pun, menurut dia, selanjutnya harus diatur demi kenyamanan pengunjung, pembeli dan penjual.
Hasil evaluasi dari penyelenggaraan acara tersebut, lanjut dia, akan digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan Jakarnaval pada perayaan HUT Jakarta berikutnya.

Sumber :
antaranews.com

Jokowi Akan Gelar Uji Publik Untuk Camat/Lurah Lolos Lelang Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, besok pemprov akan mengadakan dengar pendapat (public hearing) untuk seleksi dan promosi terbuka Lurah dan Camat yang lolos tahap manajerial. Namun, uji publik ini tidak mempengaruhi gugurnya calon, tetapi menentukan di mana akan ditempatkan.
"Tidak sama. Lapangan seperti apa bagusnya ditempatkan di mana. Yang tidak memenuhi syarat juga akan ditempatkan di mana. Tapi ada juga kepala seksi. Karena hanya satu dua tiga yang nilainya sangat bagus sekali, itu yang akan kita cek lapangannya seperti apa," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (24/6/2013).
Ia mengatakan hasil uji publik nanti akan menentukan lokasi atau tempat bagi camat-lurah memimpin. Tetapi, tidak akan mempengaruhi golongan. "Digeser tapi di eselon yang sama. Enggak pengaruhi golongan," ucapnya.
Jokowi sudah memberikan panduan mengenai nilai lurah-camat yang telah diseleksi. Menurut dia, ada yang sangat memuaskan, Ada yang memenuhi syarat, ada yang memenuhi syarat tetapi kurang. "Jadi dilihat sisi mana yang akan disuntik," katanya.
Tahap nominasi sudah ada, sehingga tadi pagi ia telah memanggil walikota untuk mengolah dan menyaring nama-nama yang lolos. Sebab, apa yang dinilai dia baik belum tentu baik bagi semua.
"Artinya ada juga orang yang lapangannya baik tapi nilainya di cukup atau standar. Itu yang harus dibedakan. Saya mau itu lebih dipertajam lagi. Saya enggak mau keliru lagi menempatkan orang," terangnya.
Jokowi menambahkan, kemungkinan besok telah ditentukan camat atau lurah hasil lelang jabatan untuk ditentukan tempatnya. Sebab, sore ini ia masih memberikan waktu bagi walikota untuk mematangkan.
"Mungkin kalau enggak besok. Karena sore ini masih mau diolah lagi oleh walikota, saya beri waktu," ucapnya.

Sumber :
merdeka.com

Versi detik.com : "Seleksi Lurah-Camat, Jokowi Gelar Public Hearing untuk Pilih yang Terbaik"

Sanksi Jokowi Untuk Sopir Angkot yang Naikkan Tarif Angkot Lebih Dulu

Geram, mungkin itu yang dirasakan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ketika mendengar laporan sopir angkutan umum menaikkan tarif angkutan umum lebih dulu. Sanksi para operator angkot nakal tengah menanti.
"Ya itu (sanksi) urusan Dishub," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2013). Wajah Jokowi terlihat berubah ketika mendengar wartawan memberitahukan bahwa ada beberapa angkutan umum yang sudah menaikkan tarif.
Jokowi akan bertemu dengan sejumlah pihak untuk menentukan besaran kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta. "Sore ini kita ketemu dengan Organda, Dishub sama Dewan Transportasi untuk tentukan kalkulasi yang rinci. Kemudian memutuskan kenaikan tarif yang segera diberlakukan. Harus cepet-cepetan biar nggak didahului oleh keputusan sendiri-sendiri," ujar ayah 3 anak ini.
Suami Iriana ini juga menuturkan, kenaikan tarif angkutan umum akan memperhatikan dampak dari kenaikan itu sendiri seperti suku cadang kendaraan. Jokowi sadar, kenaikan tarif tidak bisa dipungkiri lagi untuk saat ini.
"Biar nggak memberatkan masyarakat," ucap dia.
Bensin bersubsidi telah naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500. Belum genap sehari, sopir angkot telah menaikkan tarif sendiri-sendiri. Ada yang memungut Rp 500, ada yang naik Rp 1.000.

Sumber :
detik.com

Bondan Prakoso: Jokowi Belum Waktunya Jadi Presiden

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang digadang-gadang menjadi calon presiden Indonesia mendatang rupanya dikritisi oleh musisi ibu kota, Bondan Prakoso salah satunya.
Disela-sela penampilannya sebagai pengisi acara HUT DKI yang ke 486, vokalis serta pemain bass dari band yang bernama Bondan Fade 2 Black ini merasa bahwa Jokowi belum bisa untuk menjadi seorang Presiden Indonesia.
"Nggak setuju, nggak. Belum kalau untuk sekarang. Selagi dia masih menjabat menjadi gubernur, dari situ dia akan ada bukti bukan sekadar janji dalam memimpin ibu kota yang sangat kompleks masalahnya ini," kata Bondan saat ditemui merdeka.com di tenda artis panggung utama, Monas, Jakarta, Sabtu (22/6/2013).
Bondan juga mengakui jika survei dan polling capres teratas saat ini masih diduduki Jokowi. Meski demikian, dirinya tetap yakin jika Jokowi belum bisa untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya.
"Kalau memang polling dan surveinya Jokowi memang banyak, ya sebenernya kenapa nggak ke arah pencalonan Presiden. Tapi menurut saya ya itu, belum lah kalau untuk sekarang. Jangan," ujarnya.
Mantan penyanyi cilik ini beralasan karena Jokowi belum menuntaskan masalah ibukota. Pasalnya Jokowi dianggap sedang diharapkan oleh banyak warga Jakarta.
"Karena mungkin masih banyak program yang belum jalan, masih banyak program-program yang ditunggu warga Jakarta. Artinya biar pemerintahannya sekarang bisa merata dulu lah," papar Bondan.
Meskipun demikian, penyanyi lagu anak 'Lumba-lumba' ini merasa yakin dan optimis pada pemerintahan Jokowi saat ini.
"Kalau dibilang optimis, ya optimis banget dong, karena setahu saya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi selama ini itu melekat pada masyarakat Jakarta. Secara garis besar saya anggap Pak Jokowi memang mampu," katanya.
Selama ini, Bondan juga mempunyai kinerja yang baik. Hal itu bisa dilihat dari Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang juga dirasakan sendiri oleh Bondan dan keluarga-keluarganya.
"Bagi saya yang masih punya beberapa keluarga yang tidak mampu, program KJS yang dibikin Jokowi itu sedikit banyak membantu kok. KJS juga nyatanya benar-benar dijalankan, bisa terealisasi, bukan omong doang," ujarnya.
Terakhir, Bondan juga berharap agar Jokowi tetap bisa menyelesaikan pelan-pelan masalah Jakarta, dan menyelesaikan program-programnya yang belum sempat terealisasi.
"Jadi pasti akan tetap menyelesaikan tantangannya untuk membereskan masalah-masalah Jakarta. Itu yang saya harapkan," imbuh Bondan.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Ingatkan Organda Tak Dukung Kenaikan Tarif Sepihak

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan Organda tidak seenaknya mendukung pengusaha angkot yang menaikkan tarif angkutan umum sendiri. Apalagi pemerintah belum menentukan sikap.
"Padahal belum resmi dinaikin. Oleh karena itu kita sudah bertemu dengan Organda supaya tidak mendahului dengan kenaikan yang diputuskan sendiri," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (24/6/2013).
Soal tarif angkutan, sore ini Jokowi akan bertemu dengan Organda, Dishub dan dewan transportasi untuk menentukan kalkulasi lebih rinci. Setelah ada satu kesepakatan kemudian memutuskan kenaikan tarif yang segera diberlakukan.
"Harus cepet-cepetan biar enggak didahului oleh keputusan sendiri-sendiri," ucapnya.
Dalam pembahasan nanti, tarif yang akan dibahas untuk kelas ekonomi. Sedangkan untuk kelas non-ekonomi menyusul diputuskan.
"Yang ekonomi. Yang non-ekonomi segera kita putuskan supaya segera ada pegangan di lapangan," ucapnya.
Untuk sanksi bagi pengusaha angkutan yang sudah lebih dulu menaikkan tarif, mantan wali kota Solo ini menyerahkan kepada Dinas Perhubungan.
"Ya itu urusan Dishub. Nanti ditemukan, hitungan Organda sudah punya, kenaikan sparepart, gaji, dewan transportasi punya, Dishub punya ditemukan biar enggak memberatkan masyarakat. Mengenai BLSM saya tidak tahu," jelas Jokowi.

Sumber :
merdeka.com