"Februari kita siapkan supaya prosedurnya baik. Semua terbuka," kata Jokowi disela-sela membagikan Sembako untuk warga korban banjir di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (2/2/2013).
Sabtu, 02 Februari 2013
Bulan Ini Jokowi Siapkan Peraturan Lelang Jabatan
"Februari kita siapkan supaya prosedurnya baik. Semua terbuka," kata Jokowi disela-sela membagikan Sembako untuk warga korban banjir di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (2/2/2013).
Curhat ke Jokowi, Ibu-ibu Menangis Minta Huni Rusun Marunda
Jumat, 01 Februari 2013
Jokowi: Dipakai untuk Transportasi, Sungai Akan Bersih
"Kalau dipakai untuk jalur transportasi, sungai itu akan bersih. Sungai itu mau tidak mau akan dipelihara. Mau tidak mau dikeruk. Pasti nanti larinya akan ke situ," tutur Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Jokowi akan ubah sungai menjadi jalur transportasi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpendapat upaya membersihkan
sungai dari sampah akan optimal bila sungai bisa lebih dimanfaatkan.
Dalam hal ini adalah memanfaatkan sungai dengan menjadikannya sebagai
jalur transportasi air.
"Dangkal dan penuh sampah kan karena enggak dipakai. Kalau dipakai untuk jalur tranportasi, sungai itu akan bersih," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini yakin, kesadaran masyarakat tentang kebersihan sungai meningkat saat transportasi air direalisasikan. Dengan itu, upaya pemerintah akan diimbangi kesadaran warga untuk menjaga sungai-sungai yang dimanfaatkan sehingga kebersihan sungai akan dijaga bersama.
Sebelum dijadikan jalur transportasi air, sungai-sungai dangkal juga akan dikeruk agar lebih dalam. "Nanti larinya ke sana. Di negara mana pun, kalau dipakai untuk transportasi sungainya akan bersih dan kedalamannya terjaga," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi telah menyiapkan transportasi laut untuk mengakomodir warga korban banjir Pluit yang mengungsi di rusun Marunda. Transportasi laut ini disiapkan untuk mengurangi beban lalu lintas di darat.
Pada tahap awal disediakan dua kapal, dan akan segera ditambah empat armada untuk melayani warga dari Marunda ke Maura Baru. Kapal yang disediakan akan melayani perjalanan dari Duren Sawit-Marunda-Ancol-Muara Baru-Muara Angke.
Seperti waktu bus transjakarta pertama kali dioperasikan, transportasi laut ini diberikan pada warga tanpa dipungut bayaran. Namun itu hanya sementara. Nantinya, di setiap titik pemberhentian akan dibuat dermaga, termasuk sebuah shelter dari Kanal Banjir Timur (KBT).
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
"Dangkal dan penuh sampah kan karena enggak dipakai. Kalau dipakai untuk jalur tranportasi, sungai itu akan bersih," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini yakin, kesadaran masyarakat tentang kebersihan sungai meningkat saat transportasi air direalisasikan. Dengan itu, upaya pemerintah akan diimbangi kesadaran warga untuk menjaga sungai-sungai yang dimanfaatkan sehingga kebersihan sungai akan dijaga bersama.
Sebelum dijadikan jalur transportasi air, sungai-sungai dangkal juga akan dikeruk agar lebih dalam. "Nanti larinya ke sana. Di negara mana pun, kalau dipakai untuk transportasi sungainya akan bersih dan kedalamannya terjaga," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi telah menyiapkan transportasi laut untuk mengakomodir warga korban banjir Pluit yang mengungsi di rusun Marunda. Transportasi laut ini disiapkan untuk mengurangi beban lalu lintas di darat.
Pada tahap awal disediakan dua kapal, dan akan segera ditambah empat armada untuk melayani warga dari Marunda ke Maura Baru. Kapal yang disediakan akan melayani perjalanan dari Duren Sawit-Marunda-Ancol-Muara Baru-Muara Angke.
Seperti waktu bus transjakarta pertama kali dioperasikan, transportasi laut ini diberikan pada warga tanpa dipungut bayaran. Namun itu hanya sementara. Nantinya, di setiap titik pemberhentian akan dibuat dermaga, termasuk sebuah shelter dari Kanal Banjir Timur (KBT).
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Jokowi Lahir di Pinggir Kali
“Kecil saya lahir di pinggir kali, di bantaran. Digusur saat itu, tak diberi ganti rugi. 4 Kali pindah, selalu di bantaran kali,” kata Jokowi.
Hal tersebut dia sampaikan dalam acara pemberian motivasi di rapat kerja tahunan 2013 Transmedia di Hotel The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/2/2013).
Pengalaman masa kecil itu dijadikan bahan oleh Jokowi untuk membenahi kali di Jakarta. Terutama dalam proses pemindahan warga di bantaran kali Ciliwung, Pesanggrahan dan Angke agar mencegah banjir.
Jokowi berharap Satpol PP tidak pakai "Pola Lama"
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai pola kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) masih terbawa oleh pola kerja yang lama. Hal
itu dikatakan Jokowi menanggapi dirusaknya tiga mobil Satpol PP saat
ingin menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.
Di banyak kesempatan, mantan Wali Kota Solo ini sering memberi arahan kepada Satpol PP untuk bekerja dengan mengedepankan cara-cara persuasif. Menurut Jokowi, bila cara itu digunakan, dia yakin para PKL bersedia ditertibkan.
"Pakai pendekatan, pasti bisa. Tidak perlu kasar, tapi tegas. Ini kan masih terbawa pola lama," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Jokowi menambahkan, pendekatan yang dilakukan juga harus dibarengi dengan sosialisasi solusi alternatifnya. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merelokasi semua PKL di Ibu Kota ke tempat-tempat yang lebih layak.
"Diberi tahu akan kita relokasi, akan kita benahi semuanya. Pasti bisa, tegas, tapi tidak perlu kasar," ujarnya.
Sebelumnya, tiga mobil operasional Satpol PP dirusak puluhan pedagang. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (31/1/2013) saat petugas Satpol PP akan menertibkan PKL di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Melihat penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP, para pedagang yang tidak terima berusaha mempertahankan dan melakukan perlawanan. Mereka melempari batu ke arah petugas Satpol PP dan mobil-mobil operasional yang digunakan.
Akibatnya, dua mobil operasional Satpol PP Kecamatan Kebayoran Lama dan satu mobil Satpol PP Kelurahan Pondok Pinang mengalami pecah di bagian kaca dan kerusakan di bagian lainnya.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Di banyak kesempatan, mantan Wali Kota Solo ini sering memberi arahan kepada Satpol PP untuk bekerja dengan mengedepankan cara-cara persuasif. Menurut Jokowi, bila cara itu digunakan, dia yakin para PKL bersedia ditertibkan.
"Pakai pendekatan, pasti bisa. Tidak perlu kasar, tapi tegas. Ini kan masih terbawa pola lama," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Jokowi menambahkan, pendekatan yang dilakukan juga harus dibarengi dengan sosialisasi solusi alternatifnya. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merelokasi semua PKL di Ibu Kota ke tempat-tempat yang lebih layak.
"Diberi tahu akan kita relokasi, akan kita benahi semuanya. Pasti bisa, tegas, tapi tidak perlu kasar," ujarnya.
Sebelumnya, tiga mobil operasional Satpol PP dirusak puluhan pedagang. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (31/1/2013) saat petugas Satpol PP akan menertibkan PKL di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Melihat penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP, para pedagang yang tidak terima berusaha mempertahankan dan melakukan perlawanan. Mereka melempari batu ke arah petugas Satpol PP dan mobil-mobil operasional yang digunakan.
Akibatnya, dua mobil operasional Satpol PP Kecamatan Kebayoran Lama dan satu mobil Satpol PP Kelurahan Pondok Pinang mengalami pecah di bagian kaca dan kerusakan di bagian lainnya.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Jokowi ingin anakbuahnya ikut blusukan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus menularkan virus
blusukan kepada anak buahnya. Ia ingin stafnya gemar bekerja di lapangan
ketimbang duduk di belakang meja.
"Nanti kalau belum 5 tahun kerja, belum boleh dapat meja," kata Jokowi saat ditanya wartawan sampai kapan dirinya memberi contoh ke bawahan untuk turun ke lapangan.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara pemberian motivasi di rapat kerja tahunan 2013 Transmedia di Hotel The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/2/2013),
Menurut dia, bekerja di lapangan lebih diutamakan. "Sekarang omongkan SPJ (surat pertanggungjawaban dinas). Di pendidikan juga bukan urusan belajar mengajar, tapi SPJ. Semua konsen ke administrasi," kritik Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
"Nanti kalau belum 5 tahun kerja, belum boleh dapat meja," kata Jokowi saat ditanya wartawan sampai kapan dirinya memberi contoh ke bawahan untuk turun ke lapangan.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara pemberian motivasi di rapat kerja tahunan 2013 Transmedia di Hotel The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/2/2013),
Menurut dia, bekerja di lapangan lebih diutamakan. "Sekarang omongkan SPJ (surat pertanggungjawaban dinas). Di pendidikan juga bukan urusan belajar mengajar, tapi SPJ. Semua konsen ke administrasi," kritik Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
Lelang Jabatan Lurah, Jokowi Diminta Waspada
Lurah Bukit Duri Isa Sarnuri mendukung program ini. "Agar antara pimpinan dan yang di lapangan seirama," katanya ketika dihubungi pada Jumat, (1/2/2013). Hanya saja Isa mewanti-wanti Jokowi soal lelang ini.
Pertama masalah aturan. Jabatan lurah adalah untuk eselon IV. Sehingga, menurut Isa, Jokowi perlu memperhatikan hal ini sebagai syarat utama.
Hadiri RAKERNAS Tahunan Trans Media Tahun 2013
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bpk. Jokowi Menghadiri
sekaligus menyampaikan pesan inspiratif pada Rapat Kerja Nasional
Tahunan Trans Media Tahun 2013 di Trans Grand Ballroom Hotel Bandung
PBHI: Perintah Jokowi Tak Digubris Kepala Pasar Minggu
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan kepada para pedagang untuk tetap berdagang seperti biasa, namun Royani tetap saja menggusur lapak para pedagang disana.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta Poltak Agustinus Sinaga mengatakan, Royani seperti melecehkan Gubernur dan malah berkata, "Siapa itu Jokowi, suruh dia kesini," sambil mengacak-acak dagangan salah satu pedagang.
"Aksi pengrusakan oleh keamanan pasar ini sudah kita laporkan ke Polsek Pasar Minggu," ujar Poltak, Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Atensi Jokowi, gusur PKL di Kebayoran Lama
"Ini atensi dari gubenur saat kunjungan ke Jakarta Selatan. Mereka ditertibkan karena melanggar aturan dan berjualan di sepanjang trotoar," ujar Bambang kepada Sindonews, saat melakukan penertiban di kolong fly over Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (1/1/2013).
2 Kapal Laut Bagi Penghuni Rusunawa Marunda dari Jokowi, Buat Apa?
Pristono mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dua kapal transportasi laut. Kapal tersebut merupakan sejenis kapal kerapu dengan kapasitas 30 orang. Kapal tersebut untuk mempermudah warga yang mayoritas bekerja di Muara Baru. "Dua kapal tersebut akan beroperasi dua minggu lagi," kata Pristono di Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Kamis, 31 Januari 2013
8 Jam Rapat Maraton dengan DPR, Jokowi Minta Tindakan Nyata
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengikuti Rapat Dengar
Pendapat (RDP) selama 8 jam dengan Komisi V DPR soal penanggulangan
banjir. Jokowi meminta agar harus ada tindakan secepatnya setelah rapat
ini.
"Bagus semua masukannya tadi. Pertemuan seperti ini tidak hanya sekali tiga kali, jangan diulang-ulang. Harus kerja, konkretnya apa. Di hulu kerja apa, di hilir apa, dewan mengontrol. Itu baru selesai," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan hal tersebut kepada wartawan sesaat setelah mengikuti RDP bersama Menteri PU, Gubernur Banten dan Sekda Jawa Barat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Rapat tersebut sempat diwarnai hujan interupsi anggota Dewan terkait normalisasi kali Ciliwung. Terutama terkait lama pengerjaan normalisasi yang akhirnya ditetapkan 3 tahun.
"Memindahkan masyarakat tidak mudah. Kalau pak menteri 2 tahun secara teknis rampung. Kan butuh pendekatan masyarakat agar ada kesadaran kolektif mau pindah," tambah Jokowi.
Jokowi sendiri dalam rapat tidak berbicara banyak. Alasannya, semua pihak sudah paham persoalan.
"Persoalannya ketahuan semuanya. Sudah ngerti semuanya. Tadi irit bicara karena sudah ngerti semuanya," kata mantan wali kota Solo ini.
RDP sendiri dimulai sejak pukul 11.00 WIB pagi dan berakhir pukul 19.00 WIB malam. Beberapa keputusan dicapai dalam rapat ini, termasuk salah satunya, DPR mendukung usulan tambahan anggaran penanganan banjir.
"Komisi V DPR RI memahami dan mendukung usulan anggaran tambahan Kemen PU sebesar Rp 2037,2 miliar untuk program/kegiatan penanggulangan banjir," kata Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow yang dibacakan kepada peserta RDP.
Sumber :
http://news.detik.com
"Bagus semua masukannya tadi. Pertemuan seperti ini tidak hanya sekali tiga kali, jangan diulang-ulang. Harus kerja, konkretnya apa. Di hulu kerja apa, di hilir apa, dewan mengontrol. Itu baru selesai," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan hal tersebut kepada wartawan sesaat setelah mengikuti RDP bersama Menteri PU, Gubernur Banten dan Sekda Jawa Barat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Rapat tersebut sempat diwarnai hujan interupsi anggota Dewan terkait normalisasi kali Ciliwung. Terutama terkait lama pengerjaan normalisasi yang akhirnya ditetapkan 3 tahun.
"Memindahkan masyarakat tidak mudah. Kalau pak menteri 2 tahun secara teknis rampung. Kan butuh pendekatan masyarakat agar ada kesadaran kolektif mau pindah," tambah Jokowi.
Jokowi sendiri dalam rapat tidak berbicara banyak. Alasannya, semua pihak sudah paham persoalan.
"Persoalannya ketahuan semuanya. Sudah ngerti semuanya. Tadi irit bicara karena sudah ngerti semuanya," kata mantan wali kota Solo ini.
RDP sendiri dimulai sejak pukul 11.00 WIB pagi dan berakhir pukul 19.00 WIB malam. Beberapa keputusan dicapai dalam rapat ini, termasuk salah satunya, DPR mendukung usulan tambahan anggaran penanganan banjir.
"Komisi V DPR RI memahami dan mendukung usulan anggaran tambahan Kemen PU sebesar Rp 2037,2 miliar untuk program/kegiatan penanggulangan banjir," kata Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow yang dibacakan kepada peserta RDP.
Sumber :
http://news.detik.com
Banjir Bikin Jokowi Berubah Pikiran Soal Proyek MRT
Realisasi proyek Mass Rapid Transit (MRT) tampaknya bakal molor lagi.
Hal ini menyusul perubahan sikap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo,
perihal komposisi pendanaan proyek yang diperkirakan akan memakan dana
Rp15 triliun tersebut.
Pada awalnya, porsi pendanaan investasinya adalah 60 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta dan 40 persen ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun, Jokowi kemudian berusaha melobi Pemerintah, yang akhirnya menghasilkan komposisi baru, yakni sebesar 49 persen oleh Pemerintah Pusat dan 51 persen oleh Pemprov.
Keputusan yang diambil oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa tersebut, sempat diterima oleh Jokowi. Namun, ternyata kemudian ia berubah pikiran. Jokowi kembali ke usulan semula, yakni 60 persen pendanaan ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan 40 persen Pemprov DKI Jakarta.
"Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah oke dengan 41 persen : 59 persen. Tapi ternyata dengan perkembangan keadaan seperti sekarang, ada banjir yang membuat Pemprov DKI mengeluarkan banyak dana. Belum lagi subsidi untuk busway yang banyak, maka kapasitas anggarannya jadi turun," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna menjelaskan perubahan sikap Jokowi, ketika ditemui di kantor Menko Perekonomian hari ini, Kamis (31/1).
APBD DKI Jakarta saat ini mencapai Rp 50 triliun. Namun oleh karena adanya pengeluaran akibat bencana banjir, APBN itu dipastikan tidak cukup kuat untuk dapat mendukung pendanaan proyek MRT bila porsi pembiayaannya seperti yang diputuskan Pemerintah Pusat.
Disebutkan Dedy, dengan adanya kebutuhan anggaran mendadak ini, maka kapasitas APBD DKI dinilai sudah tidak mencukupi untuk mendanai proyek MRT. Itulah sebabnya, Jokowi, menurut Dedy, meminta agar 60 persen beban investasi tersebut ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Dedy, Pemerintah sendiri berencana membantu APBD DKI Jakarta sehingga mempunyai kapasitas untuk mendanai proyek MRT tersebut. Sampai saat ini, ia menambahkan, Pemerintah masih menunggu jawaban Jokowi mengenai hal ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga menantikan perhitungan kembali total nilai proyek yang diharapkan dikerjakan oleh konsultan yang kredibel. Dengan demikian dapat dipastikan berapa persisnya dana yang dibutuhkan.
Sumber :
http://jaringnews.com
Pada awalnya, porsi pendanaan investasinya adalah 60 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta dan 40 persen ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun, Jokowi kemudian berusaha melobi Pemerintah, yang akhirnya menghasilkan komposisi baru, yakni sebesar 49 persen oleh Pemerintah Pusat dan 51 persen oleh Pemprov.
Keputusan yang diambil oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa tersebut, sempat diterima oleh Jokowi. Namun, ternyata kemudian ia berubah pikiran. Jokowi kembali ke usulan semula, yakni 60 persen pendanaan ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan 40 persen Pemprov DKI Jakarta.
"Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah oke dengan 41 persen : 59 persen. Tapi ternyata dengan perkembangan keadaan seperti sekarang, ada banjir yang membuat Pemprov DKI mengeluarkan banyak dana. Belum lagi subsidi untuk busway yang banyak, maka kapasitas anggarannya jadi turun," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna menjelaskan perubahan sikap Jokowi, ketika ditemui di kantor Menko Perekonomian hari ini, Kamis (31/1).
APBD DKI Jakarta saat ini mencapai Rp 50 triliun. Namun oleh karena adanya pengeluaran akibat bencana banjir, APBN itu dipastikan tidak cukup kuat untuk dapat mendukung pendanaan proyek MRT bila porsi pembiayaannya seperti yang diputuskan Pemerintah Pusat.
Disebutkan Dedy, dengan adanya kebutuhan anggaran mendadak ini, maka kapasitas APBD DKI dinilai sudah tidak mencukupi untuk mendanai proyek MRT. Itulah sebabnya, Jokowi, menurut Dedy, meminta agar 60 persen beban investasi tersebut ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Dedy, Pemerintah sendiri berencana membantu APBD DKI Jakarta sehingga mempunyai kapasitas untuk mendanai proyek MRT tersebut. Sampai saat ini, ia menambahkan, Pemerintah masih menunggu jawaban Jokowi mengenai hal ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga menantikan perhitungan kembali total nilai proyek yang diharapkan dikerjakan oleh konsultan yang kredibel. Dengan demikian dapat dipastikan berapa persisnya dana yang dibutuhkan.
Sumber :
http://jaringnews.com
Lelang Jabatan Camat dan Lurah, Jokowi: Sebentar Lagi!
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana untuk melelang jabatan camat
dan lurah. Pelelangan unik dan yang pertama kali dilakukan di Jakarta
ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Sebentar lagi, tadi pagi sudah bicara, (mekanisme) nanti dilihat," ujar pria yang akrab disapa Jokowi tersebut.
Jokowi menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013).
Menurut Jokowi, pelaksanaannya paling cepat pada pertengahan Februari 2013. Ia pun enggan menjelaskan secara detil teknis pelaksanaan lelang ini.
"Nanti dilihat, mungkin pertengahan bulan ini (Februari 2013, red). Pertengahan lah kira-kira, nanti dilihat ya, dilihat. Masak saya ceritain sekarang," ujar pria yang menjadi suami Iriana tersebut.
Jokowi menilai lelang jabatan ini tidak menyalahi aturan dan salah satu bentuk terobosan. Ia juga optimis namun enggan mengomentari ide ini sebelum terlaksana.
"Ndak (melanggar aturan), kita melakukan terobosan pasti punya pegangan. Kita coba nanti. Dicoba pertama nanti dikomentari, belum dicoba kok," kata mantan wali kota Solo ini.
Harapan dari pelelangan posisi ini pun adalah munculnya pemimpin yang berprestasi dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini juga meminimalisir tudingan kedekatan dengan pejabat.
"Artinya yang berprestasi akan kelihatan dan terbuka, transparan. Jangan bilang kedekatan. Nanti dilihat kompetensi, banyaklah, nanti," ujar Jokowi.
Evaluasi kinerja Camat dan Lurah hingga saat ini? "Saya kan belum banyak kenal, akan dijalankan bulan Februari 2013," tutup Jokowi.
Sebelumnya, ide ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Balai Kota DKI Jakarta. Rencana lelang camat dan lurah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di Ibu Kota. Mekanisme lelang memungkinkan jabatan camat dan lurah akan diisi oleh orang yang benar-benar punya kapabilitas.
Sumber :
news.detik.com
"Sebentar lagi, tadi pagi sudah bicara, (mekanisme) nanti dilihat," ujar pria yang akrab disapa Jokowi tersebut.
Jokowi menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013).
Menurut Jokowi, pelaksanaannya paling cepat pada pertengahan Februari 2013. Ia pun enggan menjelaskan secara detil teknis pelaksanaan lelang ini.
"Nanti dilihat, mungkin pertengahan bulan ini (Februari 2013, red). Pertengahan lah kira-kira, nanti dilihat ya, dilihat. Masak saya ceritain sekarang," ujar pria yang menjadi suami Iriana tersebut.
Jokowi menilai lelang jabatan ini tidak menyalahi aturan dan salah satu bentuk terobosan. Ia juga optimis namun enggan mengomentari ide ini sebelum terlaksana.
"Ndak (melanggar aturan), kita melakukan terobosan pasti punya pegangan. Kita coba nanti. Dicoba pertama nanti dikomentari, belum dicoba kok," kata mantan wali kota Solo ini.
Harapan dari pelelangan posisi ini pun adalah munculnya pemimpin yang berprestasi dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini juga meminimalisir tudingan kedekatan dengan pejabat.
"Artinya yang berprestasi akan kelihatan dan terbuka, transparan. Jangan bilang kedekatan. Nanti dilihat kompetensi, banyaklah, nanti," ujar Jokowi.
Evaluasi kinerja Camat dan Lurah hingga saat ini? "Saya kan belum banyak kenal, akan dijalankan bulan Februari 2013," tutup Jokowi.
Sebelumnya, ide ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Balai Kota DKI Jakarta. Rencana lelang camat dan lurah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di Ibu Kota. Mekanisme lelang memungkinkan jabatan camat dan lurah akan diisi oleh orang yang benar-benar punya kapabilitas.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Akan Bangun Transportasi Sungai
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan pihaknya akan menyediakan
alat transportasi sungai di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mengurangi
beban ruas jalan.
Jokowi mengatakan untuk sementara pihaknya baru menyediakan dua jalur, rencananya akan ditambah.
"Ya ini kita siapkan ada dua. Sementara ini ada dua, nanti yang untuk dari Marunda ke Muara Baru. Tetapi tahun ini akan kita siapkan ada empat," ujar Jokowi di Gedung DPR, Jl Gatot subroto, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Jokowi menungkapkan, jika alat transportasi laut ini terlaksana dia berharap bisa mengurangi beban jalan. Dan rute-rute yang harus dilewati yaitu Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke.
"Tapi nanti mungkin perjalanan dari Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke, agar beban di jalan juga lebih berkuranglah," ungkap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, untuk pemberlakuan pertama dia akan memberikan gratis kepada warga DKI Jakarta yang ingin mencoba moda transportasi laut ini.
"Ini sementara belum karena ini printisan. Gratis dulu, nanti kalau sudah jadi bisnis, jalan," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
Jokowi mengatakan untuk sementara pihaknya baru menyediakan dua jalur, rencananya akan ditambah.
"Ya ini kita siapkan ada dua. Sementara ini ada dua, nanti yang untuk dari Marunda ke Muara Baru. Tetapi tahun ini akan kita siapkan ada empat," ujar Jokowi di Gedung DPR, Jl Gatot subroto, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Jokowi menungkapkan, jika alat transportasi laut ini terlaksana dia berharap bisa mengurangi beban jalan. Dan rute-rute yang harus dilewati yaitu Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke.
"Tapi nanti mungkin perjalanan dari Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke, agar beban di jalan juga lebih berkuranglah," ungkap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, untuk pemberlakuan pertama dia akan memberikan gratis kepada warga DKI Jakarta yang ingin mencoba moda transportasi laut ini.
"Ini sementara belum karena ini printisan. Gratis dulu, nanti kalau sudah jadi bisnis, jalan," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
Jokowi Ingin Tinggalkan Cara Lama Menangani Banjir
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa bencana banjir
masih akan menghantui Jakarta apabila penanganan banjir masih
menggunakan cara lama. Untuk itu, Jokowi meminta agar program-program
penanggulangan banjir dapat dilakukan sesegera mungkin.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Kamis (31/1/2013). Jokowi mengatakan, selama ini Jakarta sudah memiliki program-program yang baik untuk menanggulangi banjir dalam jangka pendek. Namun, program itu tak segera direalisasikan sehingga selalu menjadi permasalahan di kemudian hari.
"Saya tidak yakin tahun 2016 banjir tidak ada di Jakarta kalau masih melakukan penanganan yang sama," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan perlunya komitmen bersama untuk mempercepat program-program tersebut. Percepatan itu dapat dilakukan untuk program normalisasi sungai, kali karang, kali kamal, kegiatan pembebasan lahan, dan embung yang akan dibuat di lima wilayah.
"Kami hanya ingin menyampaikan program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat," ujarnya.
Menurut Jokowi, banjir yang melanda Ibu Kota beberapa waktu lalu terjadi akibat jebolnya tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat. Akibat tanggul jebol itu sejumlah jalan protokol di Jakarta tergenang. Luapan air tersebut akhirnya mengakibatkan Wadut Pluit tak mampu menampung volume air sehingga kawasan Pluit pun tergenang.
"Yang pertama, banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar karena jebolnya tanggul di Latuharhari. Kalau tanggul itu tidak jebol, sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang kita lihat. Dari jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan, dan Muara Baru," kata Jokowi.
Selain Jokowi, rapat itu juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin, Gubernur Jawa Barat Ratu Atut Chosiyah, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparman. Hingga pukul 17.00 WIB, rapat itu masih berlangsung. Semua anggota Komisi V DPR masih bersuara memberikan masukan dan kritik, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Hal ini disampaikan Jokowi dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Kamis (31/1/2013). Jokowi mengatakan, selama ini Jakarta sudah memiliki program-program yang baik untuk menanggulangi banjir dalam jangka pendek. Namun, program itu tak segera direalisasikan sehingga selalu menjadi permasalahan di kemudian hari.
"Saya tidak yakin tahun 2016 banjir tidak ada di Jakarta kalau masih melakukan penanganan yang sama," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan perlunya komitmen bersama untuk mempercepat program-program tersebut. Percepatan itu dapat dilakukan untuk program normalisasi sungai, kali karang, kali kamal, kegiatan pembebasan lahan, dan embung yang akan dibuat di lima wilayah.
"Kami hanya ingin menyampaikan program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat," ujarnya.
Menurut Jokowi, banjir yang melanda Ibu Kota beberapa waktu lalu terjadi akibat jebolnya tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat. Akibat tanggul jebol itu sejumlah jalan protokol di Jakarta tergenang. Luapan air tersebut akhirnya mengakibatkan Wadut Pluit tak mampu menampung volume air sehingga kawasan Pluit pun tergenang.
"Yang pertama, banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar karena jebolnya tanggul di Latuharhari. Kalau tanggul itu tidak jebol, sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang kita lihat. Dari jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan, dan Muara Baru," kata Jokowi.
Selain Jokowi, rapat itu juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin, Gubernur Jawa Barat Ratu Atut Chosiyah, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparman. Hingga pukul 17.00 WIB, rapat itu masih berlangsung. Semua anggota Komisi V DPR masih bersuara memberikan masukan dan kritik, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
7 Proyek cegah banjir yang dipaparkan Jokowi ke DPR
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat dengan Komisi V DPR. Dalam rapat itu, Jokowi memaparkan rencana kerjanya terkait penanggulangan banjir.
Dalam rapat itu hadir juga Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Sekda Pemprov Jabar, Peri Soeparman, Kepala Basarnas dan Kepala BNPB. Paparan itu dilakukan di DPR, Kamis (31/1).
Berikut ini proyek dana rencana kerja Jokowi pasca banjir besar landa Jakarta :
1. Banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar. Karena jebolnya Tanggul di Latuharhary. Kalau hal tersebut tidak Jebol sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang terlihat.
Dari Jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke MH Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan dan Muara Baru.
2. Kami hanya ingin menyampaikan, program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya, sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengkomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat.
3. Kemudian juga penanganan sampah yang akan kita lakukan besar-besaran pada tahun ini. Kami juga ingin mengusulkan, selain tadi mempercepat, yaitu normalisasi Kali Ciliwung yang tahun ini juga akan digeser ke KBT, ini sangat bagus skali.
4. Kemudian, Kali Pesanggerahan Angke Sunter (PAS) juga kami dengan Kemen PU juga sudah. Kami ingin mengusulkan agar pembangunan waduk di Ciawi, Cimanggis bisa dipercepat meskipun juga tadi menteri menyampaikan bahwa ini juga tidak begitu banyak mempengaruhi tetapi saya kira juga berpengaruh meskipun kecil tapi manfaat yang kedua adalah penyediaan air baku bagi masyarakat.
5. Kemudian pembangunan pompa baik yang ada di Ancol, Marina, Kapuk Muara, Pluit barat, yang juga segera dipercepat sehingga kalau kayak kemarin di Pluit ada masalah kita masih punya pompa di tempat lain.
6. Tahun ini juga perlu kami sampaikan membangun sumur resapan minimal 20 ribu yaitu 10 ribu yang di kerjakan oleh APBD dan 10 ribu nanti akan dipaksa dengan pergub untuk hotel, apartemen, bangunan-bangunan juga area-area perumahan untuk membuat sumur resapan. Baik yang dangkal maupun dalam.
7.Kemudian untuk deep tunnel kami juga usulkan agar ini juga bisa dikerjakan karena ada paling tidak ada sebuah skenario untuk lari air apabila terjadi kayak kemarin, misalnya jebol tanggul. Sehingga kita mempunyai plan kedua. Ini bisa dikerjakan oleh APBN dan APBD serta investor.
Sumber :
http://www.merdeka.com
Dalam rapat itu hadir juga Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Sekda Pemprov Jabar, Peri Soeparman, Kepala Basarnas dan Kepala BNPB. Paparan itu dilakukan di DPR, Kamis (31/1).
Berikut ini proyek dana rencana kerja Jokowi pasca banjir besar landa Jakarta :
1. Banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar. Karena jebolnya Tanggul di Latuharhary. Kalau hal tersebut tidak Jebol sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang terlihat.
Dari Jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke MH Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan dan Muara Baru.
2. Kami hanya ingin menyampaikan, program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya, sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengkomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat.
3. Kemudian juga penanganan sampah yang akan kita lakukan besar-besaran pada tahun ini. Kami juga ingin mengusulkan, selain tadi mempercepat, yaitu normalisasi Kali Ciliwung yang tahun ini juga akan digeser ke KBT, ini sangat bagus skali.
4. Kemudian, Kali Pesanggerahan Angke Sunter (PAS) juga kami dengan Kemen PU juga sudah. Kami ingin mengusulkan agar pembangunan waduk di Ciawi, Cimanggis bisa dipercepat meskipun juga tadi menteri menyampaikan bahwa ini juga tidak begitu banyak mempengaruhi tetapi saya kira juga berpengaruh meskipun kecil tapi manfaat yang kedua adalah penyediaan air baku bagi masyarakat.
5. Kemudian pembangunan pompa baik yang ada di Ancol, Marina, Kapuk Muara, Pluit barat, yang juga segera dipercepat sehingga kalau kayak kemarin di Pluit ada masalah kita masih punya pompa di tempat lain.
6. Tahun ini juga perlu kami sampaikan membangun sumur resapan minimal 20 ribu yaitu 10 ribu yang di kerjakan oleh APBD dan 10 ribu nanti akan dipaksa dengan pergub untuk hotel, apartemen, bangunan-bangunan juga area-area perumahan untuk membuat sumur resapan. Baik yang dangkal maupun dalam.
7.Kemudian untuk deep tunnel kami juga usulkan agar ini juga bisa dikerjakan karena ada paling tidak ada sebuah skenario untuk lari air apabila terjadi kayak kemarin, misalnya jebol tanggul. Sehingga kita mempunyai plan kedua. Ini bisa dikerjakan oleh APBN dan APBD serta investor.
Sumber :
http://www.merdeka.com
DPR Minta Jokowi Bangun Sistem Peringatan Bencana
"Saya sangat prihatin musibah banjir yang lalu telah menewaskan 38 warga Jakarta. Catatan pertama saya, dari semua konsep yang diusulkan, kunci untuk mengantisipasi banjir adalah penerapan early warning system dan mitigasi bencananya," kata Sigit yang juga Ketua Kelompok Fraksi V PKS.
Jokowi Girang Naik Bus TJ, Mengapa?
Setelah diluncurkan pada 22 Januari, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo
akhirnya berkesempatan menjajal penggunaan tiket elektronik (e-ticket)
bus Transjakarta di koridor I (Blok M-Kota). Menggunakan baju sadariah
lengkap dengan pecinya, Jokowi naik dari Halte Harmoni dan tak perlu
mengantre karena menggunakan tiket elektronik, Jakcard yang dimilikinya.
Pada kesempatan itu, secara umum, Jokowi menilai penggunaan kartu elektronik Transjakarta sudah berjalan dengan baik. Bahkan, kata Jokowi, dengan penggunaan kartu elektronik dapat mengurangi antrean pembelian tiket bus Transjakarta di halte. Setelah membayar dengan Jakcard, Jokowi langsung menuju pintu menuju bus yang mengarah ke Blok M. Tanpa menunggu lama, bus yang ditunggu pun datang. Dirinya pun langsung meumpang bus gandeng Transjakarta merk zhong thong milik Damri.
Karena kondisi bus yang penuh, Jokowi memilih untuk berdiri. Awalnya Jokowi berencana mencoba angkutan massal kebanggaan warga Jakarta itu sampai Halte Blok M. Namun akhirnya ia memutuskan untuk turun di Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI).
"Lancar baik, saya memang mau mencoba e-ticket ini. Mesinnya sudah bisa dipakai. Biasanya antre sampai 30 menit, tapi sekarang tidak," kata Jokowi, saat mencoba bus Transjakarta.
Meski telah ada penambahan 66 bus baru, dirinya menilai, armada yang ada saat ini masih kurang. Sebab di dalam bus masih terlihat berdesakan. Sehingga pihaknya akan menambah 450 bus baru, yakni 150 bus gandeng dan 200 bus single. "Jam-jam padat akan ditambah armadanya karena memang lebih padat," katanya.
Diakui Jokowi, saat ini penggunaan e-ticket belum maksimal. Masyarakat masih belum banyak yang menggunakannya. Padahal ditargetkan ke depan transaksi untuk pembelian tiket bus Transjakarta akan menggunakan e-ticket. "Masih perlu dikampanyekan dan sosialisasi terus. Karena suatu saat uang tidak boleh digunakan harus pakai e-ticket," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, secara umum, Jokowi menilai penggunaan kartu elektronik Transjakarta sudah berjalan dengan baik. Bahkan, kata Jokowi, dengan penggunaan kartu elektronik dapat mengurangi antrean pembelian tiket bus Transjakarta di halte. Setelah membayar dengan Jakcard, Jokowi langsung menuju pintu menuju bus yang mengarah ke Blok M. Tanpa menunggu lama, bus yang ditunggu pun datang. Dirinya pun langsung meumpang bus gandeng Transjakarta merk zhong thong milik Damri.
Karena kondisi bus yang penuh, Jokowi memilih untuk berdiri. Awalnya Jokowi berencana mencoba angkutan massal kebanggaan warga Jakarta itu sampai Halte Blok M. Namun akhirnya ia memutuskan untuk turun di Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI).
"Lancar baik, saya memang mau mencoba e-ticket ini. Mesinnya sudah bisa dipakai. Biasanya antre sampai 30 menit, tapi sekarang tidak," kata Jokowi, saat mencoba bus Transjakarta.
Meski telah ada penambahan 66 bus baru, dirinya menilai, armada yang ada saat ini masih kurang. Sebab di dalam bus masih terlihat berdesakan. Sehingga pihaknya akan menambah 450 bus baru, yakni 150 bus gandeng dan 200 bus single. "Jam-jam padat akan ditambah armadanya karena memang lebih padat," katanya.
Diakui Jokowi, saat ini penggunaan e-ticket belum maksimal. Masyarakat masih belum banyak yang menggunakannya. Padahal ditargetkan ke depan transaksi untuk pembelian tiket bus Transjakarta akan menggunakan e-ticket. "Masih perlu dikampanyekan dan sosialisasi terus. Karena suatu saat uang tidak boleh digunakan harus pakai e-ticket," ungkapnya.
Sumber :
http://www.republika.co.id
Rabu, 30 Januari 2013
Jokowi : 12 blok rusun untuk buruh
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menambah rumah susun untuk buruh.
"Kami minta untuk perumahan untuk buruh dipercepat," kata Jokowi saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat di beberapa lokasi seperti Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dan kawasn Cilincing Jakarta Utara.
Jokowi mengaku bahwa pembangunan rusun ini tinggal menunggu penyelesaian perizinan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
"Lahannya sudah siap. Tinggal tunggu izin. Izin dari kami," katanya.
Jokowi menambahkan, Pemda DKI akan mendapat 12 blok untuk buruh.
"Kami dapet 12 blok rusun untuk buruh. Kami udah minta sebanyak banyaknya rusun," katanya. Selain untuk buruh, Jokowi mengaku sudah meminta percepatan pembangunan rusun untuk warga yang semula tinggal di tempat kumuh.
"Pokoknya kami siapin lahannya, tanahnya dan yang bangun dari Kementerian Perumahan Rakyat biar cepat," katanya.
Jokowi menambahkan, untuk sekarang Pemda DKI masih fokus untuk mengerjakan program pemindahan warga yang tinggal di bantaran kali Pesanggrahan, Waduk Pluit, Kali Angke, Kali Sunter dan Sungai Ciliwung.
Jokowi juga yakin, warga akan menerima tawaran rumah sewa dari Pemda tersebut. "Pada mau lah," katanya.
Sumber :
http://www.antaranews.com
"Kami minta untuk perumahan untuk buruh dipercepat," kata Jokowi saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat di beberapa lokasi seperti Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dan kawasn Cilincing Jakarta Utara.
Jokowi mengaku bahwa pembangunan rusun ini tinggal menunggu penyelesaian perizinan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
"Lahannya sudah siap. Tinggal tunggu izin. Izin dari kami," katanya.
Jokowi menambahkan, Pemda DKI akan mendapat 12 blok untuk buruh.
"Kami dapet 12 blok rusun untuk buruh. Kami udah minta sebanyak banyaknya rusun," katanya. Selain untuk buruh, Jokowi mengaku sudah meminta percepatan pembangunan rusun untuk warga yang semula tinggal di tempat kumuh.
"Pokoknya kami siapin lahannya, tanahnya dan yang bangun dari Kementerian Perumahan Rakyat biar cepat," katanya.
Jokowi menambahkan, untuk sekarang Pemda DKI masih fokus untuk mengerjakan program pemindahan warga yang tinggal di bantaran kali Pesanggrahan, Waduk Pluit, Kali Angke, Kali Sunter dan Sungai Ciliwung.
Jokowi juga yakin, warga akan menerima tawaran rumah sewa dari Pemda tersebut. "Pada mau lah," katanya.
Sumber :
http://www.antaranews.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin pemakaian dana APBD DKI Jakarta 2013 Rp 49,9 triliun tepat sasaran dan transparan. Ia mengajak warga Ibukota ikut mengawasi anggaran itu.
Jokowi berencana menyebar poster-poster APBD ke kampung-kampung Jakarta. Dengan begitu, warga DKI di kelas bawah sekalipun diharapkan mengetahui tentang APBD DKI.
"Jadi (sebar poster APBD). Nanti tak tunjukin posternya. Saya udah ngomong tinggal tunggu realisasinya," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).
Namun demikian, Jokowi belum menjelaskan berapa jumlah poster yang akan disebar dan waktu penyebarannya.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi berencana menyebar poster-poster APBD ke kampung-kampung Jakarta. Dengan begitu, warga DKI di kelas bawah sekalipun diharapkan mengetahui tentang APBD DKI.
"Jadi (sebar poster APBD). Nanti tak tunjukin posternya. Saya udah ngomong tinggal tunggu realisasinya," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).
Namun demikian, Jokowi belum menjelaskan berapa jumlah poster yang akan disebar dan waktu penyebarannya.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi Bangun Rusun Baru di Daan Mogot & Cilincing
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun rumah
susun baru di kawasan Daan Mogot dan Cilincing. Lahan sudah siap dan
tinggal menunggu perizinan.
"Daan Mogot sama yang satunya di mana ya? Daan Mogot sama di Cilincing," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).
Rusun itu berjumlah 12 tower. "Iya nunggu izin. Izin dari kita. Kalau sudah keluar izin dari kita, langsung dikerjain," ujar Jokowi.
Izin rumah susun kapan keluar? "Satu hari, dua hari, tiga hari," kata suami Iriana ini.
Bagaimana jika masyarakat tidak mau pindah ke rusun? "Masyarakat nggak mau gimana? Kemarin kamu nggak mau, setelah didatangi ngantre," jawab Jokowi.
Menurut Jokowi, diperlukan sosialisasi yang menarik untuk menjaring minat calon penghuni rusun.
"Rusunnya perlu digambar, dipromosikan. Nggak ngerti ya masyarakat kadang-kadang kan nggak ngerti rusun itu gimana. Dalamnya kayak apa. Tapi setelah kemarin itu Pak Wagub langsung carikan bus, ajak ke sana nonton. Waaah antre," kata Jokowi.
Selain itu, kata dia, perlu trik memberi 'hadiah' bagi penghuni rusun pertama.
"Ya kaya gitu triknya. Nonton tapi juga sudah penuh mebel, TV, kulkas, masa nggak mau. Kebangetan nggak mau," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan sistem pengelolaan rusun juga akan diubah.
"Kita ini butuh, saya ngejar-ngejar terus loh. Di Kemenpera, PU yang Ditjen Cipta Karya, sama kita kejar. Karena kita butuh. Kalau yang lalu bangun, bangun, bangun, kosong. Kalau yang sekarang ya pokoknya bangun. Sistem kita sekarang gini, pokoknya bangun belum selesai sudah kita berikan kepada masyarakat, penghuninya siapa-siapa. Ngawasi 1-1 kamarnya. Belum rampung masuk. Caranya gitu, ganti sistemnya," papar Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
"Daan Mogot sama yang satunya di mana ya? Daan Mogot sama di Cilincing," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).
Rusun itu berjumlah 12 tower. "Iya nunggu izin. Izin dari kita. Kalau sudah keluar izin dari kita, langsung dikerjain," ujar Jokowi.
Izin rumah susun kapan keluar? "Satu hari, dua hari, tiga hari," kata suami Iriana ini.
Bagaimana jika masyarakat tidak mau pindah ke rusun? "Masyarakat nggak mau gimana? Kemarin kamu nggak mau, setelah didatangi ngantre," jawab Jokowi.
Menurut Jokowi, diperlukan sosialisasi yang menarik untuk menjaring minat calon penghuni rusun.
"Rusunnya perlu digambar, dipromosikan. Nggak ngerti ya masyarakat kadang-kadang kan nggak ngerti rusun itu gimana. Dalamnya kayak apa. Tapi setelah kemarin itu Pak Wagub langsung carikan bus, ajak ke sana nonton. Waaah antre," kata Jokowi.
Selain itu, kata dia, perlu trik memberi 'hadiah' bagi penghuni rusun pertama.
"Ya kaya gitu triknya. Nonton tapi juga sudah penuh mebel, TV, kulkas, masa nggak mau. Kebangetan nggak mau," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan sistem pengelolaan rusun juga akan diubah.
"Kita ini butuh, saya ngejar-ngejar terus loh. Di Kemenpera, PU yang Ditjen Cipta Karya, sama kita kejar. Karena kita butuh. Kalau yang lalu bangun, bangun, bangun, kosong. Kalau yang sekarang ya pokoknya bangun. Sistem kita sekarang gini, pokoknya bangun belum selesai sudah kita berikan kepada masyarakat, penghuninya siapa-siapa. Ngawasi 1-1 kamarnya. Belum rampung masuk. Caranya gitu, ganti sistemnya," papar Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi Copot Kepala Rusun Marunda
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan bahwa pemangku jabatan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara sudah diganti.
"Hari ini ada pelantikan pejabat yang baru, Ir. Jati Waluyo," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Januari 2013. Sebelumnya, Jati menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan DKI Jakarta.
Basuki mengatakan ia banyak menerima laporan keluhan tentang penjabat yang lama, Kusnindar. Basuki menyebutkan, selama ini dilaporkan bahwa Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, tidak ada peminatnya.
Disebut-sebut, syarat yang menyebutkan penghasilan harus di bawah Rp 2,5 juta menjadi salah satu yang menghambat. "Makanya, kami ikut peraturan Kemenpera. Penghasilannya jadi di bawah Rp 5,5 juta," kata Basuki.
Namun, ketika syarat besaran gaji dinaikkan, Basuki malah menemukan banyaknya peminat dari masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta. "Fakta yang kami temukan di lapangan malah begitu. Kan, enggak bener," ujar pria yang kerap disapa Ahok ini.
Selain itu, Basuki mengatakan ia menyaksikan sendiri para pengungsi dari Muara Baru yang hendak mendaftar untuk pindah ke Rusun Marunda didiamkan dari pagi hingga malam, "Pagi saya ke sana, terus saya tinggal. Mungkin dia pikir saya enggak akan balik lagi. Pas saya balik lagi, ibu-ibu yang pada gendong anak masih dibiarkan di luar," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, pihaknya sudah meminta Kusnindar untuk menyiapkan 500 unit rusun untuk para pengungsi dari Muara Baru dan sudah disanggupi. "Ternyata 100 unit saja belum siap," kata Ahok. Selain itu, di lantai 4 tidak tersedia air. "Alasannya, paralon pecah. Katanya lagi cari tukang las, masak paralon dilas?" kata Basuki.
Sebelumnya, diberitakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kusnindar, tak bisa ditemui di kantornya pada Selasa, 29 Januari 2013. Padahal, banyak jurnalis ingin menanyakan perkembangan relokasi warga bantaran Waduk Pluit ke Rusun Marunda.
Telepon genggam Kusnindar yang biasanya aktif juga mati. Gagal dihubungi via telepon, Tempo mencoba menghubungi Kusnindar melalui layanan BlackBerry Messenger. Namun, tetap saja tak ada balasan. Beberapa saat kemudian, mendadak status BlackBerry Messenger Kusnindar berganti menjadi "Selamat Tinggal".
Kusnindar cukup rutin datang ke Marunda. Namun, hari ini dia tak tampak sama sekali. Kantor pengelola rusun pun ditutup. Seorang bawahan Kusnindar di Marunda malah menghindar ketika hendak dimintai konfirmasi.
Sumber :
http://www.tempo.co
"Hari ini ada pelantikan pejabat yang baru, Ir. Jati Waluyo," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Januari 2013. Sebelumnya, Jati menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan DKI Jakarta.
Basuki mengatakan ia banyak menerima laporan keluhan tentang penjabat yang lama, Kusnindar. Basuki menyebutkan, selama ini dilaporkan bahwa Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, tidak ada peminatnya.
Disebut-sebut, syarat yang menyebutkan penghasilan harus di bawah Rp 2,5 juta menjadi salah satu yang menghambat. "Makanya, kami ikut peraturan Kemenpera. Penghasilannya jadi di bawah Rp 5,5 juta," kata Basuki.
Namun, ketika syarat besaran gaji dinaikkan, Basuki malah menemukan banyaknya peminat dari masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta. "Fakta yang kami temukan di lapangan malah begitu. Kan, enggak bener," ujar pria yang kerap disapa Ahok ini.
Selain itu, Basuki mengatakan ia menyaksikan sendiri para pengungsi dari Muara Baru yang hendak mendaftar untuk pindah ke Rusun Marunda didiamkan dari pagi hingga malam, "Pagi saya ke sana, terus saya tinggal. Mungkin dia pikir saya enggak akan balik lagi. Pas saya balik lagi, ibu-ibu yang pada gendong anak masih dibiarkan di luar," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, pihaknya sudah meminta Kusnindar untuk menyiapkan 500 unit rusun untuk para pengungsi dari Muara Baru dan sudah disanggupi. "Ternyata 100 unit saja belum siap," kata Ahok. Selain itu, di lantai 4 tidak tersedia air. "Alasannya, paralon pecah. Katanya lagi cari tukang las, masak paralon dilas?" kata Basuki.
Sebelumnya, diberitakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kusnindar, tak bisa ditemui di kantornya pada Selasa, 29 Januari 2013. Padahal, banyak jurnalis ingin menanyakan perkembangan relokasi warga bantaran Waduk Pluit ke Rusun Marunda.
Telepon genggam Kusnindar yang biasanya aktif juga mati. Gagal dihubungi via telepon, Tempo mencoba menghubungi Kusnindar melalui layanan BlackBerry Messenger. Namun, tetap saja tak ada balasan. Beberapa saat kemudian, mendadak status BlackBerry Messenger Kusnindar berganti menjadi "Selamat Tinggal".
Kusnindar cukup rutin datang ke Marunda. Namun, hari ini dia tak tampak sama sekali. Kantor pengelola rusun pun ditutup. Seorang bawahan Kusnindar di Marunda malah menghindar ketika hendak dimintai konfirmasi.
Sumber :
http://www.tempo.co
Selasa, 29 Januari 2013
Ini Alasan Jokowi Copot Oknum Dinas Perumahan yang Persulit Warga
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyebutkan adanya oknum
dinas perumahan DKI Jakarta yang dicopot karena dinilai mempersulit
warga untuk memasuki rusun Marunda. Soal alasan pencopotan itu pun
dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Gini loh, ini kan program. Pertama itu, rusun Marunda penuh, tidak mangkrak, penting ini. Yang kedua, yang kebanjiran, yang sudah bosan banjir tiap tahun, saya desak minta semuanya ke Marunda. Dulu hanya 70 KK sekarang yang antre banyak sekali," ujar Jokowi di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut menyatakan jika antrean warga yang hendak masuk ke dalam rusun tidak dipercepat dan memenuhi kebutuhan warga, maka Jokowi akan menghilangkan oknumnya.
"Sehingga itu saya minta tadi dipercepat. Tapi kalau sudah yang antre banyak, kemudian yang pengen daftar banyak, kemudian ndak cepat mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau ada yang malah mempersulit, ya masih, jawabannya yang tadi pagi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Basuki mendatangi rusun Marunda pada Minggu (27/1) lalu dan menemukan beragam hal yang menurutnya mengindikasikan adanya oknum yang mempersulit warga masuk rusun Marunda.
"Saya semalam sampai pukul 21.00 WIB sudah marah besar lihat kondisi seperti ini. Orang tua miskin-miskin, janda-janda sudah daftar dari tahun 2011 nggak pernah diladeni, alasannya penuh. Tapi lapor sama kita bilangnya tidak ada yang mau tinggal. Kan isu, selalu ada yang bilang Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yang mau? Kurang banyak," ujar pria yang akrab disapa Ahok terpisah.
Sumber :
news.detik.com
"Gini loh, ini kan program. Pertama itu, rusun Marunda penuh, tidak mangkrak, penting ini. Yang kedua, yang kebanjiran, yang sudah bosan banjir tiap tahun, saya desak minta semuanya ke Marunda. Dulu hanya 70 KK sekarang yang antre banyak sekali," ujar Jokowi di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut menyatakan jika antrean warga yang hendak masuk ke dalam rusun tidak dipercepat dan memenuhi kebutuhan warga, maka Jokowi akan menghilangkan oknumnya.
"Sehingga itu saya minta tadi dipercepat. Tapi kalau sudah yang antre banyak, kemudian yang pengen daftar banyak, kemudian ndak cepat mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau ada yang malah mempersulit, ya masih, jawabannya yang tadi pagi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Basuki mendatangi rusun Marunda pada Minggu (27/1) lalu dan menemukan beragam hal yang menurutnya mengindikasikan adanya oknum yang mempersulit warga masuk rusun Marunda.
"Saya semalam sampai pukul 21.00 WIB sudah marah besar lihat kondisi seperti ini. Orang tua miskin-miskin, janda-janda sudah daftar dari tahun 2011 nggak pernah diladeni, alasannya penuh. Tapi lapor sama kita bilangnya tidak ada yang mau tinggal. Kan isu, selalu ada yang bilang Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yang mau? Kurang banyak," ujar pria yang akrab disapa Ahok terpisah.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Belum Teken Izin Enam Ruas Tol Dalam Kota
Kementerian Pekerjaan Umum memastikan penandatangan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) enam ruas tol dalam kota Jakarta tertunda. Sebelumnya, PPJT pembangunan enam ruas tol dalam kota harus ditandangani oleh badan usaha, yaitu PT Jakarta Toll Development, maksimal 26 Januari 2013.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, tertundanya penandatanganan PPJT disebabkan dokumen pra konstruksi belum selesai ditandatangani oleh Gubernur DKI, Joko Widodo. Menurut Djoko, sebelum menandatangani kontrak, PT Jakarta Toll Development harus mendapatkan tanda tangan dokumen analis dampak lingkungan dari Gubernur DKI.
“Tetapi sampai sekarang dokumen itu belum juga ditandatangani sehingga penandatangan PPJT juga belum bisa dilaksanakan,” katanya saat ditemui di kantornya Selasa, 29 Januari 2013.
Walau penandatangan PPJT tertunda, Djoko tidak dapat memastikan bahwa pembangunan jalan tol itu akan mandek. Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah memberikan tambahan waktu kepada PT JTD untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DKI hingga Gubernur memberikan keputusan untuk menandatangani dokumen amdal atau tidak.
“Tetapi jika Gubernur merasa tidak perlu menandatangani, ya kami juga akan menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota,” katanya. Ia mengatakan jika dokumen pra konstruksi belum terpenuhi seluruhnya, PPJT enam ruas jalan tol juga tidak akan ditandatangani dan konstruksi jalan tidak akan dilaksanakan.
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala BPJT, Achmad Gani Gazali. Ia mengatakan, tertundanya penandatangan PPJT antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT JTD disebabkan belum keluarnya Izin Lingkungan dari Pemerintah Daerah DKI.
“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Proyek jalan tol lainnya belum menggunakan aturan itu sehingga PPJT bisa langsung ditandatangani tanpa Izin Lingkungan dari gubernur,” kata Gani.
Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan menyebutkan, izin lingkungan merupakan salah satu pra syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Pengurusan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal, hasil pemeriksaaan pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Seluruh dokumen itu dikeluarkan kepala daerah provinsi atas rekomendasi badan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
Sumber :
tempo.co
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, tertundanya penandatanganan PPJT disebabkan dokumen pra konstruksi belum selesai ditandatangani oleh Gubernur DKI, Joko Widodo. Menurut Djoko, sebelum menandatangani kontrak, PT Jakarta Toll Development harus mendapatkan tanda tangan dokumen analis dampak lingkungan dari Gubernur DKI.
“Tetapi sampai sekarang dokumen itu belum juga ditandatangani sehingga penandatangan PPJT juga belum bisa dilaksanakan,” katanya saat ditemui di kantornya Selasa, 29 Januari 2013.
Walau penandatangan PPJT tertunda, Djoko tidak dapat memastikan bahwa pembangunan jalan tol itu akan mandek. Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah memberikan tambahan waktu kepada PT JTD untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DKI hingga Gubernur memberikan keputusan untuk menandatangani dokumen amdal atau tidak.
“Tetapi jika Gubernur merasa tidak perlu menandatangani, ya kami juga akan menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota,” katanya. Ia mengatakan jika dokumen pra konstruksi belum terpenuhi seluruhnya, PPJT enam ruas jalan tol juga tidak akan ditandatangani dan konstruksi jalan tidak akan dilaksanakan.
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala BPJT, Achmad Gani Gazali. Ia mengatakan, tertundanya penandatangan PPJT antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT JTD disebabkan belum keluarnya Izin Lingkungan dari Pemerintah Daerah DKI.
“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Proyek jalan tol lainnya belum menggunakan aturan itu sehingga PPJT bisa langsung ditandatangani tanpa Izin Lingkungan dari gubernur,” kata Gani.
Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan menyebutkan, izin lingkungan merupakan salah satu pra syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Pengurusan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal, hasil pemeriksaaan pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Seluruh dokumen itu dikeluarkan kepala daerah provinsi atas rekomendasi badan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
Sumber :
tempo.co
Jokowi: Pasien di RS Melonjak Bukti Kartu Sehat Diterima Masyarakat
Rumah sakit di Jakarta kewalahan memerima lonjakan pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), fakta tersebut membuktikan KJS diterima oleh masyarakat.
"Di rumah sakit ada lonjakan yang sangat tinggi dan itu membuktikan kalau kartu itu diterima, digunakan masyarakat," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).
Jokowi mengatakan anggaran KJS sudah dihitung. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan biaya kesehatan masyarakat.
Aturannya KTP DKI, apakah ada temuan penyelewengan di lapangan, Pak? "Nanti kan ada laporan. Tapi menurut yang saya lihat di lapangan memang dari rumah sakit yang kewalahan. Kamarnya agak kewalahan," jawab Jokowi.
Menurut dia, solusinya dengan menambah kamar di rumah sakit.
Sumber :
news.detik.com
"Di rumah sakit ada lonjakan yang sangat tinggi dan itu membuktikan kalau kartu itu diterima, digunakan masyarakat," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).
Jokowi mengatakan anggaran KJS sudah dihitung. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan biaya kesehatan masyarakat.
Aturannya KTP DKI, apakah ada temuan penyelewengan di lapangan, Pak? "Nanti kan ada laporan. Tapi menurut yang saya lihat di lapangan memang dari rumah sakit yang kewalahan. Kamarnya agak kewalahan," jawab Jokowi.
Menurut dia, solusinya dengan menambah kamar di rumah sakit.
Sumber :
news.detik.com
Langganan:
Postingan (Atom)