Kompolnas Menghadap Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/1/2015). Pertemuan Jokowi dengan Kompolnas, salah satunya membicarakan pengajuan. Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.
Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan dalam keterangannya sebelum pertemuan dengan Jokowi, mengatakan pertemuan Kompolnas dengan Jokowi untuk membicarakan berbagai hal, termasuk membicarakan pergantian Kapolri.
Menyinggung soal pengajuan nama Budi Gunawan, Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menilai, Kompolnas secara normatif dan prosedural sudah melakukan cara-cara yang cukup sebagaimana dikatakan dalam undang-undang yakni, memberikan saran dan pertimbangan, serta mengusulkan calon Kapolri.
“Untuk itu kami melakukan pencarian penelusuran ke mana-mana calon Kapolri yang layak administratif dan normatif,” terang Adrianus.
Ia mengatakan apa pendekatannya, pertama harus perwira polri, beliau (Budi) juga perwira yang aktif pangkat komjen, jabatannya eselon I. “kami juga syarat tambahan yakni usia aktif dua tahun sebelum pensiun,” terang Adrianus.

Selain itu, lanjut Adrianus, Budi juga pernah menjadi Kapolda di Polda tipe A. “Itu syarat normatif yang kami lakukan untuk itu maka masukan dari mana-mana,” terang Adrianus.
Sebelumnya, Kompolnas juga telah menyodorkan lima nama kepada presiden. Kelima nama itu adalah Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.
Kedatangan Kompolnas dipimpin Ketua (Kompolnas) yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Tedjo Edhi Purdijanto.
Kompolnas yakin DPR akan menerima Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Akan berisiko bila Budi ditolak Komisi III DPR. Hubungan DPR dan presiden bisa terganggu.
"Komisi III boleh menolak dan meminta kepada presiden untuk mengirim nama baru, tetapi masalahnya akan mempengaruhi kelembagaan antara presiden dan DPR," jelas Adrianus.
Dia menyampaikan, dalam paparan ke presiden, Kompolnas mengutarakan soal Komjen Budi Gunawan yang merupakan pilihan Jokowi untuk menjadi Kapolri. Kompolnas juga akan diundang ke DPR.
"Kami akan diundang ke DPR untuk ikut serta dalam rapat dengar pendapat. Di situ kami akan bicara mengenai yang berimbang, ada hal-hal yang kurang dan lebih dari BG. Tetapi kami cenderung mengamati karena kami lembaga negara dan pembantu presiden tentu akan mendukung presiden," tutur dia.
Kompolnas juga melihat isu-isu miring pada Budi Gunawan. Yang utama isu mengenai rekening gendut.
"Memang tidak terhindarkan dan saya kasihan juga sama beliau karena secara kualitas kepribadian, intelektual bagus, dari sisi kepemimpinan dedikasinya pada Polri juga tinggi. Tetapi setiap kali diganjal dengan masalah ini. Namun, presiden bisa mengambil risiko politik," urai dia.
"Karena kami bilang itu hanya wacana, opini, siapa yang bisa verifikasi bahwa dia bermasalah dengan rekening gendut. Kalau betul ada masalah pidana kenapa KPK tidak ambil langsung, itu hanya opini dan wacana masa kami ikuti itu. Jadi kami hanya memberikan saran saja bahwa yang bersangkutan kuat sekali dengan persepsi negatif," tambahnya.  [Pos Kota]