Joko Widodo (Jokowi) mendapat banyak gugatan pasca dirinya ditetapkan sebagai
calon presiden PDI Perjuangan. Beberapa suara meminta Jokowi mundur
sebagai gubernur, sementara suara lainnya menyalahkan Jokowi karena
pernah menyatakan akan tetap memegang jabatan itu hingga selesai di
2017.
Bagi Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma
Sundari, ada alur logika yang tampaknya sengaja dihilangkan oleh
pihak-pihak yang menggugat Jokowi. Karena sebenarnya dengan menjadi
Presiden, Jokowi tidak akan pernah 'meninggalkan' Jakarta.
"Rakyat lah yang menghendaki Jokowi memberikan pengabdian dan bekerja
tidak hanya untuk DKI Jakarta, tetapi untuk NKRI," kata Eva di Jakarta,
Rabu (19/3/2014).
"Pada hakekatnya DKI Jakarta tidak ditinggalkan, karena bentuk
pemerintahan adalah kesatuan. Sebaliknya masyarakat DKI Jakarta harus
merelakan dan bangga, mendukung Jokowi memagang amanat yang lebih
besar."
Dia menjelaskan pencapresan Jokowi bukan kehendak pribadi tetapi
penugasan dari PDIP yang merespon aspirasi masyarakat luas. Tugas
sejarah PDIP adalah untuk selalu sejalan dan sebangun dengan kehendak
rakyat. Sebab, kata Eva, PDIP adalah alat perjuangan yang berasal, oleh,
dan untuk rakyat.
"Jokowi menerima penugasan dari PDIP untuk melayani rakyat NKRI sebagaimana permintaan rakyat," ujarnya.
Dan berbagai kejadian dimana kepala daerah mendapat tantangan lebih
besar juga sudah terjadi. Misalnya, Mendagri Gamawan Fauzi yang awalnya
adalah bupati di Sumatra Barat, lalu naik menjadi gubernur.
Atau hal sejenis juga terjadi ketika Anggota DPR maju sebagai calon
gubernur dan berhasil seperti Ganjar Pranowo. Sejumlah tokoh yang pernah
menjadi menteri adalah awalnya anggota DPR seperti Andi Matallatta
(Menkumham) atau MenPan dan Azwar Abubakar yang dulunya anggota DPR.
"Jadi kasus Jokowi hanya bagian dari tradisi atau konvensi politik
Indonesia. Uniknya baru Jokowi saja yang digugat. Ini keganjilan,"
imbuhnya.
PDIP sendiri tetap berpegang pada prinsip bahwa panggilan tugas wajib
dilaksanakan demi negeri dan itu yang sedang diemban Jokowi.
Manuver-manuver bikin gaduh dan tak ada substansi harus diakhiri.
"Karena demokrasi harus makin berkualitas, para aktor sebaiknya lebih berperilaku mencerdaskan," imbuhnya.
Sumber :
beritasatu.com
Iyha, bagi warga DKI Jakarta kan "banyak system bagus:yang sudah diterapkan, tinggal dilanjutkan & akan sempurna apabila beliau menjadi Presiden (perlu kebijakan pemerintah pusat)", Bagi warga luar DKI Jakarta, sebagai contoh andainya KJP nantinya bisa di-nasionalkan (menjadi KIP) ....wuih... akan semakin menolong para orang tua yang masih menghadapi kesulitan pembiayaan sekolah untuk anaknya.
BalasHapus