Jokowi Dukung Penyelenggaraan Pasar Seni Jakarta

Ikatan Alumni ITB menyatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar positif penyelenggaraan Pasar Seni Jakarta 2013 di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) selama tiga hari antara 3 dan 5 November mendatang.
"Acara itu mendapat sambutan dari Gubernur Joko Widodo," kata Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) Jakarta Hendry Harmen, Kamis (31/10/2013).

Jokowi dan Rieke Sepakat Harus Ada UU Pengupahan dan Perlindungan Buruh

Aksi buruh menuntut kenaikan upah terus berlanjut mulai dari ibukota hingga ke berbagai daerah. Tuntutan ini dipicu oleh Inpres No 9 Tahun 2013 yang mengatur mengenai pengupahan buruh.
"Upah buruh itu seharusnya yang mengatur ya Dewan Pengupahan, bukan langsung dari Presiden. Tadi malam (30/10) saya sudah ketemu dengan Mas Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta). Kita sepakat bahwa harus ada undang-undang pengupahan dan perlindungan buruh, sehingga buruh lebih mendapat jaminan daripada sekarang ini," ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari F-PDIP, Rieke Diah Pitaloka di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).

Takut Warga Jakarta Marah, Ahok Tak Mau Jadi Cawapres Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak akan maju sebagai calon presiden jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga melakukan hal yang sama. Sebab, jika keduanya maju, Ahok mengakui akan kalah dengan Jokowi.
"Tergantung juga, kalau Pak Jokowi maju, saya enggak berani, pasti kalah," ucap Ahok sembari tertawa usai pemberian Bung Hatta Anticorruption Award 2013 di Jakarta, Kamis (31/10/2013) malam.

Pernah Dapat Bung Hatta Award, Jokowi Mengaku Terbebani

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat anugerah Bung Hatta Anticorruption Award 2013. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang pernah meraih penghargaan itu saat menjadi wali kota Solo tahun 2010, mengaku terbebani. Namun dalam artian yang positif.
"Saya 3 tahun lalu juga dapatkan penghargaan ini. Buat saya, saya mendapatkan beban yang sangat berat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara penganugerahan Bung Hatta Anticorruption Award 2013 di Jakarta, Kamis (31/10/2013) malam.

Perbedaan Cara Memecat Bawahan Ala Jokowi dan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba hadir saat acara Bung Hatta Anticorruption Award 2013 tengah berlangsung. Dalam acara ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan award sebagai tokoh antikorupsi.

Jokowi dan Putri Bung Hatta Dukung Ahok Jadi Presiden

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianugerahi Bung Hatta Anticorruption Award 2013. Sosok mantan bupati Belitung Timur itu bahkan dinilai sangat pantas untuk menjadi pemimpin nasional alias calon presiden.
"Sangat pantas. Melihat sosoknya yang tegas dalam memimpin, beliau patut untuk terus melangkah ke level lebih tinggi," ujar putri Bung Hatta, Meutia Hatta usai acara penganugerahan Bung Hatta Anticorruption Award 2013 di Gedung CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (31/10/2013) malam.

Alaydrus Tuding Akibat Manajemen Jelek

Rendahnya penyerapan APBD 2013 Pemprov DKI Jakarta dituding dewan karena manajemen yang tidak efektif. Menginjak semester kedua, penyerapan anggaran kegiatan masih di bawah 50 persen, sehingga para SKPD perlu ‘dicambuk’ untuk mengebut.
“Rendahnya penyerapan ini lagi-lagi karena manajemen pemerintahan yang jelek. Belum ada spirit baru dari pejabat di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),” kata Wakil Ketua DPRD Triwisaksana, Kamis (31/10/2013).

IRC: Jokowi Pertama, Wiranto dan Prabowo Menyusul

Wiranto dan Prabowo Subianto masih berebut menduduki peringkat kedua sebagai calon yang paling banyak dipilih untuk menjadi presiden Indonesia 2014.
Tingkat elektabilitas Wiranto berada di angka sekitar 10,7 persen dan Prabowo sekitar 9,4 persen. Demikian hasil survei Indonesia Research Center (IRC) yang diperoleh dari 8200 responden, atau sekitar 50 persen dari total keseluruhan responden.
“Peringkat ini masih 50% yang kami olah, maka kalau sudah 100% maka  bisa berubah urut-urutanya,” kata peneliti Indonesia Research Centre (IRC), Yunita Mandolang, Kamis (31/11/2013).

Pengusaha Pasrah Jika Jokowi Teken UMP 2,4J

Nominal resmi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 DKI Jakarta akan diumumkan hari ini Jumat (1/11/2013). Ada dua usulan yang disodorkan Dewan Pengupahan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Unsur pengusaha mengusulkan UMP sebesar Rp 2.299.860,- sedangkan pemerintah menghendaki Rp 2.441.000,- Bagaimana jika hari ini Jokowi meneken UMP sebesar Rp2.441.000? Pengusaha yang tergabung dalam Apindo mengaku siap melaksanakan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Kemenhub janji bantu Jokowi pasang GPS di angkutan umum

Kementerian Perhubungan berencana memasang Global Positioning System (GPS) pada transportasi massal. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan jika terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan di beberapa kota besar termasuk Jakarta.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, program ini diyakini bisa untuk mengendalikan kemacetan yang menjadi masalah utama ibu kota.

Jokowi Sebut 'Deadlock' Sidang Penetapan UMP Sudah Biasa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan apabila perwakilan buruh tidak menghadiri sidang dewan pengupahan maka penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2014 harus tetap dilakukan. Bahkan, Jokowi akan tetap menandatangani keputusan yang ditetapkan sidang Dewan Pengupahan.
Jokowi menegaskan apabila sidang Dewan Pengupahan terancam buntu (deadlock), maka keputusan harus segera diambil. Pasalnya, setiap tahun sidang penetapan UMP selalu mengalami jalan buntu.

DPD KNPI Jakarta Minta Jokowi Sahkan Perda Pemuda

Demi mendukung upaya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan pembinaan terhadap pemuda, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta mendesak agar rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pemuda segara di sahkan.
Ketua DPD KNPI DKI Jakarta Dody Rahmadi Amar menegaskan, penerbitan Perda Pemuda penting dilakukan karena, saat ini tata kelola kepemudaan dinilai lemah. Tak heran jika organisasi kepemudaan yang ada saat ini kurang berkualitas.
"Saat ini tata kelola kepemudaan lemah, sifatnya kedekatan.

PDI-P Anggap Wacana Jokowi-JK Tidak Layak

Wacana pencalonan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden dinilai tidak layak. Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sabam Sirait menyatakan Jusuf Kalla tidak pantas mendampingi Jokowi karena usianya jauh lebih tua.
"Mana cocok yang lebih tua jadi calon wakil presiden. Sebaiknya wakil presiden lebih muda," kata Sabam di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Jokowi Nilai Demo Buruh Rusak Image Investasi Indonesia

Seringnya buruh berdemo menuntut peningkatan UMP DKI Jakarta dan berbagai tuntutan lainnya. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menilai aksi tersebut justru merusak citra Indonesia di bidang industri.
"Pengaruhnya, Kalau image seperti ini terus setiap tahun, persepsi yang timbul tidak efektif. Ini bukan masalah upahnya berapa tapi masalah persepsi hubungan di kita tidak harmonis," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).

Jokowi: Sampai Jam 12 Saya Siap Ketemu Buruh

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya kini membuka pintu kepada ratusan buruh yang mendesak ingin menemuinya sejak dua hari lalu.
"Sampai jam 12 malam pun saya siap ketemu dengan buruh," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Jokowi yang meninggalkan Balai Kota melalui pintu belakang ini mengatakan akan kembali lagi apabila buruh sudah siap untuk bertemu dengannya.

Akhirnya Jokowi Tinggalkan Pendemo

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya meninggalkan massa buruh yang tengah berdemo di depan Balai Kota Jakarta. Padahal sebelumnya, mantan Wali Kota Surakarta itu terjun menemui massa untuk meminta perwakilan 10 orang untuk menemui dirinya.
Namun, perwakilan buruh tak kunjung menentukan siapa yang akan menemui orang nomor satu di DKI Jakarta itu. 
"Ya gimana masa saya nunggu terus," ujar Jokowi sembari jalan meninggalkan Balai Kota, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Temui Buruh, Jokowi Dielu-elukan Bak Pahlawan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menemui ratusan buruh yang berdemo di depan Balai Kota. Para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Logam, Elektrik dan Mesin langsung meneriakkan nama Jokowi saat Gubernur DKI Jakarta itu keluar dari dalam kantornya.
Jokowi yang mengenakan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih langsung disambut bak pahlawan. "Hidup pak Jokowi, hidup pak Jokowi," teriak para buruh, Kamis (30/10/2013).

Mana Cocok Jokowi Jadi Wapres, Yang Cocok Presiden

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) semakin menjadi magnet bagi sederet figur yang dicapreskan masing-masing partai politiknya. Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai kendaraan politik Jokowi masih belum memutuskan nasib Jokowi dalam bursa capresnya. Bagaimana sikap PDI-P menyikapi wacana pinangan terhadap kadernya tersebut?
"Saya kira orang boleh saja berkeinginan, tapi mana cocokkah Pak Jokowi jadi Wapres? Kurang cocok lah, kalau misalnya mereka mau maju sendiri ya silakan saja," ujar Politisi Senior PDI-P Sabam Sirait di Ruang Wartawan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).

Fenomena Jokowi Itu Disetting

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok berkomentar tentang fenomena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang selalu dielu-elukan media. Menurut dia hal itu hanya sebuah settingan belaka.
Mubarok mengaku pernah ditegur oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala dirinya mengkritisi Jokowi. Dia mengatakan, SBY melarang karena jika mengkritik Jokowi bakal dikritik ribuan orang.

Buruh Sarankan Jokowi Shalat Istikharah Sebelum Tentukan UMP

Ratusan buruh kembali berdemo di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntut kenaikan UMP DKI hingga 3,7J. Buruh yang tergabung dalam SPSI ini menyarankan Jokowi untuk shalat istikharah sebelum menentukan UMP DKI esok hari.
Meskipun sebenarnya Jokowi tidak ikut memutuskan UMP (hanya mengesahkan saja) tetapi buruh menuduh Jokowi ikut dalam perumusan besaran UMP.

Jokowi Akan Beri Sertifikat Tanah kepada Warga Petogogan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyanggupi permintaan warga RW 05 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang meminta diberikan sertifikat atas tanah negara yang kini menjadi tempat mereka bermukim.
"Ya sertifikasi, itu step berikutnya," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi usai peresmian penataan kampung di RW 05 Petogogan, Kamis (31/10/2013).
Pemberian sertifikat tanah kepada warga Petogogan disinyalir dapat memicu kecemburuan terhadap warga lain yang menduduki tanah negara, seperti di waduk Pluit.

Jokowi, Tri, dan Ridwan Antitesis SBY

Pengamat politik dari UGM, Ari Dwipayana, menilai tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin nasional ke depan sebagaimana disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin adalah antitesis dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kriteria itu adalah antitesis kepemimpinan SBY," kata Ari, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Lebih Cocok Jokowi daripada Puan

Nama putri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani disebut-sebut calon kuat pengganti trah Soekarno. Namun Puan dinilai tidak pantas untuk maju ke karena Pilpres 2014.
Tidak tanggung-tanggung, penilaian ini disampaikan oleh politikus senior PDI-P, Sabam Sirait. Menurut dia, meskipun Puan anak baik, tapi anak Megawati itu belum pantas untuk diusung sebagai presiden.

Keputusan Mega Soal Jokowi di Menit-menit Terakhir

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sabam Sirait berpendapat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak keberatan jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai calon presiden.
"Buat Mega tidak pernah masalah. PDI-P tidak keberatan kalau Jokowi, tapi lihat waktunya nanti. Cuma belum ada waktu yang tepat, tinggal tunggu momen saja," kata Sabam di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Survei LSMI: Jokowi Cuma Nomor 5

Survei Lingkar Survei Mahasiswa Indonesia (LSMI) menempatkan Jokowi di urutan nomor 5. Hasil ini unik karena di mayoritas survei lain Jokowi memuncaki survei capres.
"Tagline kita ketahanan nasional. Jokowi itu masih tokoh lokal," kata Ketua LSMI Rachman A Bayu saat memaparkan hasil survei di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Menurutnya, Jokowi hanya naik pamor karena sering muncul di media. Kapasitas Jokowi dianggap masih kelas lokal.

Jokowi: Pelayanan Malam akan Dilakukan Kalau Peminatnya Banyak

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggenjot lagi pelayanan malam terpadu mulai dari kantor wali kota hingga kelurahan. Namun tampaknya tak semua akan menggelar pelayanan malam hari. Tergantung peminat di suatu wilayah.
"Kita memang suruh nyoba PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) malam. Kelurahan juga ada yang malam. Nanti dilihat kalau memang peminatnya banyak akan kita lakukan. Kalau nggak, ngapain sih?" kata Jokowi saat ditanya pelayanan kependudukan malam hari.

Buruh Pengunjukrasa Paksa Rekannya Tak Kerja, Jokowi: Hati-hati Pidana!

Ribuan buruh di KBN Cakung, Jaktim melempar batu serta mendobrak pagar sekeliling pabrik untuk memaksa rekannya ikut berdemo. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika buruh harus berhati-hati karena bisa dipidanakan.
"Kalau sudah sweeping, hati-hati! Itu sudah bisa masuk ke pidana," kata Jokowi di kawasan TIM, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Jokowi 1983

Joko Widodo (Jokowi) berpenampilan metal sudah banyak yang tahu. Tapi bagaimana jika Jokowi muda berpose di atas gunung, lengkap dengan sarung tangan dan teropong sambil membentangkan bendera Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala)?
Itulah foto jadoel Jokowi yang diambil tahun 1983 silam. "Iya itu saya," ujar Jokowi saat makan siang di rumah makan Bakul Tukul, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Dalam foto hitam putih tersebut, Jokowi tampak mengenakan kaos lengan pendek, topi, dan sarung tangan. Dengan teropong yang dikalungkan di leher, Jokowi muda membentangkan bendera Mapala.
Jokowi mengatakan bahwa foto itu diambil saat dia bersama 11 temannya dari Yogyakarta naik Gunung Kerinci di Sumatera. Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini lalu bercerita dengan antusias tentang hobinya naik gunung saat masih mahasiswa.
"Banyak (gunung yang sudah didaki). Yang paling berkesan ya Gunung Kerinci itu karena tracknya susah," ceritanya.

Buruh: Jokowi Hanya Dengar Bisikan Setan!

Sekretaris Jendral Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SPSI), Said Iqbal mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus mempedulikan nasib buruh karena mereka membayar pajak.
"Kami harap Jokowi-Ahok tidak hanya urusi monyet dan waduk. Kami buruh bayar pajak, juga telah memilih mereka," ujar Said kepada wartawan di Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Kamis (31/10/2013).

Jokowi: Uang Bangun Kampung Deret, Jangan untuk Beli Motor!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berpesan pada warga Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mendapat 54J/rumah untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dana itu untuk renovasi rumah agar tidak kumuh lagi. Dia meminta warga tidak menyelewengkan dana tersebut.
"Jangan sampai nanti uang 54 juta diambil 2 juta untuk televisi atau jangan sampai dipakai untuk beli motor, tidak boleh! 100 Persen uangnya digunakan untuk buat rumah," kata Jokowi.

Jokowi Semakin Seksi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus memuncaki survei capres. Jokowi pun semakin seksi secara politik, semakin banyak parpol yang ingin menduetkan capres mereka dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini di Pilpres 2014. Meskipun berminat, kebanyakan partai hanya memposisikan Jokowi sebagai Cawpres saja.
Partai Golkar sudah terang-terangan ingin menduetkan capresnya, Aburizal Bakrie (Ical) dengan Jokowi. Partai Gerindra juga sempat membuka wacana duet Prabowo-Jokowi.

Jokowi Resmikan Pembangunan Kampung Deret Petogogan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kampung deret di RW 05, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2013).
"Dengan mengucap bismillah, hari ini saya resmikan pembangunan kampung deret di Petogogan dimulai," ujar Jokowi.
Penataan kampung deret di wilayah Petogogan, memakan anggaran sekitar 10M.

Jokowi Ajak Makan Siang Penjaga Pompa Air Seluruh Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan diplomasi makan siangnya. Kali ini ia akan makan siang dengan para penjaga pompa air di Jakarta.
"Akan diajak makan siang juga minggu depan," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Jokowi mengumpulkan para petugas pompa air untuk memastikan seluruh pompa air di Jakarta berfungsi maksimal. Ia pun menargetkan perbaikan pompa air selesai di pertengahan November 2013.
"Pertengahan November harus selesai. Harus saya tes," kata Jokowi.

Jokowi: Hutan Lindung di Pulau Seribu Jangan Dibuat Hotel & Resort

Bupati Kepulauan Seribu curhat mengenai berbagai kekurangan di wilayahnya. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) meminta Bupati Kepulauan Seribu segera mengatasi masalah tersebut.
"Saya sudah lihat kondisinya. Disain makronya ada. Tata ruang sudah ada. Mana yang pemukiman, hutan lindung. Tinggal mau bergerak atau tidak. Konsentrasinya jelas. Larikan ke pariwisata," kata Jokowi dalam sambutannya di Hotel NAM Centre, Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2013).

Dari Pulau Seribu untuk Jokowi

Kepulauan seribu yang menjadi satu-satunya kabupaten kepulauan kini mulai ditata untuk sektor pariwisata kota Jakarta. Bupati kepulauan seribu pun curhat ke Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) mengenai kekurangan di wilayahnya.
"Diusia 12 tahun, pengembangannya menjadi pariwisata menjadi lebih baik lagi. Permasalahannya pada air bersih, dermaga, angkutan, sampah, dan pasokan listrik belum bisa untuk resort," kata Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin.

Mimpi PKB Duetkan JK-Jokowi atau Mahfud-Jokowi

PKB masih harus berjuang lolos Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold sebelum bicara Pilpres 2014. Namun partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini sudah punya mimpi besar menduetkan capres mereka dengan Jokowi sebagai wapres.
"Antara JK-Jokowi, JK-Mahfud-MD, atau Mahfud MD-Jokowi, atau pilihan paket lain yang melibatkan Rhoma Irama," kata Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain, Kamis (31/10/2013).

Kalau Buruh Minta KHL 84 Item, Kejar Saja Ke Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai pemerintah pusat perlu membuat Undang-undang tentang pengupahan. Dengan begitu, buruh tidak lagi menuntut adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), setiap tahunnya.
"Kalau menurut saya perlu ada UU pengupahan, biar tiap tahun kita tidak seperti ini terus. Isinya mustinya mengatur bisa saja pengupahan per sektor, pengupahan per wilayah, komponen yang pengaruhi KHL harus bener-bener," ujar Jokowi,di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).

Jokowi Tunggu Keputusan Dewan Pengupahan Baru Mau Ketemu Buruh

Meskipun kemarin dalam orasinya para buruh tegas-tegas mengatakan tidak memerlukan Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo (Jokowi) bahkan mengancam akan mendobrak Balaikota, tetapi sekarang perwakilan buruh di Dewan Pengupahan meminta bertemu Jokowi sebelum sidang penentuan UMP dimulai hari ini. Tetapi sayangnya Jokowi menegaskan tidak akan menemui buruh sampai ada keputusan sidang Dewan Pengupahan DKI.
"Iya saya akan tunggu sampai ada hasil sidang Dewan Pengupahan. Lah kalau saya ketemu saya mau bilang apa? Pegangannya apa?" kata Jokowi di Balaikota, J Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Soal UMP, Buruh Mau Tunggu Jokowi

Rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta Rabu, 30 Oktober 2013 ditunda. Rapat yang membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) di Ibu Kota itu rencananya akan kembali dilanjutkan hari ini, Kamis, (31/10/2013).
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Priyono mengatakan, rapat ditunda karena peserta tidak memenuhi forum, terutama dari perwakilan buruh. "Karena dari buruh cuma satu orang yang datang," tutur Priyono saat dihubungi, Rabu, (30/10/2013).

Hari Ini Buruh Kembali Demo di Kantor Jokowi

Sejumlah elemen buruh hari ini akan kembali turun ke jalan. Mereka serentak menggelar aksi di titik-titik sentral Jabodetabek. Diperkirakan puluhan ribu buruh akan tumplek ke jalan.
Dengan adanya aksi ini dapat dipastikan aktifitas para pengguna jalan akan terganggu. Kemacetan akan menjadi 'makanan'. Untuk itu bagi para pengendara disarankan mempersiapkan jalur-jalur alternatif.

Komentar Jokowi Tentang Pidana Yang Menimpa Bang Yos

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos) yang kini jadi Ketum PKPI dipidana hukuman percobaan. Bang Yos dianggap melanggar pasal 276 UU Pemilu nomor 8 tahun 2012 dan peraturan KPU nomor 6 tahun 2013 oleh PN Semarang. Bang Yos dinilai melakukan kampanye terbuka sebelum masa kampanye rapat umum dimulai.
Karena pelanggaran itu Bang Yos dijatuhi vonis hukuman dua bulan masa percobaan dengan ancaman pidana satu bulan penjara dan denda 1J subsidair 15 hari.

Nur Mahmudi Tak Mau Depok Diambil Jokowi

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tidak mau pusing dengan usulan dari berbagai pihak agar Depok melebur saja dengan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang kini dipimpin Joko Widodo (Jokowi). Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, selama menginduk ke Provinsi Jawa Barat, tidak ada kendala birokrasi di Kota Depok.
"Kalau ditanya nyaman, saya nyaman banget (tetap di Jawa Barat)," kata Nur Mahmudi ketika ditanya mengenai usul penggabungan itu di Balai Kota Depok, Rabu (30/10/2013).

Rapat Dewan Pengupahan Gagal, Jokowi Tak Bisa Tetapkan UMP 2014

Ratusan buruh dari berbagai elemen masih bertahan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memaksa agar upah 3,7J yang mereka usulkan disetujui. Bahkan perwakilan buruh yang diundang, memilih berdemo ketimbang rapat bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta sehingga rapat tertunda. Sikap buruh yang tak mau tahu, pokoknya tuntutannya dipenuhi dipastikan mengakibatkan Dewan Pengupahan tak bisa berbuat apa-apa.

Iberamsjah: Kinerja Jokowi Masih Berantakan

Beberapa hari belakangan, Jakarta mulai sering diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai angin kencang. Akibatnya beberapa titik wilayah di Jakarta mengalami genangan. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya kemacetan arus lalu lintas.
Meskipun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah bekerja extra keras dengan kewenangannya yang sangat terbatas untuk menangani banjir, tetapi menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah mengatakan bahwa pokok masalah banjir sebenarnya karena kinerja Jokowi yang berantakan (amburadul).

KPK Menilai Masih Ada Celah Korupsi yang Belum Ditindaklanjuti Pemprov

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan pihaknya masih melihat adanya celah praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI, terutama dalam hal penganggaran.
"Yang masih bermasalah soal penganggaran. Dari empat temuan, semua belum ditindaklanjuti," ujar Bambang usai menggelar acara Semiloka Pencegahan Korupsi di kantor Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Hilangkan Anggaran Siluman, Jokowi Disarankan Pakai E-Budgeting

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting agar tak lagi muncul anggaran siluman mencapai triliunan seperti pada 2012 lalu. BPKP sebelumnya menemukan anggaran siluman di DKI senilai 1,471T.
"Saya ingatkan saja dalam penyusunan, penetapan sampai dengan perubahan, APBD rawan penyelewengan. Meski sudah disahkan, bisa saja di dalamnya tiba-tiba muncul anggaran siluman," kata Kepala BPKP Mardiasmo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

KPK Telah Terima Laporan Rekening Gendut Anah Buah Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melaporkan setiap temuan rekening gendut pejabat Pemprov DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu duit siapa darimana, itu urusan PPATK. Kalau sudah dapat angka gitu masuk ke KPK," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

KPK, BPKP dan DKI Kerja Sama Cegah Korupsi di Lingkungan Pemprov

Hari ini, Rabu (30/10/2013) Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Pemprov DKI melakukan kerja sama semiloka pencegahan korupsi di kartor Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi Perintahkan Anak Buahnya Serahkan LHKPN ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 52 persen pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera melapor.
"Akan saya perintah untuk memberikan laporan segera. Sekarang langsung saya perintahkan," kata Jokowi dalam konferensi pers bersama KPK dan BPKP di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Pekan Ini, Jokowi Cek 500 Pompa di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengecek ratusan unit pompa air di Jakarta pekan ini. Jokowi ingin memastikan Jakarta siap menghadapi musim hujan.
Tak ingin kecolongan di musim hujan kali ini, Jokowi akan memeriksa langsung kondisi pintu dan pompa air.
"Ada 500 pompa, minggu ini saya mau cek satu per satu. Akan saya kumpulin seluruh penjaga pompanya untuk memastikan tidak ada yang rusak," ujar Jokowi, Rabu (30/10/2013).

Jokowi Persilakan Pejabat Berekening Gendut Diseret ke KPK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan belasan rekening gendut milik pejabat Pemprov DKI Jakarta. Nama-nama pejabat Pemprov DKI itu terpantau memiliki transaksi mencurigakan dalam rekeningnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan PPATK untuk mengusut adanya dugaan kepemilikan rekening gendut tersebut karena dia tak akan menghalangi apalagi mengintervensi.
"Cari urusannya kan itu sudah wilayah hukum. Itu duit siapa? Dari mana? itu urusannya PPATK," kata Jokowi itu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, (30/10/2013).

Jokowi Telah Perintahkan Tebang Pohon Tua

Setiap musim hujan ada saja pohon yang tumbang dan menimpa kendaraan warga. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar pohon yang sudah tua dan rapuh ditebang.

Buruh Tak Butuh Jokowi dan Akan Dobrak Balai Kota

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat upah buruh 2014 dengan sejumlah pihak terkait. Saat bersamaan, di gerbang luar Gedung Balai Kota DKI, ratusan buruh masih berunjuk rasa mendesak Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 3,7J segera diputuskan.
Dalam aksinya itu, para buruh mengecam Jokowi-Ahok beserta anggota DPRD DKI yang dinilai enggan menampung aspirasi mereka. "Kita tidak perlu mengemis lagi.