Jokowi Tak Mempan Dilobi Raja dan PM Belanda

Raja Belanda telah menghubungi Presiden Joko Widodo dalam upaya meminta pengampunan atas warganya, Ang Kiem Soei. Selain Raja, Perdana Menteri Mark Rutte juga telah menulis surat kepada Jokowi.
Upaya lain juga telah dilakukan di tingkat Menteri Luar Negeri dan politik. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ang akhirnya dieksekusi di hadapan regu tembak, Minggu 18 Januari 2015.
"Belanda mengutuk eksekusi terhadap Bapak Ang di Indonesia. Merupakan hal yang tragis bahwa dia dan lima orang lain telah dieksekusi. Saya turut prihatin bersama keluarga mereka. Bagi mereka, ini merupakan sebuah akhir yang dramatis dari sebuah ketidakpastian selama bertahun-tahun," kata Menteri Luar Negeri Bert Koenders seperti tertulis dalam situs Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia.

Wantimpres Diisi Kader Parpol Pendukung Presiden Jokowi

Dewan Pertimbangan Presiden yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo tampaknya tidak akan lepas dari pengaruh partai politik pendukungnya. Presiden Jokowi tetap mengakomodir semua partai politik pendukungnya untuk masuk ke dalam lembaga yang bertugas memberikan nasihat kepada presiden itu.

Presiden Jokowi Dimusuhi Tiga Negara

Pemerintah telah mengeksekusi enam terpidana mati kasus narkotik . Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan, kali ini pemerintah ingin transparan soal eksekusi mati. "Kami tidak lagi sembunyi-sembunyi agar semua pihak tahu kami tidak main-main," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Minggu 18 Januari 2015.
Keenam terpidana yang dieksekusi pada Ahad dinihari itu adalah Marco Archer Cardoso (Brasil), Ang Kiem Soei alias Tommy Wijaya (Belanda), Rani Andriani alias Melisa Aprilia (Cianjur, Jawa Barat), Namaona Denis (Malawi), Daniel Enemuo (Nigeria), dan Tran Thi Bich Hanh (Vietnam).

PDIP Minta Nama Baru Calon Kapolri

Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengharapkan ada nama lain yang muncul sebagai calon Kepala Kepolisian RI bila Komjen Budi Gunawan tidak jadi dilantik.
Trimedya ingin nama baru ini di luar sembilan nama yang telah diajukan sebelumnya oleh Komisi Kepolisian Nasional. "Sembilan orang itu pasti sudah terkontaminasi dengan isu-isu politik sekarang," kata Trimedya saat diskusi dengan wartawan, Minggu 18 Januari 2015.

Saran: Jokowi Lantik Lalu Nonaktifkan Budi Gunawan

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradin mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelantikan Budi Gunawan adalah langkah salah.
Muradin menganggap cara itu tidak akan menyelesaikan masalah hukum dan politik antar lembaga negara yang sedang terjadi.

DPR Sebut Jokowi Gunakan Jurus Dewa Mabuk

Anggota Komisi Hukum dan Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengaku bingung dengan langkah Jokowi yang mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI tanpa persetujuan DPR. Kamis lalu, dalam paripurna, DPR menyetujui pemberhentian Jenderal Sutarman dan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pengamat: Jokowi Masuk Jebakan Batman

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman serta mengusulkan Kepala Lemdiklat Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan dianggap banyak kalangan sebagai "salah langkah".
Betapa tidak, Sutarman baru pensiun bulan Oktober mendatang sementara bekas ajudan Presiden Megawati Soekarnoputeri ini menjadi tersangka pemilik rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

PDIP Kecewa Jokowi Tunda Pelantikan BG

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Trimedya menambahkan, selama rapat paripurna pembahasan uji kelayakan dan kepatutan tidak terdapat interupsi.
"Kami sebagai partai pengusung pemerintah, tentu kami kecewa dengan sikap presiden pelantikan bapak Budi Gunawan," kata Trimedya dalam acara Aktual Forum, Minggu (18/1/2015).

Yusril: Jokowi Tak Bisa Berhentikan Sutarman

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa mengangkat pelaksana tugas (Plt) Kapolri sebelum Komjen Budi Gunawan dilantik.
"Plt Kapolri itu baru ada kalau Kapolri diberhentikan sementara dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak itu karena Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara," ujar Yusril, Minggu, 18 Januari 2015.

ICW: Sikap SBY Lebih Tegas Dibanding Jokowi Dalam Pencalonan Kapolri

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri baru dinilai telah bertentangan dengan visi misinya untuk memberantas korupsi di berbagai institusi.
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, sikap presiden sebelumnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY dinilai lebih baik dari Jokowi.

Bersepeda di HI, Presiden Foto Bareng Pengunjung CFD

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersepeda di area car free day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (18/1/2015). Meski mendapat pengawalan ketat dari Paspampres, Jokowi menyempatkan berhenti untuk menyapa langsung masyarakat yang mengunjungi area CFD.
Acara sepedaan yang dilakukan Jokowi dimanfaatkan warga untuk  mengabadikan foto bersama orang nomor satu di Indonesia ini. Tanpa rasa canggung Jokowi bersalaman dan meladeni permintaan warga untuk foto bersama.

Di Car Free Day, Jokowi Didesak Cabut Pengangkatan Komjen Budi Gunawan

Penundaan Presiden Jokowi untuk menunda pengangkatan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri terus disoroti. Hari ini, di tengah ramainya warga Jakarta bercar free day, ada gerakan menolak penunjukan Komjen Budi Gunawan.
Gerakan ini dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil di depan pos Polisi Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (18/1/2015). Aksi ini menarik perhatian warga Jakarta yang sedang berCFDan.

Jokowi Harus Tahu, Harapan Rakyat Amat Besar Padanya

Joko Widodo (Jokowi) mendapat kepercayaan dari rakyat menjadi presiden. Harapan besar ada di pundaknya. Karenanya Jokowi, sebagai figur yang populer wajib memenuhi ekspektasi publik.
"Seorang pemimpin baru yang walaupun kurang pengalaman namun sangat populer wajib menyadari betapa besarnya harapan rakyat yang ditumpukan ke atas pundaknya sebagai pemimpin yang akan mewujudkan mimpi-mimpinya," jelas politisi Demokrat, Amir Syamsuddin, Minggu (18/1/2015).

Jika Budi Gunawan Batal Dilantik, Jokowi Pilih 8 Calon Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelantikan kepala Polri terpilih, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, hingga proses hukumnya selesai. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap.
Jika dalam perjalanan kasus ini, Budi dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka bukan tidak mungkin Jokowi urung melantiknya sebagai Kapolri. Atau bisa juga Jokowi melantik Budi kemudian langsung mencopotnya.

Mengganti Si Gendut dengan Si Gentong

Untuk menghentikan langkah komjen BG menjadi Kapolri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunda pelantikan Komjen BG tanpa batas waktu sampai status Komjen BG "clear". Sebagai langkah lanjutan, Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri dan dengan terpaksa Presiden Jokowi menunjuk Wakil Kepala Polri, Komjen Badrodin Haiti, sebagi PLT Kapolri.
Pengumuman pemberhentian itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jumat (16/1/2014). Sebagai payung hukumnya, Jokowi mengeluarkan dua keputusan presiden (keppres).
Keppres pertama tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal (Pol) Drs Sutarman sebagai Kapolri. Keppres yang kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri.

IPW Anggap Pengangkatan PLT Kapolri Cacat Hukum

Indonesia Police Watch (IPW) menilai pengangkatan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri cacat hukum dan melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengatakan, jika terjadi kerusuhan massal di Indonesia, Presiden Joko Widodo mesti bertanggung jawab karena membiarkan Polri dalam kondisi status quo tanpa kepemimpinan yang jelas.

Tokoh Lintas Agama Desak Jokowi Batalkan Pengangkatan Budi

Sejumlah tokoh lintas agama mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan rencana pengangkatan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI yang ditetapkan berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kami menghargai jiwa kenegarawanan Presiden Joko Widodo yang menunda pelantikan Kapolri, namun hal ini belum cukup. Kami menuntut presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Romo YR. Edy Purwanto, salah satu tokoh agama Katolik, Sabtu (17/1/2015).

Kabarnya Presiden Jokowi di Cianjur Jelang Rani Dieksekusi Mati

Presiden Joko Widodo dikabarkan ada di Kabupaten Cianjur. Belum diketahui pasti agenda pria yang akrab disapa Jokowi di Kabupaten Cianjur jelang eksekusi mati Rani Andriani.
Seperti diketahui, Jokowi menolak grasi yang diajukan Rani sehingga harus melaksanakan putusan pengadilan. Rani akhirnya harus menjalani eksekusi mati Minggu 18 Januari 2015 pada pukul 00.30 WIB.

Benturkan Jokowi dengan DPR atau Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumumkan menunda pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang ditetapkan tersangka di KPK, menjadi Kapolri pada Jumat (16/1/2015). Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida mengatakan Presiden dalam posisi sulit.
“BG beban berat Presiden Jokowi. Putusan sidang paripurna DPR yang setujui BG sebagai Kapolri merupakan ujian terberat, bagaikan disuguhi buah simalakama,” kata politikus Laode Ida di Jakarta terkait keputusan Presiden Jokowi memilih menunda pengangkatan Budi Gunawan, Sabtu (17/1/2015).

Publik Harus Menuntut Permintaan Maaf dari Jokowi dan DPR

Pengamat politik dari Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mendorong masyarakat untuk menuntut permintaan maaf dari Presiden Joko Widodo dan DPR terkait penunjukkan dan persetujuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Pasalnya, keputusan meloloskan Budi yang menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi telah menyakiti dan menghancurkan kepercayaan masyarakat pada presiden serta parlemen.

Waka Komisi III: Penunjukkan Plt Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri setelah memberhentikan Jenderal Sutarman dengan hormat. Komisi III berpendapat Jokowi sudah tidak perlu persetujuan lagi dari DPR.
"Pengangkatan Plt Kapolri tidak perlu izin DPR lagi," kata Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman saat dihubungi, Sabtu (17/1/2015). DPR lewat sidang paripurna pada Kamis (15/1/2015) lalu telah menyetujui pemberhentian Jenderal Sutarman dan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

DPR Ikut Salah dalam Polemik Kapolri, Tak Bisa Interpelasi Jokowi

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai DPR RI ikut bersalah dalam polemik pergantian kepala Kepolisian RI. Menurut Ray, pergantian pucuk pimpinan Polri tidak akan menjadi polemik jika DPR menolak pencalonan Budi karena berstatus tersangka kasus dugaan korupsi.
Ray menjelaskan, DPR bisa saja menolak Budi yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri.

DPR Bukan Kompak Soal Budi Gunawan, Tapi Punya Misi Makzulkan Jokowi

Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto melihat, kompaknya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri memiliki alasan dan latar belakang kepentingan masing-masing.
"Saya kira begini, satu suaranya itu karena ada motivasi yang berbeda. Motifnya yang berbeda, bukan karena mereka kompak," kata Nico di Jakarta, Sabtu (17/1/2015).

Cerita Ahok Tantang Jokowi Tak Berubah Meski Sudah Jadi Presiden

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, hari ini menjadi salah satu pembicara dalam seminar politik tentang 'Christian Public Witness and The Role Of Government', di Gereja Reform Kemayoran, Jakarta Pusat.
Dalam sesi dan kesempatan yang diberikan kepadanya, Ahok sempat bercerita mengenai apa yang sempat dibicarakannya dengan Jokowi, saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada masa-masa menjelang pelantikannya sebagai presiden RI ke-7 Oktober tahun lalu.

Angkat Badrodin jadi PLT Kapolri, Presiden Jokowi Harus Minta Persetujuan DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat kemarin menerbitkan dua surat keputusan. Keputusan pertama adalah memberhentikan Jenderal Sutarman dari jabatan Kepala Kepolisian RI. Sementara Kepres kedua adalah pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kepala Kepolisian RI.
Pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri sudah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun untuk pengangkatan Badrodin sebagai Pelaksana Tugas Kapolri Presiden belum meminta persetujuan DPR.

Yusril Juga Tak Suka Jokowi Copot Sutarman

Pemberhentian Jenderal Sutarman dan penunjukan Komjen Budi Gunawan untuk menggantikannya menuai polemik. Bahkan, pengamat hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra ikut mengkritik cara Jokowi melakukan reorganisasi di Korps Bhayangkara.
Yusril menyatakan, proses pemberhentian yang dilakukan Jokowi terhadap Sutarman bertentangan dengan undang-undang, sebab pemberhentiannya tidak melalui persetujuan DPR terlebih dahulu.

Demokrat Geram Jokowi Singkirkan Loyalis SBY

Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan pencopotan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri tidak merujuk pada kedekatannya dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini terkait dengan adanya anggapan jika Jokowi ingin menyingkirkan loyalis SBY yang masih memangku jabatan di pemerintahan Jokowi-JK.
"Jangan melihat orang dekat tidak dekat, kalau selama ini bekerja dengan baik tentu kita dukung. Saya kira ini suatu hak prerogatif Presiden ya," kata Juru bicara Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, usai diskusi polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).