Insiden salah paham berujung pemukulan pengawal Kapolda Metro Iptu Reza Fahlevi oleh salah satu perwira Paspampres. Peristiwa ini terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan di depan Kapolda dan Kapolres di Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang pada Selasa (2/12/2014).
Soal insiden ini, yang bisa ditafsirkan sebagai usaha pembunuhan presiden, menjadi ramai karena menyebar via broadcast message. Banyak yang membicarakan soal kebenaran insiden ini.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Kamis, 04 Desember 2014
Jokowi Minta Pengadaan Barang Jasa Pakai E-Catalog Biar Hemat
Hari ini, Kamis 4 Desember 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo ke
Istana Negara. Pemanggilan ini sebagai tindak lanjut rencana revisi
peraturan presiden (perpres) pengadaan barang dan jasa nomor 70 tahun
2012.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menuturkan, Presiden Joko Widodo menginginkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih tepat, lebih ringkas, dan lebih bersih. Presiden menekankan untuk penggunaan e-catalog dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menuturkan, Presiden Joko Widodo menginginkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih tepat, lebih ringkas, dan lebih bersih. Presiden menekankan untuk penggunaan e-catalog dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Jokowi: Pilkada Langsung Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mendorong parlemen agar menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. "Saya akan menjalin komunikasi politik
yang lebih intensif dengan anggota Dewan agar perpu ini disetujui," kata
Jokowi dalam akun Facebook resminya, Kamis (4/12/2014).
Jokowi Hanya Bisa Desak Lapindo Lunasi Utang Rp 1,4T ke Korban Lumpur
Pemerintah siap membayar ganti rugi sebesar Rp 300 milyar kepada warga
Porong, Jawa Timur, korban lumpur Lapindo pada 2015. Tetapi pemerintah
baru dapat melaksanakan kewajibannya tersebut setelah Lapindo melunasi
semua ganti rugi senilai 'hanya' Rp 1,4 trilyun yang sudah tertunggak
selama delapan tahun terakhir.
Instruksi Jokowi: Sabtu Lusa, Kapal-kapal Pencuri Ikan akan Ditenggelamkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran TNI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan mulai Sabtu (6/12/2014). Penenggelaman akan dilakukan untuk kapal-kapal yang ditangkap di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
"Presiden menyampaikan terkait dengan tindakan tegas terhadap para pelanggar atau pencuri ikan yang masuk wilayah kita dengan ketegasan akan dilakukan upaya hukum sampai kepada penenggelaman kapal. Sudah dilaporkan dan akan dilakukan pada Sabtu mendatang," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
"Presiden menyampaikan terkait dengan tindakan tegas terhadap para pelanggar atau pencuri ikan yang masuk wilayah kita dengan ketegasan akan dilakukan upaya hukum sampai kepada penenggelaman kapal. Sudah dilaporkan dan akan dilakukan pada Sabtu mendatang," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Jokowi Perintahkan Tebas Kepala Gembong Narkoba Bulan Ini
Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno bertemu dengan Presiden Joko
Widodo (Jokowi). Hasil pertemuan, Jokowi memerintahkan agar terpidana mati kasus
narkoba dieksekusi oleh Kejaksaan Agung pada Desember 2014 ini.
Tedjo mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas masalah pencurian ikan hingga membahas kasus narkoba.
Tedjo mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas masalah pencurian ikan hingga membahas kasus narkoba.
Rabu, 03 Desember 2014
Jokowi-JK Tak Keberatan DPR "Milik KMP" Tak Pasang Foto Presiden dan Wapres
Tak satu pun foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terpasang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, biasanya foto Presiden dan Wakil Presiden selalu berdampingan dengan lambang negara Garuda Pancasila.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Jokowi dan JK merasa tak keberatan fotonya tidak dipasang di DPR.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Jokowi dan JK merasa tak keberatan fotonya tidak dipasang di DPR.
DPD PDIP DKI Temui Presiden Jokowi Bahas Djarot Jadi Wagub
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih Djarot Saiful Hidayat untuk
mendampinginya memimpin Ibukota. Oleh karena itu pimpinan DPD PDIP DKI
pun langsung melaporkan hal ini ke Presiden Jokowi.
"Ini makanya kami mau laporkan ke Pak Jokowi tentang pilihan Pak Ahok. Nanti hasilnya apa bisa ditanyain lagi," ujar Wakil Ketua DPD PDIP DKI Prasetyo Edi Marsudi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).
"Ini makanya kami mau laporkan ke Pak Jokowi tentang pilihan Pak Ahok. Nanti hasilnya apa bisa ditanyain lagi," ujar Wakil Ketua DPD PDIP DKI Prasetyo Edi Marsudi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).
Jokowi "AKAN" Segera Terbitkan Perpres Kantor Staf Kepresidenan
Sebelum Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik, Tim
Transisi telah menyusun rencana pembentukan Kantor Staf Kepresidenan.
Kantor tersebut akan mensinergikan beberapa lembaga di bawah Presiden.
"Iya, sesuai rencana, Perpresnya (Peraturan Presiden) sedang dipersiapkan," ujar Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).
"Iya, sesuai rencana, Perpresnya (Peraturan Presiden) sedang dipersiapkan," ujar Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).
Presiden Jokowi Ingin Kasau dan Kasal Diganti Secara Bersamaan
Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) TNI Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia
dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio akan
diganti dalam waktu dekat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan
penggantian mereka dilakukan secara bersamaan.
Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, rencana penggantian keduanya saat ini sedang diproses.
Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, rencana penggantian keduanya saat ini sedang diproses.
Jokowi "AKAN" Larang Pembangunan Gedung Pemerintah
Presiden Joko Widodo(Jokowi) "AKAN " menerbitkan moratorium izin pembangunan
gedung pemerintah demi mewujudkan janji reformasi birokrasi. Artinya,
kata Jokowi, tidak akan ada pembangunan kantor pemerintah untuk beberapa
tahun ke depan. Kecuali kantor pelayanan umum.
"Ada moratorium misalnya tentang bagaimana kantor pemerintah akan ditentukan. (Yang jelas) tidak ada pembangunan kantor baru," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil seusai mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
"Ada moratorium misalnya tentang bagaimana kantor pemerintah akan ditentukan. (Yang jelas) tidak ada pembangunan kantor baru," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil seusai mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Pengacak Sinyal Dimanfaatkan untuk Menjaga Informasi Rahasia dari Rapat Kabinet Jokowi
Dalam sidang kabinet paripurna keempat ini, ada yang berbeda dari
sebelumnya. Terlihat mobil pengacak sinyal (jammer) di parkir menghadap
kantor presiden langsung.
Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, hal itu untuk standar pengamanan informasi yang disampaikan dalam sidang kabinet tersebut.
"Ya standar pengamanan sidang kabinet supaya tidak ada informasi-informasi yang sensitif keluar, kami dijammed," ungkap Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, hal itu untuk standar pengamanan informasi yang disampaikan dalam sidang kabinet tersebut.
"Ya standar pengamanan sidang kabinet supaya tidak ada informasi-informasi yang sensitif keluar, kami dijammed," ungkap Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Para Pimpinan BPK Menghadap Jokowi
Para pemimpin tertinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/12/2014) sekitar pukul 14:30 WIB.
Jokowi: Nasionalisme Bu Susi Terbakar, Ikan Kita Dirampok Habis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan banyaknya kasus pencurian hasil kekayaan laut Indonesia yang dilakukan nelayan asing. Dia lantas menceritakan reaksi serupa Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melihat nelayan kita yang tak berkutik melihat pencurian ikan besar-besaran oleh asing.
"Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi pernah berkata pada saya beberapa waktu lalu 'Pak, Nelayan kita miskin padahal di depan matanya mereka melihat Pukat Harimau negara asing seenaknya ngambil ikan-ikan kita' Jelas Bu Susi marah, nasionalismenya terbakar, rasa cinta-nya pada rakyat membuat ia marah," kata Jokowi lewat akun Facebook, Rabu (3/12/2014).
"Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi pernah berkata pada saya beberapa waktu lalu 'Pak, Nelayan kita miskin padahal di depan matanya mereka melihat Pukat Harimau negara asing seenaknya ngambil ikan-ikan kita' Jelas Bu Susi marah, nasionalismenya terbakar, rasa cinta-nya pada rakyat membuat ia marah," kata Jokowi lewat akun Facebook, Rabu (3/12/2014).
Pujian KPK: Para Menteri Kabinet Kerja Miliki Semangat Antikorupsi
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menilai
kehadiran sosok Presiden Joko Widodo sebelum dilantik sebagai Presiden
RI, menjadi klimaks dari pencegahan korupsi khususnya di jajaran
eksekutif. Adnan mengakui, jajaran eksekutif kini telah menunjukkan
semangat antikorupsi meski belum mampu menular ke daerah.
Jokowi Gelar Rapat Kabinet
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) pagi ini
membuka rapat kabinet. Rapat kabinet kali ini membahas soal enam hal.
Rapat digelar di Kantor Presiden, Jl Veteran, Rabu (3/12/2014). Rapat dimulai pukul 10.15 WIB.
Enam topik itu adalah terkait reformasi birokrasi, pengadaan barang dan jasa, pengamanan bahan pangan pokok, keamanan stok BBM dan APBNP 2015.
Rapat digelar di Kantor Presiden, Jl Veteran, Rabu (3/12/2014). Rapat dimulai pukul 10.15 WIB.
Enam topik itu adalah terkait reformasi birokrasi, pengadaan barang dan jasa, pengamanan bahan pangan pokok, keamanan stok BBM dan APBNP 2015.
Selasa, 02 Desember 2014
Jokowi "AKAN" Bernatal Ria di Papua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana Jokowi direncanakan hadir pada perayaan Natal Nasional 2014 yang dijadwalkan digelar pada 27 Desember 2014 nanti di Lapangan Lanud Jayapura, Kabupaten Jayapura, Papua.
"Pak Presiden Jokowi direncanakan hadir pada Natal Nasional di Jayapura," kata Ketua I panitia daerah pelaksanaan Natal nasional 2014, Pdt Lipiyus Biniluk di Kota Jayapura, Selasa (2/12/2014) malam.
"Pak Presiden Jokowi direncanakan hadir pada Natal Nasional di Jayapura," kata Ketua I panitia daerah pelaksanaan Natal nasional 2014, Pdt Lipiyus Biniluk di Kota Jayapura, Selasa (2/12/2014) malam.
Jokowi Tiba di Jakarta
Sekitar pukul 17:25 WIB, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA243 yang membawa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan akhirnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta.
Setelah turun dari pesawat, Jokowi dengan pengawalan Paspampres buru-buru menuju mobil yang telah menantinya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan akhirnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta.
Setelah turun dari pesawat, Jokowi dengan pengawalan Paspampres buru-buru menuju mobil yang telah menantinya.
Kembali ke Jakarta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini kembali ke Jakarta setelah blusukan di
Semarang, Jawa Tengah. Jokowi kembali menggunakan pesawat komersil kelas
ekonomi Garuda Indonesia, Selasa (2/12/2014).
Ketika Jokowi Berpelukan
Berebutan bersalaman atau selfi dengan Presiden Jokowi sudah biasa. Tapi
bagaimana jika memeluk RI-1 itu? Inilah yang terjadi dalam blusukan
Jokowi berjumpa dengan rakyat kebanyakan.
Jokowi blusukan ke sejumlah tempat di Semarang, Selasa (2/12/2014). Pertama, dia menghadiri Apel Kasatwil Polri di kampus Akpol. Setelah bertemu 31 kapolda dan jajarannya, Jokowi pergi ke tempat pelelangan ikan sekaligus kampung nelayan di Tambak Lorok.
Jokowi blusukan ke sejumlah tempat di Semarang, Selasa (2/12/2014). Pertama, dia menghadiri Apel Kasatwil Polri di kampus Akpol. Setelah bertemu 31 kapolda dan jajarannya, Jokowi pergi ke tempat pelelangan ikan sekaligus kampung nelayan di Tambak Lorok.
Berebut Amplop dan Kaos di Tambak Lorok
Saat menemui warga di Tempat Pelelangan Ikan Tambak Lorok, Semarang
Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membagi-bagikan kaos dan amplop. Warga
yang menerima pembagian itu segera saja berebut.
Bantu Warga Tambak Lorok 300 Juta
Usai bertemu dengan Kapolri, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia di Akpol Semarang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri menengok pelelangan ikan Tambak Lorok. Jokowi memberi bantuan untuk warga sebesar Rp 300 juta.
Persiapan Kedatangan Jokowi di Pasar Johar
Warga yang memadati Kantor Pos Besar Johar
Kota Semarang bersiap menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo, Selasa
(2/12/2014) siang. Sedianya, Jokowi
akan melihat secara langung distribusi pemberian dana kompensasi
kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat miskin di tempat
itu.
"Iya informasinya begitu (datang ke kantor pos besar). Tapi, Pak Jokowi masih berada di Akademi Kepolisian," ujar salah satu pegawai Kantor Pos yang enggan disebutkan namanya.
"Iya informasinya begitu (datang ke kantor pos besar). Tapi, Pak Jokowi masih berada di Akademi Kepolisian," ujar salah satu pegawai Kantor Pos yang enggan disebutkan namanya.
Demo Penolakan Jokowi di Semarang Berakhir Ricuh
Aksi demo penolakan kedatangan Presiden
Joko Widodo di Semarang, Jawa Tengah yang digelar Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Selasa (2/12/2014), berakhir ricuh.
Puluhan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menutup satu lajur jalan Pantai Utara Jawa Semarang-Kendal terlibat bentrok dengan aparat kepolisian.
Puluhan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menutup satu lajur jalan Pantai Utara Jawa Semarang-Kendal terlibat bentrok dengan aparat kepolisian.
Media Massa Lokal Boikot Kunjungan Jokowi
Sejumlah wartawan media cetak, elektronik dan online melakukan aksi walkout peliputan kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Akademi Kepolisian Semarang, Selasa (2/12/2014).
Bukan tanpa sebab. Puluhan pewarta yang biasa meliput di wilayah Semarang itu kecewa dengan perlakuan tidak mengenakkan dalam menjalankan tugas peliputan.
Bukan tanpa sebab. Puluhan pewarta yang biasa meliput di wilayah Semarang itu kecewa dengan perlakuan tidak mengenakkan dalam menjalankan tugas peliputan.
Keluh Kesah Kapolri pada Jokowi Soal Fulus
Kapolri Jenderal Sutarman berkeluh kesah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah
satunya urusan anggaran yang kurang untuk menangani kasus. Karenanya,
mengakali kekurangan anggaran ada yang melakukan penyimpangan guna
menyelesaikan kasus.
"Bapak presiden kami laporkan bahwa anggaran yang diberikan itu setiap tahun Rp 904 miliar. Anggaran itu cukup untuk menangani kasus sebanyak 86 ribu sekian. Tetapi kejadian setiap tahunnya itu rata-rata hampir 540 ribu sekian kasus. Dan kita bisa menangani separuhnya, sehingga di sinilah dipertanyakan anggarannya dari mana," jelas Sutarman di Semarang, Jateng, Selasa (2/12/2014).
"Bapak presiden kami laporkan bahwa anggaran yang diberikan itu setiap tahun Rp 904 miliar. Anggaran itu cukup untuk menangani kasus sebanyak 86 ribu sekian. Tetapi kejadian setiap tahunnya itu rata-rata hampir 540 ribu sekian kasus. Dan kita bisa menangani separuhnya, sehingga di sinilah dipertanyakan anggarannya dari mana," jelas Sutarman di Semarang, Jateng, Selasa (2/12/2014).
PKS Serang "Bukan Urusan Saya"
Politikus PKS Al Muzzammil Yusuf mengkritik keras pernyataan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal meninggalnya salah satu demonstran saat demo
kenaikan BBM subsidi di Makassar. Kala itu, Jokowi menyebut bahwa
tewasnya demonstran bukan urusannya tapi Polri.
Muzzammil mengatakan, bahwa memang tewasnya demonstran di Makassar itu bukan urusan mantan wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.
Muzzammil mengatakan, bahwa memang tewasnya demonstran di Makassar itu bukan urusan mantan wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.
Langganan:
Postingan (Atom)





















