Pertemuan Jokowi dengan SBY

Pertemuan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak menyinggung soal kemungkinan penjajakan untuk menjalin koalisi di DPR, ataupun tawar menawar soal posisi menteri.

Ulah Prabowo Buat Rupiah Lemah

Ulah Prabowo Subianto dan kroninya, Koalisi Merah Putih, merebut semua kursi kepala daerah untuk kelompoknya berupa pengesahan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memicu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah.
Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional, Raden Pardede, mengatakan ketidakpastian politik di tanah air pasca pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) membuat keperceyaan investor menurun dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah.

Jokowi Sambut Baik Perpu Pilkada Yang Segera Diterbitkan SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perpu) terkait soal UU Pilkada. Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik rencana SBY tersebut.
"Ya bagus. Kita sudah tahu semuanya, rakyat menghendaki pilih langsung, karena hak politik rakyat dihargai dan didengar," kata Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).

Menteri yang Akan Diumumkan Jokowi Pertama Adalah Kepala Staf Kepresidenan

Nama orang yang akan mengisi posisi Kepala Staf Kepresidenan akan menjadi yang pertama diungkap ke publik oleh Jokowi. Nantinya, posisi ini memegang peran penting dalam menggolkan program-program Jokowi.
"Itu akan diumumkan pertama-pertama oleh Pak Jokowi," kata Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto dalam Diskusi Seleksi Menteri detikcom di Rumah Maroko, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).

Jokowi Kritik Pemilihan Presiden Dikembalikan ke MPR

Wasekjen PAN Herman Kadir yang mewacanakan pemilihan presiden harus dikembalikan sebagai kewenangan MPR mendapat kritik. Salah satunya Joko Widodo (Jokowi).
Presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden 2014 itu menilai wacana itu merupakan kemunduran dan tak sesuai aspirasi rakyat. Masa Orde Baru, MPR berkuasa mengangkat dan memberhentikan presiden.

Jokowi Akan Salurkan Subsidi Rakyat Miskin via ATM

Mantan ketua tim transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno berkelit saat ditanya soal wacana pemerintahan Jokowi-JK yang dikabarkan bakal menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000 pada November 2014. Dia mengaku hanya mempersiapkan strategi untuk bantuan ke masyarakat jika kebijakan kenaikan harga BBM diambil.
"Kita masih sedang persiapkan bantuannya," kata Rini di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Bogor, Selasa (30/9/2014).

Jokowi Segera Ajukan Pengunduran Diri Ke Presiden

Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Selanjutnya ia akan melayangkan surat pengunduran diri sebagai gubernur ke Presiden.
"Selanjutnya mengajukan ke Presiden lewat Mendagri (Menteri Dalam Negeri)," kata dia di Balai Kota, Selasa (30/9/2014).

Pengunduran Diri Jokowi Disetujui DPRD DKI

Fraksi-fraksi DPRD DKI mengadakan rapat pimpinan (rapim). Selain soal mekanisme pengunduran diri Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), salah satu agenda yang dijadwalkan juga mengenai pidato presiden terpilih di hadapan dewan.
"Ini sudah disepakati fraksi hari Kamis, apakah anggota dapat menerima?" ujar Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat di Ruang Rapat di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Selasa (30/9/2014)."Menerima!" jawab forum.

PAN dan PPP Dukung KMP, Jokowi Tidak Sakit Hati

Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan dirinya tidak sakit hati dengan sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang nyatanya mendukung Koalisi Merah Putih (KMP).
"Ngapain sakit hati?" ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Jokowi Otomatis Mundur dari Gubernur Saat Dilantik Jadi Presiden

Soal pengunduran diri Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini masih diproses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses tersebut sudah berlangsung cukup lama, padahal Jokowi sudah mengajukan surat pengunduran diri sejak jauh-jauh hari.
Jika belum juga rampung, Pelaksana tugas (Plt) Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, maka pada tanggal 20 Oktober 2014, waktu dimana Jokowi dilantik sebagai presiden secara otomatis dia mundur.

SBY Diminta Tidak Limpahkan Kisruh UU Pilkada ke Jokowi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan menyelesaikan sendiri masalah yang dibuatnya terkait dengan metode pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akhirnya disahkan dalam rancangan undang-undang (RUU) Pilkada.
Apabila memang ingin pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, maka SBY seharusnya tak membebani Presiden RI Terpilih Jokowi untuk mengeluarkan aturan yang membatalkannya.

okowi Mendengarkan dan Menerima Setiap Masukan untuk Kabinetnya

Presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla dipastikan mendengarkan dan mempertimbangkan sejumlah masukan untuk calon menterinya.Termasuk masukan dari Program Seleksi Menteri yang digelar detikcom.
"Pak Jokowi mendengarkan semua masukan, termasuk dari (Seleksi Menteri) detikcom," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto saat menjadi pembicara Seminar Seleksi Menteri detikcom, Selasa (30/9/2014) di rumah Maroko Menteng, Jakarta Pusat.

Tanggapan Jokowi Terkait Saran Yusril

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), jika sudah dilantik nanti, tak menandatangani UU Pilkada. Apa kata Jokowi soal saran ini?
Menanggapi saran tersebut, Jokowi balik bertanya soal legitimasi UU Pilkada jika dirinya tak tanda tangan.

Jokowi Bantah Harga BBM Subsidi Naik Per November 2014

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membantah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dipastikan naik per bulan November 2014 sebesar Rp 3000,- per liternya.
"Siapa yang memastikan?" kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Jokowi Anggap Lucu Partai Pemenang Tidak Dapat Jatah Pimpinan Dewan

Presiden terpilih Joko Widodo ikut berkomentar mengenai sistem pemilihan pimpinan DPR RI yang menggunakan sistem pemilihan baru sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru.
Menurut Joko Widodo, aturan baru pemilihan pimpinan tersebut tidak masuk logika lantaran partai pemenang kemungkinan tidak akan mendapatkan posisi itu. Ia pun menilai Undang-Undang itu lucu.

Program Diganjal, KMP Berhadapan Dengan Rakyat

Pasca ditolaknya gugatan UU MD3 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka UU MD3 akan segera diberlakukan. Dengan begitu, maka koalisi PDIP akan kerepotan.
Posisi tawar partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP)  semakin “mahal” apabila kubu Jokowi-JK ingin merangkul sejumlah partai yang tergabung di KMP.

Jokowi Siap Naikkan Harga BBM Subsidi Rp. 3.000,- /lt. Benarkah?

Pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berencana menaikkan harga BBM subsidi Rp 3.000/liter pada November 2014 nanti. Jokowi siap atas semua risiko dalam menjalankan kebijakan ini.
Demikian disampaikan oleh Penasihat Senior Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya di acara Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia 2014 di kantor BPPT, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Demo di Kantor PBB, Relawan Jokowi Minta SBY Ditolak Jadi Sekjen

Puluhan orang mengatasnamakan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) melakukan aksi di depan kantor PBB di Menara Thamrin Kav 3, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan guna menentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kabarnya berniat menjadi Sekjen PBB.

Adu Kuat Mahfud MD vs Yusril Ihza Mahenra

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai saran Yusril Ihza Mahendra yang meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo agar tak perlu menandatangani Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah adalah usulan berbahaya, terutama bagi Jokowi.

APBN 2015 Jadi Tantangan Bagi Jokowi-JK

Banyak program presiden terpilih Joko Widodo masuk dalam pembahasan UU APBN 2015. Diperkirakan, Jokowi bakal mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 pada Januari depat.
Politisi PDI Perjuangan Dolfie OFP mengakui program pemerintah baru yang dipimpin Jokowi banyak tidak diakomodir APBN 2015 yang sudah diketuk.
"Belum seluruhnya," tutur Dolfie di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, seperti dikutip Selasa (30/9/2014).

Jokowi Sempat Beri Sinyal Siapa Menteri Maritim

Kementerian Maritim pada kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendatang merupakan gabungan dari beberapa kementerian di era pemerintahan SBY-Boediono. Jokowi bahkan sempat memberi sinyal mengenai sosok menteri yang akan mengisi pos pemimpin Kementerian Maritim.
Sinyal ini diberikannya saat memaparkan gagasan tol laut dan cara membentengi sistem perairan Indonesia bersama beberapa pakar kelautan.

Jokowi Didekati Negara Tetangga Karena ingin Perkuat Maritim

Keseriusan Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim sampai ke telinga negara tetangga. Jokowi mengaku ada dua negara yang ingin menjalin kerja sama dalam program maritim pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya kira mereka (negara tetangga) sudah berfikir bahwa kita ingin serius terhadap maritim. Mereka bertanya apakah kita bisa bareng-bareng. Ya boleh saja tapi keuntungannya jangan ambil semuanya. Sudah ada dua yang bisik-bisik ke kita. Kalau 90-10 boleh saja, jangan dibalik," ujar Jokowi  dalam acara  bertema "Roadmap Indonesia Sebagai Poros Matirim" di Hotel Borobudur, Jl Lap. Banteng, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Partai Pro-Prabowo Absen Pelantikan Jokowi, 'Itu Bunuh Diri'

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan konstitusi memang tak mengatur kewajiban anggota dan pimpinan MPR wajib menghadiri paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada 20 Oktober nanti. "Kalau ada partai tak hadir, bunuh diri itu namanya," kata Saldi saat dihubungi, Senin malam (29/9/2014).

JK Tanggapi Isu Sabotase Prabowo untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-JK

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden bisa dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan tidak harus di depan semua pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Pelantikan itu tidak perlu semua (pimpinan MPR). Katakanlah, pakai Ketua Mahkamah Agung juga bisa," ujarnya di Jakarta, Senin (29//2014).

Jokowi Tidak Gubris Saran Tim Transisi

Tim Transisi boleh jadi kecewa karena perampingan kabinet yang diajukan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) seperti tidak digubris. Jokowi malah terkesan melakukan politik transaksional dengan menarik banyak orang parpol dalam pemerintahannya.
“Sebelumnya, memang Tim Transisi pernah mengajukan postur perampingan kabinet kepada Jokowi tapi tidak digubris. Ini yang membuatnya kecewa,” papar Koodinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Senin (29/9/2014).

Pelantikan Jokowi Disebut Serah Terima Masalah, Bukan Serah Terima Jabatan

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), harus berani melakukan perubahan besar. Menurut aktifis Petisi 28, Haris Rusly Moti, jangan sampai kerusakan yang disebabkan pemerintahan sebelumnya terjadi lagi.
"Pemimpin harus bisa mengendalikan berbagai musuhnya, karena ujian seorang pemimpin adalah memimpin orang yang tak mau dipimpin olehnya," ujar Haris, dalam diskusi 'Implikasi Ekonomi Politik Utang Luar Negeri Rezim SBY terhadap Rezim Jokowi dan Anak Cucu Bangsa' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin, (29/9/2014).

Jokowi Ancam Potong Anggaran Daerah Yang 'Mbalelo', Benarkah?

Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kata lain, apa yang dilakukan di pemerintah pusat, juga harus didukung pemerintah daerah.
"Saya kira antara pusat dan daerah harus punya satu garis. Misalnya dr pusat A ke daerah A. Memang tidak gampang untuk itu," jelas Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).